Posts Tagged ‘analisis wacana kritis’

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia

Oleh: Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Saweran untuk Gedung KPK di Harian Umum Media Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis waacana kritis model tiga di­men­si Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Mendeskripsikan aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pem­beritaan, (2) Mendeskripsikan hubungan antara ideologi Harian Umum Media Indo­nesia dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) Mendeskripsikan situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan Media Indonesia dalam telaah, me­nempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain ber­kaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan poli­tik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang di­pimpinnya.

Key words:   Representasi, Analisis Wacana Kritis, Media, Politik.

 

Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya se­bagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa juga menyumbang proses domi­nasi ter­hadap orang lain oleh pihak lain (Fair­clough, 1989:2).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday (1978:2) juga menegaskan bahwa sesungguh­nya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain. Konteks dalam tukar me­nukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakatnya.

Perkembangan peran dan definisi bahasa ter­sebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kajian bahasa (linguistik). Lingu­istik tidak lagi bergerak dalam kajian struktural atau gramatikal, tetapi telah berkembang men­jadi kajian-kajian yang lintas disipliner dengan bidang lain, seperti sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, dan psiko­lingu­istik. Kajian-kajian lintas disipliner itu menandai bahwa bahasa memang berperan besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa dalam ideologi seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media. Sebagian besar bentuk produksi media diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Richardson (2007: 6) me­nyata­kan bahwa “the language used in newspaper is one key site in naturalisa­sion of inqequality and neutralisasion of dissert”.

Pemanfaatan bahasa yang saat ini men­domi­nasi media adalah penggunaan bahasa dalam wacana politik. Wacana politik banyak dihasil­kan oleh media seiring dengan situasi politik Indonesia yang sangat dinamis. Salah satu pemberitaan politik yang saat ini menjadi sorot­an dan publi­kasi media adalah pemberitaan mengenai sa­weran untuk gedung Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). Pemberitaan sawer­an untuk gedung KPK ini menjadi menarik karena me­libatkan berbagai institusi negara dalam polemik tersebut, khususnya antara KPK dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kasus saweran untuk gedung KPK ini berawal dari pengajuan dana kepada DPR oleh KPK untuk pembangunan gedung baru bagi kantor KPK, karena gedung yang saat ini di­tempati dinilai sudah tidak layak. Namun, Komisi III DPR tidak mengabulkan pengajuan anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK tersebut karena me­nurutnya Komisi III, masih layak gedung pe­me­rintah yang dapat memenuhi kapasitas yang di­butuhkan KPK se­hingga tidak diperlukan pem­bangunan gedung baru.

Kasus tersebut di atas menjadi semakin me­narik karena mendapat publikasi dari berbagai media massa di Indonesia, baik cetak maupun elek­tro­nik. Pemberitaan tersebut pada akhirnya baik secara langsung dan tidak langsung mem­bawa pengaruh besar kepada masyarakat se­hingga masyarakat menjadi terlibat dalam saweran pem­bangunan gedung KPK. Berbagai lapisan masya­rakat, mulai dari pedagang, tukang becak, hingga menteri bergerak melaku­kan sumbangan saweran untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut.

Salah satu media massa yang aktif melakukan pemberitaan mengenai wacana saweran untuk gedung KPK adalah Media Indonesia Group. Pemberitaan disebarkan baik melalui media cetaknya, yaitu Harian Umum Media Indonesia (MI) maupun melalui media elektroniknya, yaitu http://www.mediaindonesia.com. Luas­nya media penyebaran berita diperkirakan juga membawa dampak yang lebih luas terhadap konsumsi wacana tersebut.

Kasus ini memang bukanlah kasus yang terkini yang terjadi antara KPK dengan institusi negara khususnya DPR. Meskipun demikian, kasus ini me­miliki nilai sejarah yang cukup penting dalam hubungan antara KPK dan DPR, karena se­telah kasus ini muncul kasus-kasus lain yang meng­hiasi hubung­an kedua institusi negara ini. Maka dari itu, kasus saweran KPK ini dinilai sebagai pemicu dari kasus-kasus selanjutnya se­hingga penting untuk dianalisis dan dikaji secara kritis.

 

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai­kan, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Aspek kebahasaan apa saja yang digunakan Media Indonesia untuk me­re­pre­sentasikan tema dan tokoh dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (2) Apa hubung­an antara ideologi Harian Umum Media Indone­sia dan aspek kebahasaan yang dihasil­kan dalam merepresentasikan institusi negara dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (3) Situasi sosial, politik, dan budaya apa yang me­latarbelakangi aspek ke­bahasaan yang diguna­kan untuk merepresen­tasikan institusi negara dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia?

 

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri­­busi secara teoretis dan pragmatis. Se­cara teo­retis, penelitian ini diharapkan dapat memper­kaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana kritis. Melalui analisis wacana pula di­harapkan peneliti­an-penelitian mengenai bahasa dapat lebih apli­katif dan ramah ter­hadap situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat se­hingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Se­cara pragmatis, pe­nelitian ini di­harapkan dapat memberi kesadar­an kritis ke­pada institusi media dan pembaca media untuk lebih awas terhadap segala bentuk pem­beritaan yang di­salurkan melalui bahasa oleh media.

 

Kerangka Teori

Alwasilah (2002:120) mengungkapkan bahwa teori berfungsi untuk membangun model atau peta yang menggambarkan dunia (data) seperti apa adanya. Melalui teorilah, dunia atau feno­mena dapat disederhanakan, tetapi penyeder­hanaan ini dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana fenomena itu be­kerja. Selain itu, teori juga merupakan pe­nuntun dalam memberikan pemahaman lebih baik ter­hadap objek yang diteliti dalam sebuah peneliti­an (Su­dar­yanto, 1998:6). Teori yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah Wacana Kritis Model Norman Fairclough (1992b, 1995a, 1998, 2000), Eri­yanto (2006), Titscher (2009), Jorgen­sen (2007), dan Richardson (2007). Teori-teori ini digunakan karena selaras dengan per­masalahan yang akan dianalisis dalam peneliti­an yang mengusung bidang analisis wacana kritis ini.

 

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh “pengetahuan” dan “pemaham­an” dari objek yang kita teliti. Metodologi dapat di­lihat pada tiga tataran, yakni (1) paradigma yang digunakan (2) metode yang dipilih, dan (3) teknik yang dipakai (Hoed, 2011:7).  Sementara itu, metode adalah cara yang harus dilaksana­kan, teknik adalah cara melaksanakan metode dan sebagai cara, keberhasilan teknik ditentu­kan oleh alat yang dipakai. Metode yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang ber­tuju­an memberi­kan deskripsi secara sistematis me­ngenai data, sifat-sifat, dan hubungan feno­mena-fenomena yang akan diteliti (Djaja­sudarma, 2006: 9).

 

Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data yang berjenis berita dan fitur bertema “Saweran Gedung KPK” yang hanya terdapat dalam Hari­an Umum Media Indonesia baik cetak, maupun elek­tronik yang diterbitkan pada waktu 26 Juni – 10 Juli 2012. Pemberitaan dalam media di­cetak di­pilih karena sebagai teks tertulis dinilai lebih mapan dibandingkan teks elektronik yang masih memerlukan teknik transliterasi sebelum di­ana­lisis. Secara keseluruhan data yang ber­kaitan dengan tema ini adalah ada 24 buah data. Meski­pun demikian, data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya 17 buah data. Hal ini dipilih karena hanya pada ke­tujuhbelas data ini­lah dinilai memiliki muatan teks yang me­ngandung representasi yang penting untuk di­analisis secara kritis.

 

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya untuk proses (penguraian) untuk memberi pen­jelasan dari sebuah teks (realitas sosial) dari se­seorang atau kelompok dominan yang kecende­rungannya memiliki tujuan tertentu untuk men­capai tujuan yang diinginkan. Artinya dalam suatu konteks harus disadari adanya kepenting­an. (Darma, 2009:49).

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang di­kenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (des­crip­tion) mengenai teks; (2) analisis wacana atau discourse practice (meso), yaitu inter­pretasi (interpretation) hubungan antara proses pro­duksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau sociocultural practice (makro), yaitu pen­jelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fair­clough, 1992a:73; 1995a:59; Idris, 2006:75).

Figure1-maya

Gambar 1.  Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough

Sumber: Fairclough (1992a:73; 1995a:59; 2000:313)

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis lingu­istik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fair­clough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:57; 2000:311).

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi ke­wacanaan (discourse practice). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pe­mrosesan wacana yang meliputi aspek peng­hasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Be­berapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan pe­nyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses insti­tusional, Fairclough merujuk rutini­tas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibat­kan dalam penghasilan teks-teks media.

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosio­budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media se­sungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti eko­nomi, politik, sosial, budaya, ideo­logi, dan se­ba­gainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, ana­lisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, keper­ca­ya­an, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Penggunaan aspek kebahasaan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis teks atau didefinisi­kan sebagai suatu bentuk pemanfaatan aspek-aspek bahasa, dari aspek morfologis, sintaksis, dan konteks dalam pemberitan kasus saweran gedung KPK. Dengan kata lain, ekspresi ke­bahasa­an juga dapat didefinisikan sebagai upaya pe­man­faatan alat-alat bahasa diekspresi­kan atau di­guna­kan dalam pemberitaan kasus tersebut di atas.

Sementara itu istilah representasi dalam pe­neliti­an ini menunjuk pada bagaimana sese­orang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Re­presentasi atau misrepresentasi tersebut ada­lah peristiwa kebahasaan. Bagaimana sese­orang ditampilkan, dapat terjadi pertama-tama dengan mengguna­kan bahasa. Melalui bahasa­lah berbagai tindak representasi ini ditampilkan oleh media dan di­hadirkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pemakaian bahasalah yang perlu dikritisi dalam pemberitaan yang dilaku­kan oleh media (Eri­yanto 2006:116).

Analisis Mikro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan media Indonesia dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”, terdapat tiga alat yang me­nandai representasi tema dan tokoh yang ter­libat dalam pemberitaan tersebut di atas. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung. Penggunaan diksi aksi saweran yang lebih mendominasi dibandingkan dengan diksi sumbangan telah menandai bahwa Media Indo­nesia lebih menempatkan tindakan pengumpul­an dana untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut sebagai suatu “gerakan massa” yang ter­jadi di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan kalimat luas dengan konstruksi sebab akibat telah me­nempatkan DPR dalam representasi yang negatif karena diposisikan sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya aksi gerakan tersebut. Demi­kian pula halnya pemilihan nara-sumber pada kutipan langsung, Media Indonesia lebih domin­an menyuarakan pendapat dari pihak yang berpihak kepada KPK daripada me­nyuarakan pendapat yang memihak kepada DPR. Hal ini menempat­kan KPK pada represen­tasi yang positif dan DPR pada representasi yang negatif.  Di bawah ini adalah analisis dari aspek kebahasaan tersebut.

(1)      Aksi saweran gedung KPK yang dimulai 27 Juni lalu, hingga saat ini mencapai sekitar Rp 200 juta. (MI, 9 Juli 2012).

(2)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi III DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(3)      Sumbangan masyarakat ke Komisi Pem­berantasan Korupsi untuk pembangunan gedung baru terus mengalir. (MI, 21 Juni 2012).

(4)      Penggalangan dana untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. (MI, 23 Juni 2012).

Contoh data (1) – (4) menandai bahwa untuk kasus dalam konteks yang sama, Media Indo­nesia memilih diksi yang bermacam-macam, yaitu diksi aksi saweran, ide menggalang dana publik, sumbangan masyarakat, dan peng­galangan dana. Keempat diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara sematik leksikal, makna kata sumbangan masya­rakat yang berarti ‘pemberian sebagai bantuan dari masyarakat’ me­miliki makna yang lebih netral dibandingkan aksi saweran dan peng­galangan yang memiliki makna ‘gerakan me­ngumpulkan dana dari masyarakat’.

(5)      Gara-gara DPR menolak rencana pem­ba­ngunan gedung baru Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK), pimpinan KPK sudah sepakat untuk ikut saweran untuk rencana pemba­ngun­an gedung KPK. (MI, 29 Juni 2012).

(6)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi II DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung bari KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(7)      Komisi III DPR bersikukuh keberatan untuk mengabulkan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). DPR masih men­dorong kepada KPK untuk memakai gedung pemerintah yang kosong.

Sementara itu, contoh data (5), (6), dan (7) me­rupakan contoh data pemanfaatan strategi lingu­istik yang berupa struktur kalimat. Kalimat luas pada data (5) di atas memiliki hubungan sebab-akibat yang ditandai dengan konjungsi gara-gara di awal kalimat karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara itu, data (6) me­miliki hubungan akibat-sebab yang di­tandai dengan konjungsi karena setelah induk kalimat. Strategi yang senantiasa membanding­kan KPK dan DPR dalam konstruksi kalimat sebab akibat seperti ini menempatkan DPR se­bagai penyebab polemik yang terjadi dan me­nempatkan KPK se­bagai korban dan dirugikan atas polemik ter­sebut.

Selain aspek kebahasaan secara struktural atau gramatikal, yang tidak kalah menariknya adalah cara Media Indonesia menyuarakan inspirasi­nya melalui kutipan langsung para tokoh yang men­jadi narasumber. Berdasarkan data yang ada, se­cara kutipan langsung dapat diketahui bahwa Media Indonesia lebih menyuarakan pihak yang mendukung KPK dibandingkan men­dukung DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut yang berupa beberapa contoh data berupa tentang kutipan langsung me­ngenai issue pemberitaan Saweran untuk Pem­bangunan Gedung KPK.

(8)      “Maksud dan tujuan JCW membuka posko ini adalah sebagai bentuk keprihatinan JCW karena gedung KPK harus segera di­adakan.” 1.4.7 (JCW- Ketua Jogja Corrup­tion Watch).

(9)      “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pem­bangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. 2.3.5 (Dahlan Iskan – Menteri Badan Usaha Milik Negara)

(10)  “Kalau KPK membutuhkan kita harus dukung,” kata Prabowo saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan.4.2.3 (Prabowo – Partai Gerindra)

(11)  “Saya dukung pembangunan gedung KPK” 6.6.9 (Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR PKB).

(12)  “Sebagai orang awam, aku hanya ingin Indonesia tanpa korupsi.”6.10.10 (Charlie Van Houten – Mantan Vokalis ST 12)

(13)  “Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” 7.4.5 (Soe­harno – Ketua PBSI)

(14)  “Jadi silakan saja jika publik, termasuk PKL (pedagang kaki lima), ingin menyumbang pembangunan gedung KPK.” 8.6.7 (Mahfud MD – Ketua MK)

(15)  “Saya terharu mendengar KPK mau mem­buat gedung baru tapi anggarannya masih terkendala di DPR.”10.3.5 (Darjo – Warga)

(16)  “Itu membuktikan dukungan besar masya­rakat kepada KPK yang selama ini dinilai paling berhasil mengungkap kasus korupsi.” 11.3.3 (Taufikurahman Syauri – Anggota Komisi Yudisial)

(17)  “Ini jangan dibiarkan, jelas-jelas melanggar undang-undang (UU) dan kalau dibiarkan, nanti juga aparat atau pejabat akan me­lakukan hal yang sama. Kenapa pihak ke­polisian membiarkan hal tersebut.” 12.2.3 (Indra Sahnun Lubis – Ketua Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)

(18)  “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkat­kan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR.” 13.4.4 (Rizky – Ketua  Ikatan Maha­siswa Muhammadiyah)

(19)  “Kami hanya memberi catatan kecil, coba usahakan gedung-gedung yang sudah ada,” papar anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta.” 14.2.3 (Ahmad Yani – Anggota Komisi III)

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa Media Indonesia memilih narasumber yang lebih memihak kepada KPK dalam pem­beritaannya, yaitu Ketua Jogja Corruption Watch, Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Jumakir (pengemudi becak), Prabowo (Dewan Pembina Partai Gerindra), Effendi Choirie (Anggota Komisi I DPR PKB), Charly Van Houten (Mantan Vokalis ST 12), Suharno (Ketua SBSI), Mahfud M.D. (Ketua M.K.), Darjo (warga), Tau­fi­qurrohman (Anggota Komisi Yudisial), dan Rizky (Ikatan Pelajar Muhamadiyah). Sementara itu, narasumber yang memihak kepada DPR hanya­lah dari Indra Syahnun Lubis (Presiden Kongres Advokat Indo­nesia (KAI) dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR).

Isi wacana yang disampaikan melalui kutipan langsung tersebut juga sangat mengeksplisitkan dukungannya terhadap KPK dibandingkan ter­hadap DPR seperti kutipan sebagai berikut. “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya se­lama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. (2.3.5) “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak mem­berantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak di­beri oleh DPR” (13.4.4). “Kami hanya ingin mem­bantu KPK. Ini bukan ke­hendak KPK, tapi ke­hendak rakyat. Buruh sangat geram ke­pada DPR RI yang tidak me­nyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” (7.4.5).

 

Analisis Meso Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970 sebagai koran dengan jangkau­an nasional dimana koran Media Indo­nesia dapat diperoleh di 33 propinsi yang ter­sebar di 429 kabupaten / kotamadya di seluruh Indonesia. Direk­tur Utama Media Indonesia adalah Surya Paloh dan Teuku Yousli Syah se­bagai Pimpinan Redaksi.

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight menempatkan Media Indo­nesia pada urutan ke-3 besar (12.22%) sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk meng­akses berita ekonomi dan bisnis. Readership Profile Media Indonesia adalah: 63% pria dan 37% wanita, Usia produktif 20-49 tahun (87%), Social Economic Status A1-A2-B Class (76%), Mayoritas pekerjaan White collars (44%),  Psikografis pem­baca Media Indonesia adalah western minded, optimist dan juga settled (Sumber: Media Indo­nesia online).

Visi yang diemban Harian Umum Media Indo­nesia adalah  menjadi surat kabar independen yang inovatif, lugas, terpercaya dan paling ber­pengaruh. Independen artinya adalah menjaga sikap non-partisan, dimana karyawannya tidak menjadi pengurus partai politik, menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objek­tifitas, dan mempunyai keberanian untuk bersikap beda. Inovatif berarti terus-menerus me­­nyempurnakan serta mengembangkan SDM (sumber daya manusia), serta secara terus me­nerus me­ngembangkan rubrik, halaman, dan penyempur­naan perwajahan. Lugas berarti selalu melaku­kan check dan re-check, meliput berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan in­vestigasi dan pendalaman. Ber­pengaruh berarti dengan target bahwa Media Indonesia dibaca oleh para pengambil keputus­an, memiliki kuali­tas editorial yang dapat mem­pengaruhi peng­ambilan keputusan, mampu membangun ke­mampuan antisipatif, mampu membangun net­work narasumber dan memiliki pemasaran / dis­tribusi yang handal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai media terbesar ketiga, Media Indo­nesia merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indo­nesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di Media Indonesia juga bukan hanya merupakan rangkai­an yang berdiri sendiri, tetapi merupa­kan rang­kai­an institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, dll. Reali­sasi teks yang dihasilkan Media Indonesia khususnya dalam hal pemberitaan Saweran Gedung KPK ini juga dinilai selaras dengan visi yang di­emban yaitu, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh, meskipun di dalamnya ter­kandung pencitraan yang nega­tif terhadap pihak tertentu.

 

Analisis Makro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Situasi sosial politik yang terjadi saat pem­berita­an “Saweran untuk Gedung KPK” ini juga tidak dapat dilepaskan konteks yang mem­bangun pemberita­an tersebut. Dapat diketahui ber­­sama bahwa se­panjang tahun 2011-2012 ter­jadi berbagai konflik terbuka antara KPK dan DPR, mulai dari kasus berkaitan dengan Badan Anggaran DPR, tentang Undang-Undang KPK, hingga tentang Saweran Gedung KPK. Seluruh peristiwa tersebut men­dapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia ter­masuk Media Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat pemberitaan berlangsung, situasi politik Indonesia sedang menghangat menjelang Pemilihan Umum tahun 2014 di mana Direktur Utama Media Indonesia, Surya Paloh, juga menjadi pendiri partai sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nas­dem) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014. Dengan mengusung moto Gerakan Perubahan, partai Nasdem selalu menyuarakan perubahan untuk Indo­nesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, kemiskinan, dan dis-integrasi.

Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas pemberitaan yang dihasilkan oleh Media Indonesia, erat kait­an­nya dengan pengaruh Surya Paloh selaku Direktur Utama Media Indonesia dan juga se­laku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ada motivasi tertentu melalui pencitraan nega­tif dalam pemberi­taan tentang KPK dan DPR. Opini pembaca digiring untuk memberikan pen­citraan negatif pada para anggota DPR sekaligus partai yang ada. Dengan demikian diperlukan suatu gerak­an perubahan melalui partai baru yang diusung oleh Surya Paloh yang secara tidak langung memberikan pencitraan positif bagi partai yang dipimpinnya.

 

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ke­bahasaan diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang di­gunakan Media Indonesia dalam telah me­nempat­kan tema pemberitaan sebagai sebuah gerakan masyarakat, selain itu aspek kebahasa­an juga telah menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kait­annya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih mem­bela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK). Meskipun demi­kian, re­presentasi selain berkaitan dengan ideo­logi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepenting­an politik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demo­krat (Nasdem) dalam me­lakukan pencitraan posi­tif terhadap partai yang dipimpinnya.

—oooOooo—

 

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Pe­­nelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya.

Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. Metode Lingu­is­tik: Ancangan Metode Penelitian dan Kaji­an. Bandung: PT Eresco.

Eriyanto. 2006. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-5, Yogya­karta: LKIS.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1992a. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1992b. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis. Cam­bridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 1995b. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1998. “Political Discourse in The Media: An Analytical Framework”, dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). Approaches to Media, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

Fairclough, Norman. 2000. “Critical Analysis of Media Discourse”, dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). Media Studies a Reader, hlm. 308–328. Washington New York University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semio­tic. London: Edward Arnold.

Hoed, Benny H. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu.

Idris Aman. 2006. Bahasa dan Kepemimpinan Analisis Wacana Mahathir Mohammad. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jorgensen, Mariane W. 2007. “Analisis Wacana: Teori dan Metode”, dalam Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richardson. 2007. Analysing Newspaper: An Approach from Critical Discourse Analysis. England: Paldrave Macmillan.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana.

Titscher, Stefan dkk. 2009. “Metode Analisis Teks dan Wacana”, dalam Abdul Syukur Ibra­him (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PERTARUNGAN KEKUASAAN DALAM TEKS MEDIA (Studi Analisis Wacana Kritis: Kasus Mesuji dalam Koran Jawa Pos)

Mujianto

Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Media masa merupakan arena pertarungan kekuasaan. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana legimitasi kekuasaan, sekaligus pula sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi ter­hadap kekuasaan, se­kaligus bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kekuasaan tandingan. Oleh sebab itu, berita di media tidak pernah netral, selalu ter­dapat maksud dan tujuan tertentu. Terkait dengan pemberitaan kasus Mesuji oleh media cetak Jawa Pos, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, bentuk, dan strategi pertarungan kekuasaan yang ada. Dengan menggunakan pisau AWK (Analisis Wacana Kritis), dapat diketahui pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan adalah Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta). Demikianlah bentuk pertarungan ke­kuasa­an keempat pihak tersebut berbeda-beda.

 

Kata kunci:   analisis wacana kritis, pertarungan kekuasaan, teks media, legitimasi kekuasaan, wacana publik

 

 ***


Sebagaimana diketahui, media masa me­miliki peran yang penting dalam ke­hidup­an manusia, antara lain adalah se­bagai sarana informasi, hiburan, dan pendidikan. Media masa telah mengubah pola kehidupan manu­sia. Pada awal­nya manusia menempatkan media hanya se­bagai pengisi waktu ‘senggang’, sekarang me­nempat­kan media massa dalam jadwal utama. Kegiatan membaca koran, maja­lah, browsing in­ternet, dan menonton televisi me­rupakan ke­giatan utama seseorang sebelum melaku­kan kegiatan lain. Jalaludin Rakhmat (1997:235-242 da­lam Anang, 2006:70) bahkan me­nye­butkan, bahwa media televisi ada­lah se­bagai insti­tusi informasi yang menjadi ‘Tuhan Pertama’ dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Media masa merupakan sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah. Melalui media, baik secara perorangan maupun kolektif dapat mem­bangun persepsi kepada pihak lain. Di samping sebagai alat untuk menyampaikan berita, pe­nilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media massa juga mampu ber­peran se­bagai institusi yang dapat membentuk opini publik, bahkan menjadi kelompok pe­nekan atas suatu gagasan yang harus diterima pihak lain (Sobur, 2009:31). Media me­miliki andil besar dalam menjelaskan peristiwa dan bagai­mana peristiwa itu dimaknai dan di­pahami oleh masyarakat (Hall, 2007:31).

Terkait dengan strategisnya media masa dalam masya­rakat, pada tahun 1960 di Amerika telah dilakukan studi tentang pentingnya media. Hasilnya, media masa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan yang berbeda oleh masyarakat yang pluralis sehingga dapat mencapai titik persamaan atau ekui­li­brium. Penelitian tersebut pada dasarnya me­rupakan perlawanan terhadap Frankfurt, yang berpandangan bahwa media memiliki peran besar dalam memanipulasi ke­sadaran dan ke­nyataan.  Menurutnya pula, media masa hanya dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan, sekaligus me­marjinalkan kelompok minoritas (Eriyanto, 2011:22-23).

Berita dalam media terdapat per­bedaan antara paham pluralis dengan para­digma kritis. Me­nurut paradigma pluralis, war­tawan dan media masa adalah entitas yang otonom, sehingga berita yang dihasilkan haruslah meng­gambar­kan reali­tas yang terjadi di lapangan. Semen­tara itu, paradigma kritis mempertanya­kan posisi warta­wan dan media dalam ke­seluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, posisi tersebut  mempengaruhi berita, sehingga berita yang muncul bukanlah realitas yang sesungguh­nya. Lebih jauh lagi paradigma kritis berpendapat, bahwa hasil liputan berita mempunyai ciri (1) cerminan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu, (2) tidak objektif, karena wartawan adalah bagian dari kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar, (3) bahasanya menunjukkan bagaimana kelompok sendiri diunggulkan dan me­marjinal­kan kelompok lain (Fairclough, dalam Eriyanto, 2011:31-33)

Paradigma kritis memandang media masa bukanlah sebagai entitas yang bebas nilai. Media me­rupakan alat bagi kelompok yang do­minan untuk me­nguasai dan memarjinalkan kelompok yang tidak dominan. Media masa membantu kelompok do­minan menyebarkan gagasannya, me­ngontrol kelompok lain, dan membentuk kon­sensus antar anggota komu­nitas. Lewat media, ideo­logi yang dominan, baik yang buruk mau­pun yang baik, dapat dimapan­kan (Eri­yanto, 2011:36).

Menurut Bennett (1982:288), media masa dipandang sebagai agen suatu konstruksi sosial yang mendefinisikan rea­litas sesuai dengan kepentingannya. Jadi dengan demikian, media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pem­beritaan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dalam media masa terdapat apa yang disebut dengan bias berita. Hal tersebut dikarenakan media tidak berada dalam ruang yang vakum. Media masa sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai ke­pentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Menurut Louis Althusser (1971, dalam Al Zas­trouw, 2000), sebuah media dalam hubungannnya dengan kekuasaan, menempati posisi yang sangat strategis, karena ke­mampu­annya se­bagai sarana legimitasi. Media masa merupa­kan bagian alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun ke­patuhan khalayak terhadap kelompok yang ber­kuasa (ideological states apparatus).

Pendapat Althusser ini dianggap oleh Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000) meng­abaikan resistensi ideologis dari kelas ter­sub-ordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci media masa merupakan arena pertarungan ideo­logi yang saling berkompetisi. Hal ini, ber­arti, di satu sisi media bisa menjadi sarana pe­nyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi, se­kaligus sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi yang domi­nan bagi kepentingan kelas domi­nan, se­kaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk mem­bangun kultur dan ideologi tandingan.

Berdasarkan berbagai kemungkinan peran yang dapat dimainkan itu, media masa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat di­per­hitungkan. Dalam berbagai analisis tentang ke­hidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagi variabel determinan. Bahkan, media masa dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial budaya dan politik (Sobur, 2009:36). Me­nurut Karl Deutsch (dalam Effen­dy, 2000:325) media masa sebagai institusi informasi dapat menjadi ‘urat nadi pemerin­tah’. Me­nurutnya, hanyalah orang yang mem­punyai akses informasi yang kuat, yang bakal menguasai per­caturan kekuasaan. Artinya, ‘urat nadi pe­merintahan’ sebenarnya ber­ada di jaring-jaring informasi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana media menjalankan praktik kekuasaannya ter­sebut, penggunaan bahasa menjadi unsur penting untuk diamati. Hal ini mengacu pada pernyataan  Hidayat yang mengatakan bahwa pemanfaatan bahasa dalam media masa antara lain bisa diamati dalam wacana media (media discourse). Beliau kemudian menulis, “Media masa adalah salah satu arena sosial tempat berbagai kelompok sosial dan politik dengan bahasa yang mereka kembangkan sendiri. Mereka berusaha menampilkan definisi situasi, atau definisi realitas, versi mereka sendiri pula, yang paling sahih bagi mereka”. Hal tersebut di­lakukan melalui politik bahasa yang di­kembang­kan oleh masing-masing kelom­pok sosial yang terlibat.

 

Bahasa dalam Berita

Berita merupakan representasi dunia dalam bahasa. Karena bahasa adalah kode semiotik, maka bahasa menentukan struktur nilai, sosial, dan eko­nomis terhadap yang di­re­pre­sen­tasi­kan. Jadi berita adalah representasi dalam pe­ngertian konstruksi. Berita bukanlah refleksi fakta yang ‘bebas nilai’. Menurut Fowler (1991: 1 dalam Anang, 2006:74), berita adalah praksis, yakni sebuah wacana yang jauh dari refleksi realitas sosial dan fakta empiris yang netral. Dalam berita terjadilah campur tangan dalam kon­struksi realitas sosial. Selanjutnya, Fowler (dalam Anang, 2006:75) berpendapat bahwa pilihan bentuk linguistik ter­tentu dalam teks berita –leksikalisasi atau wording ter­hadap pilih­an sintaksis, pilihan struktur teks, dan se­bagai­nya– memiliki alasan masing-masing. Pilih­an ini bukan kebetulan dan bukan arbitraris. Pilihan yang dilakukan memiliki per­spektif ter­tentu, agenda tertentu, dan ideologi ter­tentu. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan Tuch­man, bahwa berita pada dasar­nya adalah rea­litas yang telah dikonstruksikan (Sudibyo, Hamad, Qodri, 2001:65). Yang men­jadi per­tanyaan mendasar adalah siapa yang ikut ter­libat dalam pertarungan kekuasaan, bagaimana bentuk dan strategi pertarungan ke­kuasaan yang ada dalam media?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, di­perlukan kajian terhadap teks media. Dalam hal ini lingkup kajian ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu teks dalam media masa, media massa, dan periode pemberitaan. Teks dalam media menurut kajian ini adalah teks berita dalam media tertentu yang memuat kasus/ peristiwa Mesuji dan sekitarnya. Dengan demi­kian, teks berita yang tidak berisi kasus Mesuji dan sekitarnya tidak menjadi lingkup kajian ini. Sementara itu, media masa yang di­maksud dalam kajian ini adalah media masa cetak yang memberitakan kasus Mesuji dan se­kitarnya yang berskala nasional, yang dibaca hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal  ini, media masa cetak dibatasi pada koran ‘Jawa Pos’. Pemilihan media tersebut karena telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Selanjutnya, periode pemberitaan yang di­maksud dalam kajian ini adalah masa pem­beritaan oleh media masa kasus Mesuji dan sekitarnya sejak awal di­beritakan sampai dengan akhir Desember 2011.

 

Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah konsep penting dalam setiap kajian fenomena sosial. Kekuasaan amat ber­pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ke­kuasaan sering diwujudkan melalui bahasa, bahkan dilaksanakan melalui bahasa. Bahasa di­gunakan oleh si kuat untuk mendominasi si lemah. Pengaruh kekuasaan itu tampak mulai dari hubungan pribadi antar dua orang sampai hubungan yang luas dalam sistem kenegaraan dan organisasi dunia. Dalam dialog antar­pribadi, misalnya, mengapa seseorang sedikit melakukan pengambilan giliran (turn-taking), salah satu penyebabnya adalah persoalan ke­kuasaan. Dalam relasi antar-negara, mengapa Amerika Serikat memperoleh hak-hak istimewa dalam pelbagai pengambilan keputusan, faktor penyebab yang paling signifikan adalah per­soalan kekuasaan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

Fowler (1985:61) mengemukakan bahwa kuasa merupakan kemampuan seseorang atau insti­tusi dalam mengontrol perilaku dan kehidupan material orang lain. Sementara itu, menurut Fairclough (1995:1) kekuasaan secara konsep­tual memiliki dua makna, yaitu (1) ketidak­simetrisan antarpartisipan dalam peristiwa-peristiwa wacana, dan (2) ketidaksamaan kapa­sitas dalam mengontrol bagaimana sebuah ujaran di­produksi, didistribusikan, dan di­konsumsi dalam konteks sosial budaya.

Dua pertanyaan dari Fuocault terkait dengan kekuasaan perlu kita renungkan. Pertanyaan pertama, “apakah kekuasaan itu dan dari manakah asal kekuasaan.” Berbeda dengan Marx yang memandang kekuasaan itu miliki kelas penguasa atau borjuis, Foucault me­mandang kekuasaan bukan milik kelas pe­nguasa. Kekuasaan adalah sebuah wilayah stra­tegis, tempat terjadinya hubungan yang tidak setara antara si kuat dan si lemah: “di mana ada kekuasaan di situ ada perlawanan.” Ada hubungan yang asimetris antara penghasil teks dan konsumen teks. Rumusan lain menyebut­kan bahwa kekuasaan adalah kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi se­hingga dengan menelitinya kita dapat me­ngenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa.

Perlu ditekankan bahwa dalam pandangan Fou­cault kekuasaan tidaklah melulu —atau tidak boleh selalu— dianggap sebagai sarana negatif, se­suatu yang menolak, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menegasikan, sebaliknya kekuasa­an adalah sesuatu yang produktif. Foucault me­maparkannya sebagai berikut,

“Kita harus menghentikan penggam­bar­an kekuasaan dan pengaruhnya se­bagai sesuatu yang negatif: membuang, me­nekan, memberangus, menyensor, dan ab­strak: menutupi, dan menyem­bunyi­kan. Kita harus mulai meng­gam­barkan bahwa kekuasaan itu produktif: men­ciptakan, menghasilkan, dan me­lahir­kan realitas, wilayah objek, dan ritual kebenaran.”

Pertanyaan yang kedua adalah, “bagaimana ke­kuasa­an itu dijalankan dan bagaimana penga­ruh­nya”. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana politik, misalnya, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana pe­me­rintah atau rezim yang berkuasa atau partai politik menjalankan ke­kuasaannya dan bagai­mana pengaruhnya dalam kehidupan masya­rakat atau konstituennya. Dalam negara demo­krasi, kita sebagai warga negara memberikan hak kepada para elite politik untuk membuat hukum atas nama kita dan apabila kita me­langgar hukum tersebut, maka kita akan di­hukumnya. “Kekuasaan politik” mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti besarnya pajak yang harus kita bayar, besarnya biaya pendidikan yang harus kita bayar, dan sebagainya.

Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jurnalistik, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana redaktur surat kabar seba­gai kepanjangan pemilik modal menjalankan ke­kuasaannya dalam relasinya dengan pem­baca dan bagaimana pengaruh cara pandang redak­tur terhadap pembacanya. Jika pertanya­an ini dikaitkan dengan wacana jender, per­tanyaan yang dapat dimunculkan adalah bagai­mana super-ordinat relasi jender —yang pada umum­nya adalah laki-laki— menjalankan ke­kuasaannya dan bagaimana pengaruh super-ordinat laki-laki ter­hadap perempuan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

 

Analsis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana kritis (AWK) menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral dan bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikir­annya, karena sangat berhubungan dan di­pe­ngaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa tidak dipahami se­bagai medium netral yang terletak di luar diri pem­bicara. Bahasa dalam pandangan kritis di­pahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, analsis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa, batasan yang di­per­kenan­kan menjadi wacana, perspektif yang harus di­gunakan, dan topik yang dibicarkan (Fairclough, dalam Eriyanto, 2010:6). Melalui bahasa, ke­lom­pok sosial yang saling bertarung dan meng­a­jukan kebenaran menurut versinya, masing-masing dapat dipelajari.

a)    Karakteristik Analisis Wacana Kritis (AWK)

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Hasilnya bukan untuk memperoleh gambaran dari aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Hal ini berarti bahwa bahasa dipergunakan untuk tujuan dan praktek ter­tentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Dari kajian terhadap pandangan-pandangan van Dijk, Fairclough, dan Wodak Wodak (dalam Eri­yanto, 2010:8-13) dapat dirumuskan sejumlah karakteristik analisis wacana kritis berikut.

  • Wacana sebagai Tindakan

Dalam padigma kritis, wacana dipahami se­bagai sebuah tindakan. Wacana adalah bentuk interaksi. Wacana tidak ditempatkan dalam ruang yang tertutup dan internal. Tidak ada wacana yang vakum sosial. Hal ini mengandung dua implikasi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, mempersuasif. Seseorang yang berbicara atau menulis selalu mempunyai tujuan, besar atau kecil. Kedua, wacana di­pahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar ke­sadaran. Tidak ada wacana yang lahir tanpa disadari sepenuhnya oleh penutur atau pem­bicaranya.

  • Peran Konteks dalam Produksi dan Inter­pre­tasi Wacana

Dalam paradigma kritis, wacana dipro­duksi, dimengerti, dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Dalam analisis wacana, selalu di­tanyakan: (i) siapa yang meng­komu­ni­kasi­kan, mengapa dan dengan siapa, (ii) khala­yak atau komunitasnya seperti apa dan bagaimana situasinya, (iii) melalui medium apa, (iv) bagaimana perbedaan tipe dari komunikasi yang ber­kem­bang, dan (v) bagai­mana hubungan tiap-tiap partisipan. Bahasa dipahami dalam konteks secara ke­se­lu­ruh­an. Tiga istilah ( teks, konteks, dan wacana) menjadi kata-kata kunci dalam AWK. Waca­na adalah teks dalam konteks. Titik per­hatian analisis wacana adalah meng­gambar­kan teks dan konteks secara ber­sama-sama dalam suatu pro­ses komunikasi. Bahasa selalu berada dalam konteks. Tidak ada tindakan komu­nikasi tanpa partisipan, antar­teks, situasi, dan sebagainya.

  • Wacana sebagai Produk Historis

Dalam paradigma kritis, wacana di­tem­patkan dalam konteks kesejarahan ter­tentu. Wa­ca­na selalu berada pada ruang waktu tertentu dan akan selalu ber­hu­bungan dengan waktu lainnya. Analisis terhadap bahasa politik pasca Orde Baru akan selalu mem­per­tanya­kan (i) bagai­mana situasi politik yang sedang terjadi, (ii) mengapa wacana tertentu itu yang berkembang, dan sebaliknya mengapa wacana yang lain tidak berkembang, (iii) mengapa istilah reformasi dan reformis begi­tu berkembang serta memperoleh nilai posi­tif, dan mengapa istilah status quo menjadi bernilai jelek dan memper­oleh apresiasi negatif, dan sebagainya.

  • Wacana sebagai Perebutan Kekuasa­an

Dalam paradigma kritis, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, per­cakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai se­suatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk per­tarungan kekuasaan. Wacana se­sepele apapun adalah bentuk per­ta­rungan ke­kuasaan itu. Dengan demi­kian, setiap analisis wacana yang muncul selalu di­kaitkan dengan dimensi kuasa itu. Tugas para ana­lis yakni mengkritisi kekuasaan yang ter­sembunyi dalam teks-teks bahasa itu.

  • Wacana sebagai Praktik Ideologi

Dalam pandangan kritis, wacana di­pandang sebagai praktik ideologi, atau pen­cerminan dari ideologi tertentu. Ideo­logi yang berada di balik penghasil teks­nya akan selalu me­warnai bentuk wacana tertentu. Penghasil teks yang berideologi liberalisme atau sosia­lisme tentu akan menghasilkan wacana yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Dua catat­an penting yang berkenaan dengan ideologi dalam wacana. Pertama, ideo­logi secara in­heren bersifat sosial, tidak personal atau individu. Ideologi akan selalu mem­butuh­kan anggota kelompok, ko­munitas, atau masya­rakat yang me­matuhi dan mem­perjuangkan ideologi itu. Kedua, ideologi digunakan se­cara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Ideo­logi selalu me­nyedia­kan jawaban tentang identitas kelompok.

Dari paparan singkat itu dapat diperoleh pe­mahaman bahwa analisis wacana tidak bisa lagi menempatkan bahasa dalam sistem ter­tutup, tetapi harus menempatkannya dalam konteks. Analisisnya akan selalu meng­ungkap bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada, ber­peran dalam mem­bentuk wacana (Anang, 2006:60-62).

 

 

b)   Pendekatan Analsis Wacana Kritis

Ada beberapa pendekatan dalam analisis waca­na kritis, yaitu: pendekatan linguistik kritis, pen­dekatan Perancis, pendekatan kognisi so­sial, pendekatan perubahan sosial, pendekatan ke­sejarahan. Pendekatan lingusitik kritis me­nekankan analisisnya pada bahasa dalam kait­annya dengan ideologi (Eriyanto, 2006). Dalam hal ini, ideologi ditelaah dari sudut pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan. Pen­dekat­an Perancis berasumsi bahwa bahasa adalah medan pertarungan kekuasaan (Rusdiati, 2003). Melalui makna yang diciptakan dalam wacana, berbagai kelompok saling berupaya me­nanam­kan keyakinannya dan pemahamannya kepada kelompok lain. Melalui kata dan makna yang di­ciptakan mereka melakukan pertarungan, ter­masuk kekuasaan untuk menentukan dan me­ngukuhkan posisi dominasi kuasa pada yang lain. Pendekatan kognisi sosial merupakan faktor penting dalam produksi wacana (Van Dijk, 1997). Oleh karena itu, menurut pen­dekat­an ini analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui posisi sosial kelompok-kelompok penguasa/dominan dan kelompok marjinal. Selanjutnya, menurut pendekatan perubahan sosial wacana dipandang sebagai praktik ke­kuasaan (Bourdieu, 1994, Rusdiarti, 2003, dan Fasrhri, 2007). Menurut pendekatan ini wacana mempunyai tiga efek dalam perubahan sosial, yaitu (a) memberi andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek, (b) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi relasi sosial, (c) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan (Fair­clough, 1997;73-64). Selanjutnya, menurut pen­dekatan kesejarahan, analisis wacana harus memperhatikan  konteks kesejarahan.

 

Media dalam Paradigma Wacana Kritis

Menurut pandangan kritis media bukanlah en­titas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh yang dominan. Media dipenuhi oleh prasangka, reto­rika, dan propaganda. Paradigma tersebut yakin bahwa media adalah sarana bagi kelompok do­minan (yang kuasa) untuk mengontrol ke­lom­pok yang tidak dominan (dikuasai) dan me­marjinalkan mereka dengan menguasai dan me­ngontrol media. Media di sini dipandang se­bagai arena perang antar kelas. Ia adalah sara­na diskusi publik, yang masing-masing kelom­pok sosial tersebut saling bertarung, saling me­nyajikan perspektif dengan cara memberikan pe­maknaan terhadap suatu persoalan. Target­nya adalah pandanganya dapat diterima oleh publik (Eriyanto, 2011:38).

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang bentuk, strategi, dan dampak per­tarungan kekuasaan dalam Koran ‘Jawa Pos’ ter­kait degan kasus Mesuji dan sekitarnya di­gunakan analisis wacana kritis (AWK) model Fairclough (1996:58). AWK model Fairclough mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik ke­wacanaan, dan praktik sosio-budaya. Selanjut­nya proses analisisnya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (a) deskripsi, yakni anlisis teks yang dicurigai mengandung pertarungan kekuasaan, baik yang berupa bentuk maupun strategi, (b) penafsiran, yakni mengaitkan bentuk dan stra­tegi pertarungan kekuasaan dengan proses pro­duksi dan penerimaan informasi bias yang di­sampaikan oleh teks berita, dan (c) penjelasan, yakni mengaitkan hasil penafsiran  pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media masa se­hingga diperoleh penjelasan yang utuh dan mendalam tentang pertarungan kekuasaan.

Mengingat keterbatasan kajian dan waktu, dalam analisis teks koran ‘Jawa Pos’ yang me­muat kasus Mesuji dan sekitarnya di­fokus­kan pada tingkat tata bahasa. Menurut Fair­clough (1996:58) analisis pada tingkat tata bahasa di­tampilkan dalam dua bentuk, yaitu proses atau partisipan. Dalam bentuk proses: se­se­orang, kelompok, atau kegiatan, di­tampil­kan se­bagai: tindakan, peristiwa, keadaan atau proses mental.

Bentuk tindakan meng­gambar­kan aktor me­lakukan tindakan tertentu kepada seseorang yang menyebabkan sesuatu. Dalam bentuk tindakan, anak kalimat biasanya ber­struktur transitif (subjek + verba + objek). Contoh, ‘Oknum polisi memperkosa wanita’.

Sedangkan bentuk peristiwa biasanya me­masukkan satu partisipan (subjek atau objek saja). Contoh, ‘seorang Oknum polisi me­laku­kan pe­merkosaan’ (meng­hilangkan objek). ‘Se­orang wanita mengalami pemerkosaan’ (meng­hilang­kan subjek). Selain itu, bentuk peristiwa cenderung mempunyai anak kalimat intransitif (subjek + verb). Bentuk keadaan, menunjuk se­suatu yang telah terjadi. Misalnya, ‘mahasiswa terbunuh’. Hanya menggambarkan keadaan, tanpa menyebut dan bisa menyembunyikan subjek pelaku. Sementara itu bentuk proses mental, menampilkan sesuatu  sebagai feno­mena umum, yang membentuk kesadaran khalayak tanpa menunjuk pelaku subjek dan korban secarfa spesifik. Misal, ‘Pemerkosaan terjadi di mana-mana’.

Selanjutnya, bentuk partisipan cenderung me­nampilkan aktor dalam teks, apakah aktor di­tampilkan sebagi pelaku atau korban. Pelaku biasanya ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif, aktor melakukan sesuatu yang me­nyebab­kan sesuatu pada objek/sesorang. Sementara itu, korban menunjuk pada sesuatu yang di­sebabkan oleh orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua strategi wacana, yaitu di­wujudkan dalam bentuk kalimat pasif, yang pe­lakunya dapat disembunyikan dan di­wujud­kan dalam bentuk nominalisasi, yakni di­tampil­kan bentuk kegiatan tanpa menunjuk partisipan atau pihak terkait. Contoh, ‘kemiskinan pen­duduk per­kotaan sudah pada tingkat meng­khawatirkan’. Kalimat ini menunjukkan gejala atau keadaan miskin dengan menampilkan objek ‘rakyat miskin’ tanpa menunjukkan apa atau siapa yang menyebabkan kemiskinan.

Setelah analisis teks dari aspek tata bahasa, di­lanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan, yakni menafsirkan hasil deskripsi teks dengan konteks produksi dan penerima teks. Se­lanjut­nya, dilakukan analisis sosio budaya, yakni pen­jelasan dengan mengaitkan hasil penafsiran pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media massa sehingga diperoleh penjelasan yang utuh dan dalam tentang pertarungan kekuasa­an.

 

Pertarungan Kekuasaan dalam Media Cetak (analisis tata bahasa, analisis praktik wacana, dan analisis sosio-budaya pada teks media-cetak ‘Jawa Pos’)

Pada awal muncul kasus Mesuji dan sekitarnya, media cetak Jawa Pos tanggal 15 Desember 2011 mengangkat berita dengan judul ‘Pem­bantaian Dua Tahun, 30 Tewas’. Judul yang di­tulis dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek/ korban, tetapi tidak menunjukkan siapa aktor yang melakukan pembantaian. Hal ini me­nunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu.  Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler di Indonesia akhir-akhir ini.

Pada bagian berikutnya, terdapat berita ‘Me­nu­rut data resmi yang dicatat YLBHI, serangkaian kekerasan tersebut berlangsung dengan beking aparat’. “Kami mendesak Kapolri bertanggung jawab langsung atas hal ini’, tegasnya. Teks yang berasal dari pemilik berita (YLBHI) dikutip apa adanya oleh pengelola media, Jawa Pos’. Jika dicermati teks tersebut disusun dalam bentuk partisipan dengan strategi menampilkan pelaku. Hal tersebut mengindikasikan adanya ke­yakinan YLBHI terhadap kebenaran kasus Mesuji dan sekitarnya. Dengan demikian, YLBHI juga ingin menunjukkan ‘kekuasaan’ warga Mesuji dan sekitarnya terkait dengan kasus yang sedang terjadi.

Namun, press-release YLBHI tersebut di­tolak oleh Kapolri dengan strategi meng­hindar, yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk par­ti­sipan dengan strategi nomi­nalisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya menggambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi peng­ingkaran. Seperti dalam teks berita berikut. ‘Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji’. ‘Terkait dengan kejadian di wilayah Mesuji – Lampung, Kapolri mengata­kan adanya masyarakat yang disandera oleh masyara­kat’. ‘Jika memang benar ada pem­bunuhan sadis hingga 30 orang, Sutarman ber­janji menindak tegas. “Menurut saya itu ber­lebih­an”. Bahkan, pada head-line Jawa Pos 16 Desem­ber 2011 tertulis dengan jelas ‘Polri Tepis Pem­bantaian Mesuji’.

Berdasarkan beberapa teks kalimat Kapolri dan Sutarman (Kabareskrim) tersebut, meng­indi­kasi­kan adanya ‘sesuatu’ yang ditutupi oleh Polri, baik terkait dengan pelaku pem­bantaian maupun jumlah korban yang se­benar­nya. Ideal­nya, institusi ini harus mengetahui dengan pasti pelaku dan korban pem­bantaian.

Pada sisi lain, warga Mesuji dan sekitarnya yang didampingi penasihat hukum dari YLBHI me­laporkan kasus pembantaian di Mesuji  kepada DPRRI dan beberapa kali menyampaikan ke­pada masyarakat melalui konferensi pers. Dalam memperkuat laporannya, warga beserta penasihat hukum menyampaikan video sadis pembantaian di Mesuji. Hal ini menunjukkan adanya upaya membangun opini publik tentang adanya ‘kuasa’ masyarakat Mesuji terhadap kasus yang dihadapi. Teks ‘video pembantaian sadis’ dikemas dalam bentuk keadaan, meng­gambarkan keadaan tanpa menyebutkan par­ti­sipan (pelaku dan objek/korban), sehingga me­nimbulkan kesan keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun ‘kekuasaan’ atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Terkait dengan pembantaian Mesuji yang di­muat dalam Jawa Pos pada tanggal 19 Desem­ber2011’tersebut Mabes Polri meyakini video itu memang tidak orsinil’. “Ada tiga wajah yang bisa dikenali dalam video itu. Salah seorang  di antaranya kami duga adalah perekamnya. Ini sudah kami cetak untuk kami laporkan pada pimpinan”. Jika dianalisis ketatabahasaannya, kalimat-kalimat dalam teks tersebut berbentuk tindakan dengan struktur lengkap (subjek + verba + objek). Dengan demikian, tidak ada par­tisipan (pelaku atau objek) yang dilesapkan.  Hal tersebut berarti tidak ada sesuatu yang di­sem­bu­nyikan, artinya Polri sangat yakin bahwa video itu tidaklah orsinil, sehingga tidak dapat meng­gambarkan kejadian yang sesungguhnya. Bentuk teks ter­se­but mengindikasikan adanya upaya untuk mem­perkuat posisi/’kekuasaan’ sebagai institusi pe­negak hukum di Indonesia.

Namun pada sisi lain, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menanggapi berbeda video yang berisi gambar pembantaian sadis itu. “TGPF akan menelusuri kebenaran video tersebut. TGPF tidak langsung menyimpulkan ke­benar­an sejumlah gambar dalam video itu” (Jawa Pos, 19 Desember 2011). Teks tersebut di­susun dalam bentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini me­nunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang dilesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TPGF akan ber­sikap terbuka terhadap seluruh hasil yang di­temukan. Ini sesuai dengan ke­ber­adaan TGPF yang bertugas untuk mencari fakta yang se­benar-benarnya, yang kemudian di­gunakan pe­me­rin­tah sebagai dasar pengambilan ke­bijak­an yang tepat dalam menangani kasus Mesuji.

Pada tanggal 21 Desember 2011 Jawa Pos me­nulis judul ‘Pamswakarsa Lebih Galak daripada Brimob’. Jika dicermati bentuk teks ke­wacana­an, judul itu berbentuk partisipan dengan me­nampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini berarti pelaku menunjukkan sesuatu pada unsur lain, dalam hal ini verba. Dengan demikian, pelaku menunjukkan ‘kekuasaan’ yang lebih dominan di­banding­kan dengan unsur lain. Ditinjau dari etimologis, pamswakarsa berasal dari pam singkatan pengamanan, dan swakarsa berarti kehendak sendiri; artinya pengamanan yang di­lakukan oleh masyarakat sendiri untuk wilayah­nya sendiri. Dengan demikian, pam­swa­karsa yang dibuat oleh perusahaan sebenarnya me­nyalahi konsep swakarsa; kecuali memang di­buat oleh perusahaan dengan maksud dan tuju­an tertentu.

Pada tanggal 24 Desember 2011 Jawa Pos me­muat berita kasus Mesuji dengan judul ‘Tiga Polisi Terlibat’. Jika dicermati bentuk teks ke­wacanaannya, judul itu berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan pembuktian, bahwa dalam be­berapa siaran pers sebelumnya Kapolri me­nyangkal ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Mesuji. Apalagi hal ini disampaikan oleh TPGF, sehingga Kapolri mengakui bahwa ada anggotanya yang terlibat dalam kasus Mesuji dan sekitarnya.

 

Pihak dalam Pertarungan Kekuasaan

Berdasarkan analisis teks, paraktik wacana, sekaligus praktik sosial yang dilakukan secara simultan pada teks berita koran Jawa Pos ter­sebut dapat kemukakan bahwa  pihak yang ter­libat dalam pertarungan ‘kekuasaan’ meliputi pengelola media, Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Hal ini karena Jawa Pos sebagai pengelola, selain memproduksi sendiri berita yang mengangkat kasus Mesuji, juga me­ngutip langsung dari pemilik berita atau sumber berita, yaitu dari Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Masing-masing lembaga tersebut, me­ngeluar­kan siaran pers yang merupakan hasil kon­struksi dari realitas, versi mereka masing-masing. Dengan demikian, Jawa Pos lebih do­mi­nan se­bagai penyedia arena pertarungan ke­pentingan dan kekuasaan di antara mereka.  Hal ini sesuai dengan pendapat Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000). Bagi Gramsci media merupakan arena pertarungan ideologi yang saling berkompetisi. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi, sekaligus menjadi kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media juga bisa menjadi alat resistensi pada ke­kuasaan. Media bisa menjadi alat untuk mem­bangun kultur dan ideologi dominan bagi ke­pentingan kelas dominan, sekaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum ter­tindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

 

Bentuk Pertarungan Kekuasaan

Bentuk pertarungan kekuasaan, oleh para pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan, adalah ber­­beda-beda. Bentuk kekuasaan Jawa Pos lebih lebih mengarah pada kekuatan dalam meng­hadirkan pihak yang saling bertentangan dalam kasus Mesuji, yaitu warga masyarakat dengan penasihat hukumnya dan Polri sebagai pihak yang ‘merasa’ terpojokkan. Di samping itu, Jawa Pos juga menghadirkan pihak ketiga, yaitu TPGF yang mengemban misi pemerintah yang dapat menampilkan bukti-bukti untuk pe­nyelesaian kasus Mesuji. Hal tersebut ter­bukti dari berita yang dimuat sebagian besar berupa kutipan langsung dari pemilik berita, warga masyarakat Mesuji, Polri, dan TPGF.

Bentuk kekuasaan Polri yang ditonjolkan dalam teks berita Jawa Pos adalah bentuk keadaan atau proses mental bahwa lembaga Polri me­rupakan lembaga hukum yang merasa paling ber­tanggung-jawab dalam masalah ke­tertib­an dan keamanan, tidak bisa diintervensi pihak mana pun, sehingga Polri selalu meng­hindar dan bahkan mengingkar ketika ada sinyalemen keterlibatan Polri dalam kasus Mesuji.

Bentuk kekuasaan warga masyarakat yang di­tekankan dalam  teks berita Jawa Pos adalah perjuangan dari masyarakat Mesuji dalam me­nuntut pihak-pihak yang melakukan kekerasan dan pembunuhan dan perjuangan untuk pe­nguasaan lahan yang pernah dihuni kemudian diambil alih oleh perusahaan. Dengan demikian motif kepentingan ‘kekuasaan’ terbukti sangat kuat. Di samping itu, bentuk kuasa TPGF adalah pengembanan misi pemerintah dalam me­nye­lesai­kan kasus Mesuji, sehingga TPGF sangat akomodatif tetap tidak mungkin bisa di­inter­vensi oleh pihak mana pun.

 

Strategi Pertarungan Kekuasaan

Perbedaan bentuk pertarungan kekuasaan ter­sebut berpengaruh pada strategi pertarungan kekuasaan. Strategi pertarungan kekuasaan itu terwujud dalam strategi keterwacanaan dalam teks berita Jawa Pos terkait dengan kasus Mesuji dan sekitarnya. Strategi yang digunakan oleh Jawa Pos adalah dengan membuat judul berita yang dikemas dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan ke­adaan dan objek. Hal ini menunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pem­bantaian itu.  Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler pada akhir-akhir ini di Indonesia. Di samping itu, Jawa Pos membuat judul yang berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku dan teks ini berasal dari TPGF. Kedua hal itu merupakan strategi Jawa Pos dalam me­nunjukkan kuasanya sebagai pe­nyedia arena pertarungan kekuasaan bagi pihak terkait.

Strategi pertarungan kekuasaan yang dilakukan oleh Polri adalah strategi menghindar dan mengingkar yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk partisipan dengan strategi nomi­na­lisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya meng­gambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi pengingkaran. Seperti dalam teks berita ‘Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji’. ‘Kapolri me­ngatakan, ada masyarakat yang disandera oleh masyarakat’. ‘Jika memang benar ada pem­bunuhan sistematis hingga 30 orang, Sutarman berjanji menindak tegas. “Itu saya kira ber­lebihan”. ‘Polri Tepis Pembantaian Mesuji’.

Selanjutnya, strategi pertarungan yang dilaku­kan oleh masyarakat Mesuji melalui penasihat hukumnya adalah dengan press liris yang diberi label teks ‘video pembantaian sadis’.  Label ini dikemas dalam bentuk keadaan, yakni meng­gambarkan keadaan tanpa menyebutkan par­ti­sipan (pelaku dan objek/korban), sehingga me­nimbulkan kesan keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun ‘kekuasaan’ atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Sementara itu, strategi pertarungan kekuasaan TPGF adalah dengan menyusun teks berita  berbentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini menunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang di­lesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TPGF akan ber­sikap ter­buka terhadap seluruh hasil yang di­temukan.

 

Simpulan

Berdasarkan analisis teks berita Jawa Pos yang memuat kasus Mesuji dan sekitarnya melalui analisis  ketatabahasaan, praktik kewacanaan, dan praktik sosio budaya secara simultan dapat disimpulkan sebagai berikut.

  • Terdapat pertarungan kekuasaan oleh pihak terlibat dalam pemberitaan kasus Mesuji dan sekitarnya, yakni Jawa Pos, Polri, masya­rakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF.
  • Bentuk pertarungan kekuasaan di antara ke­empat pihak tersebut berbeda-beda. Jawa Pos memiliki kuasa atau kekuatan kekuatan dalam menghadirkan pihak yang saling ber­tentangan dalam kasus Mesuji. Bentuk ke­kuasaan Polri adalah lembaga hukum yang merasa paling bertanggung jawab terhadap masalah ketertiban dan keamanan tidak mau diintervensi oleh pihak mana pun.
  • Bentuk kekuasaan warga masyarakat adalah perjuangan menuntut  pihak-pihak yang me­lakukan pembunuhan dan perjuangan untuk penguasaan lahan. Sementara itu, bentuk kuasa TGPF adalah pengembanan misi pe­merintah dalam penyelesaian kasus Mesuji.
  • Strategi pertarungan kekuasaan yang di­laku­kan oleh masing-masing pihak juga ber­beda-beda. Jawa Pos dengan strategi kewacanaan yang memiliki pola partisipan dengan stra­tegi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek. Polri dengan strategi kewacanaan dan pola partisipan serta strategi nominalisasi dan bentuk keadaan, hanya meng­gambar­kan keadaan, dengan tanpa me­nunjuk pe­laku. Masyarakat Mesuji dengan strategi ke­wa­ca­naan yang berpola keadaan, yang meng­gambarkan keadaan tanpa me­nyebut­kan partisipan (pelaku dan objek/korban). Sementara itu, TGPF dengan stra­tegi ke­wacanaan yang berpola tindakan, dengan struktur lengkap (subjek + verb + objek).

 

Saran

Hasil analsis wacana teks berita media ber­dasar­kan ketatabahasaan yang dilanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan dan sosio budaya secara simultan tentu hasilnya sangat kurang komprehensif. Untuk itu, perlu di­lanjut­kan dengan analisis melalui dimensi analisis yang lebih lengkap, yakni pada dimensi teks (aspek kosa-kata, gramatika, dan struktur teks), praktek kewacanaan, dan praktik sosio budaya, sebagai­mana yang dianjurkan oleh Fairclough.

 

—ooOoo–

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zastrouw Ng.2000. “Membaca Berita yang tidak Diberitakan” dalam Winarko,H. Mendeteksi Bias Berita: Panduan untuk Pemula.Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKR) untuk Garda Bangsa, hlm. v-xii.

Bennett, Tony; etc. (ed.) 1982. Culture, Society, and The Media. London: Methuen.

Dan Wodak, Ruth. 1997. “Critical Dis­course Ana­lysis” dalam Teun Van Dijk (ed.) Dis­course as Sosial Interaction: Dis­course Studies a Multidisciplinary Intro­duction, Vol 2. London: Sage Publi­cation.

Eriyanto, 2005. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Cetakan ke-4, Yogyakarta:  LKiS.

Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Hall, Stuart. 1982. “The Discovery of Ideology: The Return of the Repressed in Media Studies, Culture Society, and Media”. London: Methuen.

Hidayat; Dedy N. 1999. “Politik Media, Politik Bahasa Dalam Proses Legitimasi dan Delegitimasi Rejim Orde Baru”, artikel dalam Sandra Kartika dan M. Mahendra (Ed), Dari Keseragaman Menuju Ke­be­ragaman; Wacana Multikultural Dalam Media, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

Rusdiarti, Suma Riella. 2003. Bahasa, Per­tarung­an Simbolik, dan Kekuasaan. Basis VII (11-12):31-40.

Santoso, Anang. 2006. Bahasa, Masyarakat, dan Kuasa: Topik-topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa. Malang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.

Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Sudibyo, A. Hamad, I, Qodari, M. 2001. Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Van Dijk. 1997. ‘Discourse as Interaction in Society”, Vol 2 London: Sage Publiction.

———. 2011. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-IX, Yogya­karta: LKiS.

———-. 2005. “Critical Discourse Analysis and The Marketization of Public Discourse: The Universities”, dalam Critical Dis­course Analysis, London and New York, Longman, 1998 dalam Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media Cetakan ke-4, Yogyakarta: LKiS