Analisis Wacana Kritis Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia

Oleh: Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Saweran untuk Gedung KPK di Harian Umum Media Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis waacana kritis model tiga di­men­si Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Mendeskripsikan aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pem­beritaan, (2) Mendeskripsikan hubungan antara ideologi Harian Umum Media Indo­nesia dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) Mendeskripsikan situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan Media Indonesia dalam telaah, me­nempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain ber­kaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan poli­tik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang di­pimpinnya.

Key words:   Representasi, Analisis Wacana Kritis, Media, Politik.

 

Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya se­bagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa juga menyumbang proses domi­nasi ter­hadap orang lain oleh pihak lain (Fair­clough, 1989:2).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday (1978:2) juga menegaskan bahwa sesungguh­nya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain. Konteks dalam tukar me­nukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakatnya.

Perkembangan peran dan definisi bahasa ter­sebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kajian bahasa (linguistik). Lingu­istik tidak lagi bergerak dalam kajian struktural atau gramatikal, tetapi telah berkembang men­jadi kajian-kajian yang lintas disipliner dengan bidang lain, seperti sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, dan psiko­lingu­istik. Kajian-kajian lintas disipliner itu menandai bahwa bahasa memang berperan besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa dalam ideologi seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media. Sebagian besar bentuk produksi media diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Richardson (2007: 6) me­nyata­kan bahwa “the language used in newspaper is one key site in naturalisa­sion of inqequality and neutralisasion of dissert”.

Pemanfaatan bahasa yang saat ini men­domi­nasi media adalah penggunaan bahasa dalam wacana politik. Wacana politik banyak dihasil­kan oleh media seiring dengan situasi politik Indonesia yang sangat dinamis. Salah satu pemberitaan politik yang saat ini menjadi sorot­an dan publi­kasi media adalah pemberitaan mengenai sa­weran untuk gedung Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). Pemberitaan sawer­an untuk gedung KPK ini menjadi menarik karena me­libatkan berbagai institusi negara dalam polemik tersebut, khususnya antara KPK dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kasus saweran untuk gedung KPK ini berawal dari pengajuan dana kepada DPR oleh KPK untuk pembangunan gedung baru bagi kantor KPK, karena gedung yang saat ini di­tempati dinilai sudah tidak layak. Namun, Komisi III DPR tidak mengabulkan pengajuan anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK tersebut karena me­nurutnya Komisi III, masih layak gedung pe­me­rintah yang dapat memenuhi kapasitas yang di­butuhkan KPK se­hingga tidak diperlukan pem­bangunan gedung baru.

Kasus tersebut di atas menjadi semakin me­narik karena mendapat publikasi dari berbagai media massa di Indonesia, baik cetak maupun elek­tro­nik. Pemberitaan tersebut pada akhirnya baik secara langsung dan tidak langsung mem­bawa pengaruh besar kepada masyarakat se­hingga masyarakat menjadi terlibat dalam saweran pem­bangunan gedung KPK. Berbagai lapisan masya­rakat, mulai dari pedagang, tukang becak, hingga menteri bergerak melaku­kan sumbangan saweran untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut.

Salah satu media massa yang aktif melakukan pemberitaan mengenai wacana saweran untuk gedung KPK adalah Media Indonesia Group. Pemberitaan disebarkan baik melalui media cetaknya, yaitu Harian Umum Media Indonesia (MI) maupun melalui media elektroniknya, yaitu http://www.mediaindonesia.com. Luas­nya media penyebaran berita diperkirakan juga membawa dampak yang lebih luas terhadap konsumsi wacana tersebut.

Kasus ini memang bukanlah kasus yang terkini yang terjadi antara KPK dengan institusi negara khususnya DPR. Meskipun demikian, kasus ini me­miliki nilai sejarah yang cukup penting dalam hubungan antara KPK dan DPR, karena se­telah kasus ini muncul kasus-kasus lain yang meng­hiasi hubung­an kedua institusi negara ini. Maka dari itu, kasus saweran KPK ini dinilai sebagai pemicu dari kasus-kasus selanjutnya se­hingga penting untuk dianalisis dan dikaji secara kritis.

 

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai­kan, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Aspek kebahasaan apa saja yang digunakan Media Indonesia untuk me­re­pre­sentasikan tema dan tokoh dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (2) Apa hubung­an antara ideologi Harian Umum Media Indone­sia dan aspek kebahasaan yang dihasil­kan dalam merepresentasikan institusi negara dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (3) Situasi sosial, politik, dan budaya apa yang me­latarbelakangi aspek ke­bahasaan yang diguna­kan untuk merepresen­tasikan institusi negara dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia?

 

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri­­busi secara teoretis dan pragmatis. Se­cara teo­retis, penelitian ini diharapkan dapat memper­kaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana kritis. Melalui analisis wacana pula di­harapkan peneliti­an-penelitian mengenai bahasa dapat lebih apli­katif dan ramah ter­hadap situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat se­hingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Se­cara pragmatis, pe­nelitian ini di­harapkan dapat memberi kesadar­an kritis ke­pada institusi media dan pembaca media untuk lebih awas terhadap segala bentuk pem­beritaan yang di­salurkan melalui bahasa oleh media.

 

Kerangka Teori

Alwasilah (2002:120) mengungkapkan bahwa teori berfungsi untuk membangun model atau peta yang menggambarkan dunia (data) seperti apa adanya. Melalui teorilah, dunia atau feno­mena dapat disederhanakan, tetapi penyeder­hanaan ini dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana fenomena itu be­kerja. Selain itu, teori juga merupakan pe­nuntun dalam memberikan pemahaman lebih baik ter­hadap objek yang diteliti dalam sebuah peneliti­an (Su­dar­yanto, 1998:6). Teori yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah Wacana Kritis Model Norman Fairclough (1992b, 1995a, 1998, 2000), Eri­yanto (2006), Titscher (2009), Jorgen­sen (2007), dan Richardson (2007). Teori-teori ini digunakan karena selaras dengan per­masalahan yang akan dianalisis dalam peneliti­an yang mengusung bidang analisis wacana kritis ini.

 

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh “pengetahuan” dan “pemaham­an” dari objek yang kita teliti. Metodologi dapat di­lihat pada tiga tataran, yakni (1) paradigma yang digunakan (2) metode yang dipilih, dan (3) teknik yang dipakai (Hoed, 2011:7).  Sementara itu, metode adalah cara yang harus dilaksana­kan, teknik adalah cara melaksanakan metode dan sebagai cara, keberhasilan teknik ditentu­kan oleh alat yang dipakai. Metode yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang ber­tuju­an memberi­kan deskripsi secara sistematis me­ngenai data, sifat-sifat, dan hubungan feno­mena-fenomena yang akan diteliti (Djaja­sudarma, 2006: 9).

 

Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data yang berjenis berita dan fitur bertema “Saweran Gedung KPK” yang hanya terdapat dalam Hari­an Umum Media Indonesia baik cetak, maupun elek­tronik yang diterbitkan pada waktu 26 Juni – 10 Juli 2012. Pemberitaan dalam media di­cetak di­pilih karena sebagai teks tertulis dinilai lebih mapan dibandingkan teks elektronik yang masih memerlukan teknik transliterasi sebelum di­ana­lisis. Secara keseluruhan data yang ber­kaitan dengan tema ini adalah ada 24 buah data. Meski­pun demikian, data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya 17 buah data. Hal ini dipilih karena hanya pada ke­tujuhbelas data ini­lah dinilai memiliki muatan teks yang me­ngandung representasi yang penting untuk di­analisis secara kritis.

 

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya untuk proses (penguraian) untuk memberi pen­jelasan dari sebuah teks (realitas sosial) dari se­seorang atau kelompok dominan yang kecende­rungannya memiliki tujuan tertentu untuk men­capai tujuan yang diinginkan. Artinya dalam suatu konteks harus disadari adanya kepenting­an. (Darma, 2009:49).

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang di­kenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (des­crip­tion) mengenai teks; (2) analisis wacana atau discourse practice (meso), yaitu inter­pretasi (interpretation) hubungan antara proses pro­duksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau sociocultural practice (makro), yaitu pen­jelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fair­clough, 1992a:73; 1995a:59; Idris, 2006:75).

Figure1-maya

Gambar 1.  Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough

Sumber: Fairclough (1992a:73; 1995a:59; 2000:313)

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis lingu­istik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fair­clough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:57; 2000:311).

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi ke­wacanaan (discourse practice). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pe­mrosesan wacana yang meliputi aspek peng­hasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Be­berapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan pe­nyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses insti­tusional, Fairclough merujuk rutini­tas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibat­kan dalam penghasilan teks-teks media.

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosio­budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media se­sungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti eko­nomi, politik, sosial, budaya, ideo­logi, dan se­ba­gainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, ana­lisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, keper­ca­ya­an, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Penggunaan aspek kebahasaan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis teks atau didefinisi­kan sebagai suatu bentuk pemanfaatan aspek-aspek bahasa, dari aspek morfologis, sintaksis, dan konteks dalam pemberitan kasus saweran gedung KPK. Dengan kata lain, ekspresi ke­bahasa­an juga dapat didefinisikan sebagai upaya pe­man­faatan alat-alat bahasa diekspresi­kan atau di­guna­kan dalam pemberitaan kasus tersebut di atas.

Sementara itu istilah representasi dalam pe­neliti­an ini menunjuk pada bagaimana sese­orang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Re­presentasi atau misrepresentasi tersebut ada­lah peristiwa kebahasaan. Bagaimana sese­orang ditampilkan, dapat terjadi pertama-tama dengan mengguna­kan bahasa. Melalui bahasa­lah berbagai tindak representasi ini ditampilkan oleh media dan di­hadirkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pemakaian bahasalah yang perlu dikritisi dalam pemberitaan yang dilaku­kan oleh media (Eri­yanto 2006:116).

Analisis Mikro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan media Indonesia dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”, terdapat tiga alat yang me­nandai representasi tema dan tokoh yang ter­libat dalam pemberitaan tersebut di atas. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung. Penggunaan diksi aksi saweran yang lebih mendominasi dibandingkan dengan diksi sumbangan telah menandai bahwa Media Indo­nesia lebih menempatkan tindakan pengumpul­an dana untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut sebagai suatu “gerakan massa” yang ter­jadi di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan kalimat luas dengan konstruksi sebab akibat telah me­nempatkan DPR dalam representasi yang negatif karena diposisikan sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya aksi gerakan tersebut. Demi­kian pula halnya pemilihan nara-sumber pada kutipan langsung, Media Indonesia lebih domin­an menyuarakan pendapat dari pihak yang berpihak kepada KPK daripada me­nyuarakan pendapat yang memihak kepada DPR. Hal ini menempat­kan KPK pada represen­tasi yang positif dan DPR pada representasi yang negatif.  Di bawah ini adalah analisis dari aspek kebahasaan tersebut.

(1)      Aksi saweran gedung KPK yang dimulai 27 Juni lalu, hingga saat ini mencapai sekitar Rp 200 juta. (MI, 9 Juli 2012).

(2)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi III DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(3)      Sumbangan masyarakat ke Komisi Pem­berantasan Korupsi untuk pembangunan gedung baru terus mengalir. (MI, 21 Juni 2012).

(4)      Penggalangan dana untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. (MI, 23 Juni 2012).

Contoh data (1) – (4) menandai bahwa untuk kasus dalam konteks yang sama, Media Indo­nesia memilih diksi yang bermacam-macam, yaitu diksi aksi saweran, ide menggalang dana publik, sumbangan masyarakat, dan peng­galangan dana. Keempat diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara sematik leksikal, makna kata sumbangan masya­rakat yang berarti ‘pemberian sebagai bantuan dari masyarakat’ me­miliki makna yang lebih netral dibandingkan aksi saweran dan peng­galangan yang memiliki makna ‘gerakan me­ngumpulkan dana dari masyarakat’.

(5)      Gara-gara DPR menolak rencana pem­ba­ngunan gedung baru Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK), pimpinan KPK sudah sepakat untuk ikut saweran untuk rencana pemba­ngun­an gedung KPK. (MI, 29 Juni 2012).

(6)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi II DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung bari KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(7)      Komisi III DPR bersikukuh keberatan untuk mengabulkan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). DPR masih men­dorong kepada KPK untuk memakai gedung pemerintah yang kosong.

Sementara itu, contoh data (5), (6), dan (7) me­rupakan contoh data pemanfaatan strategi lingu­istik yang berupa struktur kalimat. Kalimat luas pada data (5) di atas memiliki hubungan sebab-akibat yang ditandai dengan konjungsi gara-gara di awal kalimat karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara itu, data (6) me­miliki hubungan akibat-sebab yang di­tandai dengan konjungsi karena setelah induk kalimat. Strategi yang senantiasa membanding­kan KPK dan DPR dalam konstruksi kalimat sebab akibat seperti ini menempatkan DPR se­bagai penyebab polemik yang terjadi dan me­nempatkan KPK se­bagai korban dan dirugikan atas polemik ter­sebut.

Selain aspek kebahasaan secara struktural atau gramatikal, yang tidak kalah menariknya adalah cara Media Indonesia menyuarakan inspirasi­nya melalui kutipan langsung para tokoh yang men­jadi narasumber. Berdasarkan data yang ada, se­cara kutipan langsung dapat diketahui bahwa Media Indonesia lebih menyuarakan pihak yang mendukung KPK dibandingkan men­dukung DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut yang berupa beberapa contoh data berupa tentang kutipan langsung me­ngenai issue pemberitaan Saweran untuk Pem­bangunan Gedung KPK.

(8)      “Maksud dan tujuan JCW membuka posko ini adalah sebagai bentuk keprihatinan JCW karena gedung KPK harus segera di­adakan.” 1.4.7 (JCW- Ketua Jogja Corrup­tion Watch).

(9)      “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pem­bangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. 2.3.5 (Dahlan Iskan – Menteri Badan Usaha Milik Negara)

(10)  “Kalau KPK membutuhkan kita harus dukung,” kata Prabowo saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan.4.2.3 (Prabowo – Partai Gerindra)

(11)  “Saya dukung pembangunan gedung KPK” 6.6.9 (Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR PKB).

(12)  “Sebagai orang awam, aku hanya ingin Indonesia tanpa korupsi.”6.10.10 (Charlie Van Houten – Mantan Vokalis ST 12)

(13)  “Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” 7.4.5 (Soe­harno – Ketua PBSI)

(14)  “Jadi silakan saja jika publik, termasuk PKL (pedagang kaki lima), ingin menyumbang pembangunan gedung KPK.” 8.6.7 (Mahfud MD – Ketua MK)

(15)  “Saya terharu mendengar KPK mau mem­buat gedung baru tapi anggarannya masih terkendala di DPR.”10.3.5 (Darjo – Warga)

(16)  “Itu membuktikan dukungan besar masya­rakat kepada KPK yang selama ini dinilai paling berhasil mengungkap kasus korupsi.” 11.3.3 (Taufikurahman Syauri – Anggota Komisi Yudisial)

(17)  “Ini jangan dibiarkan, jelas-jelas melanggar undang-undang (UU) dan kalau dibiarkan, nanti juga aparat atau pejabat akan me­lakukan hal yang sama. Kenapa pihak ke­polisian membiarkan hal tersebut.” 12.2.3 (Indra Sahnun Lubis – Ketua Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)

(18)  “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkat­kan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR.” 13.4.4 (Rizky – Ketua  Ikatan Maha­siswa Muhammadiyah)

(19)  “Kami hanya memberi catatan kecil, coba usahakan gedung-gedung yang sudah ada,” papar anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta.” 14.2.3 (Ahmad Yani – Anggota Komisi III)

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa Media Indonesia memilih narasumber yang lebih memihak kepada KPK dalam pem­beritaannya, yaitu Ketua Jogja Corruption Watch, Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Jumakir (pengemudi becak), Prabowo (Dewan Pembina Partai Gerindra), Effendi Choirie (Anggota Komisi I DPR PKB), Charly Van Houten (Mantan Vokalis ST 12), Suharno (Ketua SBSI), Mahfud M.D. (Ketua M.K.), Darjo (warga), Tau­fi­qurrohman (Anggota Komisi Yudisial), dan Rizky (Ikatan Pelajar Muhamadiyah). Sementara itu, narasumber yang memihak kepada DPR hanya­lah dari Indra Syahnun Lubis (Presiden Kongres Advokat Indo­nesia (KAI) dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR).

Isi wacana yang disampaikan melalui kutipan langsung tersebut juga sangat mengeksplisitkan dukungannya terhadap KPK dibandingkan ter­hadap DPR seperti kutipan sebagai berikut. “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya se­lama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. (2.3.5) “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak mem­berantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak di­beri oleh DPR” (13.4.4). “Kami hanya ingin mem­bantu KPK. Ini bukan ke­hendak KPK, tapi ke­hendak rakyat. Buruh sangat geram ke­pada DPR RI yang tidak me­nyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” (7.4.5).

 

Analisis Meso Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970 sebagai koran dengan jangkau­an nasional dimana koran Media Indo­nesia dapat diperoleh di 33 propinsi yang ter­sebar di 429 kabupaten / kotamadya di seluruh Indonesia. Direk­tur Utama Media Indonesia adalah Surya Paloh dan Teuku Yousli Syah se­bagai Pimpinan Redaksi.

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight menempatkan Media Indo­nesia pada urutan ke-3 besar (12.22%) sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk meng­akses berita ekonomi dan bisnis. Readership Profile Media Indonesia adalah: 63% pria dan 37% wanita, Usia produktif 20-49 tahun (87%), Social Economic Status A1-A2-B Class (76%), Mayoritas pekerjaan White collars (44%),  Psikografis pem­baca Media Indonesia adalah western minded, optimist dan juga settled (Sumber: Media Indo­nesia online).

Visi yang diemban Harian Umum Media Indo­nesia adalah  menjadi surat kabar independen yang inovatif, lugas, terpercaya dan paling ber­pengaruh. Independen artinya adalah menjaga sikap non-partisan, dimana karyawannya tidak menjadi pengurus partai politik, menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objek­tifitas, dan mempunyai keberanian untuk bersikap beda. Inovatif berarti terus-menerus me­­nyempurnakan serta mengembangkan SDM (sumber daya manusia), serta secara terus me­nerus me­ngembangkan rubrik, halaman, dan penyempur­naan perwajahan. Lugas berarti selalu melaku­kan check dan re-check, meliput berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan in­vestigasi dan pendalaman. Ber­pengaruh berarti dengan target bahwa Media Indonesia dibaca oleh para pengambil keputus­an, memiliki kuali­tas editorial yang dapat mem­pengaruhi peng­ambilan keputusan, mampu membangun ke­mampuan antisipatif, mampu membangun net­work narasumber dan memiliki pemasaran / dis­tribusi yang handal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai media terbesar ketiga, Media Indo­nesia merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indo­nesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di Media Indonesia juga bukan hanya merupakan rangkai­an yang berdiri sendiri, tetapi merupa­kan rang­kai­an institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, dll. Reali­sasi teks yang dihasilkan Media Indonesia khususnya dalam hal pemberitaan Saweran Gedung KPK ini juga dinilai selaras dengan visi yang di­emban yaitu, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh, meskipun di dalamnya ter­kandung pencitraan yang nega­tif terhadap pihak tertentu.

 

Analisis Makro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Situasi sosial politik yang terjadi saat pem­berita­an “Saweran untuk Gedung KPK” ini juga tidak dapat dilepaskan konteks yang mem­bangun pemberita­an tersebut. Dapat diketahui ber­­sama bahwa se­panjang tahun 2011-2012 ter­jadi berbagai konflik terbuka antara KPK dan DPR, mulai dari kasus berkaitan dengan Badan Anggaran DPR, tentang Undang-Undang KPK, hingga tentang Saweran Gedung KPK. Seluruh peristiwa tersebut men­dapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia ter­masuk Media Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat pemberitaan berlangsung, situasi politik Indonesia sedang menghangat menjelang Pemilihan Umum tahun 2014 di mana Direktur Utama Media Indonesia, Surya Paloh, juga menjadi pendiri partai sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nas­dem) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014. Dengan mengusung moto Gerakan Perubahan, partai Nasdem selalu menyuarakan perubahan untuk Indo­nesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, kemiskinan, dan dis-integrasi.

Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas pemberitaan yang dihasilkan oleh Media Indonesia, erat kait­an­nya dengan pengaruh Surya Paloh selaku Direktur Utama Media Indonesia dan juga se­laku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ada motivasi tertentu melalui pencitraan nega­tif dalam pemberi­taan tentang KPK dan DPR. Opini pembaca digiring untuk memberikan pen­citraan negatif pada para anggota DPR sekaligus partai yang ada. Dengan demikian diperlukan suatu gerak­an perubahan melalui partai baru yang diusung oleh Surya Paloh yang secara tidak langung memberikan pencitraan positif bagi partai yang dipimpinnya.

 

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ke­bahasaan diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang di­gunakan Media Indonesia dalam telah me­nempat­kan tema pemberitaan sebagai sebuah gerakan masyarakat, selain itu aspek kebahasa­an juga telah menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kait­annya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih mem­bela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK). Meskipun demi­kian, re­presentasi selain berkaitan dengan ideo­logi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepenting­an politik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demo­krat (Nasdem) dalam me­lakukan pencitraan posi­tif terhadap partai yang dipimpinnya.

—oooOooo—

 

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Pe­­nelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya.

Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. Metode Lingu­is­tik: Ancangan Metode Penelitian dan Kaji­an. Bandung: PT Eresco.

Eriyanto. 2006. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-5, Yogya­karta: LKIS.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1992a. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1992b. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis. Cam­bridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 1995b. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1998. “Political Discourse in The Media: An Analytical Framework”, dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). Approaches to Media, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

Fairclough, Norman. 2000. “Critical Analysis of Media Discourse”, dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). Media Studies a Reader, hlm. 308–328. Washington New York University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semio­tic. London: Edward Arnold.

Hoed, Benny H. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu.

Idris Aman. 2006. Bahasa dan Kepemimpinan Analisis Wacana Mahathir Mohammad. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jorgensen, Mariane W. 2007. “Analisis Wacana: Teori dan Metode”, dalam Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richardson. 2007. Analysing Newspaper: An Approach from Critical Discourse Analysis. England: Paldrave Macmillan.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana.

Titscher, Stefan dkk. 2009. “Metode Analisis Teks dan Wacana”, dalam Abdul Syukur Ibra­him (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Comments are closed.