Archive for June, 2013

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia

Oleh: Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Saweran untuk Gedung KPK di Harian Umum Media Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis waacana kritis model tiga di­men­si Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Mendeskripsikan aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pem­beritaan, (2) Mendeskripsikan hubungan antara ideologi Harian Umum Media Indo­nesia dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) Mendeskripsikan situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan Media Indonesia dalam telaah, me­nempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain ber­kaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan poli­tik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang di­pimpinnya.

Key words:   Representasi, Analisis Wacana Kritis, Media, Politik.

 

Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya se­bagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa juga menyumbang proses domi­nasi ter­hadap orang lain oleh pihak lain (Fair­clough, 1989:2).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday (1978:2) juga menegaskan bahwa sesungguh­nya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain. Konteks dalam tukar me­nukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakatnya.

Perkembangan peran dan definisi bahasa ter­sebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kajian bahasa (linguistik). Lingu­istik tidak lagi bergerak dalam kajian struktural atau gramatikal, tetapi telah berkembang men­jadi kajian-kajian yang lintas disipliner dengan bidang lain, seperti sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, dan psiko­lingu­istik. Kajian-kajian lintas disipliner itu menandai bahwa bahasa memang berperan besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa dalam ideologi seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media. Sebagian besar bentuk produksi media diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Richardson (2007: 6) me­nyata­kan bahwa “the language used in newspaper is one key site in naturalisa­sion of inqequality and neutralisasion of dissert”.

Pemanfaatan bahasa yang saat ini men­domi­nasi media adalah penggunaan bahasa dalam wacana politik. Wacana politik banyak dihasil­kan oleh media seiring dengan situasi politik Indonesia yang sangat dinamis. Salah satu pemberitaan politik yang saat ini menjadi sorot­an dan publi­kasi media adalah pemberitaan mengenai sa­weran untuk gedung Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). Pemberitaan sawer­an untuk gedung KPK ini menjadi menarik karena me­libatkan berbagai institusi negara dalam polemik tersebut, khususnya antara KPK dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kasus saweran untuk gedung KPK ini berawal dari pengajuan dana kepada DPR oleh KPK untuk pembangunan gedung baru bagi kantor KPK, karena gedung yang saat ini di­tempati dinilai sudah tidak layak. Namun, Komisi III DPR tidak mengabulkan pengajuan anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK tersebut karena me­nurutnya Komisi III, masih layak gedung pe­me­rintah yang dapat memenuhi kapasitas yang di­butuhkan KPK se­hingga tidak diperlukan pem­bangunan gedung baru.

Kasus tersebut di atas menjadi semakin me­narik karena mendapat publikasi dari berbagai media massa di Indonesia, baik cetak maupun elek­tro­nik. Pemberitaan tersebut pada akhirnya baik secara langsung dan tidak langsung mem­bawa pengaruh besar kepada masyarakat se­hingga masyarakat menjadi terlibat dalam saweran pem­bangunan gedung KPK. Berbagai lapisan masya­rakat, mulai dari pedagang, tukang becak, hingga menteri bergerak melaku­kan sumbangan saweran untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut.

Salah satu media massa yang aktif melakukan pemberitaan mengenai wacana saweran untuk gedung KPK adalah Media Indonesia Group. Pemberitaan disebarkan baik melalui media cetaknya, yaitu Harian Umum Media Indonesia (MI) maupun melalui media elektroniknya, yaitu http://www.mediaindonesia.com. Luas­nya media penyebaran berita diperkirakan juga membawa dampak yang lebih luas terhadap konsumsi wacana tersebut.

Kasus ini memang bukanlah kasus yang terkini yang terjadi antara KPK dengan institusi negara khususnya DPR. Meskipun demikian, kasus ini me­miliki nilai sejarah yang cukup penting dalam hubungan antara KPK dan DPR, karena se­telah kasus ini muncul kasus-kasus lain yang meng­hiasi hubung­an kedua institusi negara ini. Maka dari itu, kasus saweran KPK ini dinilai sebagai pemicu dari kasus-kasus selanjutnya se­hingga penting untuk dianalisis dan dikaji secara kritis.

 

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai­kan, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Aspek kebahasaan apa saja yang digunakan Media Indonesia untuk me­re­pre­sentasikan tema dan tokoh dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (2) Apa hubung­an antara ideologi Harian Umum Media Indone­sia dan aspek kebahasaan yang dihasil­kan dalam merepresentasikan institusi negara dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (3) Situasi sosial, politik, dan budaya apa yang me­latarbelakangi aspek ke­bahasaan yang diguna­kan untuk merepresen­tasikan institusi negara dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia?

 

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri­­busi secara teoretis dan pragmatis. Se­cara teo­retis, penelitian ini diharapkan dapat memper­kaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana kritis. Melalui analisis wacana pula di­harapkan peneliti­an-penelitian mengenai bahasa dapat lebih apli­katif dan ramah ter­hadap situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat se­hingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Se­cara pragmatis, pe­nelitian ini di­harapkan dapat memberi kesadar­an kritis ke­pada institusi media dan pembaca media untuk lebih awas terhadap segala bentuk pem­beritaan yang di­salurkan melalui bahasa oleh media.

 

Kerangka Teori

Alwasilah (2002:120) mengungkapkan bahwa teori berfungsi untuk membangun model atau peta yang menggambarkan dunia (data) seperti apa adanya. Melalui teorilah, dunia atau feno­mena dapat disederhanakan, tetapi penyeder­hanaan ini dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana fenomena itu be­kerja. Selain itu, teori juga merupakan pe­nuntun dalam memberikan pemahaman lebih baik ter­hadap objek yang diteliti dalam sebuah peneliti­an (Su­dar­yanto, 1998:6). Teori yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah Wacana Kritis Model Norman Fairclough (1992b, 1995a, 1998, 2000), Eri­yanto (2006), Titscher (2009), Jorgen­sen (2007), dan Richardson (2007). Teori-teori ini digunakan karena selaras dengan per­masalahan yang akan dianalisis dalam peneliti­an yang mengusung bidang analisis wacana kritis ini.

 

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh “pengetahuan” dan “pemaham­an” dari objek yang kita teliti. Metodologi dapat di­lihat pada tiga tataran, yakni (1) paradigma yang digunakan (2) metode yang dipilih, dan (3) teknik yang dipakai (Hoed, 2011:7).  Sementara itu, metode adalah cara yang harus dilaksana­kan, teknik adalah cara melaksanakan metode dan sebagai cara, keberhasilan teknik ditentu­kan oleh alat yang dipakai. Metode yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang ber­tuju­an memberi­kan deskripsi secara sistematis me­ngenai data, sifat-sifat, dan hubungan feno­mena-fenomena yang akan diteliti (Djaja­sudarma, 2006: 9).

 

Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data yang berjenis berita dan fitur bertema “Saweran Gedung KPK” yang hanya terdapat dalam Hari­an Umum Media Indonesia baik cetak, maupun elek­tronik yang diterbitkan pada waktu 26 Juni – 10 Juli 2012. Pemberitaan dalam media di­cetak di­pilih karena sebagai teks tertulis dinilai lebih mapan dibandingkan teks elektronik yang masih memerlukan teknik transliterasi sebelum di­ana­lisis. Secara keseluruhan data yang ber­kaitan dengan tema ini adalah ada 24 buah data. Meski­pun demikian, data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya 17 buah data. Hal ini dipilih karena hanya pada ke­tujuhbelas data ini­lah dinilai memiliki muatan teks yang me­ngandung representasi yang penting untuk di­analisis secara kritis.

 

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya untuk proses (penguraian) untuk memberi pen­jelasan dari sebuah teks (realitas sosial) dari se­seorang atau kelompok dominan yang kecende­rungannya memiliki tujuan tertentu untuk men­capai tujuan yang diinginkan. Artinya dalam suatu konteks harus disadari adanya kepenting­an. (Darma, 2009:49).

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang di­kenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (des­crip­tion) mengenai teks; (2) analisis wacana atau discourse practice (meso), yaitu inter­pretasi (interpretation) hubungan antara proses pro­duksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau sociocultural practice (makro), yaitu pen­jelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fair­clough, 1992a:73; 1995a:59; Idris, 2006:75).

Figure1-maya

Gambar 1.  Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough

Sumber: Fairclough (1992a:73; 1995a:59; 2000:313)

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis lingu­istik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fair­clough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:57; 2000:311).

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi ke­wacanaan (discourse practice). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pe­mrosesan wacana yang meliputi aspek peng­hasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Be­berapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan pe­nyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses insti­tusional, Fairclough merujuk rutini­tas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibat­kan dalam penghasilan teks-teks media.

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosio­budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media se­sungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti eko­nomi, politik, sosial, budaya, ideo­logi, dan se­ba­gainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, ana­lisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, keper­ca­ya­an, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Penggunaan aspek kebahasaan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis teks atau didefinisi­kan sebagai suatu bentuk pemanfaatan aspek-aspek bahasa, dari aspek morfologis, sintaksis, dan konteks dalam pemberitan kasus saweran gedung KPK. Dengan kata lain, ekspresi ke­bahasa­an juga dapat didefinisikan sebagai upaya pe­man­faatan alat-alat bahasa diekspresi­kan atau di­guna­kan dalam pemberitaan kasus tersebut di atas.

Sementara itu istilah representasi dalam pe­neliti­an ini menunjuk pada bagaimana sese­orang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Re­presentasi atau misrepresentasi tersebut ada­lah peristiwa kebahasaan. Bagaimana sese­orang ditampilkan, dapat terjadi pertama-tama dengan mengguna­kan bahasa. Melalui bahasa­lah berbagai tindak representasi ini ditampilkan oleh media dan di­hadirkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pemakaian bahasalah yang perlu dikritisi dalam pemberitaan yang dilaku­kan oleh media (Eri­yanto 2006:116).

Analisis Mikro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan media Indonesia dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”, terdapat tiga alat yang me­nandai representasi tema dan tokoh yang ter­libat dalam pemberitaan tersebut di atas. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung. Penggunaan diksi aksi saweran yang lebih mendominasi dibandingkan dengan diksi sumbangan telah menandai bahwa Media Indo­nesia lebih menempatkan tindakan pengumpul­an dana untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut sebagai suatu “gerakan massa” yang ter­jadi di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan kalimat luas dengan konstruksi sebab akibat telah me­nempatkan DPR dalam representasi yang negatif karena diposisikan sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya aksi gerakan tersebut. Demi­kian pula halnya pemilihan nara-sumber pada kutipan langsung, Media Indonesia lebih domin­an menyuarakan pendapat dari pihak yang berpihak kepada KPK daripada me­nyuarakan pendapat yang memihak kepada DPR. Hal ini menempat­kan KPK pada represen­tasi yang positif dan DPR pada representasi yang negatif.  Di bawah ini adalah analisis dari aspek kebahasaan tersebut.

(1)      Aksi saweran gedung KPK yang dimulai 27 Juni lalu, hingga saat ini mencapai sekitar Rp 200 juta. (MI, 9 Juli 2012).

(2)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi III DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(3)      Sumbangan masyarakat ke Komisi Pem­berantasan Korupsi untuk pembangunan gedung baru terus mengalir. (MI, 21 Juni 2012).

(4)      Penggalangan dana untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. (MI, 23 Juni 2012).

Contoh data (1) – (4) menandai bahwa untuk kasus dalam konteks yang sama, Media Indo­nesia memilih diksi yang bermacam-macam, yaitu diksi aksi saweran, ide menggalang dana publik, sumbangan masyarakat, dan peng­galangan dana. Keempat diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara sematik leksikal, makna kata sumbangan masya­rakat yang berarti ‘pemberian sebagai bantuan dari masyarakat’ me­miliki makna yang lebih netral dibandingkan aksi saweran dan peng­galangan yang memiliki makna ‘gerakan me­ngumpulkan dana dari masyarakat’.

(5)      Gara-gara DPR menolak rencana pem­ba­ngunan gedung baru Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK), pimpinan KPK sudah sepakat untuk ikut saweran untuk rencana pemba­ngun­an gedung KPK. (MI, 29 Juni 2012).

(6)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi II DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung bari KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(7)      Komisi III DPR bersikukuh keberatan untuk mengabulkan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). DPR masih men­dorong kepada KPK untuk memakai gedung pemerintah yang kosong.

Sementara itu, contoh data (5), (6), dan (7) me­rupakan contoh data pemanfaatan strategi lingu­istik yang berupa struktur kalimat. Kalimat luas pada data (5) di atas memiliki hubungan sebab-akibat yang ditandai dengan konjungsi gara-gara di awal kalimat karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara itu, data (6) me­miliki hubungan akibat-sebab yang di­tandai dengan konjungsi karena setelah induk kalimat. Strategi yang senantiasa membanding­kan KPK dan DPR dalam konstruksi kalimat sebab akibat seperti ini menempatkan DPR se­bagai penyebab polemik yang terjadi dan me­nempatkan KPK se­bagai korban dan dirugikan atas polemik ter­sebut.

Selain aspek kebahasaan secara struktural atau gramatikal, yang tidak kalah menariknya adalah cara Media Indonesia menyuarakan inspirasi­nya melalui kutipan langsung para tokoh yang men­jadi narasumber. Berdasarkan data yang ada, se­cara kutipan langsung dapat diketahui bahwa Media Indonesia lebih menyuarakan pihak yang mendukung KPK dibandingkan men­dukung DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut yang berupa beberapa contoh data berupa tentang kutipan langsung me­ngenai issue pemberitaan Saweran untuk Pem­bangunan Gedung KPK.

(8)      “Maksud dan tujuan JCW membuka posko ini adalah sebagai bentuk keprihatinan JCW karena gedung KPK harus segera di­adakan.” 1.4.7 (JCW- Ketua Jogja Corrup­tion Watch).

(9)      “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pem­bangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. 2.3.5 (Dahlan Iskan – Menteri Badan Usaha Milik Negara)

(10)  “Kalau KPK membutuhkan kita harus dukung,” kata Prabowo saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan.4.2.3 (Prabowo – Partai Gerindra)

(11)  “Saya dukung pembangunan gedung KPK” 6.6.9 (Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR PKB).

(12)  “Sebagai orang awam, aku hanya ingin Indonesia tanpa korupsi.”6.10.10 (Charlie Van Houten – Mantan Vokalis ST 12)

(13)  “Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” 7.4.5 (Soe­harno – Ketua PBSI)

(14)  “Jadi silakan saja jika publik, termasuk PKL (pedagang kaki lima), ingin menyumbang pembangunan gedung KPK.” 8.6.7 (Mahfud MD – Ketua MK)

(15)  “Saya terharu mendengar KPK mau mem­buat gedung baru tapi anggarannya masih terkendala di DPR.”10.3.5 (Darjo – Warga)

(16)  “Itu membuktikan dukungan besar masya­rakat kepada KPK yang selama ini dinilai paling berhasil mengungkap kasus korupsi.” 11.3.3 (Taufikurahman Syauri – Anggota Komisi Yudisial)

(17)  “Ini jangan dibiarkan, jelas-jelas melanggar undang-undang (UU) dan kalau dibiarkan, nanti juga aparat atau pejabat akan me­lakukan hal yang sama. Kenapa pihak ke­polisian membiarkan hal tersebut.” 12.2.3 (Indra Sahnun Lubis – Ketua Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)

(18)  “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkat­kan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR.” 13.4.4 (Rizky – Ketua  Ikatan Maha­siswa Muhammadiyah)

(19)  “Kami hanya memberi catatan kecil, coba usahakan gedung-gedung yang sudah ada,” papar anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta.” 14.2.3 (Ahmad Yani – Anggota Komisi III)

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa Media Indonesia memilih narasumber yang lebih memihak kepada KPK dalam pem­beritaannya, yaitu Ketua Jogja Corruption Watch, Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Jumakir (pengemudi becak), Prabowo (Dewan Pembina Partai Gerindra), Effendi Choirie (Anggota Komisi I DPR PKB), Charly Van Houten (Mantan Vokalis ST 12), Suharno (Ketua SBSI), Mahfud M.D. (Ketua M.K.), Darjo (warga), Tau­fi­qurrohman (Anggota Komisi Yudisial), dan Rizky (Ikatan Pelajar Muhamadiyah). Sementara itu, narasumber yang memihak kepada DPR hanya­lah dari Indra Syahnun Lubis (Presiden Kongres Advokat Indo­nesia (KAI) dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR).

Isi wacana yang disampaikan melalui kutipan langsung tersebut juga sangat mengeksplisitkan dukungannya terhadap KPK dibandingkan ter­hadap DPR seperti kutipan sebagai berikut. “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya se­lama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. (2.3.5) “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak mem­berantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak di­beri oleh DPR” (13.4.4). “Kami hanya ingin mem­bantu KPK. Ini bukan ke­hendak KPK, tapi ke­hendak rakyat. Buruh sangat geram ke­pada DPR RI yang tidak me­nyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” (7.4.5).

 

Analisis Meso Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970 sebagai koran dengan jangkau­an nasional dimana koran Media Indo­nesia dapat diperoleh di 33 propinsi yang ter­sebar di 429 kabupaten / kotamadya di seluruh Indonesia. Direk­tur Utama Media Indonesia adalah Surya Paloh dan Teuku Yousli Syah se­bagai Pimpinan Redaksi.

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight menempatkan Media Indo­nesia pada urutan ke-3 besar (12.22%) sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk meng­akses berita ekonomi dan bisnis. Readership Profile Media Indonesia adalah: 63% pria dan 37% wanita, Usia produktif 20-49 tahun (87%), Social Economic Status A1-A2-B Class (76%), Mayoritas pekerjaan White collars (44%),  Psikografis pem­baca Media Indonesia adalah western minded, optimist dan juga settled (Sumber: Media Indo­nesia online).

Visi yang diemban Harian Umum Media Indo­nesia adalah  menjadi surat kabar independen yang inovatif, lugas, terpercaya dan paling ber­pengaruh. Independen artinya adalah menjaga sikap non-partisan, dimana karyawannya tidak menjadi pengurus partai politik, menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objek­tifitas, dan mempunyai keberanian untuk bersikap beda. Inovatif berarti terus-menerus me­­nyempurnakan serta mengembangkan SDM (sumber daya manusia), serta secara terus me­nerus me­ngembangkan rubrik, halaman, dan penyempur­naan perwajahan. Lugas berarti selalu melaku­kan check dan re-check, meliput berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan in­vestigasi dan pendalaman. Ber­pengaruh berarti dengan target bahwa Media Indonesia dibaca oleh para pengambil keputus­an, memiliki kuali­tas editorial yang dapat mem­pengaruhi peng­ambilan keputusan, mampu membangun ke­mampuan antisipatif, mampu membangun net­work narasumber dan memiliki pemasaran / dis­tribusi yang handal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai media terbesar ketiga, Media Indo­nesia merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indo­nesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di Media Indonesia juga bukan hanya merupakan rangkai­an yang berdiri sendiri, tetapi merupa­kan rang­kai­an institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, dll. Reali­sasi teks yang dihasilkan Media Indonesia khususnya dalam hal pemberitaan Saweran Gedung KPK ini juga dinilai selaras dengan visi yang di­emban yaitu, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh, meskipun di dalamnya ter­kandung pencitraan yang nega­tif terhadap pihak tertentu.

 

Analisis Makro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Situasi sosial politik yang terjadi saat pem­berita­an “Saweran untuk Gedung KPK” ini juga tidak dapat dilepaskan konteks yang mem­bangun pemberita­an tersebut. Dapat diketahui ber­­sama bahwa se­panjang tahun 2011-2012 ter­jadi berbagai konflik terbuka antara KPK dan DPR, mulai dari kasus berkaitan dengan Badan Anggaran DPR, tentang Undang-Undang KPK, hingga tentang Saweran Gedung KPK. Seluruh peristiwa tersebut men­dapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia ter­masuk Media Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat pemberitaan berlangsung, situasi politik Indonesia sedang menghangat menjelang Pemilihan Umum tahun 2014 di mana Direktur Utama Media Indonesia, Surya Paloh, juga menjadi pendiri partai sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nas­dem) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014. Dengan mengusung moto Gerakan Perubahan, partai Nasdem selalu menyuarakan perubahan untuk Indo­nesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, kemiskinan, dan dis-integrasi.

Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas pemberitaan yang dihasilkan oleh Media Indonesia, erat kait­an­nya dengan pengaruh Surya Paloh selaku Direktur Utama Media Indonesia dan juga se­laku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ada motivasi tertentu melalui pencitraan nega­tif dalam pemberi­taan tentang KPK dan DPR. Opini pembaca digiring untuk memberikan pen­citraan negatif pada para anggota DPR sekaligus partai yang ada. Dengan demikian diperlukan suatu gerak­an perubahan melalui partai baru yang diusung oleh Surya Paloh yang secara tidak langung memberikan pencitraan positif bagi partai yang dipimpinnya.

 

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ke­bahasaan diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang di­gunakan Media Indonesia dalam telah me­nempat­kan tema pemberitaan sebagai sebuah gerakan masyarakat, selain itu aspek kebahasa­an juga telah menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kait­annya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih mem­bela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK). Meskipun demi­kian, re­presentasi selain berkaitan dengan ideo­logi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepenting­an politik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demo­krat (Nasdem) dalam me­lakukan pencitraan posi­tif terhadap partai yang dipimpinnya.

—oooOooo—

 

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Pe­­nelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya.

Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. Metode Lingu­is­tik: Ancangan Metode Penelitian dan Kaji­an. Bandung: PT Eresco.

Eriyanto. 2006. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-5, Yogya­karta: LKIS.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1992a. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1992b. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis. Cam­bridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 1995b. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1998. “Political Discourse in The Media: An Analytical Framework”, dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). Approaches to Media, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

Fairclough, Norman. 2000. “Critical Analysis of Media Discourse”, dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). Media Studies a Reader, hlm. 308–328. Washington New York University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semio­tic. London: Edward Arnold.

Hoed, Benny H. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu.

Idris Aman. 2006. Bahasa dan Kepemimpinan Analisis Wacana Mahathir Mohammad. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jorgensen, Mariane W. 2007. “Analisis Wacana: Teori dan Metode”, dalam Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richardson. 2007. Analysing Newspaper: An Approach from Critical Discourse Analysis. England: Paldrave Macmillan.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana.

Titscher, Stefan dkk. 2009. “Metode Analisis Teks dan Wacana”, dalam Abdul Syukur Ibra­him (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kiat Pengamanan Bahasa Indonesia (Tinjauan Skeptis pada Era Global)

Oleh: Mujianto

Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Akhir-akhir ini bahasa Indonesia mulai terancam keberadaannya. Ancaman ini berasal dari dua hal, yaitu penerapan otonomi daerah, yang berdampak pada semangat ke­daerah­an termasuk adanya kebijakan dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing dan terutama gencarnya globalisasi yang berdampak pada penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Banyak istilah dalam bahasa Inggris yang di­gunakan dalam berbagai situs kehidupan, baik di dunia pendidikan maupun di media massa. Jika kondisi demikian dibiarkan, maka akan ada peran bahasa Indonesia yang di­ganti­kan atau digeser oleh bahasa Inggris. Upaya penyikapan terhadap isilah asing dilaku­kan dalam tiga bentuk. Pertama, men­jaga agar setiap kata asing yang masuk mem­peroleh padanan yang berterima, sesuai dengan situasi pemakaiannya. Kedua, men­jaga agar tata bahasa Indonesia tidak ber­ubah dan agar tetap dikuasai oleh para pe­nuturnya. Ketiga, menggalakkan penulisan dalam ber­bagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya. Upaya pemaksimalan peran bahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan. Per­tama, ranah kehidupan bermasya­rakat, yang meliputi rumah-tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), acara seremonial (upacara adat, tempat ibadah) dan lain-lain. Kedua, ranah ber­­bangsa dan ber­negara, yang meliputi petunjuk iden­titas kewarganegaraan, re­presen­tasi hasil karya ilmu pe­ngetahuan, tekno­logi, seni dan lain-lain. Ke­tiga, ranah kepeme­rintah­an, yang meliputi: perkantoran, pendidik­an, lembaga kenegaraan, re­pre­sentasi ke­bijakan bidang ideologi, politik, eko­nomi, sosial budaya, dan lain-lain.

Keywords:    bahasa Indonesia, ancaman, pengamanan bahasa, ragam, laras.

 

Berdasarkan kesejarahan lahirnya bahasa Indo­nesia lebih karena faktor politis, yakni karena ke­­butuhan persatuan seluruh wilayah nusan­tara yang memiliki kesamaan nasib dalam per­juang­an melawan penjajahan. Hal ini ter­cermin dalam ikrar pemuda seluruh nusantara pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sumpah pe­muda. Sejak itulah bahasa Indonesia memiliki fungsi politis, menjadi alat pemersatu seluruh wilayah nusantara dalam koridor bangsa Indo­nesia. Dalam perkembangannya bahasa Indo­nesia di­angkat sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasi­onal, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi oleh seluruh bangsa Indo­nesia. Sementara itu, sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komu­nikasi pada situasi-situasi resmi kepemerintah­an. Secara hukum kedudukan bahasa Indo­nesia se­bagai bahasa negara atau bahasa nasional ter­tuang dalam UUD 1945 pasal 36.

Sejak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa resmi, bahasa Indo­nesia telah digunakan sebagai media komuni­kasi dalam berbagai ranah kehidupan ber­masya­rakat, berbangsa dan bernegara. Pada daerah dan kota tertentu bahasa Indonesia telah digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai di lingkungan rumah, masyarakat, per­gaul­an antarteman, pasar, sekolah, dan kantor pe­merintah. Namun, sebagian besar di wilayah negara Indonesia bahasa Indonesia hanya di­gunakan sebatas ranah resmi dan ilmiah. Di luar ranah itu, mereka menggunakan bahasa daerah. Hal ini di­perkuat oleh adanya penerapan undang-undang otonomi daerah, yang membawa nuansa kesukuan lebih mengemuka dan sikap kedaerah­an yang berlebihan. Implikasinya, banyak daerah yang membuat kebijakan peng­gunaan bahasa daerah masing-masing sebagai peng­antar dalam pendidikan terutama pada kelas rendah. Hal ini tentu berdampak pada me­nurunnya semangat penggunaan bahasa Indonesia di daerah ter­utama pada tingkat anak-anak, yang pada akhir­nya berpengaruh pada rendahnya kemahiran berbahasa Indonesia bagi anak-anak.

Pada sisi lain, globalisasi telah menembus batas kewilayahan (kenegaraan) dan ber­bagai situs ke­hidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pen­didikan, politik, dan tekno­logi). Segala peris­tiwa yang terjadi di belahan dunia mana pun dapat dengan mudah di­ketahui oleh masya­rakat dunia, termasuk di berbagai pelosok di Indo­nesia me­lalui tekno­logi informasi, baik melalui jaring­an tele­visi, internet, maupun media lainnya. Salah satu dampak globalisasi bagi bangsa Indo­nesia akhir-akhir ini adalah ‘euforia’ pengguna­an bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam berbagai situs ke­hidupan se­hari-hari di masya­rakat, misalnya di sekolah dan per­guruan tinggi (bilingual, moving class, learning university, entre­preneur university, education for all, domain dan sebagainya), mall (Malang Town Square, Malang Olympic Garden, Batu Town Square dan se­bagai­nya), televisi (TV-One, Trans-7, Metro TV, dan sebagainya), koran (Metro­polis, sportain­ment, total football, show and celebrity, dan se­bagainya), komputer (spasi, font, paste, dan se­bagainya), internet (browsing, chatting, e-mail, dan sebagainya), iklan (rent car, tour and travel, corner drink, buy 2 get 1, dan se­bagai­nya).

Penggunaan bahasa asing secara terus-menerus dalam segala sisi kehidupan memang nampak dapat mencirikan sosok masyarakat yang maju, berpendidikan, bahkan terkesan ‘keren’. Namun, pada sisi lain kondisi tersebut dapat meng­ancam keberadaan bahasa Indonesia. Jika bahasa asing digunakan dalam berbagai ranah yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indo­nesia, maka bahasa Indo­nesia jarang ter­dengar oleh mereka. Akibatnya, masya­rakat Indonesia akan terbiasa dengan bahasa asing dan tanpa sadar akan meninggal­kan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan ke­hilangan peranannya dalam beberapa ranah kehidupan bermasyarakat, misal­nya dalam per­gaulan sekolah, periklanan, koran dan maja­lah, teknologi informasi, dan sebagai­nya.

Fakta lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Bahasa Kemendiknas RI, bahwa minat masyarakat Indonesia untuk belajar mahir ber­bahasa Indonesia kalah jauh di­bandingkan ke­inginan masyarakat untuk mahir berbahasa asing. Bahasa Indonesia tidak terlalu diminati, bahkan sedang mengalami proses pengabaian. Dengan kata lain, bahasa Indonesia tidak di­anggap penting untuk dipelajari dan hanya di­jadikan bahasa tutur yang dipelajari secara ala­miah karena faktor lingkungan. Demikian pula dengan sikap positif masyarakat Indonesia ter­hadap bahasa Indonesia yang berada di pering­kat ketiga, ter­tinggal dibanding bahasa asing dan bahasa daerah. Kenyataan itu menunjuk­kan bahwa bahasa Indonesia belum dapat men­jadi lambang supremasi bahasa di tanah air sen­diri. Se­jumlah survei pendidikan menyebutkan bahwa nilai yang diraih para pelajar pada mata pe­lajar­an bahasa Indonesia tidak selalu men­dekati sem­purna. Sementara itu, nilai pada mata pelajaran bahasa Inggris lebih tinggi. Kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia di negeri ini belum me­miliki pamor untuk dijadi­kan simbol pencitraan negara di inter­nasi­onal. Di kandang sendiri, bahasa Indonesia masih kalah menarik di­bandingkan dengan bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab. Mahir berbahasa Inggris atau ber­bahasa Arab bagi orang Indo­nesia lebih men­datangkan kebanggaan dari­pada mahir ber­bahasa Indonesia. Ke­mahiran ber­bahasa Indo­nesia dianggap sesuatu yang lumrah, umum, dan tidak prestatif. Inilah problem peng­hargaan kita terhadap Bahasa Indonesia, kata Wakil Menteri Pen­didik­an dan Kebudayaan Bidang Kebudaya­an, Wiendu Nuryati, di Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Untuk menghindari terancamnya keberadaan bahasa Indonesia akibat perannya di­geser oleh bahasa asing ada dua kiat pengamanan yang dapat dilakukan, yaitu pe­nyikapan terhadap masuk­nya istilah asing dan pemaksimalan peran bahasa Indonesia. Kedua kiat pengamanan itu akan diuraikan pada bagian berikut.

 

Kiat Pengamanan Bahasa Indonesia

1.  Penyikapan Istilah Asing

Untuk menyikapi derasnya istilah asing yang masuk dalam situs-situs kehidupan bermasya­rakat sehari-hari ada tiga hal yang perlu dilaku­kan.

1)    Menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh padanan yang berterima, se­suai dengan situasi pemakaiannya. “Globa­lisasi tidak bisa dibendung. Bahasa asing memang akhirnya populer, sampai tempat makam saja terasa keren dengan nama ke­inggris-inggris­an. Dalam kondisi seperti ini, jika bahasa Indonesia mau populer, harus terus dike­depankan dengan kata-kata yang padanan­nya tidak kalah keren dengan bahasa asing,” kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudaya­an, Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryati, di Jakarta, Selasa (29/11/2011). Kecuali untuk tujuan pencendekiaan, se­baik­nya kita tidak memperkenalkan kata baru bila kata yang se­makna sudah ada dan ber­terima, meskipun merupakan kata serapan (pinjam­an) sebagai akibat dari pe­ner­jemahan fono­logis. Alter­natif kata baru yang terlalu banyak dapat mem­bingungkan masyarakat. Pada aspek pengem­bangan yang pertama, dilaku­kan penerjemah­an. Ada dua jenis pe­ner­je­mahan yang di­anggap paling “mudah” di­laku­kan, yaitu (a) peng­alihan pesan dengan men­carikan padan­annya, dan (b) penjiplakan struktur (calque). Pe­ner­je­mahan yang ideal adalah penerjemah­an dengan cara memper­oleh padanan yang berupa unsur dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa daerah. Namun, biasa­nya cara ini memerlu­kan waktu yang cukup lama. Contoh, kata ‘effective’ di­terjemahkan ‘me­laku­kan kegiat­an yang tepat sesuai tuju­an’, kemudian di­cari­kan padan­an­­nya dari bahasa daerah Palem­bang yang me­miliki arti yang hampir sama, yaitu kata ‘sangkil’ dan ‘efficient’ di­cari padanannya dengan kata ‘mangkus’. Dalam keadaan men­­desak, tindak­an “darurat” yang dilakukan adalah melaku­kan pe­nerjemahan fonologis, yakni meng­ambil bentuk kata asing itu dan disesuaikan dengan sistem bunyi dan ejaan bahasa Indo­nesia. Ini sudah dilakukan sejak lama, misal­nya wanita (Sanskerta), kudeta (Prancis), dan nafsu (Arab) (Alwi, 1986:78). Saat ini muncul kata dari bahasa Inggris seperti real estate, mal dan kon­do­mi­nium. Dewasa ini pe­ner­je­mah­an fonologis, yang tadi­nya merupa­kan upaya darurat bila terjadi tekanan deras bahasa asing, akhirnya men­jadi upaya yang makin sering digunakan karena di­anggap paling “mudah”, khususnya apabila tidak cukup waktu untuk mencari padanan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu dikembang­kan prose­dur penerje­mahan fonologis yang se­suai dengan kaidah fono­logi dan kaidah tata bahasa Indonesia se­bagai pelengkap prose­dur pembentukan isti­lah. Harus diketahui pula bahwa dalam bahasa teknis biasa­nya ter­­dapat dua laras, yakni laras “tinggi” yang di­guna­kan oleh para pakar dalam penulis­an ilmiah, dan laras “rendah” yang digunakan oleh para montir / pekerja tingkat praktek yang pada umumnya terdapat dalam bahasa lisan. Di bidang ke­dokteran, pada laras “rendah” ter­dapat istilah-istilah untuk para awam bukan dokter, seperti kencing manis (laras “tinggi” = diabetes meli­tus), demam ber­darah (laras “tinggi” = demam dengue), atau cacar air (laras “tinggi” = varicella). Di bidang kompu­ter, pada laras “tinggi” di­kenal di-on-kan (laras “rendah” = dinyalakan), di-safe (laras “rendah” = di­simpan), atau di-copy (laras “rendah” = di­salin). Di bidang me­ka­nik oto­motif, pada laras “rendah” dikenal roda gila (laras “tinggi” = eksentrik), stang (laras “tinggi” = tuas), stir (laras “tinggi” = kemudi), dongkrak (laras “tinggi” = peng­ungkit), atau as (laras “tinggi” = poros).

2)    Menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak ber­­ubah dan agar tetap dikuasai (secara tidak sadar) oleh para penuturnya. Dengan demi­kian, gejala penjiplakan tata hahasa asing ke dalam bahasa Indonesia harus dicegah. Dalam pengembangan istilah dan ungkapan, termasuk dalam hal kodifikasinya, perlu mem­perhatikan laras tata bahasa Indonesia. Pada aspek ini  harus diamati seringnya ter­jadi pe­langgaran atas kaidah tata bahasa Indonesia sebagai akibat adanya penjiplak­an. Ini ter­lihat antara lain, pada pelanggaran atas hukum DM (diterangkan menerangkan) dan penjiplakan struktur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hukum DM sudah sering di­langgar, misal­nya dalam pemberian nama toko seperti Sentosa Ban atau Setia Motor. Hal ini juga terlihat pada seluruh kata asing yang diambil alih melalui penerjemahan fonologis dan pen­jiplakan, seperti kata makro-ekonomi, mikro­-ekonomi, agro­indus­tri dan agro­bisnis. Tindak­­an penjiplakan itu salah dan “ber­bahaya” bagi pemertahanan kaidah bahasa Indonesia, walau­pun se­benar­nya tindakan itu sering ter­jadi karena ke­tidak­-pahaman penutur bahasa Indonesia tentang struktur ungkapan asing yang di­jiplak. Dalam hanyak hal, struktur MD tidak disadari oleh penutur, karena ke­seluruh­an ungkapan asing itu di­pandang sebagai satu satuan unsur bahasa. Kalau pemakai sadar bahwa struktur­nya harus disesuaikan maka ungkapan ter­sebut akan dibaca eko­nomi makro dan bisnis agro. Namun, dewasa ini masih ada saja pe­makai­an konstruksi hasil jiplak­an dari kon­struksi MD, misalnya Gunung Geulis Resor atau Modern Bakeri.

3)    Menggalakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya. Bidang penulis­an dengan bahasa Indonesia itu sejalan dengan per­kembangan ilmu pengetahuan dan tekno­­logi. Oleh karena itu, seluruh bidang keilmu­an, baik ilmu pengetahuan alam (kedokter­an, biologi, matematika, fisika, teknologi) mau­pun ilmu pengetahuan sosial (budaya, poli­tik, eko­nomi, manajemen, filsafat)  sebaiknya di­tulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Pengembang­an tata bahasa Indonesia juga perlu terus di­galak­kan peng­gunaannya dalam bidang non-ilmiah, seperti perdagangan, periklanan, mode, seni, me­masak, pariwisata, dan ke­su­sastraan (Hoed, 2011:9-10). Kepala Pusat Bahasa Depdik­nas Dendy Sugono mengata­kan, sebenarnya pembakuan istilah dan peng­’­indonesia’an kata dan ungkapan asing sudah lama dilakukan oleh Pusat Bahasa, namun kalang­an pers jarang menggunakan­nya. Me­nurut Yosi Herfanda (2010) penulis­an istilah asing yang diserap dalam penulisan teks berita media massa masih beragam dan sangat banyak yang salah. Bahkan, kesalah­an yang terjadi jumlahnya jutaan. Seperti kata ‘shalat’ dipakai 1.380.000 kali, kata ‘sholat’ (1.139.000) dan ‘salat’ (270.000). Kata ‘ustad’ (3.110.000), ‘ustaz’ (2.470.000), dan ‘ustadz’ (681.000). Kata ‘wudhu’ (151.000), ‘wudlu’ (59.300), dan ‘wudu’ (9.340). Kata ‘gender’ (924.000) dan ‘jender’ (76.000). Kata ‘objek’ (1.890.000), ‘obyek’ (1.840.000), dan ‘objek­tif’ (432.000), ‘obyek­tif’ (290.000). Serta kata ‘even’ (6.650.000), ‘event’ (6.650.000) dan  kata ‘iven’ digunakan 290.000 kali. Menurut Yosi Herfanda, terjadinya per­beda­an peng­guna­an istilah serapan itu karena perbedaan pedoman pembentukan istilah atau pe­nyerap­an bahasa asing Pusat Bahasa dan kalangan pers. Perbedaan cita rasa yang hendak di­lekatkan pada istilah asing yang di­serap ke dalam bahasa Indonesia. Anggapan dari kalangan pers bahwa pusat bahasa lamban dalam menyerap dan mem­bakukan bahasa asing ke bahasa Indonesia, se­hingga kalang­an pers melakukan pem­bakuan se­cepatnya dengan cara masing-masing yang berbeda.

2. Pemaksimalan Peran Bahasa Indonesia

Dalam upaya peningkatan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai aspek kehidupan perlu di­ke­mukakan betapa pentingnya fungsi bahasa bagi umat manusia. Samsuri (2000:4) ber­pen­dapat:

“Sejak bangun tidur pagi hari sampai malam hari, pada waktu istirahat manusia tidak lepas dari bahasa, bahkan ketika tidur lalu ber­mimpi pun menggunakan bahasa. Ketika se­orang ber­diam diri pada hakikatnya dia ber­bahasa, karena bahasa adalah alat untuk ber­fikir, me­renung, merasa, berkeinginan, dan mem­pe­ngaruhi. Bahasa sangat berakar bagi peng­gunaannya. Bahasa adalah tanda kepri­badi­an yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas bagi budi manusia. Dari pembicara­an se­se­orang kita dapat menangkap keingin­annya, latar belakang pendidikan, pergaulan, dan adat istiadatnya”.

Secara umum fungsi bahasa adalah alat komu­ni­kasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di samping fungsi umum itu, bahasa me­miliki fungsi khusus. Ada beberapa pendapat ber­kait­an dengan fungsi khusus bahasa. Fino­chiaro (1983) berpendapat bahwa fungsi bahasa meliputi fungsi: (1) personal, (2) interpersonal, (3) direk­tif, (4) referensial, dan (5) imaginatif. Selanjut­nya, Halliday (1973) dalam Suparno (1994:18) berpendapat bahwa bahasa memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu (1) instrumental, (2) regula­tori, (3) re­­pre­sen­tasional, (4) interaksional,(5) personal, (6) huristis, dan (7) imaginatif.

Mengacu pada dua pendapat ahli bahasa ter­sebut, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Bahasa me­miliki peran dalam semua aspek kehidupan ber­masya­rakat. Bahasa yang dapat difungsikan dalam ber­bagai dimensi kehidupan adalah bahasa yang memiliki ketahanan yang kuat. Se­baliknya, jika bahasa itu hanya digunakan dalam ranah ter­tentu saja, maka bahasa itu tidak me­milki  posisi yang kuat di masyarakat. Semakin sedikit ranah bahasa itu digunakan, maka se­makin kecil peran bahasa itu dalam masyarakat, yang pada akhir­nya akan digeser oleh bahasa lain yang lebih banyak perannya dalam ber­bagai ranah yang ada di masyarakat. Dalam rangka pe­­maksimalan peran bahasa Indonesia perlu di­­lakukan reka­yasa bahasa. Menurut Takdir Ali­syahbana (dalam Moeli­­ono, 1985), aspek penting dalam rekayasa bahasa meliput (1) pem­bakuan bahasa, (2) pe­moderenan, dan (3) pe­nyediaan perlengkapan seperti buku pelajaran dan bacaan. Haugen (1972:287-293) dalam salah satu tulisnnya yang berjudul “Language Planning, theory and Prac­tice”, menyarankan agar reka­yasa bahasa di­mulai dengan pengetahuan situ­asi ke­bahasaan, setelah itu disusun program kegiat­an yang me­liputi penetapan sasaran, pe­netap­an kebijakan untuk mencapai sasaran itu dan se­jumlah pro­sedur untuk meng­imple­men­tasi­kan kebijakan itu.

Dalam rangka pemaksimalan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai situs kehidupan ber­masya­rakat, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Per­tama, memperhatikan faktor-faktor yang dapat menggeser posisi bahasa. Kedua, meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam ranah ber­masya­rakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1   Faktor Pergeseran Bahasa

Secara konseptual yang dimaksud dengan per­geseran bahasa (language shift) adalah per­ubah­an penggunaan bahasa secara evolusi dan konstan oleh penuturnya dari satu bahasa (asal) ke bahasa yang lain (bahasa target) (Holmes, 2001:51). Hal ini terjadi akibat adanya perubah­an profesi atau  pindah ke daerah lain sehingga secara sosial tidak memungkinkan  penggunaan bahasa asalnya dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan terjadinya pergeseran peng­­gunaan bahasa asal ke bahasa target. Pergeser­an bahasa, penurunan fungsi bahasa, dan peng­hilangan bahasa, dapat terjadi karena faktor per­­ubahan sosial yang sangat cepat (Aitchison, 1991:50). Di dalam perkembangannya pergeser­an bahasa tidak hanya disebabkan oleh adanya perubahan profesi dan perpindahan, tetapi ada beberapa faktor lain. Faktor penyebab per­geser­an bahasa dikemukakan sebagai berikut.

  • Faktor Politik

Setiap negara senantiasa berusaha mem­per­tahankan keberadaannya sebagai sebuah  negara yang berdaulat. Satu aspek untuk mem­pertahankan keberadaan negara adalah mem­perlakukan bahasa nasionalnya sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Setiap orang yang berinteraksi dalam konteks formal harus meng­gunakan bahasa nasional. Oleh karena itu, jika seseorang akan memasuki suatu negara, yang bersangkutan harus me­mahami bahasa nasional negara yang akan dimasuki. Dengan demikian, jika ada orang asing akan bekerja di Indonesia, atau negara lain akan bekerja sama dengan Indonesia, maka sesorang atau negara itu harus memahami dan menggunakan bahasa Indo­nesia, bukan justru sebaliknya seperti yang selama ini terjadi.

  • Faktor Sosial

Pergaulan pada kelompok sosial yang memiliki pengaruh kuat pada lingkungannya akan mem­percepat pergeseran bahasa. “Kelompok  sosial yang kuat biasanya menjadi idola dalam segala perilaku sosial, termasuk perilaku penggunaan bahasa” (Holmes, 2001:51). Sebagai contoh, anak-anak dari keluarga pernikahan yang ber­beda latar belakang bahasa pertama (B1), mereka cenderung menggunakan bahasa Indo­nesia (B2) untuk ber­komunikasi di lingkungan keluarganya. Di dalam keluarga tidak mungkin di­ajarkan penggunaan bahasa vernacular (ragam bahasa kasar). Namun, karena pergaulan di luar rumah dengan kelompok bermain sehari-hari dengan waktu bermain yang leluasa, mereka memperoleh pilihan kata / ragam bahasa verna­cular yang akhirnya terbawa dalam komuni­kasi di lingkungan keluarga. Dengan kata lain, ter­jadi­lah pergeseran bahasa, yakni dari ragam bahasa tinggi bergeser dengan ragam vernacular.

  • Faktor Sikap Apatisme

Sikap apatisme terjadi karena kurangnya ke­sadaran masyarakat untuk mempertahan­kan bahasa etnisnya. Mereka tidak menyadari jika tidak ada usaha mempertahankan bahasa etnis­nya, maka bahasa etnisnya akan tergeser oleh bahasa asing yang digunakan dalam berbagai ranah masyarakat. Dengan kata lain, “sikap apa­tis masyarakat ter­hadap bahasa etnis, akan meng­ancam ter­hadap eksistensi bahasa etnis mereka” (Ibrahim, 1998: 57). Dalam konteks pe­mertahanan bahasa Indo­nesia dari ancaman bahasa asing, sikap apatisme terhadap bahasa Indonesia harus dihilangkan. Hal ini dapat di­laku­kan dengan cara memberi­kan motivasi tentang kesetaraan prestise peng­guna­an Indonesia dengan bahasa asing.

  • Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari perekonomian me­rupakan aspek  yang paling menonjol  dilakukan manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia ber­kaitan dengan perekonomian.  Bahkan, karena tuntutan ekonomi seseorang harus merantau  ke daerah lain atau kota lain (urbanisasi). Para urban akan kehilangan bahasa etnisnya, ketika setiap hari harus meng­gunakan bahasa asing (B2) dalam mengerjakan aktivitas  kesehariannya dan dalam waktu yang relatif lama. “Untuk men­dapatkan pekerjaan merupakan alasan yang paling jelas untuk mempelajari bahasa lain” (Holmes, 2001:58). Sebagai contoh, para pencari kerja dari daerah yang menuju Jakarta tentu harus mampu berbahasa Indonesia karena bahasa yang digunakan sehari-hari di Jakarta adalah bahasa Indonesia. Di samping itu, akti­vitas per­ekonomian senantiasa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga se­cara pelan-pelan bahasa Pertama (B1) akan tergeser oleh bahasa Kedua (B2).

  • Faktor Budaya

Suatu bahasa dikatakan kuat jika bahasa itu mengakar dalam budaya masyarakat pe­nutur­nya. Jika budaya masih secara aktif berlaku dalam masyarakat, maka bahasa yang menyertai budaya itu masih kuat. Sebaliknya, jika budaya tidak dilestarikan, maka bahasa sebagai media budaya itu akan tergeser, atau bahkan menjadi mati. Sebagai contoh hilang­nya bahasa Jawa “ngujubake” untuk berbagai upacara adat petani di Jawa Timur khusus­nya upa­cara persiapan panen pertanian bagi petani di Jawa Timur. Hal ini disebab­kan budaya itu telah hilang dari masyarakat petani di Jawa Timur.

Di samping itu, akulturasi budaya juga dapat se­cara pelan-pelan menggeser ke­duduk­an bahasa pada masing-masing budaya yang berakulturasi (Holmes, 2001:58). Per­campur­an / perkawinan budaya pada akhirnya akan menghilangkan ke­khasan masing-masing budaya. Mediasi budaya campuran tentu menggunakan bahasa yang netral. Misalnya per­campuran budaya Bali dan budaya Madura mediasinya adalah bahasa Indo­nesia. Dengan demikian, budaya campuran se­cara konstan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada akhirnya bahasa Bali dan bahasa  Madura tergeser posisinya dalam konteks itu.

  • Faktor Perkembangan Teknologi

Bagi negara berkembang teknologi merupakan hasil importasi dari negara lain. Ke­hadiran tekno­logi tentu membawa segala aspek yang berkait­an penerapan teknologi itu. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan sebagai representasi teknologi yang ber­sangkutan. Fakta keduniaan dan ilmu pengetahuan teknologi tidak akan ter­komunikasi­kan jika tidak dinyatakan dengan bahasa. Hal ini sejalan dengan fungsi bahasa re­presenta­sional, yakni bahasa berfungsi untuk menyajikan materi kebendaan yang memerlu­kan pe­nunjukan (Halliday, dalam Suparno, 1994:19). Hadirnya teknologi  dapat menghilang­kan fungsi peralatan tradisional, sehingga alat-alat ter­sebut akan ditinggalkan. Sejalan dengan itu tergeser / hilang pula penggunaan bahasa yang melekat  dengan alat tradisional. Sebagai contoh, kata “lesung” alat penumbuk padi, telah hilang di­ganti dengan “huller” alat pe­nyelip padi. Terkait dengan itu, seyogyanya teknologi importasi yang digunakan di Indo­nesia, telah dicarikan padanan­nya dalam bahasa Indonesia, sehingga nantinya tidak ter­geser oleh bahasa negara pengekpsor teknologi ke Indonesia.

2.2 Peningkatan Peran Bahasa Indonesia

Mengacu pada pentingnya bahasa Indonesia se­bagai alat pemersatu bangsa dalam Negara Ke­satuan Republik Indonesia (NKRI) dan banyak­nya faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa, sehingga mengancam eksistensi bahasa Indo­nesia, maka perlu ada upaya yang nyata untuk mem­pertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam seluruh domain kehidupan bermasya­rakat, berbangsa, dan bernegara.

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Domain Masyarakat

Yang dimaksud peningkatan peran bahasa Indo­nesia dalam domain masyarakat ini adalah mem­fungsikan bahasa Indonesia dalam seluruh aspek  kehidupan bermasyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bahasa Indonesia secara fungsional digunakan sehari-hari di dalam rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upa­cara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sere­­monial, tempat wisata / hiburan  dan aspek kehidupan bermasyarakat  lainnya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus mengakar kuat dalam budaya masyarakat seluruh Indonesia. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka eksistensi  bahasa Indonesia akan kuat, tidak akan tergeser oleh bahasa etnis  ataupun  bahasa asing. Se­cara teoritis bahasa Indonesia harus memiliki fungsi personal, interpersonal, direktif, referensial, ima­ginatif, di seluruh lapisan masyarakat Indo­nesia (Nababan, 1987:37).

Sebagai implikasi lebih jauh dari konsep ini di­perlukan pemantapan paradigma lama yaitu bhinneka tunggal ika. Walaupun berbeda latar budaya, sosial, suku, bahasa pertama (B1), dan agama, bahasa Indonesia harus digunakan oleh masyarakat seluruh wilayah Indonesia, baik dalam rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upacara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sermonial, tempat wisata, dan aspek ke­hidupan bermasya­rakat lainnya. Dengan demikian, bahasa Indo­nesia akan mengakar pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bahasa Indonesia betul-betul kuat di seluruh Indonesia.

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Ranah Berbangsa dan Bernegara

Telah disadari, bahwa bangsa Indonesia itu lahir karena faktor politis, bukan antropo­logis. Dalam konteks ini bangsa Indonesia telah sepakat me­milih salah satu bahasa lingua fanca, bahasa Melayu, dijadikan bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran bahasa Indo­nesia pada saat itu hanya untuk kepentingan alat pemersatu bangsa yang multi etnis  dalam konteks bangsa Indo­nesia. Memang dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah di­fungsikan sebagai bahasa nasio­nal, yakni sebagai alat komunikasi seluruh rakyat Indo­nesia dalam konteks kehidupan ber­bangsa.

Namun, sebenarnya masih banyak ranah ber­bangsa dan bernegara yang seharusnya mem­fungsi­kan bahasa Indonesia sebagai media re­pre­sentasinya. Misalnya, sebagai pe­nunjuk iden­titas kewarganegaraan bagi seluruh orang yang meng­aku sebagai  warga negara Indonesia, sebagai re­presentasi hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Indonesia, sebagai repre­sentasi produk perundang-undangan dan sistem hukum di Indo­nesia, sebagai representasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, dan ranah kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Peningkatan peran bahasa Indonesia dalam ranah berbangsa dan bernegara secara teoritis relevan dengan fungsi instrumental, regu­la­tory, dan reperesentasional (Wahab, 1998:25).

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Ranah Kepemerintahan 

Seperti diketahui, bahwa selama ini bahasa Indo­nesia telah diangkat sebagai bahasa resmi. Arti­nya bahasa Indonesia telah digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam konteks resmi ke­pe­merintahan, misalnya perkantoran, pengantar pendidikan, departemen, dinas pemerintah, lem­baga tinggi negara, dan lembaga-lembaga peme­rintah lainnya. Dalam situasi ini bahasa Indo­nesia dapat ditingkatkan peranannya pada berbagai ranah pe­nyeleng­garaan kepemerintahan secara menyeluruh, mulai pemerintahan desa, kecamat­­an, sampai dengan pemerintah pusat. Di samping itu, bahasa Indonesia harus digunakan dalam berbagai bentuk pelayanan pemerintah atau lembaga formal lainnya kepada masya­rakat, se­hingga seluruh ranah pelayanan umum / publik harus menggunakan bahasa Indo­nesia. Selanjut­nya, seluruh kebijakan pemerintah baik berkait­an dengan ideologi, politik, sosial budaya, eko­nomi, pertahanan dan keamanan harus  meng­gunakan bahasa Indonesia (Kar­tadi, 2000:15). Bahkan jika perlu membuat kebijakan yang ketat, siapa pun dan untuk ke­pentingan apa pun yang akan ber­hubungan dengan pemerintah Indo­nesia harus meng­guna­kan bahasa Indonesia.

3.    Simpulan dan Saran

3.1   Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada akhir-akhir ini bahasa Indonesia telah terancam keberadaannya. Ancaman ini ber­asal dari dua hal, yaitu  pe­nerap­an otonomi daerah, yang berdampak pada semangat ke­daerahan termasuk adanya ke­bijakan dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing dan gencarnya globalisasi yang sangat ber­dampak dalam penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris di Indonesia. Banyak istilah dalam bahasa Inggris telah digunakan oleh hampir seluruh situs kehidupan yang akrab dengan masyarakat, misalnya sekolah (SD – PT), koran, majalah, TV, iklan, komputer, dan inter­net. Jika kondisi  demikian dibiarkan, maka ada peran bahasa Indonesia yang digantikan atau di­geser oleh bahasa Inggris. Dengan demikian, ke­dudukan bahasa Indonesia dalam ranah ter­sebut terancam, dan jika ranah lain pun diganti oleh bahasa Inggris, maka tidak lama lagi bahasa Indo­nesia akan ditinggalkan oleh masya­rakat Indo­nesia, terutama generasi penerus. Oleh karena itu, harus ada upaya nyata untuk menangani ancaman keberadaan bahasa Indonesia, yaitu  penyikapan terhadap masuknya istilah asing dan pemaksimalan peran bahasa Indonesia.

  • Upaya penyikapan terhadap isilah asing di­lakukan dalam tiga bentuk, yaitu  (1) men­jaga agar setiap kata asing  yang masuk memper­oleh padanan yang berterima, sesuai dengan situasi pemakaiannya, (2) menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh para penuturnya, dan (3) menggalakkan pe­nulisan dalam berbagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya.
  • Upaya pemaksimalan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai ranah kehidupan, yaitu (1)  ranah kehidupan bermasyarakat, yang me­liputi: rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upacara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sere­mo­nial, tempat wisata / hiburan, (2) ranah ber­bangsa dan bernegara, yang meliputi: pe­tunjuk identitas kewarganegaraan, represen­tasi hasil karya ilmu  penge­tahuan dan tekno­logi, produk perundang-undang­an dan sistem hukum, sistem per­tahanan dan keamanan negara, dan (3) ranah ke­pemerintahan, yang meliputi: per­kantoran, pengantar pen­didik­an, depar­te­men, dinas pe­merintah, lem­baga tinggi negara, represen­tasi kebijakan dalam bidang ideo­logi, politik, sosial budaya, eko­nomi, per­tahanan dan keaman­an.

3.1   Saran

Dalam rangka kedua upaya menangani ancam­an terhadap keberadaan bahasa Indo­nesia ter­sebut perlu ada payung hukum dari pihak pemerintah Indonesia. Bentuknya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun bentuk kebjakan pemerintah lain­nya. Hal ini dimaksud­kan agar semua pihak menyadari perlunya pe­nguatan peran bahasa Indonesia dalam se­genap lapisan kehidupan di Indonesia, agar tidak ter­gantikan oleh bahasa asing, khusunya bahasa Inggris. Jangan sampai bahasa Indonesia men­jadi bahasa ‘purbakala’, yang diakibatkan hilangnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan kehilangan penuturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadun, Yosi Herfanda. 2010. ‘Bahasa Media Massa’. Makalah disampaikan dalam Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta.

Aitchison, Jean. 1991. Language Change: Progress or Decay? Cambridge: Cambridge Univer­sity Press.

Alwy, Hasan. 1986. Pedoman Umum Pem­bentuk­an Istilah. Pusat Pembinaan dan Pe­ngem­bangan Bahasa RI. Jakarta: PT Gramedia Media Sarana Indonesia.

Finocehiaro, Mary; Burmfit Chirstopher. 1983. The Functional National ApproachFrom Theory to Practice. USA:  Oxford University Press.

Haugen, Einer. 1972. ‘Language Planning in Modern Norway’. Language Science and Natio­nal Development. California: Stanford University Press.

Hoed, Benny H. 2010. Kedudukan Bahasa Indo­nesia dan Tantangan Abad Masa yang Akan Datang. Jakarta: Universitas Indo­nesia.

Holmes, Janet, 2001. An Introduction to Sosio­linguistics. Pearson Education Limited Edin­­bugh Gate. England: Halow, Essex CM 20 2 JE.

Ibrahim, Abd. Syukur. 1998. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi. Surabaya: Pe­ner­bit Usaha Nasional.

Kartadi, Hardiana. 2000. “Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya”. Jurnal LEMHAN­NAS, Edisi XXII, tanggal 23 November 2000. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Moeliono, Anton. 1985. ‘Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif dalam Perencanaan Bahasa’. Sen Indo­nesian Linguistics Development Project, W.A.L. Stokhof (ed.); juga dalam versi bahasa Inggris: Language Development and Language Culti­vation: Alternative Approaches in Language Planning. Sen Pacific Linguistics, S.A. Wurm (ed.).

Nababan, P.W.J. 1987. Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya). Jakarta: Departemen Pen­didikan dan Kebudayaan.

Samsuri. 2000. Analisis Bahasa Edisi ke-5, Sura­baya: Penerbit Erlangga.

Soeparno, 1994. Linguistik Umum, Jakarta: Depar­temen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wahab, Abdul. 1998. Butir-butir Linguistik. Sura­baya: Airlangga University Press.

The Role of Language in Nation-Building Process

SAMSUNG CSCby Anna Grzywacz

 Warsaw University

Abstract

Language function can be classified into four categories: cognitive (related to learners’ intellectual development), instrumental (related to the use of language for material purposes), integrative (related to group membership) and cultural (related to cultural appreciation and understanding). In addition to that, language may be also used as a political and social element in the process of building, unification and maintaining of a nation and as an essential element of national identity. This article discusses cases in relation to the social-political related function of language. It shows interesting aspects of three different languages in serving this function. The first is Indonesian language, a neutral language, which was adopted in Indonesia primarily to unite the society in a newly built nation. The second is the Hebrew language, which has been restored to be an initial reference point for the Jewish people, and became an official language of Israel, and become a key element of national identity. The last one is the Polish language, which is an example of a language that has survived despite the absence of the Polish state and also became an essential element of connecting the Polish society.

Keywords: political, social, sociolinguistic, Indonesian, Polish, Jewish, language function

 ***

 

Language can be used in many ways; one of them is in specific purpose area such as social or cultural communication, government decisions, political debate, media which is linked to the ability to express the relevant content (Sutton 1991: 141). Learner or user of language is connected in time and space to cultural tradition which is considered as a significant process connected with the unique form of access to other traditions. This condition affects education, take for example: history which is in line with time, geography which is closely related to place.

When we relate language and colonialism, the strength of colonial empires were dependent on effective communication between the colonizers and the colonized. For example in Latin America, it can be seen very clearly that European powers adopted different strategies. No matter how much the language policy was imposed on the conquered population, it is difficult to deny the claims of the two. Firstly, after the conquest of the territory language became the language of the colonizer power.  Secondly, the language of colonized was degraded – both physically and mentally – to the role of the slave language, even primitive language.  In the period before the conquest (of course with the exception of the New World) missionaries were agents of language. Introducing the teaching of reading and writing, at the same time European languages were taught. It became a symbolic act. It was the transition from a traditional to a modern society. Language has started to be treated as a powerful political instrument (Gawrycki, Szeptycki 2011: 139–142).

Every cultural group has its own semiotic systems, experiences or values. Learning different artistic traditions or religions allows people to understand what and how they are. It involves gaining knowledge, but also appreciation of otherness- the cultural conceptualizations- which are foundations influencing other groups’ collective encounter with reality, whether it is other times, belief or values. Ideally, this has effect of re-imagination assumptions about what is “normal” and appropriate to enriching perspective that diversity makes intercultural awareness (Lo Bianco 2010).

This paper aims to show that language may be also used as a political and social meaning as the process of building, unification and maintaining the nation as a significant and essential element of national identity. Three examples of languages were used: Indonesian, Hebrew and Polish to show how different role language can play and how strong they are related to concept of national identity. Indonesia is an example of a state that has adopted neutral language in order to maintain independence and to build Indonesian identity, Israel is an example of a country that uses Hebrew – recreated language in order to strengthen identity, and finally Poland is an example of a nation that even without the statehood can sustain language as a part of the identity.

 

The importance and relation between language and national identity

National identity is an instrument in a political sense, but it is also regarded as an instrument of domestic policy which allows building and maintaining a consolidated society. It involves loyalty towards the nation or state. Every government needs the support of the public opinion, but to generate this sense of loyalty is not without problems, especially in multi-ethnic societies, precisely because of the threat of losing the social stability (Ortmann 2009: 26).

For the states that gained independence after World War II, the process of selecting the national language was very important. Large number of language users, including those in mass media supports the construction and combination of geographical distribution of imagined communities (Anderson 1991). Also, it supports nation building process (Simpson 2007b: 1; Simpson 2007a). In an attempt to build and maintain a national identity, language is considered to be the primary determinant of success besides the knowledge. In fact, the use of a common language throughout the territory unites its inhabitants (Simpson 2007b: 2).

As noted by Steve Fenton, ethnic groups are not just groups of people who share a culture and a common ancestor. The ideas of origin and culture are rather stimulated and used as a reference in order to strengthen a sense of community, a sense of a “groupness” and a common destiny (Fenton 2007: 20). Assuming that the groups are, in some sense, socially constructed, it is important to indicate the possible answers to a question of who creates the design? Steve Fenton suggests three possible answers: 1) the idea of ​​the group is not constructed by “us”, but it is constructed “for us by others”. It reflects the reality of colonial period, in which the colonial power established the names for the “indigenous people”, affecting their form. In the postcolonial world it is easy to find examples of groups whose names and shape are a direct consequence of colonial history; 2) the identity of the group may be a result of the group members work, of the efforts of elites within them and the leaders of the party; 3) groups can be formed by the action of the state and administrative regulations (Fenton 2007: 20–21).It reveals a very strong role of the state and government in managing the language and culture and affecting the shape of social relations. Language as a core element of culture becomes a major factor contributing to the sense of national identity. Language changes and evolves from the bottom up, and frequently connected by the actions of the politics – mainly through language policy.

Language policy and language planning should not be treated as one topic. Harold S. Schiffman defines language policy (after Bugarski) as a “policy of a society in the area of linguistic communication—that is, a set of positions, principles and decisions reflecting that community’s relationships to its verbal repertoire and communicative potential” and language planning “understood as a set of concrete measures taken within language policy to act on linguistic communication in a community, typically by directing the development of its languages” (Schiffman 1996: 3).

Linguistic culture is defined as a set of behaviors, assumptions, cultural forms, prejudices, folk belief system, attitudes, stereotypes, ways of thinking about language, and religion-historical circumstances related to a language. The basic notion postulated by Schiffman is that language policy is grounded in linguistic culture (Schiffman 1996: 5).

Mohammad Hasan Amara and Abd Al-Rahman Mar’i note that there is a close connection between language, identity and policy. As it was mentioned, language is a means of communication and also a system of signs and symbols. Language should be treated and perceived broadly as an open system which influences and is influenced by nonlinguistic factors. Language is perceived as an important element of socialization, individual and collective, provides knowledge about feeling, aspirations. Moreover it defines us, as we are and as we wish to be seen (Amara, Mar’i 2002: 2).

It seems clear that there is a distinction among language practices, language ideology and language policy. The use of the linguistic repertoire by community is defined as a language practices. Language ideology is understood as an expression of the perceptions concerning language and its use. Language policy is government instrument, the means by which polity attempt to influence or to shape the language itself. Language policy could be anchored in the official documents such as constitution, language law, government document or in an administrative regulation (Amara, Mar’i 2002: 2).

 

Indonesia – language and national unity

Every country in Southeast Asia since its independence has been coping with ethnic tension, social stability and national unity issues. These three elements have been blended and affecting each other. It is important for a country which just regained its independence to begin the process of building national unity which may determine the development of a nation.

In Indonesia, before the independence, it was estimated that there were over three hundred traditional and ethnic groups. Afterwards there was political tension, dispute among local ethnic groups creating chaos which became a threat to the national unity (Adhuri 2007: 11). The territorial integrity and national unity are based on postcolonial nationalist project implementation with the theme of ‘Unity in Diversity’.

Indonesia had been more than three hundred years under the domination of the Dutch; therefore many ethnic, cultural or political issues may refer to this history. Though Indonesia was colonized by the Netherlands as a whole, there was no statehood until the late forties of the twentieth century (Vickers 2005: 2–3). However, under the rule of the Dutch, Indonesians began to perceive themselves as a nation. Japanese attacked Indonesia in 1942 served as the impetus for the national movements that began to expand and strengthen, leading to the Indonesian Revolution (1945-1949) completed by the declaration of independence (Vickers 2005: 2–3).

Innovative ideas began to appear mostly in Java and Sumatra. Basically, two types of ideas arose concerning with the organization and the concept of identity. The first idea is focused on the issues of leadership, while the other one is based on social, religious, political and economic concerns. The leaders can be divided into two groups: elite Javanese aristocratic members of the upper class – priyayi, and a group of santri– derived from religious and reformist Muslim communities (Laskowska 2011: 49).

In 1928, second Youth Congress was organized by the student communities. The concept of Indonesian identity was not yet present, but it appeared in a stronger form as a result of the congress. The delegates took the oath, but more importantly they came from different ethnic, religious, cultural and affirmed the existence of one country. The idea of one language and one nation reflected a process of forming self-awareness.

However, the struggle for giving a social meaning to “Indonesia” as an archipelago country for the massive population to identify themselves as Indonesians turned out to be a very difficult process. Collective identification in Indonesia was a main challenge for Sukarno and Suharto – Indonesia’s first and second president. Both were focused largely on the consolidation of this identification (Simpson 2007b: 3).

The project to build “the Indonesian nation and state” was established by the Indonesian language as a neutral language, to unite all ethno-linguistic groups in Indonesia, the adoption of Pancasila ideology as the basis for the social and political relations and the rejection of Islam as state religion.

The problem of determining national language in Indonesia appeared with the beginning of the formation of nationalist movements in the first decade of the twentieth century. This issue has been a challenge for all postcolonial state, the decision about the national language has its political, social and cultural consequences. There were several possibilities: international language and the language of the colonizer or the local language, which could become the national language (Paauw 2009: 2). In the case of Indonesia, there was some choice of three languages: the Dutch as the language of the colonizer, the language of the largest and most influential ethnic group-Javanese and historical lingua franca of the region – Malay (Paauw 2009: 2–3).

It was decided to discard all previous considered language and to accept the Indonesian language as the national language, language based upon the Malay language (see Nugroho 1957).Dutch language was rejected since the adoption of a foreign language would be a symbolic gesture of maintaining a relationship. Javanese language was discarded due to the fear that the sense of favoring the largest ethnic group in Indonesia can become an obstacle to the unification of the nation.

Indonesia is an archipelago country which consists of around 13,000 islands. Indonesian geography in some sense reflects the diversity of the nation, plurality of ethnic groups, cultures, and languages. The people of Indonesia, at present totally more than 240 million (2012), speak a large number of languages. It is estimated there are over 400 languages in Indonesia. In 1972 The National Language Institute, the institutional predecessor of the present National Center for Language Development in Jakarta indicated number of 418 languages. It was estimated there were 569 languages in Irian Jaya and National Language Institute listed 128 languages in this province (Nabanan 1991: 116–117; see Errington 1986).

Bahasa Indonesia was declared the “state language” in August 1945 in Indonesian Constitution. As the national language, it serves as the only official language in Indonesia. Indonesian language is based on Malay language; however it has its own originality what was essential for independent state and from the beginning it has been treated as an instrument of connecting all ethnic groups in Indonesia (see Sneddon 2003). The National Center for Language Development of the Ministry of Education and Culture as the main institution for the development of language has been protecting Bahasa Indonesia from strong regionalisms and localisms (Nabanan 1991: 118). From the national central point, it is important due to linguistic diversity (see Laitin 2001).

Indonesian languages may be divided into three classes: 1) Bahasa Indonesia, 2) local or regional languages (also called “vernaculars”), 3) foreign languages. The 1971 census showed the proportion of the number of speakers: 40.8% of Indonesian, 59% of vernaculars, and 0.2% of foreign languages. The figure for the vernacular language showed the percentage of speakers who did not speak Bahasa Indonesia at all (Nabanan 1991: 117).

Indonesian government believed that the adoption and development of a national language is an essential feature of nationhood. Former Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman that “it is only right that as a developing nation we should want to have a language of our own …. If the national language is not introduced, our country will be devoid of a unified character and personality – as I could put it, a nation without a soul and without life.” Language is treated as a powerful instrument, individuals may express their thoughts, beliefs and personality, but what is more important groups may identify their collective consciousness (Hoy-Kee 1971:73).

 

Israel– language and national construction

Hebrew language was spoken in ancient Israel, from the era of the Babylonian exile; however, it began to come out of general use, and became a dead language. Hebrew was used only in prayers during the ceremony and in religious texts. In everyday life, the Jews used other languages: originally Aramaic, later Yiddish (Ashkenazi, mainly in the Diasporas) and Ladino (the Sephardic language) or Arabic. At the end of the nineteenth century, due to the efforts of Eliezer ben Yehuda – reviver of the Hebrew language – modern version of the Hebrew language started to be created. Since the establishment of Israel in 1948 Hebrew is official language of this state (Rabin 1973; Sáenz-Badillos 1993).

The history of the Hebrew language can be divided into several periods: 1) Hebrew, the spoken language, was used in the twelfth century BCE; 2) an ancient Hebrew (biblical) was defined as the literary language in which the Hebrew Bible was written. It was the period from 1200 to 200 BCE (although as a written language, it remained to be used for more than two centuries; 3) Rabbinic Hebrew (Rabbinic) was dated since the fourth century BCE (or at least since 200 BCE) until the middle of the second century CE. This type of Hebrew probably was not directly derived from the Hebrew Bible, but rather from the previous dialects. It was the spoken language of Jews living in Palestine, along with Aramaic. In the first century, around 70 CE Rabbinic Hebrew became the language of literature; 4) the medieval Hebrew was dated approximately from 500 to 1880 as a primarily a liturgical language. It was also used to write poetry, scientific and philosophical works; 5) Modern Hebrew from 1881 onwards as the year in which Eliezer Ben Yehuda arrived in Palestine and began his great work. It was also the period of revival of the national culture and political thought among the Jews. The need for language restaurant appeared primarily among the scattered Jewish masses around the globe. Strong ethnic accents in Europe in the nineteenth century were also influenced by the Semitic community who needed such a strong bond as language (Kutscher 1982; also Hoffman 2004).

Hebrew language is used by more than 5 million people. It is roughly estimated from the Israeli Arabs and Israelis living in exile, the number of members of the Hebrew language may be around 8 million. Israeli supreme institution which is dedicated to the Hebrew language is the Hebrew Academy – continuation of Hebrew Language Council founded by Eliezer ben Yehuda to restore the Hebrew language to the general public. The academy was established in 1953 on the basis of the Israeli government decision. Hebrew is the main language of the Jewish population in Israel, but it is also the native language of a non-Jewish Israeli citizens, mostly native speakers of Arabic (Myhill 2004: 73).

Although Hebrew language never completely disappeared, it may be related with language re-creation. John Myhillin Language in Jewish Society: towards a New Understanding writes “it is necessary to state clearly at the outset: that the revival of Hebrew is, as far as we know, an event unique in human history. There has never before a case of what I am referring to as a ‘revival’, a natural language which was previously spoken by native speakers, then ceased to have native speakers, and then came again to have an entire community of speakers–in fact an entire nation of native speakers. This is simply an undeniable empirical fact. There have, of course, been languages which were seriously endangered but which appear to be making a comeback  (such as Catalan) but this is quite a different matter, because they always retained a significant stock of native speakers” (Myhill 2004: 74).

Hebrew language may also survive as it was used as a written language and used as a means of communication. The role of Hebrew language may be understood as an expression of Judaic heritage, instrument ensuring survival of the Jewish people, both in Diasporas and in Israel. It was kept in mind that in order to be a nation, Jewish people needed to have their language, as their lingua franca. For revivalists, Hebrew language could be a uniting force among Jews around the world (Moragh 2000).

Gilead Morahg writes “if we accept the premise that there is a Jewishness that transcends all Judaism and binds them together, and if we try to identify the components that constitute this Jewishness, it is difficult to avoid the conclusion that Hebrew is a crucial unifying element and that abandoning Hebrew education in America may very well mean abandoning one of the primary defenses against the fragmentation and dissolution of the Jewish people.” In this sense, Hebrew is an essential force unifying the Jewish people (Moragh 2000).

Zionist ideology has aimed to create a new identity. The central role of it was assigned to Hebrew language. There were some slogans such as “The Hebrew person speaks Hebrew” and “He will work the Hebrew ground” which reflected how devoted Israel was in spreading the Hebrew language among citizens, immigrants and Arabs as one (Amara, Mar’i 2002: 55).

“Fostering the teaching of the Hebrew language and culture in all the ranks of the society” was indicated by the Israel as a fifth goal. It showed that government treated the teaching of the Hebrew language as a national mission. All language developments were focused on turning Hebrew into the dominant language of the country (Amara, Mar’i 2002: 55). The most important goal of the state is to achieve a high linguistic competence in spoken and written Hebrew. It is assumed that Israel government aims to change Israel into a monolingual, not multilingual state, despite the fact Israeli society is diverse and some groups prefer and are interested in preserving their mother tongues (Amara, Mar’i 2002: 58–60).

Hebrew language is generally conceptualized as the Jewish language, and it continues to be used as a ritual language and as a symbol of Jewish identity in the Diasporas, creating and maintaining national identity (Myhill 2004: 58).

 

Poland – language and stateless nation

Polish language belongs to the West Slavonic group of Indo-European languages. Because of its structure, Polish language is classified as inflectional and synthetic language. As a separate language, Polish began to spread in tenth century, and played a crucial role during formation and development of the Polish state. The earliest preserved records of individual words in the Polish language from the twelfth century. Until the fourteenth century, Polish language existed only in the regional and folk spoken varieties. Supra-regional variety of language developed in the fifteenth and sixteenth centuries, as evidenced by the Renaissance literature written in Polish. Initially, development of the Polish language was influenced by the neighboring languages ​​- German and Czech, as well as Latin. In later centuries Polish was marked by a significant influence of the French language. Number of Polish speakers can be estimated to more than 45 million people, of whom 38 million live in Poland. Polish language is used by groups of Poles and Polish origin people living abroad, to name a few, in the U.S., Canada, Australia, Germany, Great Britain, France, and also in Belarus, Kazakhstan, Lithuania and Ukraine. Locally, the most common spoken dialects used are Kashubian, Silesian, and Mazovian (Grzywacz 2012: 9).

One of the biggest stories of the sustainability of the Polish language which is also prominent for Polish national identity was Partitions of Poland, resulting in the elimination of sovereign Poland for 123 years. In 1772 the First Partition of Poland took place, the second was signed in 1793 and third in 1795. Polish territories were divided into Russia Empire, Habsburg Austria and Kingdom of Prussia. Although the people are categorized into various blends such as the Germanization and Russification of Polish territory, it remained to keep Polish language and culture. Language becomes an essential element of national identity and strengthened it due to the lack of statehood. Polish language was the most important factor and the expression of national consciousness, Russification and Germanisation met with fierce resistance.

Germanisation and Russification are the process of assimilation German or Russian language and culture by individuals and social groups which are mixed with other cultures. Both may occur as a result of a coercion administration or education and can be voluntary work but it does not involve any direct pressure. It is often understood as a process of denationalization, through inducement or coercion of Indigenous people to assimilate a specific area of the German or Russian language and culture, as well as the process of the language, culture and people spread through assimilation and adaptation of foreign words.

Germanisation had started long before the Partitions of the Polish state. It was dated to1740 when Prussian king Frederick the Great decided to occupy area of Upper Silesia. Upon entering the Prussian troops to this area, there were a number of Polish people. In 1744 in Silesia, Prussia introduced a ban on Polish language used in the judiciary. Ten years later, it was forbidden to employ teachers in schools who did not master German language. In 1763 there was a general obligation not to use the Polish language in all primary schools; a year later, all the teachers who did not understand the German language were banned to teach in schools. In 1766 Frederick the Great issued an edict ordering all teachers to master German language or else they could lose their jobs. Germanisation did not stop after the Partition of the Poland, the Prussian authorities were aware of the widespread presence of the Polish culture and language in the conquered territories conducted the new restrictions and repressions against Polish people. From 1810 it was prohibited to use the Polish language during the masses celebrated in Protestant churches. In 1826 there was an order to use German language during confessions and sermons (Drabina 2002).

In Pomerania, in 1834 the German language was introduced as the language for lecturing. In Poznań, Germanisation process ended in 1887, after a complete prohibition of using Polish language – even in primary schools. During this time, the German language was introduced to the government and the judiciary. In 1900 Polish language was forbidden to use during religion classes which triggered a wave of strikes – including in Września in 1901 which became the most glaring manifestation of resistance to this educational policy.

Germanization process was slightly different under the Austrian annexation. In 1805 the Cracow Academy was Germanized, however it was Polanized already in 1809, and nine years later it awarded the autonomy re-named it as the Jagiellonian University. The situation began to change in the sixties of the nineteenth century. Germanisation process stopped and Polish language went back to schools and administration.

Russification process started later. Education was under the supervision of former University of Vilnius using Polish language as a language of instruction. In Warsaw, The Society of Friends of Learning and the king of Saxony Frederick Augustus preserve the integrity of the Polish language. Good conditions also existed in the early years of the Congress in Poland. The basic education and vocational training were expended and in 1816 the University of Warsaw was established (Frączykowski 2001; Korobowicz, Witkowski 2009).

The reinforcement effort of Russification coincided with the collapse of the November Uprising in 1831. The Society of Friends of Learning was resolved. A year later, Russian language became an official language and the University of Warsaw was closed. The crisis of the Crimean War improved the situation for a moment. The defeat of the January uprising sparked another wave of Russification. It was ordered in 1866 to learn and use Russian languages and in 1868 Russian became the language of administration and the judiciary. A year later public schools were transformed into Russian schools. Authorities made some concessions in 1905 allowing Polish language to be present at the private schools (Frączykowski 2001).

In nineteenth-century in Tsarist Russia language policy was based on Russian only. However, from this policy some variation occurred, especially in the partitioned Poland occupied by Russia. From the anecdotal evidence, like autobiographies of Polish speakers, like Maria Skłodowska-Curie told that teacher at school covertly taught in Polish, however, during the evaluations, the best students (those speaking Russian best) were parading before the school inspector. This is what Schiffman calls “Potemkin” policies. Potemkin village was a construction of false-front, with smiling and waving actors to Tsarina Catherine the Great (Schiffman 1996: 6).

Polish language not only constitutes a part of Polish culture, but also endures the endangered Polish national identity and the lack of supports became part of struggle and opposition to such a situation. Polish language was treated as a basic instrument in the fight for national liberation.

 

Conclusions   

Language in education can be divided into two major categories: medium of instruction and language taught as a subject. These functions of language can be classified into four categories: cognitive, instrumental, integrative and cultural. The first one is related to learners’ intellectual development. The instrumental function refers to knowledge or how to use language for material purposes. The integrative function makes an individual become a member of the group using language as a symbol of identity. Finally, cultural function is related to the possibility in gaining a deep understanding and appreciation of the culture to which language it belongs (Nababan 1991: 121). At this point, cultural function seems to be the most important part. Learning a language is a process where all language skills are acquired which link to many areas, including country’s economy, history, political system, and social issues.

For these reasons, language can be regarded as an essential part of culture and media. From the point of view of language, state-centric can perform its functions, but the key point is to unite and unify the society and to retain their sense of identity.

This work aimed to show and to determine what aspects are based on three different languages​​: Indonesian language as a neutral language, which was adopted in Indonesia primarily to unite the society in newly nation; the Hebrew language, which has been restored to be an initial reference point for the Jewish people, and became an official language of Israel, and become a key element of national identity; and at last the Polish language, which is an example of a language that has survived despite the absence of the Polish state and also became an essential element of connecting the Polish society.

 

Reference

Adhuri D. et al. (2007), Conflict Prevention and Peaceful Development: Policies to Reduce Inequalities and Marginalization in Indonesia, „Research Findings and Policy Issues Briefing Paper”, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, Oxford.

Amara M. H., Mar’i A.A-R. (2002), Language Education Policy: The Arab Minority in Israel, New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow.

Anderson B.R. (1991), Imagined communities, London.

Drabina J. (2002), Górny Śląsk, Wrocław.

Errington J.J. (1986), Continuity and change in Indonesian language development,”Journal of Asian Studies”, Vol.45, No.2.

Fenton S. (2007), Etniczność, Warszawa.

Frączykowski P. (2001), Rusyfikacja polskiego narodu, Kraków.

Gawrycki M.F., Szeptycki A. (2011), Podporządkowanie-niedorozwój-wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa.

Grzywacz A. (2012), Indonesia and Poland: Language (Foreign) Policy as a Soft Power, “Jurnal Linguistik Terapan”, Vol.2, No. 1.

Hoffman J. M. (2004), In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language, New York.

Hoy-Kee W. (1971), The development of a national language in Indonesia and Malaysia, “Comparative Education”, Vol.7, No. 2.

Korobowicz A., Witkowski W. (2009), Historia lustrous i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa.

Kutscher E. Y. (1982), A History of the Hebrew Language, Jerusalem.

Laitin D.D. (2001), What is language community?, “American Journal of Political Science”, Vol. 44, No. 1.

Laskowska N. (2010), Indonezja, Poznań.

Lo Bianco J. (2010), The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity, Oxford.

Myhill J. (2004), Language in Jewish Society Towards a New Understanding, Clevedon.

Nabanan P.W.J. (1991), Language in education: case of Indonesia, “International Review of Education”, Vol. 37, No.1.

Nugroho R. (1957), The Origins and Development of Bahasa Indonesia, PMLA, Vol. 72, No. 2.

Ortmann S. (2009), Singapore: The Politics of Inventing National Identity, „Journal of Current Southeast Asian Affairs”, No. 4.

Paauw S. (2009), One land, one nation, one language: an analysis of Indonesia’s national language policy, working papers in “Language Science”, Vol. 5, No. 1.

Rabin C. (1973), A Short History of the Hebrew Language, Jerusalem.

Sáenz-Badillos A. (1993), A History of the Hebrew Language, Cambridge.

Schiffman H.F. (1996), Linguistic culture and language policy, London.

Simpson A. (2007a), Indonesia, in. A. Simpson (ed.), Language and national identity in Asia, Oxford.

Simpson A.(2007b), Introduction, in: A. Simpson (ed.), Language and national identity in Asia, Oxford.

Sneddon J. (2003), The Indonesian language. Its history and role in modern society, Sydney.

Sutton P. (1991), Educational language planning and linguistic identity, “International Review of Education”, Vol. 37, No. 1.

Vickers A. (2005), A history of modern Indonesia, Cambridge.