PERTARUNGAN KEKUASAAN DALAM TEKS MEDIA (Studi Analisis Wacana Kritis: Kasus Mesuji dalam Koran Jawa Pos)

Mujianto

Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Media masa merupakan arena pertarungan kekuasaan. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana legimitasi kekuasaan, sekaligus pula sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi ter­hadap kekuasaan, se­kaligus bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kekuasaan tandingan. Oleh sebab itu, berita di media tidak pernah netral, selalu ter­dapat maksud dan tujuan tertentu. Terkait dengan pemberitaan kasus Mesuji oleh media cetak Jawa Pos, dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, bentuk, dan strategi pertarungan kekuasaan yang ada. Dengan menggunakan pisau AWK (Analisis Wacana Kritis), dapat diketahui pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan adalah Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF (Tim Gabungan Pencari Fakta). Demikianlah bentuk pertarungan ke­kuasa­an keempat pihak tersebut berbeda-beda.

 

Kata kunci:   analisis wacana kritis, pertarungan kekuasaan, teks media, legitimasi kekuasaan, wacana publik

 

 ***


Sebagaimana diketahui, media masa me­miliki peran yang penting dalam ke­hidup­an manusia, antara lain adalah se­bagai sarana informasi, hiburan, dan pendidikan. Media masa telah mengubah pola kehidupan manu­sia. Pada awal­nya manusia menempatkan media hanya se­bagai pengisi waktu ‘senggang’, sekarang me­nempat­kan media massa dalam jadwal utama. Kegiatan membaca koran, maja­lah, browsing in­ternet, dan menonton televisi me­rupakan ke­giatan utama seseorang sebelum melaku­kan kegiatan lain. Jalaludin Rakhmat (1997:235-242 da­lam Anang, 2006:70) bahkan me­nye­butkan, bahwa media televisi ada­lah se­bagai insti­tusi informasi yang menjadi ‘Tuhan Pertama’ dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Media masa merupakan sarana yang paling efektif untuk menyampaikan informasi kepada publik, baik oleh individu, kelompok, maupun instansi pemerintah. Melalui media, baik secara perorangan maupun kolektif dapat mem­bangun persepsi kepada pihak lain. Di samping sebagai alat untuk menyampaikan berita, pe­nilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, media massa juga mampu ber­peran se­bagai institusi yang dapat membentuk opini publik, bahkan menjadi kelompok pe­nekan atas suatu gagasan yang harus diterima pihak lain (Sobur, 2009:31). Media me­miliki andil besar dalam menjelaskan peristiwa dan bagai­mana peristiwa itu dimaknai dan di­pahami oleh masyarakat (Hall, 2007:31).

Terkait dengan strategisnya media masa dalam masya­rakat, pada tahun 1960 di Amerika telah dilakukan studi tentang pentingnya media. Hasilnya, media masa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kepentingan yang berbeda oleh masyarakat yang pluralis sehingga dapat mencapai titik persamaan atau ekui­li­brium. Penelitian tersebut pada dasarnya me­rupakan perlawanan terhadap Frankfurt, yang berpandangan bahwa media memiliki peran besar dalam memanipulasi ke­sadaran dan ke­nyataan.  Menurutnya pula, media masa hanya dimiliki dan didominasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan menjadi sarana untuk meneguhkan kelompok dominan, sekaligus me­marjinalkan kelompok minoritas (Eriyanto, 2011:22-23).

Berita dalam media terdapat per­bedaan antara paham pluralis dengan para­digma kritis. Me­nurut paradigma pluralis, war­tawan dan media masa adalah entitas yang otonom, sehingga berita yang dihasilkan haruslah meng­gambar­kan reali­tas yang terjadi di lapangan. Semen­tara itu, paradigma kritis mempertanya­kan posisi warta­wan dan media dalam ke­seluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, posisi tersebut  mempengaruhi berita, sehingga berita yang muncul bukanlah realitas yang sesungguh­nya. Lebih jauh lagi paradigma kritis berpendapat, bahwa hasil liputan berita mempunyai ciri (1) cerminan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu, (2) tidak objektif, karena wartawan adalah bagian dari kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar, (3) bahasanya menunjukkan bagaimana kelompok sendiri diunggulkan dan me­marjinal­kan kelompok lain (Fairclough, dalam Eriyanto, 2011:31-33)

Paradigma kritis memandang media masa bukanlah sebagai entitas yang bebas nilai. Media me­rupakan alat bagi kelompok yang do­minan untuk me­nguasai dan memarjinalkan kelompok yang tidak dominan. Media masa membantu kelompok do­minan menyebarkan gagasannya, me­ngontrol kelompok lain, dan membentuk kon­sensus antar anggota komu­nitas. Lewat media, ideo­logi yang dominan, baik yang buruk mau­pun yang baik, dapat dimapan­kan (Eri­yanto, 2011:36).

Menurut Bennett (1982:288), media masa dipandang sebagai agen suatu konstruksi sosial yang mendefinisikan rea­litas sesuai dengan kepentingannya. Jadi dengan demikian, media bukan sarana yang netral yang menampilkan kekuatan dan kelompok dalam masyarakat apa adanya, tetapi kelompok dan ideologi yang dominan itulah yang akan tampil dalam pem­beritaan.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dalam media masa terdapat apa yang disebut dengan bias berita. Hal tersebut dikarenakan media tidak berada dalam ruang yang vakum. Media masa sesungguhnya berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai ke­pentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Menurut Louis Althusser (1971, dalam Al Zas­trouw, 2000), sebuah media dalam hubungannnya dengan kekuasaan, menempati posisi yang sangat strategis, karena ke­mampu­annya se­bagai sarana legimitasi. Media masa merupa­kan bagian alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun ke­patuhan khalayak terhadap kelompok yang ber­kuasa (ideological states apparatus).

Pendapat Althusser ini dianggap oleh Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000) meng­abaikan resistensi ideologis dari kelas ter­sub-ordinasi dalam ruang media. Bagi Gramsci media masa merupakan arena pertarungan ideo­logi yang saling berkompetisi. Hal ini, ber­arti, di satu sisi media bisa menjadi sarana pe­nyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi, se­kaligus sebagai kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media masa juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi yang domi­nan bagi kepentingan kelas domi­nan, se­kaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk mem­bangun kultur dan ideologi tandingan.

Berdasarkan berbagai kemungkinan peran yang dapat dimainkan itu, media masa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat di­per­hitungkan. Dalam berbagai analisis tentang ke­hidupan sosial, ekonomi, dan politik, media sering ditempatkan sebagi variabel determinan. Bahkan, media masa dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial budaya dan politik (Sobur, 2009:36). Me­nurut Karl Deutsch (dalam Effen­dy, 2000:325) media masa sebagai institusi informasi dapat menjadi ‘urat nadi pemerin­tah’. Me­nurutnya, hanyalah orang yang mem­punyai akses informasi yang kuat, yang bakal menguasai per­caturan kekuasaan. Artinya, ‘urat nadi pe­merintahan’ sebenarnya ber­ada di jaring-jaring informasi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana media menjalankan praktik kekuasaannya ter­sebut, penggunaan bahasa menjadi unsur penting untuk diamati. Hal ini mengacu pada pernyataan  Hidayat yang mengatakan bahwa pemanfaatan bahasa dalam media masa antara lain bisa diamati dalam wacana media (media discourse). Beliau kemudian menulis, “Media masa adalah salah satu arena sosial tempat berbagai kelompok sosial dan politik dengan bahasa yang mereka kembangkan sendiri. Mereka berusaha menampilkan definisi situasi, atau definisi realitas, versi mereka sendiri pula, yang paling sahih bagi mereka”. Hal tersebut di­lakukan melalui politik bahasa yang di­kembang­kan oleh masing-masing kelom­pok sosial yang terlibat.

 

Bahasa dalam Berita

Berita merupakan representasi dunia dalam bahasa. Karena bahasa adalah kode semiotik, maka bahasa menentukan struktur nilai, sosial, dan eko­nomis terhadap yang di­re­pre­sen­tasi­kan. Jadi berita adalah representasi dalam pe­ngertian konstruksi. Berita bukanlah refleksi fakta yang ‘bebas nilai’. Menurut Fowler (1991: 1 dalam Anang, 2006:74), berita adalah praksis, yakni sebuah wacana yang jauh dari refleksi realitas sosial dan fakta empiris yang netral. Dalam berita terjadilah campur tangan dalam kon­struksi realitas sosial. Selanjutnya, Fowler (dalam Anang, 2006:75) berpendapat bahwa pilihan bentuk linguistik ter­tentu dalam teks berita –leksikalisasi atau wording ter­hadap pilih­an sintaksis, pilihan struktur teks, dan se­bagai­nya– memiliki alasan masing-masing. Pilih­an ini bukan kebetulan dan bukan arbitraris. Pilihan yang dilakukan memiliki per­spektif ter­tentu, agenda tertentu, dan ideologi ter­tentu. Dengan demikian benarlah apa yang dikatakan Tuch­man, bahwa berita pada dasar­nya adalah rea­litas yang telah dikonstruksikan (Sudibyo, Hamad, Qodri, 2001:65). Yang men­jadi per­tanyaan mendasar adalah siapa yang ikut ter­libat dalam pertarungan kekuasaan, bagaimana bentuk dan strategi pertarungan ke­kuasaan yang ada dalam media?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, di­perlukan kajian terhadap teks media. Dalam hal ini lingkup kajian ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu teks dalam media masa, media massa, dan periode pemberitaan. Teks dalam media menurut kajian ini adalah teks berita dalam media tertentu yang memuat kasus/ peristiwa Mesuji dan sekitarnya. Dengan demi­kian, teks berita yang tidak berisi kasus Mesuji dan sekitarnya tidak menjadi lingkup kajian ini. Sementara itu, media masa yang di­maksud dalam kajian ini adalah media masa cetak yang memberitakan kasus Mesuji dan se­kitarnya yang berskala nasional, yang dibaca hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam hal  ini, media masa cetak dibatasi pada koran ‘Jawa Pos’. Pemilihan media tersebut karena telah memenuhi kriteria yang dimaksud. Selanjutnya, periode pemberitaan yang di­maksud dalam kajian ini adalah masa pem­beritaan oleh media masa kasus Mesuji dan sekitarnya sejak awal di­beritakan sampai dengan akhir Desember 2011.

 

Teori Kekuasaan

Kekuasaan adalah konsep penting dalam setiap kajian fenomena sosial. Kekuasaan amat ber­pengaruh terhadap kehidupan manusia. Ke­kuasaan sering diwujudkan melalui bahasa, bahkan dilaksanakan melalui bahasa. Bahasa di­gunakan oleh si kuat untuk mendominasi si lemah. Pengaruh kekuasaan itu tampak mulai dari hubungan pribadi antar dua orang sampai hubungan yang luas dalam sistem kenegaraan dan organisasi dunia. Dalam dialog antar­pribadi, misalnya, mengapa seseorang sedikit melakukan pengambilan giliran (turn-taking), salah satu penyebabnya adalah persoalan ke­kuasaan. Dalam relasi antar-negara, mengapa Amerika Serikat memperoleh hak-hak istimewa dalam pelbagai pengambilan keputusan, faktor penyebab yang paling signifikan adalah per­soalan kekuasaan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

Fowler (1985:61) mengemukakan bahwa kuasa merupakan kemampuan seseorang atau insti­tusi dalam mengontrol perilaku dan kehidupan material orang lain. Sementara itu, menurut Fairclough (1995:1) kekuasaan secara konsep­tual memiliki dua makna, yaitu (1) ketidak­simetrisan antarpartisipan dalam peristiwa-peristiwa wacana, dan (2) ketidaksamaan kapa­sitas dalam mengontrol bagaimana sebuah ujaran di­produksi, didistribusikan, dan di­konsumsi dalam konteks sosial budaya.

Dua pertanyaan dari Fuocault terkait dengan kekuasaan perlu kita renungkan. Pertanyaan pertama, “apakah kekuasaan itu dan dari manakah asal kekuasaan.” Berbeda dengan Marx yang memandang kekuasaan itu miliki kelas penguasa atau borjuis, Foucault me­mandang kekuasaan bukan milik kelas pe­nguasa. Kekuasaan adalah sebuah wilayah stra­tegis, tempat terjadinya hubungan yang tidak setara antara si kuat dan si lemah: “di mana ada kekuasaan di situ ada perlawanan.” Ada hubungan yang asimetris antara penghasil teks dan konsumen teks. Rumusan lain menyebut­kan bahwa kekuasaan adalah kekuatan dalam masyarakat yang membuat tindakan terjadi se­hingga dengan menelitinya kita dapat me­ngenali siapa yang mengendalikan apa dan demi kepentingan siapa.

Perlu ditekankan bahwa dalam pandangan Fou­cault kekuasaan tidaklah melulu —atau tidak boleh selalu— dianggap sebagai sarana negatif, se­suatu yang menolak, sesuatu yang menekan, sesuatu yang menegasikan, sebaliknya kekuasa­an adalah sesuatu yang produktif. Foucault me­maparkannya sebagai berikut,

“Kita harus menghentikan penggam­bar­an kekuasaan dan pengaruhnya se­bagai sesuatu yang negatif: membuang, me­nekan, memberangus, menyensor, dan ab­strak: menutupi, dan menyem­bunyi­kan. Kita harus mulai meng­gam­barkan bahwa kekuasaan itu produktif: men­ciptakan, menghasilkan, dan me­lahir­kan realitas, wilayah objek, dan ritual kebenaran.”

Pertanyaan yang kedua adalah, “bagaimana ke­kuasa­an itu dijalankan dan bagaimana penga­ruh­nya”. Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana politik, misalnya, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana pe­me­rintah atau rezim yang berkuasa atau partai politik menjalankan ke­kuasaannya dan bagai­mana pengaruhnya dalam kehidupan masya­rakat atau konstituennya. Dalam negara demo­krasi, kita sebagai warga negara memberikan hak kepada para elite politik untuk membuat hukum atas nama kita dan apabila kita me­langgar hukum tersebut, maka kita akan di­hukumnya. “Kekuasaan politik” mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti besarnya pajak yang harus kita bayar, besarnya biaya pendidikan yang harus kita bayar, dan sebagainya.

Jika pertanyaan ini dikaitkan dengan wacana jurnalistik, pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, bagaimana redaktur surat kabar seba­gai kepanjangan pemilik modal menjalankan ke­kuasaannya dalam relasinya dengan pem­baca dan bagaimana pengaruh cara pandang redak­tur terhadap pembacanya. Jika pertanya­an ini dikaitkan dengan wacana jender, per­tanyaan yang dapat dimunculkan adalah bagai­mana super-ordinat relasi jender —yang pada umum­nya adalah laki-laki— menjalankan ke­kuasaannya dan bagaimana pengaruh super-ordinat laki-laki ter­hadap perempuan (Anang, Makalah, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang).

 

Analsis Wacana Kritis (AWK)

Analisis wacana kritis (AWK) menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral dan bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikir­annya, karena sangat berhubungan dan di­pe­ngaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Bahasa tidak dipahami se­bagai medium netral yang terletak di luar diri pem­bicara. Bahasa dalam pandangan kritis di­pahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu, analsis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam proses bahasa, batasan yang di­per­kenan­kan menjadi wacana, perspektif yang harus di­gunakan, dan topik yang dibicarkan (Fairclough, dalam Eriyanto, 2010:6). Melalui bahasa, ke­lom­pok sosial yang saling bertarung dan meng­a­jukan kebenaran menurut versinya, masing-masing dapat dipelajari.

a)    Karakteristik Analisis Wacana Kritis (AWK)

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai kajian bahasa. Analisis wacana kritis memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Hasilnya bukan untuk memperoleh gambaran dari aspek kebahasaan, melainkan menghubungkannya dengan konteks. Hal ini berarti bahwa bahasa dipergunakan untuk tujuan dan praktek ter­tentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. Dari kajian terhadap pandangan-pandangan van Dijk, Fairclough, dan Wodak Wodak (dalam Eri­yanto, 2010:8-13) dapat dirumuskan sejumlah karakteristik analisis wacana kritis berikut.

  • Wacana sebagai Tindakan

Dalam padigma kritis, wacana dipahami se­bagai sebuah tindakan. Wacana adalah bentuk interaksi. Wacana tidak ditempatkan dalam ruang yang tertutup dan internal. Tidak ada wacana yang vakum sosial. Hal ini mengandung dua implikasi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, mempersuasif. Seseorang yang berbicara atau menulis selalu mempunyai tujuan, besar atau kecil. Kedua, wacana di­pahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar ke­sadaran. Tidak ada wacana yang lahir tanpa disadari sepenuhnya oleh penutur atau pem­bicaranya.

  • Peran Konteks dalam Produksi dan Inter­pre­tasi Wacana

Dalam paradigma kritis, wacana dipro­duksi, dimengerti, dan ditafsirkan dalam konteks tertentu. Dalam analisis wacana, selalu di­tanyakan: (i) siapa yang meng­komu­ni­kasi­kan, mengapa dan dengan siapa, (ii) khala­yak atau komunitasnya seperti apa dan bagaimana situasinya, (iii) melalui medium apa, (iv) bagaimana perbedaan tipe dari komunikasi yang ber­kem­bang, dan (v) bagai­mana hubungan tiap-tiap partisipan. Bahasa dipahami dalam konteks secara ke­se­lu­ruh­an. Tiga istilah ( teks, konteks, dan wacana) menjadi kata-kata kunci dalam AWK. Waca­na adalah teks dalam konteks. Titik per­hatian analisis wacana adalah meng­gambar­kan teks dan konteks secara ber­sama-sama dalam suatu pro­ses komunikasi. Bahasa selalu berada dalam konteks. Tidak ada tindakan komu­nikasi tanpa partisipan, antar­teks, situasi, dan sebagainya.

  • Wacana sebagai Produk Historis

Dalam paradigma kritis, wacana di­tem­patkan dalam konteks kesejarahan ter­tentu. Wa­ca­na selalu berada pada ruang waktu tertentu dan akan selalu ber­hu­bungan dengan waktu lainnya. Analisis terhadap bahasa politik pasca Orde Baru akan selalu mem­per­tanya­kan (i) bagai­mana situasi politik yang sedang terjadi, (ii) mengapa wacana tertentu itu yang berkembang, dan sebaliknya mengapa wacana yang lain tidak berkembang, (iii) mengapa istilah reformasi dan reformis begi­tu berkembang serta memperoleh nilai posi­tif, dan mengapa istilah status quo menjadi bernilai jelek dan memper­oleh apresiasi negatif, dan sebagainya.

  • Wacana sebagai Perebutan Kekuasa­an

Dalam paradigma kritis, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, per­cakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai se­suatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi merupakan bentuk per­tarungan kekuasaan. Wacana se­sepele apapun adalah bentuk per­ta­rungan ke­kuasaan itu. Dengan demi­kian, setiap analisis wacana yang muncul selalu di­kaitkan dengan dimensi kuasa itu. Tugas para ana­lis yakni mengkritisi kekuasaan yang ter­sembunyi dalam teks-teks bahasa itu.

  • Wacana sebagai Praktik Ideologi

Dalam pandangan kritis, wacana di­pandang sebagai praktik ideologi, atau pen­cerminan dari ideologi tertentu. Ideo­logi yang berada di balik penghasil teks­nya akan selalu me­warnai bentuk wacana tertentu. Penghasil teks yang berideologi liberalisme atau sosia­lisme tentu akan menghasilkan wacana yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Dua catat­an penting yang berkenaan dengan ideologi dalam wacana. Pertama, ideo­logi secara in­heren bersifat sosial, tidak personal atau individu. Ideologi akan selalu mem­butuh­kan anggota kelompok, ko­munitas, atau masya­rakat yang me­matuhi dan mem­perjuangkan ideologi itu. Kedua, ideologi digunakan se­cara internal di antara anggota kelompok atau komunitas. Ideo­logi selalu me­nyedia­kan jawaban tentang identitas kelompok.

Dari paparan singkat itu dapat diperoleh pe­mahaman bahwa analisis wacana tidak bisa lagi menempatkan bahasa dalam sistem ter­tutup, tetapi harus menempatkannya dalam konteks. Analisisnya akan selalu meng­ungkap bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada, ber­peran dalam mem­bentuk wacana (Anang, 2006:60-62).

 

 

b)   Pendekatan Analsis Wacana Kritis

Ada beberapa pendekatan dalam analisis waca­na kritis, yaitu: pendekatan linguistik kritis, pen­dekatan Perancis, pendekatan kognisi so­sial, pendekatan perubahan sosial, pendekatan ke­sejarahan. Pendekatan lingusitik kritis me­nekankan analisisnya pada bahasa dalam kait­annya dengan ideologi (Eriyanto, 2006). Dalam hal ini, ideologi ditelaah dari sudut pilihan kata dan struktur kalimat yang digunakan. Pen­dekat­an Perancis berasumsi bahwa bahasa adalah medan pertarungan kekuasaan (Rusdiati, 2003). Melalui makna yang diciptakan dalam wacana, berbagai kelompok saling berupaya me­nanam­kan keyakinannya dan pemahamannya kepada kelompok lain. Melalui kata dan makna yang di­ciptakan mereka melakukan pertarungan, ter­masuk kekuasaan untuk menentukan dan me­ngukuhkan posisi dominasi kuasa pada yang lain. Pendekatan kognisi sosial merupakan faktor penting dalam produksi wacana (Van Dijk, 1997). Oleh karena itu, menurut pen­dekat­an ini analisis wacana dapat digunakan untuk mengetahui posisi sosial kelompok-kelompok penguasa/dominan dan kelompok marjinal. Selanjutnya, menurut pendekatan perubahan sosial wacana dipandang sebagai praktik ke­kuasaan (Bourdieu, 1994, Rusdiarti, 2003, dan Fasrhri, 2007). Menurut pendekatan ini wacana mempunyai tiga efek dalam perubahan sosial, yaitu (a) memberi andil dalam mengkonstruksi identitas sosial dan posisi subjek, (b) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi relasi sosial, (c) memberi kontribusi dalam mengkonstruksi sistem pengetahuan dan kepercayaan (Fair­clough, 1997;73-64). Selanjutnya, menurut pen­dekatan kesejarahan, analisis wacana harus memperhatikan  konteks kesejarahan.

 

Media dalam Paradigma Wacana Kritis

Menurut pandangan kritis media bukanlah en­titas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh yang dominan. Media dipenuhi oleh prasangka, reto­rika, dan propaganda. Paradigma tersebut yakin bahwa media adalah sarana bagi kelompok do­minan (yang kuasa) untuk mengontrol ke­lom­pok yang tidak dominan (dikuasai) dan me­marjinalkan mereka dengan menguasai dan me­ngontrol media. Media di sini dipandang se­bagai arena perang antar kelas. Ia adalah sara­na diskusi publik, yang masing-masing kelom­pok sosial tersebut saling bertarung, saling me­nyajikan perspektif dengan cara memberikan pe­maknaan terhadap suatu persoalan. Target­nya adalah pandanganya dapat diterima oleh publik (Eriyanto, 2011:38).

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran tentang bentuk, strategi, dan dampak per­tarungan kekuasaan dalam Koran ‘Jawa Pos’ ter­kait degan kasus Mesuji dan sekitarnya di­gunakan analisis wacana kritis (AWK) model Fairclough (1996:58). AWK model Fairclough mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik ke­wacanaan, dan praktik sosio-budaya. Selanjut­nya proses analisisnya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (a) deskripsi, yakni anlisis teks yang dicurigai mengandung pertarungan kekuasaan, baik yang berupa bentuk maupun strategi, (b) penafsiran, yakni mengaitkan bentuk dan stra­tegi pertarungan kekuasaan dengan proses pro­duksi dan penerimaan informasi bias yang di­sampaikan oleh teks berita, dan (c) penjelasan, yakni mengaitkan hasil penafsiran  pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media masa se­hingga diperoleh penjelasan yang utuh dan mendalam tentang pertarungan kekuasaan.

Mengingat keterbatasan kajian dan waktu, dalam analisis teks koran ‘Jawa Pos’ yang me­muat kasus Mesuji dan sekitarnya di­fokus­kan pada tingkat tata bahasa. Menurut Fair­clough (1996:58) analisis pada tingkat tata bahasa di­tampilkan dalam dua bentuk, yaitu proses atau partisipan. Dalam bentuk proses: se­se­orang, kelompok, atau kegiatan, di­tampil­kan se­bagai: tindakan, peristiwa, keadaan atau proses mental.

Bentuk tindakan meng­gambar­kan aktor me­lakukan tindakan tertentu kepada seseorang yang menyebabkan sesuatu. Dalam bentuk tindakan, anak kalimat biasanya ber­struktur transitif (subjek + verba + objek). Contoh, ‘Oknum polisi memperkosa wanita’.

Sedangkan bentuk peristiwa biasanya me­masukkan satu partisipan (subjek atau objek saja). Contoh, ‘seorang Oknum polisi me­laku­kan pe­merkosaan’ (meng­hilangkan objek). ‘Se­orang wanita mengalami pemerkosaan’ (meng­hilang­kan subjek). Selain itu, bentuk peristiwa cenderung mempunyai anak kalimat intransitif (subjek + verb). Bentuk keadaan, menunjuk se­suatu yang telah terjadi. Misalnya, ‘mahasiswa terbunuh’. Hanya menggambarkan keadaan, tanpa menyebut dan bisa menyembunyikan subjek pelaku. Sementara itu bentuk proses mental, menampilkan sesuatu  sebagai feno­mena umum, yang membentuk kesadaran khalayak tanpa menunjuk pelaku subjek dan korban secarfa spesifik. Misal, ‘Pemerkosaan terjadi di mana-mana’.

Selanjutnya, bentuk partisipan cenderung me­nampilkan aktor dalam teks, apakah aktor di­tampilkan sebagi pelaku atau korban. Pelaku biasanya ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif, aktor melakukan sesuatu yang me­nyebab­kan sesuatu pada objek/sesorang. Sementara itu, korban menunjuk pada sesuatu yang di­sebabkan oleh orang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua strategi wacana, yaitu di­wujudkan dalam bentuk kalimat pasif, yang pe­lakunya dapat disembunyikan dan di­wujud­kan dalam bentuk nominalisasi, yakni di­tampil­kan bentuk kegiatan tanpa menunjuk partisipan atau pihak terkait. Contoh, ‘kemiskinan pen­duduk per­kotaan sudah pada tingkat meng­khawatirkan’. Kalimat ini menunjukkan gejala atau keadaan miskin dengan menampilkan objek ‘rakyat miskin’ tanpa menunjukkan apa atau siapa yang menyebabkan kemiskinan.

Setelah analisis teks dari aspek tata bahasa, di­lanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan, yakni menafsirkan hasil deskripsi teks dengan konteks produksi dan penerima teks. Se­lanjut­nya, dilakukan analisis sosio budaya, yakni pen­jelasan dengan mengaitkan hasil penafsiran pertarungan kekuasaan yang ditemukan dalam teks berita dengan konteks sosio budaya media massa sehingga diperoleh penjelasan yang utuh dan dalam tentang pertarungan kekuasa­an.

 

Pertarungan Kekuasaan dalam Media Cetak (analisis tata bahasa, analisis praktik wacana, dan analisis sosiobudaya pada teks media-cetak ‘Jawa Pos’)

Pada awal muncul kasus Mesuji dan sekitarnya, media cetak Jawa Pos tanggal 15 Desember 2011 mengangkat berita dengan judul ‘Pem­bantaian Dua Tahun, 30 Tewas’. Judul yang di­tulis dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek/ korban, tetapi tidak menunjukkan siapa aktor yang melakukan pembantaian. Hal ini me­nunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pembantaian itu.  Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler di Indonesia akhir-akhir ini.

Pada bagian berikutnya, terdapat berita ‘Me­nu­rut data resmi yang dicatat YLBHI, serangkaian kekerasan tersebut berlangsung dengan beking aparat’. “Kami mendesak Kapolri bertanggung jawab langsung atas hal ini’, tegasnya. Teks yang berasal dari pemilik berita (YLBHI) dikutip apa adanya oleh pengelola media, Jawa Pos’. Jika dicermati teks tersebut disusun dalam bentuk partisipan dengan strategi menampilkan pelaku. Hal tersebut mengindikasikan adanya ke­yakinan YLBHI terhadap kebenaran kasus Mesuji dan sekitarnya. Dengan demikian, YLBHI juga ingin menunjukkan ‘kekuasaan’ warga Mesuji dan sekitarnya terkait dengan kasus yang sedang terjadi.

Namun, press-release YLBHI tersebut di­tolak oleh Kapolri dengan strategi meng­hindar, yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk par­ti­sipan dengan strategi nomi­nalisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya menggambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi peng­ingkaran. Seperti dalam teks berita berikut. ‘Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji’. ‘Terkait dengan kejadian di wilayah Mesuji – Lampung, Kapolri mengata­kan adanya masyarakat yang disandera oleh masyara­kat’. ‘Jika memang benar ada pem­bunuhan sadis hingga 30 orang, Sutarman ber­janji menindak tegas. “Menurut saya itu ber­lebih­an”. Bahkan, pada head-line Jawa Pos 16 Desem­ber 2011 tertulis dengan jelas ‘Polri Tepis Pem­bantaian Mesuji’.

Berdasarkan beberapa teks kalimat Kapolri dan Sutarman (Kabareskrim) tersebut, meng­indi­kasi­kan adanya ‘sesuatu’ yang ditutupi oleh Polri, baik terkait dengan pelaku pem­bantaian maupun jumlah korban yang se­benar­nya. Ideal­nya, institusi ini harus mengetahui dengan pasti pelaku dan korban pem­bantaian.

Pada sisi lain, warga Mesuji dan sekitarnya yang didampingi penasihat hukum dari YLBHI me­laporkan kasus pembantaian di Mesuji  kepada DPRRI dan beberapa kali menyampaikan ke­pada masyarakat melalui konferensi pers. Dalam memperkuat laporannya, warga beserta penasihat hukum menyampaikan video sadis pembantaian di Mesuji. Hal ini menunjukkan adanya upaya membangun opini publik tentang adanya ‘kuasa’ masyarakat Mesuji terhadap kasus yang dihadapi. Teks ‘video pembantaian sadis’ dikemas dalam bentuk keadaan, meng­gambarkan keadaan tanpa menyebutkan par­ti­sipan (pelaku dan objek/korban), sehingga me­nimbulkan kesan keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun ‘kekuasaan’ atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Terkait dengan pembantaian Mesuji yang di­muat dalam Jawa Pos pada tanggal 19 Desem­ber2011’tersebut Mabes Polri meyakini video itu memang tidak orsinil’. “Ada tiga wajah yang bisa dikenali dalam video itu. Salah seorang  di antaranya kami duga adalah perekamnya. Ini sudah kami cetak untuk kami laporkan pada pimpinan”. Jika dianalisis ketatabahasaannya, kalimat-kalimat dalam teks tersebut berbentuk tindakan dengan struktur lengkap (subjek + verba + objek). Dengan demikian, tidak ada par­tisipan (pelaku atau objek) yang dilesapkan.  Hal tersebut berarti tidak ada sesuatu yang di­sem­bu­nyikan, artinya Polri sangat yakin bahwa video itu tidaklah orsinil, sehingga tidak dapat meng­gambarkan kejadian yang sesungguhnya. Bentuk teks ter­se­but mengindikasikan adanya upaya untuk mem­perkuat posisi/’kekuasaan’ sebagai institusi pe­negak hukum di Indonesia.

Namun pada sisi lain, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menanggapi berbeda video yang berisi gambar pembantaian sadis itu. “TGPF akan menelusuri kebenaran video tersebut. TGPF tidak langsung menyimpulkan ke­benar­an sejumlah gambar dalam video itu” (Jawa Pos, 19 Desember 2011). Teks tersebut di­susun dalam bentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini me­nunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang dilesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TPGF akan ber­sikap terbuka terhadap seluruh hasil yang di­temukan. Ini sesuai dengan ke­ber­adaan TGPF yang bertugas untuk mencari fakta yang se­benar-benarnya, yang kemudian di­gunakan pe­me­rin­tah sebagai dasar pengambilan ke­bijak­an yang tepat dalam menangani kasus Mesuji.

Pada tanggal 21 Desember 2011 Jawa Pos me­nulis judul ‘Pamswakarsa Lebih Galak daripada Brimob’. Jika dicermati bentuk teks ke­wacana­an, judul itu berbentuk partisipan dengan me­nampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini berarti pelaku menunjukkan sesuatu pada unsur lain, dalam hal ini verba. Dengan demikian, pelaku menunjukkan ‘kekuasaan’ yang lebih dominan di­banding­kan dengan unsur lain. Ditinjau dari etimologis, pamswakarsa berasal dari pam singkatan pengamanan, dan swakarsa berarti kehendak sendiri; artinya pengamanan yang di­lakukan oleh masyarakat sendiri untuk wilayah­nya sendiri. Dengan demikian, pam­swa­karsa yang dibuat oleh perusahaan sebenarnya me­nyalahi konsep swakarsa; kecuali memang di­buat oleh perusahaan dengan maksud dan tuju­an tertentu.

Pada tanggal 24 Desember 2011 Jawa Pos me­muat berita kasus Mesuji dengan judul ‘Tiga Polisi Terlibat’. Jika dicermati bentuk teks ke­wacanaannya, judul itu berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan pembuktian, bahwa dalam be­berapa siaran pers sebelumnya Kapolri me­nyangkal ada anggota polisi yang terlibat dalam kasus Mesuji. Apalagi hal ini disampaikan oleh TPGF, sehingga Kapolri mengakui bahwa ada anggotanya yang terlibat dalam kasus Mesuji dan sekitarnya.

 

Pihak dalam Pertarungan Kekuasaan

Berdasarkan analisis teks, paraktik wacana, sekaligus praktik sosial yang dilakukan secara simultan pada teks berita koran Jawa Pos ter­sebut dapat kemukakan bahwa  pihak yang ter­libat dalam pertarungan ‘kekuasaan’ meliputi pengelola media, Jawa Pos, Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Hal ini karena Jawa Pos sebagai pengelola, selain memproduksi sendiri berita yang mengangkat kasus Mesuji, juga me­ngutip langsung dari pemilik berita atau sumber berita, yaitu dari Polri, masyarakat Mesuji, dan TPGF. Masing-masing lembaga tersebut, me­ngeluar­kan siaran pers yang merupakan hasil kon­struksi dari realitas, versi mereka masing-masing. Dengan demikian, Jawa Pos lebih do­mi­nan se­bagai penyedia arena pertarungan ke­pentingan dan kekuasaan di antara mereka.  Hal ini sesuai dengan pendapat Gramsci (1971 dalam Al zastrouw, 2000). Bagi Gramsci media merupakan arena pertarungan ideologi yang saling berkompetisi. Hal ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legimitasi, sekaligus menjadi kontrol wacana publik. Namun, pada sisi lain media juga bisa menjadi alat resistensi pada ke­kuasaan. Media bisa menjadi alat untuk mem­bangun kultur dan ideologi dominan bagi ke­pentingan kelas dominan, sekaligus bisa juga menjadi instrumen perjuangan bagi kaum ter­tindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

 

Bentuk Pertarungan Kekuasaan

Bentuk pertarungan kekuasaan, oleh para pihak yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan, adalah ber­­beda-beda. Bentuk kekuasaan Jawa Pos lebih lebih mengarah pada kekuatan dalam meng­hadirkan pihak yang saling bertentangan dalam kasus Mesuji, yaitu warga masyarakat dengan penasihat hukumnya dan Polri sebagai pihak yang ‘merasa’ terpojokkan. Di samping itu, Jawa Pos juga menghadirkan pihak ketiga, yaitu TPGF yang mengemban misi pemerintah yang dapat menampilkan bukti-bukti untuk pe­nyelesaian kasus Mesuji. Hal tersebut ter­bukti dari berita yang dimuat sebagian besar berupa kutipan langsung dari pemilik berita, warga masyarakat Mesuji, Polri, dan TPGF.

Bentuk kekuasaan Polri yang ditonjolkan dalam teks berita Jawa Pos adalah bentuk keadaan atau proses mental bahwa lembaga Polri me­rupakan lembaga hukum yang merasa paling ber­tanggung-jawab dalam masalah ke­tertib­an dan keamanan, tidak bisa diintervensi pihak mana pun, sehingga Polri selalu meng­hindar dan bahkan mengingkar ketika ada sinyalemen keterlibatan Polri dalam kasus Mesuji.

Bentuk kekuasaan warga masyarakat yang di­tekankan dalam  teks berita Jawa Pos adalah perjuangan dari masyarakat Mesuji dalam me­nuntut pihak-pihak yang melakukan kekerasan dan pembunuhan dan perjuangan untuk pe­nguasaan lahan yang pernah dihuni kemudian diambil alih oleh perusahaan. Dengan demikian motif kepentingan ‘kekuasaan’ terbukti sangat kuat. Di samping itu, bentuk kuasa TPGF adalah pengembanan misi pemerintah dalam me­nye­lesai­kan kasus Mesuji, sehingga TPGF sangat akomodatif tetap tidak mungkin bisa di­inter­vensi oleh pihak mana pun.

 

Strategi Pertarungan Kekuasaan

Perbedaan bentuk pertarungan kekuasaan ter­sebut berpengaruh pada strategi pertarungan kekuasaan. Strategi pertarungan kekuasaan itu terwujud dalam strategi keterwacanaan dalam teks berita Jawa Pos terkait dengan kasus Mesuji dan sekitarnya. Strategi yang digunakan oleh Jawa Pos adalah dengan membuat judul berita yang dikemas dalam bentuk partisipan dengan strategi nominalisasi menampilkan ke­adaan dan objek. Hal ini menunjukkan proses pembuatan teks ini belum ada gambaran yang jelas siapa sebenarnya yang melakukan pem­bantaian itu.  Di samping itu, sebagai pengelola berita tentu sangat berhati-hati dalam memuat berita yang sangat sensitif dan spektakuler pada akhir-akhir ini di Indonesia. Di samping itu, Jawa Pos membuat judul yang berbentuk partisipan dengan menampilkan aktor sebagai pelaku dan teks ini berasal dari TPGF. Kedua hal itu merupakan strategi Jawa Pos dalam me­nunjukkan kuasanya sebagai pe­nyedia arena pertarungan kekuasaan bagi pihak terkait.

Strategi pertarungan kekuasaan yang dilakukan oleh Polri adalah strategi menghindar dan mengingkar yang diwujudkan dalam teks berita berbentuk partisipan dengan strategi nomi­na­lisasi dan bentuk keadaan, yakni hanya meng­gambarkan keadaan tanpa menunjuk pelaku, bahkan strategi pengingkaran. Seperti dalam teks berita ‘Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada dua kejadian yang ditangani Polri terkait dengan pembantaian Mesuji’. ‘Kapolri me­ngatakan, ada masyarakat yang disandera oleh masyarakat’. ‘Jika memang benar ada pem­bunuhan sistematis hingga 30 orang, Sutarman berjanji menindak tegas. “Itu saya kira ber­lebihan”. ‘Polri Tepis Pembantaian Mesuji’.

Selanjutnya, strategi pertarungan yang dilaku­kan oleh masyarakat Mesuji melalui penasihat hukumnya adalah dengan press liris yang diberi label teks ‘video pembantaian sadis’.  Label ini dikemas dalam bentuk keadaan, yakni meng­gambarkan keadaan tanpa menyebutkan par­ti­sipan (pelaku dan objek/korban), sehingga me­nimbulkan kesan keraguan terhadap kebenaran isi video. Dengan demikian, pembuatan video itu merupakan strategi membangun opini pada publik, sekaligus membangun ‘kekuasaan’ atas kasus Mesuji dan sekitarnya.

Sementara itu, strategi pertarungan kekuasaan TPGF adalah dengan menyusun teks berita  berbentuk tindakan berstruktur lengkap (subjek + verb + objek). Hal ini menunjukkan tidak ada unsur partisipan (subjek atau objek) yang di­lesapkan. Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang ditutupi, artinya TPGF akan ber­sikap ter­buka terhadap seluruh hasil yang di­temukan.

 

Simpulan

Berdasarkan analisis teks berita Jawa Pos yang memuat kasus Mesuji dan sekitarnya melalui analisis  ketatabahasaan, praktik kewacanaan, dan praktik sosio budaya secara simultan dapat disimpulkan sebagai berikut.

  • Terdapat pertarungan kekuasaan oleh pihak terlibat dalam pemberitaan kasus Mesuji dan sekitarnya, yakni Jawa Pos, Polri, masya­rakat Mesuji dan sekitarnya, dan TPGF.
  • Bentuk pertarungan kekuasaan di antara ke­empat pihak tersebut berbeda-beda. Jawa Pos memiliki kuasa atau kekuatan kekuatan dalam menghadirkan pihak yang saling ber­tentangan dalam kasus Mesuji. Bentuk ke­kuasaan Polri adalah lembaga hukum yang merasa paling bertanggung jawab terhadap masalah ketertiban dan keamanan tidak mau diintervensi oleh pihak mana pun.
  • Bentuk kekuasaan warga masyarakat adalah perjuangan menuntut  pihak-pihak yang me­lakukan pembunuhan dan perjuangan untuk penguasaan lahan. Sementara itu, bentuk kuasa TGPF adalah pengembanan misi pe­merintah dalam penyelesaian kasus Mesuji.
  • Strategi pertarungan kekuasaan yang di­laku­kan oleh masing-masing pihak juga ber­beda-beda. Jawa Pos dengan strategi kewacanaan yang memiliki pola partisipan dengan stra­tegi nominalisasi menampilkan keadaan dan objek. Polri dengan strategi kewacanaan dan pola partisipan serta strategi nominalisasi dan bentuk keadaan, hanya meng­gambar­kan keadaan, dengan tanpa me­nunjuk pe­laku. Masyarakat Mesuji dengan strategi ke­wa­ca­naan yang berpola keadaan, yang meng­gambarkan keadaan tanpa me­nyebut­kan partisipan (pelaku dan objek/korban). Sementara itu, TGPF dengan stra­tegi ke­wacanaan yang berpola tindakan, dengan struktur lengkap (subjek + verb + objek).

 

Saran

Hasil analsis wacana teks berita media ber­dasar­kan ketatabahasaan yang dilanjutkan dengan analisis praktik kewacanaan dan sosio budaya secara simultan tentu hasilnya sangat kurang komprehensif. Untuk itu, perlu di­lanjut­kan dengan analisis melalui dimensi analisis yang lebih lengkap, yakni pada dimensi teks (aspek kosa-kata, gramatika, dan struktur teks), praktek kewacanaan, dan praktik sosio budaya, sebagai­mana yang dianjurkan oleh Fairclough.

 

—ooOoo–

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-Zastrouw Ng.2000. “Membaca Berita yang tidak Diberitakan” dalam Winarko,H. Mendeteksi Bias Berita: Panduan untuk Pemula.Yogyakarta: Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat (KLIKR) untuk Garda Bangsa, hlm. v-xii.

Bennett, Tony; etc. (ed.) 1982. Culture, Society, and The Media. London: Methuen.

Dan Wodak, Ruth. 1997. “Critical Dis­course Ana­lysis” dalam Teun Van Dijk (ed.) Dis­course as Sosial Interaction: Dis­course Studies a Multidisciplinary Intro­duction, Vol 2. London: Sage Publi­cation.

Eriyanto, 2005. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Cetakan ke-4, Yogyakarta:  LKiS.

Fairclough, Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Hall, Stuart. 1982. “The Discovery of Ideology: The Return of the Repressed in Media Studies, Culture Society, and Media”. London: Methuen.

Hidayat; Dedy N. 1999. “Politik Media, Politik Bahasa Dalam Proses Legitimasi dan Delegitimasi Rejim Orde Baru”, artikel dalam Sandra Kartika dan M. Mahendra (Ed), Dari Keseragaman Menuju Ke­be­ragaman; Wacana Multikultural Dalam Media, Jakarta: Penerbit Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).

Rusdiarti, Suma Riella. 2003. Bahasa, Per­tarung­an Simbolik, dan Kekuasaan. Basis VII (11-12):31-40.

Santoso, Anang. 2006. Bahasa, Masyarakat, dan Kuasa: Topik-topik Kritis dalam Kajian Ilmu Bahasa. Malang: Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.

Sobur, Alex. 2009. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Sudibyo, A. Hamad, I, Qodari, M. 2001. Kabar-kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Van Dijk. 1997. ‘Discourse as Interaction in Society”, Vol 2 London: Sage Publiction.

———. 2011. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-IX, Yogya­karta: LKiS.

———-. 2005. “Critical Discourse Analysis and The Marketization of Public Discourse: The Universities”, dalam Critical Dis­course Analysis, London and New York, Longman, 1998 dalam Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media Cetakan ke-4, Yogyakarta: LKiS

Comments are closed.