Archive for the ‘linguistik’ Category

Verba Emosi Bahasa Rote Dialek Dengka: Suatu Tinjauan MSA

Mirsa Umiyati

Universitas Warmadewa

 

   Abstrak

            Tulisan ini dilandasi oleh teori Metabahasa Semantik Alami yang digagas oleh Anna Wierzbicka (1996). Teori ini dupakai untuk membedah leksikon bahasa rote dialek dengka (selanjutnya disebut BRDD). Leksikon BRDD yang terwakili oleh leksikon lasa ‘merasa’ dipandang mampu mewakili ungkapan perasaan seseorang dalam memikirkan peristiwa baik yang memiliki acuan yang baik maupun peristiwa yang memiliki acuan yang buruk. Verba yang mewakili peristiwa yang baik diwakili oleh verba umuho’o ‘senang’, koa ‘bangga’, hi ‘suka’ dan sue ‘senang/cinta’. Sedangkan verba yang mewakili peristiwa yang memiliki acuan yang buruk diwakili oleh verba na’amuti ‘benci’, lala mala ‘sakit hati’, sususa’ ‘sedih’, luli ‘marah’, nggahisa ‘tidak sengaja’, fokur ‘kaget’, mae ‘malu’, nggengger ‘terkejut’, masaloe ‘gelisah’, lalamela ‘sakit hati’, na’atu ‘gusar’.

 

Kata Kunci: Metabahasa Semantik Alami, Verba Emosi, Fitur Semantik

 

  1. Pendahuluan

Bahasa Rote dialek Dengka (selanjutnya BRDD) merupakan salah satu dari dua bahasa daerah rumpunAustronesia di Kabupaten Rote-Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penutur BRtergolong cukup besar, yakni kurang lebih 200.000 orang, yang bermukim di Pulau Rote, Semau,dan sebagian Pulau Timor (Kumanireng, dkk., 2000:1). Sementara itu, satu bahasa lain yang jugaterdapat di Kabupaten Rote-Ndao adalah bahasa Ndao (BN) dengan jumlah penutur kurang lebih3000 orang, yang bermukim di Pulau Ndao dan Nuse.

Kekhasan BRDD terlihat pada variasi bahasa. Mengutip tulisan Manafe (1884) tentang BR,Fox (1986:178²180) mengemukakan bahwa pengelompokan dialek dalam BR dilakukanmenurut bunyinya. Walaupun dialek-dialek itu memiliki bunyi-bunyi yang berbeda, siapapunyang tinggal di bagian timur pulau itu dapat memahami apa yang dikatakan oleh orang yang tinggal di bagian barat, tanpa mengalami kesulitan. Menurut Fox, dialek BR terdiri atas: (1)Oepao, Ringgou, dan Landu; (2) Bilba, Diu, dan Lelenuk; (3) Korbafo; (4) Termanu, Keka, danTalae; (5) Bokai; (6) Baa dan Loleh; (7) Dengka dan Lelain; (8) Thie; dan (9) Oenale dan Delha.

Mengkombinasikan tradisi filsafat, logika dalam kajian semantik dengan pendekatan tipologi terhadap suatu bahasa berdasarkan atas penelitian empiris lintas bahasa adalah prinsip dasar dari teori Metabahasa Semantik Alami (Weirzbicka, 1996:23). Mempertahankan satu bentuk untuk satu makna (baik makna leksikal, ilokusi maupun makna gramatikal) dan satu makna untuk satu bentuk untuk kata dan konstruksi gramatikal yang lain merupakan salah satu prinsip yang diterapkan di dalamnya.

Metabahasa Semantik Alami menggunakan pendekatan analisis semantis yang didasarkan pada pembentukan parafrasa. Parafrasa diartikan sebagai suatu konsep atau kata yang diperinci kedalam kombinasi konsep atau kata yang lebih simpel, dengan mempergunakan eksponen dari makna asali; makna yang tidak bisa berubah; makna yang dibawa manusia sejak lahir. Parafrasa diharapkan mampu memberikan gambaran tentang komponen dan struktur semantik.

  1. Landasan Teori

Sudipa (2010: 8) mengatakan bahwa makna Asali, salah satu asumsi yang mendasarkan teori MSA adalah makna yang tidak bisa dideskripsikan tanpa perangkat makna asali. Munculnya asumsi ini dilatari pemahaman bahwa sebuah kata merupakan konfigurasi dari makna asali, bukan ditentukan oleh makna kata yang lain dalam leksikon. Jelasnya, makna asali adalah perangkat makna yang tidak dapat berubah (Goddard, 1996:2) karena diwarisi manusia sejak lahir. Makna ini merupakan refleksi dari pikiran manusia yang mendasar. Makna asali dapat dieksplikasi dari bahasa alamiah (ordinary language) yang merupakan satu-satunya cara dalam mempresentasikan makna (Weirzbicka, 1996:31).

Klasifikasi VBRDD juga bertumpu pada (1) skala kestabilan waktu yang di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu (a) verba keadaan (b) verba proses, dan (c) verba tindakan; (2) makna asali ‘semantic primes’ yang melekat pada setiap butir leksikon VBRDD. Makna asali ini merupakan salah satu aspek pendekatan dalam teori MSA yang dijadikan tumpuan analisis utama. Verba emosi merupakan subbagian dari verba keadaan.

Sejumlah eksponen yang berada dalam makna asali yang berasal dari penelitian yang dilakukan Anna Weirzbicka terhadap bahasa-bahasa dari kelompok dan benua yang berbeda, dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I. The English eksponen of Semantic Primitive

            No  

The English Exponents of the Semantic Primitives

1 Substantive I, YOU, SOMEONE, SOMETHING, PEOPLE, BODY
2 Relation Substantive KIND OF, PART OF
3 Determiners THIS, THE SAME, OTHER
4 Quantifiers DO, HAPPEN, MOVE, PUT, GO
5 Attributes BIG, SMALL, GOOD, BAD
6 Intensifiers VERY
7 Mental Predicate WANT, FEEL, THINK, KNOW, SEE, HEAR
8 Speech SAY, WORDS, TRUE
9 Actions, events, movements DO, HAPPEN, MOVE
10 Existence and possessive THERE IS, HAVE
11 Life and death LIVE, DIE
12 Logical concept NOT, MAYBE, CAN, BECAUSE, IF
13 Time WHEN, NOW, AFTER, BEFORE, A LONG TIME, A SHORT TIME FOR SOME TIME, MOMENT
14 Space WHERE, HERE, ABOVE, BELOW NEAR, FAR, INSIDE, TOUCHING (CONTACT)
15 Augmentor MORE
16 Similarity LIKE (HOW, AS)

 

Polisemi Takkomposisi. Polisemi menurut MSA merupakan bentuk leksikon tunggal yang dapat mengepresikan dua makna asali yang berbeda. Hal ini terjadi karena adanya hubungan komposisi antara satu eksponen dan eksponen lainnya karena eksponen tersebut memiliki kerangka gramatikal yang berbeda. Pada tingkatan yang sederhana, eksponen dari makna asali yang mungkin tidak akan menjadi polisemi dengan cara yang berbeda pada bahasa yang berbeda pula. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua jenis hubungan, yaitu (1) hubungan yang menyerupai pengartian (entailment-like relationship), seperti :MELAKUKAN, TERJADI, dan hubungan implikasi (implicational relationship) misalnya MERASAKAN, TERJADI (Sudipa, 2010 : 10), seperti pada contoh berikut ini :

  • X melakukan sesuatu pada Y

Sesuatu terjadi pada Y

  • Jika X merasakan sesuatu

Maka sesuatu terjadi pada X

Perbedaan sintaksis yang dapat diketahui dari verba melakukan dan terjadi pada contoh (1) diatas ialah bahwa melakukan memerlukan dua argumen, sedangkan terjadi hanya membutuhkan satu argumen. Hubungan implikasi terjadi pada verba terjadi dan merasakan. Misalnya apabila X merasakan sesuatu, maka sesuatu terjadi pada X.

Struktur Semantik Verba keadaan BRDD dibangun oleh predikat mental yang terdiri atas makna asali yang diterangkan dalam tabel berikut.

 

 

 

Tabel II. Struktur Semantik Verba Keadaan BRDD

KATEGORI BHS. INDONESIA BAHASA ROTE
KOGNISI PIKIR DUDU-A
PENGETAHUAN TAHU BUBULU’
KEINGINAN INGIN NAU
EMOSI RASA RASA
PERSEPSI LIHAT ITA
DENGAR LENA

 

  1. Isi Bahasan

3.1 Tipe MERASAKAN dan MEMIKIRKAN

Leksikon dalam Bahasa Rote : lasa ‘merasakan’ mampu mengungkapkan perasaan seseorang dalam hal memikirkan suatu peristiwa. Peristiwa yang diungkapkan bisa terjadi sesuai atau tidak sesuai dengan harapan seseorang. Verba emosi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) Tipe merasakan sesuatu yang baik dan (2) Tipe merasakan sesuatu yang tidak baik yang akan dijabarkan berikut.

  1. Tipe merasakan sesuatu yang baik

Subtipe MERASAKAN dan MEMIKIRKAN menjelaskan makna umuho’o ‘senang’, dengan variasi: koa ‘bangga’, hi ‘suka’ dan sue ‘senang/cinta’yang berciri makna dasar senang. Dalam eksplorasi makna terkait dengan gabungan polisemi ini, ada dua orientasi yang menjadi acuan dari peristiwa dalam pikiran yang diungkapkan oleh demen, yakni : (a) peristiwa masa sekarang yang memberi ciri bahwa seseorang sekarang merasakan sesuatu yang baik pada dirinya. (b) kadang-kadang orang yang umuho’o diungkapkan oleh boil ‘kagum’ memiliki orientasi masa datang. Orang yang boil mula-mula memiliki sesuatu yang buruk bergejolak dalam pikirannya ‘sesuatu yang buruk terjadi pada X’ tetapi ia kemudian mengetahui bahwa hal ini tidak terjadi. Oleh karena itu orang yang boil adalah orang yang merasakan sesuatu yang baik. Gabungan komponen merasakan dengan peristiwa yang baik, yang terjadi dalam bahasa Rote diungkapkan dengan beberapa leksikon : umuho’o ‘senang’, koa ‘bangga’, hi ‘suka’ dan sue ‘senang/cinta’ . Dengan ciri-ciri khusus pembeda makna masing-masing. Makna dasar leksikon-leksikon ini adalah senang, karena sesuatu peristiwa terjadi sesuai dengan harapan seseorang sebagaimana contoh kalimat berikut.

  1. Au       lala-ngga   loa-loa ne karena au     haue   kelas   lua

1TG   hati-1TG  lega     sekali     karena 1TG   naik   kelas   dua

‘Hati saya lega sekali karena saya naik kelas dua’

 

  1. Au       umuho’o   karena   do     basa       ia   papa-ngga   no    

1TG   bahagia     karena PAR selama ini   bapak-1TG dan

 

      Mama-ngga   esa   sue        esa

Ibu-1TG         satu   sayang   satu

‘Aku bahagia karena selama ini bapak dan ibu saya saling menyayangi’

 

  1. Papa-ngga     no     mama-ngga   esa   sue   esa

Bapak-1TG   dan   ibu-1TG           satu   cinta satu

‘bapak dan ibu saya saling mencintai’

 

  1. Au       lala-ngga   loa-loa ne karena au     haue   kelas   lua

1TG   hati-1TG   lega     sekali     karena 1TG   naik   kelas   dua

‘Hati saya lega sekali karena saya naik kelas dua’

 

  1. Au       umuho’o   karena   do     basa      ia   papa-ngga   no    

1TG   bahagia     karena PAR selama ini   bapak-1TG dan

 

      Mama-ngga   esa   sue        esa

Ibu-1TG         satu   sayang   satu

‘Aku bahagia karena selama ini bapak dan ibu saya saling menyayangi’

 

  1. Papa-ngga     no    mama-ngga   esa   sue   esa

Bapak-1TG   dan   ibu-1TG           satu   cinta satu

‘bapak dan ibu saya saling mencintai’

 

 

 

  1. Au     Umuho’o     saong-ga                         mahine’

saya   senang     istri- (kepunyaan saya)   pintar

‘ Saya senang punya istri pintar’

 

  1. Hataholi     la       koa     aana’ naka soa’a tulufali       hataholi fea’

Orang-orang PART bangga anak itu   selalu menolong orang     lain

‘Orang-orang bangga (terhadap) anak itu yang selalu menolong orang lain ’

 

  1. Au    hi           ua         pao

saya   suka   makan mangga

‘Saya senang makan mangga’

 

  1. Au       sue       ho

Saya     suka   kamu

‘ Aku suka kamu’

 

Berdasarkan contoh kalimat diatas, peristiwa yang terjadi sesuai dengan harapan seseorang, memiliki acuan yang baik, seperti loa-loa ‘lega’, umuho’o ‘bahagia’, sue ‘cinta/sayang’ . Dalam contoh kalimat (1), semula au ‘aku’ sebagai subyek dalam kalimat ini berpikir was-was sehingga tidak berani mengatakan sesuatu karena kecemasan yang dia rasakan, namun tidak berselang lama dari keadaan itu, dia merasakan sesuatu yang baik terjadi, yaitu dia naik kelas. Peristiwa yang sangat diharap-harapkannya sebelumnya membuat dia secara tidak sadar berjingkrak-jingkrak tanda kesenangannya.

Demikian juga dengan contoh kalimat (2), sebelumnya, subyek kalimat dalam hal ini au ‘aku’yang sebelum merasakankebahagiaan, sebelumnya diawali oleh perasaan cemas akan kondisi ibu dan bapaknya. Peta komponen yang bisa digambarkan terhadap situasi ini adalah “ sebelum ini X merasakan sesuatu yang buruk”, tetapi agak berselang, sesuatu yang buruk itu tidak terjadi, sehingga au ‘aku’ merasakan senang dalam waktu yang relative lama. Dari penjelasan diatas, dapat ditarik suatu eksplikasi dari verba umuho’o sebagai berikut.

Eksplikasi umuho’o ‘seneng’

Pada saat itu, X merasakan sesuatu

X memikirkan sesuatu seperti itu

Aku berpikir bahwa sesuatu yang baik terjadi padaku

X merasakan sesuatu seperti itu

  1. Tipe merasakan sesuatu yang tidak baik

Gabungan komponen merasakan dengan peristiwa yang tidak baik, yang terjadi dalam bahasa Rote diungkapkan dengan beberapa leksikon : na’amuti ‘benci’, lala mala ‘sakit hati’, sususa’ ‘sedih’, luli ‘marah’, nggahisa ‘tidak sengaja’, fokur ‘kaget’, mae ‘malu’, nggengger ‘terkejut’, masaloe ‘gelisah’, lalamela ‘sakit hati’, na’atu ‘gusar’. Dengan ciri-ciri khusus pembeda makna masing-masing. yang berbanding kontras dengan peristiwa yang mengacu pada peristiwa yang buruk yang tentunya mengacu pada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan sebagaimana berikut.

  1. Au       nggali           leo   sa     teo-ngga     ume   na karena   bafa            ako’

1TG   tidak senang  tinggal  di     tante-1TG  rumah di    karena   mulut-2TG   cerewet                         ‘Aku tidak senang tinggal di rumah tanteku karena mulutnya cerewet’

 

  1. Fai   ia papa -ngga   talalu   sususa’   karena      aa-ngga        mate

Hari ini   bapak-1TG     sekali susah       karena      kakak-1TG   mati

‘Hari ini bapak saya sangat sedih karena kakak saya meninggal’

 

  1. Mama –ngga luli      odi-ngga   karena    nama na’o   doi’

Mama-1TG      marah  adik-1TG    karena      mencuri       uang

‘Aku memarahi anakku’

 

  1. Aana     naka    nendi lulunggi  sa ume        lala  

Anak      Def      pembawa  sial           di rumah     dalam

 

Karena  soa’a           natota           no           lame  titia’                          ala  

Karena  sering          berkelahi      dengan   tetangga

‘ Anak itu pembawa sial di dalam rumah karena sering berkelahi dengan tetangga’

 

  1. Au       mama-ngga      masaloe   karena    odi-ngga       failua

1TG      mama-1TG         sedih      karena                 sdik-1TG        sudah dua hari

 

Ene-ngga   nea     hau   ume       sa

Tidak         PAR      ke     rumah     di

‘Ibu saya gelisah karena adik saya sudah dua hari ini tidak pulang ke rumah’

 

  1. mama -ngga   lala na nela   karena   papa-ngga      lao            hela     e

ibu-1TG           hati         sakit   karena   bapak-1TG       pergi        bapak PAR

‘Ibu saya sakit hati karena di tinggal pergi bapak saya’

 

  1. Mama Maghda boik   hambu oto     feuk ma lot       BRITAMA

Mama Maghda kaget dapat   mobil baru dari undian BRITAMA

‘ Mama Maghda kaget dapat mobil baru dari undian BRITAMA’

 

  1. Au     luli             eni

1TG   memarahi 3TG

‘Aku memarahi dia’

 

  1. Au     fokur   karena   le   nembe Dela            

1TG kaget   karena   ombak  pantai NAMA TEMPAT

 

tatananala          a-ana’                                           naka

menggulung         anak             itu

‘Saya kaget karena ombak pantai Dela menggulung anak itu’

 

  1. Au       nggengger     karena     unu’      a   sea

1TG   terkejut         karena     gunung PART meletus

‘Aku terkejut karena gunung meletus’

 

Berdasarkan contoh kalimat diatas, peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan seseorang, memiliki acuan yang buruk, seperti nggali ‘tidak senang’, sususa’ ‘sedih’, luli ‘marah’ dan masaloe ‘susah’. Sama halnya dengan verba emosi positif, verba emosi negatif memiliki tingkatan yang berbeda-beda meskipun makna dasarnya sama, yaitu nggahisa ‘tidak senang’. Sabagai contoh, verba fokur ‘kaget’ dan verba nggengger ‘terkejut’ yang berasal dari polisemi MERASAKAN dan MEMIKIRKAN seperti yang dicontohkan pada kalimat (7), (9) dan (10). Au ‘saya’ dan mama Maghda ‘mama Maghda’ merasakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau susah untuk terjadi sehingga tidak seorangpun yang menyangka tiba-tiba hal itu terjadi, akan tetapi kenyataanya, hal tersebut terjadi.

Semula mama Maghda tidak menyangka akan mendapatkan undian BRITAMA dari bank, sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, kenyataanya, sewaktu undian itu dibuka, ternyata namanyalah yang diumumkan sebagai pemenang. Demikian pula dengan au ‘saya’ yang tidak menyangka sebelumnya bahwa gunung tersebut akan meletus dan atau ombak pantai Dela akan menggulung anak kecil itu. Suatu peristiwa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, namun pada kenyataannya hal itu telah terjadi, sehingga pemetaan eksponennya X tidak tahu sebelumnya ini akan terjadi, dan aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Eksplikasi verba emosi negatif nggahisa ‘tidak senang’ dijabarkan sebagai berikut.

Eksplikasi nggahisa ‘ tidak seneng’

Pada saat itu, X merasakan sesuatu

X memikirkan sesuatu seperti itu

  • Sesuatu yang buruk akan terjadi
  • Aku tidak menginginkan ini
  • Selang beberapa saat aku tahu sekarang sesuatu yang buruk tidak terjadi

Karena ini : pada saat itu saja aku merasakan sesuatu yang baik

X merasakan sesuatu seperti ini.

Bila diamati secara lebih mendalam, leksikon yang bermakna dasar seneng memiliki sub-subtipe yang dibedakan dengan elemen-elemen khusus yang melekat padanya. Hal ini bisa dibedakan dalam pembagian yang lebih khusus, mengingat ada ciri tambahan yang melekat pada butir leksikon yang bersangkutan. Verba : boil ‘kagum’ dan loa-loa ‘lega’ memiliki ‘senang’ sebagai makna dasar bergabung dengan ‘heran’ dengan unsur tambahan.

  1. Penutup

Verba emosi bahasa rote dialek dengka (selanjutnya VEBRDD) tergolong klasifikasi verba keadaan yang penerapan makna asali, direpresentasikan oleh leksikon lasa ‘merasakan’. Dimensi baru pada verba keadaan BRDD sering muncul berupa pemetaan eksponen dan eksplikasi berbentuk parafrasa terhadap leksikon verba keadaan. Dimensi ini mampu melakukan telaah makna sampai menemukan fitur halus pembeda, sehingga tidak ada lagi makna yang berputar-putar. Produk pendekatan ini diharapkan berupa informasi tuntas bahwa satu bentuk mengandung satu makna dan satu makna diwahanai oleh satu bentuk.

 

REFERENSI

Allan, Keith. 2001. Natural Language Semantics.. Massachussetts : Blackwell

Anom, I Gusti Ketut, Ida Bagus Made Suastra, I Wayan Suardiana, I Wayan Japa, I Wayan Suteja, I Made Riken dan I Made Swatjana. 2009. Kamus Bali-Indonesia beraksara Latin dan Bali. Kerasama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan Badan Pembina Bahasa , Aksara dan Sastra Bali Propinsi Bali

Anom, I Gusti Ketut Anom. 1995. Sistem Morfologi Verba Dengan Afiks {(N-…-ang/-in0} dalam bahasa Bali. Bali: Thesis Magister Linguistik Universitas Udayana

Astrayadi, Ida Ayu Gede. 2003. Struktur dan Peran Semantik Verba Bahasa Bali.. Tesis S2. Linguistik. Denpasar

Balukh, Jermy. 2008. Pembentukan verba nana—(k) dalam bahasa Rote : antara Pasif dan Antikausatif. (Serial Linguistika Vol. 15 no.29, September 2008)

Chaer, Abdul Drs.2002. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta

Fanggidae, A.M, dkk. 1996. Morfologi bahasa Rote (laporan penelitian, tidak diterbitkan). Kupang : Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Nusa Tenggara Timur

Givon, Talmy. 1984. Syntax : A Functional Typology Introduction. Vol 1. Amsterdam/Philadelphia : John Benyamins

Goddard, Cliff. 1997. Semantic Analysis : A Practical Introduction. Australia: The University of New England

Leech, Geoffrey. 1981. Semantics. England : Penguin Books

Lyons, John. 1991. Language and linguistics. Cambridge : Cambridge University Press

Lyons, John. 1995. Pengantar Teori Linguistik. Diindonesiakan oleh I Soetikno. Jakarta: Gramedia

Matthews, P.H. 1997. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Mulyadi. 1998. Struktur Semantis Verba Bahasa Indonesia. Tesis S2 Linguistik Denpasar

Mulyadi. 2000. Struktur Semantis Verba Penglihatan dalam Bhasa Indonesia.. Jurnal Ilmiah MLI Linguistik Indonesia, tahun 18 No.2pp 77-89

Simpen, Wayan. 1995. Afiksasi Verbal Bahasa Bali. Tesis S2 Humaniora Universitas Indonesia Jakarta

Sudipa, I Nengah, Frans I Made Brata dan Made Rajeg. 2003. Struktur Semantis Verba Bahasa Bali : Sebuah Analisis Makna Alamiah Metabahasa. Laporan Penelitian dana DIK Unud 2003.

Sudipa, I Nengah. 2005. NSM dalam Bahasa Bali: Kasus Makna MEMOTONG, dimuat pada buku Cemetuk untuk Prof. HT Ridwan, Phd (USU). Pastika, I Wayan. 2005. Fonologi Bahasa Bali: Sebuah Pendekatan Generatif Transformasi. Kuta-Bali: Pustaka Larasan.

Sudipa, I Nengah. 2007. Verba Emosi Bahasa Bali : Suatu Tinjauan Metabahasa Semantik Alami (MSA). Disajikan pada Seminar International Austronesia IV di Denpasar

Sudipa, I Nengah. 2008. Verba Persepsi Bahasa Bali : Tinjauan MSA. Artikel pada jurnal pustaka : Jurnal Ilmu-ilmu budaya. Vol. IX No 1

Sudipa, I Nengah. 2010. Struktur Semantik Bahasa Bali dari Masare- Majujuk. Disajikan pada Seminar International Bahasa dan Budaya Austronesia, 19-20 Jili 2010. denpasar.

Sudipa, I Nengah dan I Gusti Agung Sri Rwa Jayantini. 2010. The English Mental Predicate ”KNOW” An NSM Approach. Majalah PUSTAKA: jurnal Ilmu-ilmu Budaya, No. 2, Vol.X.

Tamelan, Thersia, Grimes, Barbara. 2010. How do you kill a horse? Collocational-Restrictions in Dela-Oenale. Kupang : Language and Culture Unit

Tamelan, Thresia.2010. Aspect and mood in Dela-Oenale : a Language Spoken in Western Rote Indonesia. Kupang : Language and Culture Unit.

UKAW. 2002. Ethnologue-language of the world. 16th edition

Verhaar, J.W.M. 1996. Asas-asas Linguistik Umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Valin, Van Robert Jr dan Raudy J. La Polla. 1999. Syntax. Structure and Meaning. Cambridge : Cambridge University Press

Wierzbicka, Anna. 1996. Semantic : Primes and Universal. Oxford : Oxford University Press

Wierzbicka, Anna. 1999. Emotins Across Language and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge : Cambridge University Press

Yoon, Kyung-Joo. 2001. The Semantic Primes THIS in Korean. Proceeding of the 2001 conference of the Australian Linguistic Society Australian [cited 24 november 2003] available from : http:/www.google.com.

Manifestasi Wanita dalam Budaya Patriarki: Ideologi dalam Serat Candraning Wanita dan Refleksi pada Iklan Era Modern

Joan Isma Ayu Astri Fachrani[1]

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang

email: joanismaayuaf@ gmail.com

 

ABSTRAK

 Budaya patriarki merupakan perwujudan ideologi hegemoni, dimana pria sebagai pihak dominan berhak menentukan persetujuan sosial pada wanita sebagai pihak subordinat. Serat Candraning Wanita adalah salah satu naskah kuno yang merefleksikan budaya patriarki pada budaya Jawa. Dalam naskah ini, perempuan digolongkan menjadi 33 jenis serta dijelaskan ciri fisik, alat kelamin, hingga watak. Wanita digambarkan sebagai objek sehingga dapat ditentukan konsepnya. Ideologi ini kemudian dipertahankan di era modern, konsep penampilan fisik serta peran wanita dijadikan komoditas. Ideologi ini dipertahankan agar persetujuan sosial dan posisinya tidak bergeser, bila hal tersebut bergeser maka wanita akan menolak kodratnya dan mengambil kembali kuasa atas tubuhnya.

 

Kata Kunci: budaya patriarki, ideologi hegemoni, feminimitas, Serat Candraning Wanita

 

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah sisi yang tak terpisahkan dari masyarakat. Secara ternaturalisasikan, masyarakat di berbagai belahan dunia mengkonstruksikan diri mereka dalam budaya patriarki dimana pria sangat diagungkan dan diunggulkan dengan sisi maskulinitasnya sementara peran wanita dengan sisi feminimitasnya hanya sebagai pelengkap pria atau subordinat. Perbedaan gender antara maskulin dan feminim dalam budaya patriarki sangat kentara, serta dapat ditemukan perbedaan gender ini pada masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satu masyarakat yang menganut budaya patriarki adalah masyarakat yang hidup dalam budaya Jawa.

Di dalam budaya Jawa, maskulinitas dan feminimitas bukanlah status yang diberikan sedari lahir, tetapi lebih kepada konstruksi sosial. Hal ini bagai dua kutub yang berbeda atau bagai suatu busur yang nilainya bila ditarik masing-masing akan memberikan derajat maskulinitas dan feminitas yang berbeda. Darwin (1999) menyatakan bahwa sosok maskulin yang ideal menurut orang Jawa adalah lelananging jagad yang sakti, tampan dan banyak istri, seperti layaknya Arjuna, sang tokoh pewayangan yang merupakan salah satu anggota dari Pandawa, yang selalu menang di setiap medan perang, dan selalu memenangkan hati setiap dewi.

Dalam budaya Jawa, pria ideal adalah pria yang memiliki benggol (uang) dan bonggol (kejantanan seksual). Di balik dominasi pria ini lah posisi wanita dipertanyakan, maka dimana sejatinya posisi wanita? Dalam kultur ini wanita adalah milik atau objek dari pria yang sejajar dengan bondo (harta), griyo (istana atau rumah), turonggo (kendaraan), kukilo (burung, binatang peliharaan, bunyi-bunyian), dan pusoko (senjata atau kesaktian) (Darwin, 1999). Adapun kata wanita (wanito) dalam budaya Jawa berasal dari kata wani atau berani dan ditata yang berarti diatur, sehingga artinya seorang wanita adalah sosok yang berani ditata atau diatur, sehingga kata wanita lebih digunakan daripada kata perempuan karena kata tersebut lebih dekat dengan kesadaran praktis masyarakat Jawa (Handayani, dkk., 2008). Darwin (1999) kemudian menegaskan bahwa penguasaan terhadap wanita (wanito) adalah simbol kejantanan seorang pria. Dalam hal ini wanita pun tidak mempunyai independensi karena ketundukan, ketergantungan, dan kepasrahan wanita terhadap pria adalah simbol kemuliaan hati seorang wanita Jawa. Dari berbagai istilah budaya Jawa tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita secara tidak langsung ditempatkan sebagai objek, dimana laki-laki dalam posisi subjek dapat memberi konsep tentang bagaimana peran, tugas dan kedudukan wanita seharusnya.

Kedudukan wanita sebagai objek ini pula yang membuat pandangan terhadap wanita pada umumnya digambarkan dari sudut pandang pria sebagai subjek. Hal ini dapat terlihat dari berbagai literatur Jawa dan salah satunya adalah naskah (autograph) Jawa Serat Candraning Wanita. Literatur ini dapat digolongkan sebagai sebuah kumpulan wacana falogosentris. Menurut Lestari (2006) wacana falogosentris adalah teks yang falosentris (falus yang logosentris) atau bisa disebut sebagai wacana yang mengambil sudut pandang dari pria. Literatur Jawa ini menggambarkan secara gamblang ciri-ciri fisik (mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki serta alat kelamin) beserta watak wanita yang pantas dan ideal sebagai istri, secara tak langsung hal ini mendiskreditkan wanita sebagai objek yang bisa digolongkan kepada jenis-jenis tertentu oleh pria yang berdiri sebagai subjek.

Hal yang bermula dari budaya patriarki inilah yang akhirnya mempengaruhi bagaimana wanita memandang dirinya, memberikan gambaran ideologi budaya patriarki terhadap wanita melalui sudut pandang naskah Serat Candraning Wanita. Pada masa modern kini, pandangan terhadap fisik maupun watak ideal wanita sebagai objek pun dijadikan komoditas. Peran gender dan kecantikan wanita pun terstandarisasi, sehingga secara tak sadar wanita mempunyai tuntutan untuk harus berusaha mereproduksi dan meraih standar dari kecantikan tersebut sebagai prestasi diri serta memenuhi konsep yang ditentukan oleh pria.

 

KAJIAN PUSTAKA

Ideologi dalam budaya patriarki merupakan salah satu ideologi hegemoni, dimana ideologi tersebut membenarkan penguasaan satu kelompok dominan terhadap kelompok subordinat. Norman Fairclough, seorang tokoh pendiri Critical Discourse Analisis atau Analisis Wacana Kritis dalam bukunya yang berjudul Language and Power (1989) menyatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan ide yang sudah ditentukan dan diinterpretasikan sebagai kenyataan yang dianggap benar atau “kewajaran” dan disetujui oleh sekelompok orang yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat tertentu. Dalam pengaruh ideologi ada unsur pemaksaan (coercion) maupun persetujuan serta dominasi di dalamnya yang tersamarkan bahwa unsur tersebut memang wajar ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dominasi pada ideologi ini dapat terjadi berdasarkan perbedaan antar jenis kelamin (pria atau wanita), agama, ras, atau kelas ekonomi. Darwin (1999) menyebutkan 3 asumsi dasar yang mendasari ideologi hegemoni ini:

  1. Kesepakatan-kesepakatan sosial yang sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok yang dominan cenderung dianggap mewakili kepentingan semua orang.
  2. Ideologi hegemonis seperti ini merupakan bagian dari pemikiran sehari-hari, cenderung diterima apa adanya (taken for granted) sebagai sesuatu yang memang demikianlah semestinya.
  3. Dengan mengabaikan kontradiksi yang sangat nyata antara kepentingan kelompok yang dominan dengan kelompok subordinat, ideologi seperti ini dianggap sebagai penjamin kohesi dan kerjasama sosial, sebab jika tidak demikian yang terjadi justru suatu konflik.

Dari penjelasan di atas dapat disebutkan bahwa ideologi sejatinya adalah sebuah konvensi sosial yang dianggap sebagai pemikiran yang memang diterima sebagai bentuk kerjasama sosial yang dianggap sudah sewajarnya dan begitu adanya. Ideologi adalah elemen kunci dalam membentuk kekuasaan kaum dominan dan mengendalikan kaum subordinat. Secara spesifik, ideologi adalah identitas yang kuat yang dimiliki oleh budaya, agama dan kepercayaan, masyarakat, negara, kelas sosial, partai politik, perkumpulan sosial, dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah ideologi yang diyakini dan dijadikan pedoman warga negara Indonesia yaitu Pancasila, atau ideologi dalam ajaran agama Islam yang digunakan sebagai pedoman maupun mengatur jalannya kehidupan umat pemeluk agama Islam. Dapat dijelaskan bahwa kekuasaan ideologi adalah kekuasaan yang memproyeksikan praktek-praktek dari seseorang maupun sekelompok orang menjadi sesuatu yang universal dan ‘umum’.

Selanjutnya dalam hal ini yang dibahas lebih lanjut adalah ideologi patriarki dalam dominasi kekuasaan antara pria dan wanita, dimana wanita pada posisi subordinat tidak memiliki ruang yang memadai dalam dominasi pria. Dapat diketahui bahwa pria dan wanita didapati berbeda dalam hal gender. Lips (1988) mendefinisikan gender sebagai ideologi (yang tidak berkesinambungan) dan relasi materi yang muncul diantara sekelompok orang-orang yang disebut ‘pria’ dan sekelompok orang-orang yang disebut wanita. Fakih (1996) menyatakan bahwa gender adalah sebuah konstruksi sosio-kultural tentang definisi pria dan wanita.

Gender selalu identik dengan dua konsep, yaitu ‘maskulin’ dan ‘feminin’ yang selalu dikaitkan dengan konstruksi sosio-kultural dan ekspektasi bagaimana pria dan wanita ‘harus’ berkelakuan. Sebagai contoh, kita dapat merelasikan hal ini dengan konstruksi sosial ‘feminimitas’ dalam budaya Jawa. Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak aspek dalam gender yang tidak dibawa sejak lahir ‘innate’. Sebagaimana dibuktikan oleh anak-anak yang tumbuh dalam masyarakat patriarki di komunitas Jawa, bagi seorang wanita ketika masih kecil, sangat ‘dilarang’ untuk tertawa hingga terlihat giginya atau bahkan berteriak karena hal tersebut adalah Pamali! (Sangat dilarang untuk dilakukan), bahkan, ia harus tetap tenang dan mengikuti apa yang orang tua ia katakan (Hermawati, 2007). Contoh lainnya adalah wanita dilarang oleh orangtuanya makan terlampau banyak karena akan mempengaruhi bentuk tubuhnya maupun bertingkah laku kelaki-lakian karena dapat dikategorikan tidak pantas untuk pria atau suaminya. Bahkan dalam faktanya, keluarga atau lingkungan dari wanita itu sendiri merasa sebagai keharusan untuk ikut berpartisipasi dalam ‘mendidik’ seorang wanita.

Dalam budaya Jawa pula terdapat konstruksi sosial wanita Jawa yang sering disebut kanca wingking, dimana seorang wanita menggantungkan seluruh jiwa-raganya pada sang suami yang bertugas meladeni sang suami dan tak terkecuali tugas mendidik anak-anaknya. Berdasarkan Zuntriana (2006), budaya patriarki ini lah yang berkonstribusi besar untuk memarginalisasikan wanita dalam peran gender yang nampaknya ditentukan sepenuhnya oleh konstruksi sosio-kultural, contohnya seperti kanca wingking tersebut. Wanita dalam peran gendernya pula diposisikan sebagai lawan pria secara biologis dan juga sebagai pelengkap pria (esensialis). Wanita kemudian menjadi warga seks kedua di masyarakat, sebuah konsep berkelanjutan yang dikonstruksikan oleh masyarakat patriarki.

Faktanya, kehadiran wanita memang hanya dianggap sebagai pelengkap dari pria, dan ditemukan beberapa istilah-istilah yang mendukung hal tersebut. Sebagai contoh, terdapat istilah 3M dalam budaya Jawa, yaitu manak (melahirkan keturunan), macak (berdandan), dan masak (memasak); serta istilah-istilah lain seperti, dapur (dapur atau memasak), pupur (bedak atau berdandan), kasur (tempat tidur atau melayani suami), dan sumur (sumur atau mencuci). Istilah-istilah tersebut sangat melekat pada para wanita hingga sekarang, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penguasaan terhadap wanita adalah simbol dari kekuasaan pria. Zuntriana (2006) mengatakan bahwa wanita yang bergantung dan membutuhkan perlindungan serta dukungan pria justru merupakan contoh dari wanita yang baik dalam kultur Jawa. Pernyataan dari Zuntriana tersebut berkaitan dengan pula dengan pemahaman ideologi secara interior menurut Fairclough (1989) dimana kelompok subordinat dari ideologi patriarki ini harus menyetujui dan menerima apa yang ditentukan kaum dominan sebagai dasar pemikiran dalam ideologi yang ada.

Ideologi dalam budaya patriarki ini seringkali ditemukan dalam naskah-naskah tradisional yang terdapat dalam daerah yang menganut budaya patriarki di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah budaya Jawa. Pada naskah-naskah tradisional, sering ditemukan adanya naskah naratif yang mengambil sudut pandang pria (falogosentris), salah satu contohnya adalah naskah tradisional Jawa yang berjudul Serat Candraning Wanita yang akan dikaji lebih lanjut. Naskah ini merupakan naskah literatur Jawa sebagai panduan kepada pria untuk memilih wanita sebagai calon istri yang ideal dan pantas berdasarkan ciri fisik dan kelaminnya. Dengan kata lain, ideologi patriarki akan eksploitasi tubuh dan peran gender wanita sebagai objek sudah ada sejak lama. Bahkan, ideologi ini masih dipertahankan hingga di era modern oleh kaum-kaum yang dominan agar posisinya tidak tergeser dan agar keseimbangan sosial tetap terjaga seimbang.

Lambat laun ideologi atas eksploitasi tubuh dan peran gender wanita oleh kaum dominan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat patriarki menjadi fenomena yang muncul pada ranah baru, yaitu sebagai komoditas dalam iklan produk rumah tangga dan iklan kecantikan wanita yang membombardir media. Nampaknya para produsen menyadari bahwa dengan mengambil ideologi yang dominan bertumbuh dalam masyarakat akan lebih menarik konsumen yang sebagian besar adalah wanita dan ibu rumah tangga, karena ideologi tersebut memang sudah dipahami sebagai kewajaran yang memang sebagaimana adanya dan itulah konsep yang memang sudah ada dalam masyarakat.

 

PEMBAHASAN

PANDANGAN MENGENAI Wanita dalam Serat Candraning Wanita

Gambaran ideal tentang wanita tidak hanya muncul pada era modern, tetapi sudah muncul sejak beberapa waktu lampau. Ada beberapa naskah literatur Jawa yang menggambarkan wanita, di antaranya adalah Serat Candraning Wanita, Serat Rerepen Warna-warni, Serat Rerepen, Tjandra Wanita, Piwulang Warna-warni, Serat Wiwasat, Serat Klempakan, Serat Wulang Sunu, Serat Wirasating Pawestri, Serat Warnasari, Serat Primbon, Serat Kidungan, dan Serat Primbon. Salah satu naskah yang menggambarkan wanita secara detail adalah Serat Candraning Wanita. Naskah ini merupakan naskah autograph yang dipesan oleh Ir. J. L. Moens di Yogyakarta pada tahun 1930-an, nama pengarang rupanya tidak diketahui serta tidak ada informasi lebih lanjut tentang pengarang meski naskah ini pernah diteliti pula oleh seorang Profesor bernama Prof. Dr. Edwin Paul Wieringa yang mengajar Indonesian Philology and Islamic Studies di University of Cologne. Lebih lanjut naskah ini berisi tentang deskripsi fisik tubuh seorang wanita yang ideal, pantas dan baik untuk dijadikan istri (Bonita, 2012).

Naskah Serat Candraning Wanita adalah naskah yang memiliki ciri-ciri sebagai teks primbon, khususnya mengenai katuranggan. Katuranggan adalah teks yang berisi tentang deskripsi seseorang atau binatang yang berfungsi sebagai penilai (Endraswara, 2010). Primbon diyakini dalam budaya Jawa dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang lekat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Endraswara (2010) umumnya primbon berisi tentang aneka ragam pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti tafsir mimpi, wedal (hari lahir), wektu (waktu), samagaha (gerhana), katuranggan, katumbiri (perhitungan jodoh), dan petungan (perhitungan).

Selain naskah Serat Candraning Wanita, cukup banyak naskah-naskah lain yang berkaitan tentang primbon dan membahas tentang wanita, seperti Serat Mustikaning Kidung, Serat Rerepen Warna-warni, dan Serat Candrarini yang berisi pembahasan mengenai sosok wanita yang baik untuk dijadikan seorang istri, termasuk ajaran membina rumah tangga dan bersenggama yang baik. Ada pula Serat Wiwasat yang membahas tentang karakter melalui tanda yang didapat pada tubuh seseorang atau binatang. Terdapat pula Serat Klempakan Warna-warni, Serat Lambang Pusaka, Serat Wiwasating Manungsa, Serat Warnasari, dan Serat Piwulang Warna-warni yang mendeskripsikan fisik seorang wanita. Hingga saat ini sudah terdata sekitar 18 naskah kuno Jawa tentang wanita dan umumnya mendeskripsikan fisik (Bonita, 2012).

Serat Candraning Wanita menjadi naskah yang terpilih untuk dibahas karena menceritakan secara detail tentang penandaan atau pendeskripsian fisik wanita beserta karakternya secara rinci yang dapat dijadikan panduan para pria untuk mencari istri. Naskah ini terdiri dari lima bagian dan terdapat pula daftar isi penyebutan nama jenis-jenis wanita sebanyak 33 nama yang didasarkan pada bentuk perawakan fisik dan warna kulit beserta wataknya. Berikut ini adalah 33 penamaan jenis wanita dalam Serat Candraning Wanita:

  1. Candra Wela
  2. Raseksi Durga
  3. Retna Kancana
  4. Koncang Lepasan
  5. Kunci Kancana
  6. Kusumastuti
  7. Durga Sari
  8. Durga Sori
  9. Durga Mangsah
  10. Durga Ngerik
  11. Tarabas
  12. Tasik Madu
  13. Surya Surup
  14. Sri Tumurun
  15. Wulan Andhadhari
  16. Pandhan Kanginan
  17. Lintang Karahinan
  18. Padma Nagara
  19. Padmari Lelédhang
  20. Puspa Wicitra
  21. Madu Guntur
  22. Madu Pinastika
  23. Menyan Cinandhi
  24. Menjangan Ketawan
  25. Mutyara
  26. Mrica Pecah
  27. Gedang Séta
  28. Pedaringan Kebak
  29. Guntur Madu
  30. Ngembat Lawung
  31. Amurwa Tarung
  32. Ngentrok Sari
  33. Madurasa

 

Selanjutnya ada beberapa contoh deskripsi jenis wanita dalam naskah Serat Candraning Wanita beserta terjemahannya dikutip dari Bonita (2012):

 

// Retna Kencana. Pasuryan jené, réma akas sarta panjang, suku alit, dedeg pideksa, bathuk cekapan, tutuk semu ciyut. Watekipun setya tuhu dhateng laki. Bathuking baga semu ciyut saha bolonganing baga ugi ciyut, sarira katingal garing, pinunjul saresminipun //

Terjemahannya:

// Retna Kancana (wanita seperti emas permata) (ciri-cirinya): muka berwarna kuning, rambutnya panjang dan kasar, kakinya kecil, tubuhnya proposional, dahinya pas, dan mulutnya agak kecil. (Wanita) seperti ini berwatak sangat setia kepada suami. (Wanita) ini memiliki (dahi) dan lubang vagina agak kecil, tubuhnya kurus namun unggul dalam bersenggama //

 

Salah satu pendeskripsian wanita yang pantas dijadikan istri diatas digambarkan secara detail mulai dari muka yang berwarna kuning (kuning langsat), rambut yang panjang dan kasar, kaki yang kecil, tubuh yang proporsional namun lebih condong ke kurus atau ramping, dahi yang juga proporsional, mulut yang kecil beserta watak yang setia kepada suami hingga dahi. Dideskripsikan pula bahwa wanita dengan jenis ini mempunyai lubang alat kelamin yang kecil serta unggul dalam bersenggama. Nama Retna Kencana yang bermakna wanita seperti emas permata ini adalah salah satu dari karakteristik wanita yang paling ideal dan sempurna dalam Serat Candraning Wanita. Dalam penggalan naskah di atas, pendeskripsian fisik seorang wanita tidak hanya disebutkan secara langsung, namun juga menggunakan nama lain untuk menyebut anggota tubuh yang dimaksud, semisal bathuking baga untuk membedakan kata dahi alat kelamin wanita dan dahi di kepala yang disebut pula sebagai bathuk. Selanjutnya ada pula deskripsi jenis wanita dalam naskah Serat Candraning Wanita yaitu Durga Sari.

// Durga sari. Pasuryan semu abrit, réma akas dedeg lencir, bathuking pasuryan wiyar manyul pakulitan garing, pawakan gilig, lathi tipis, sarira ugi tipis, suku gilig, kéncet ramping, tutuk dhawah cekap wiyaripun. Watekipun tuhu trisna dhateng laki. Bathuking baga wiyar radi mungal, lambé ing baga tipis, bolonganing baga wiyar, boten sugih has sarta baga katingal mancung. Pinunjul ing saresminipun, kesating toya//

Terjemahannya:

// Durga Sari (Ciri-cirinya): muka berwarna kemerah-merahan, rambutnya kasar, badan langsing, dahinya lebar dan agak maju, kulit kering, muka agak bulat panjang, lidah tipis, badannya juga tipis (kurus), kakinya bulat panjang, betisnya ramping, mulutnya cukup lebarnya. (Wanita seperti ini) berwatak mudah jatuh cinta kepada lelaki. (Wanita) ini memiliki (dahi) vagina lebar dan agak maju, bibir vagina tipis, lubang vagina luas, namun tidak berbulu. Vagina wanita ini maju ke depan (mancung) sehingga unggul dalam bersenggama, walaupun kurang lembab//

 

Pendeskripsian wanita diatas yang termasuk dalam nama Durga Sari ini digambarkan pula dengan sangat detail, kesamaan dengan Retna Kencana sebelumnya adalah proporsi badan yang cenderung kurus, langsing dan ramping. Selanjutnya wanita dalam penamaan ini digambarkan dengan muka yang berwarna kemerah-merahan, rambutnya kasar, dahinya lebar dan agak maju, kulitnya kering (tidak disebutkan dengan jelas warna kulitnya), muka agak bulat panjang (cenderung lonjong), lidahnya tipis, kakinya bulat dan panjang dengan betis yang ramping, serta mulutnya cukup lebarnya.

Wanita ini dideskripsikan memiliki dahi alat kelamin lebar dan agak maju, bibir alat kelaminnya tipis, lubang alat kelaminnya luas namun tidak berbulu. Wanita dengan ciri-ciri ini digambarkan unggul bersenggama meskipun kesating toya atau alat kelaminnya kurang lembab. Wanita dengan jenis ini digambarkan mudah jatuh cinta dengan laki-laki, dan dikhawatirkan akan bermain serong bila sudah berumah tangga dengan pasangannya. Sehingga harus dipertimbangkan benar oleh para pria untuk dijadikan istri karena kecenderungannya untuk berserong disebabkan oleh wataknya yang mudah jatuh cinta dan terpesona kepada laki-laki. Selanjutnya ada pula penamaan wanita berdasarkan ciri-ciri fisik dan wataknya yang bernama Raseksi Durga seperti berikut ini.

// Raseksi Durga. Pakulitan jéne, sarira abrit. Réma lemes, payudara ageng, dedeg ragil, pasuryan radi wiyar, bathuk wiyar tur radi nonong. Watekipun awon, téga dhateng lakinipun. Bathuking baga wiyar tur manyul, karem sanget dhateng saresmi. Tiyang ingkang kasebut nginggil punika, bolonganing baga ciyut namung lebet, boten kathah hasipun, raos gonyéh//

Terjemahannya:

// Raseksi Durga (Raksasa Wanita) (ciri-cirinya): Kulitnya berwarna kuning, tubuhnya berwarna merah, rambutnya lembut, payudaranya besar, tubuhnya kecil, mukanya agak lebar, dahi lebar dan agak nong-nong. (Wanita seperti ini) berwatak jelek dan tega kepada lelaki (suaminya). (Selain itu, wanita ini) memiliki (dahi) vagina yang lebar dan agak maju, (sehingga) sangat senang bersenggama. Orang (wanita) yang disebutkan di atas ini memiliki lubang vagina yang kecil dan dalam (namun) tidak berbulu (sehingga) rasanya hambar //

 

Penamaan jenis wanita diatas yaitu Raseksi Durga yang berarti “raksasa wanita” dapat memberikan kesan negatif kepada wanita dengan ciri fisik dan watak dalam penamaan ini karena Raseksi Durga identik dengan tokoh antagonis dalam pewayangan yaitu Bethari Durga yang menyimbolkan kebatilan. Sebagaimana dijelaskan dengan detail dalam terjemahan penggalan naskah di atas ini, wanita ini mempunyai karakteristik tubuh yang sama dengan dua jenis wanita sebelumnya yaitu tubuhnya kecil meskipun dinamakan Raseksi. Kulitnya berwarna kuning (kuning langsat), tubuhnya berwarna kemerahan (bila terkena sinar matahari). Rambutnya lembut, payudaranya besar, tubuhnya kecil, mukanya agak lebar, dahi lebar dan agak nong-nong (maju).

Wanita dengan jenis ini terkenal berwatak kurang baik dan tega kepada suaminya sehingga dinamakan Raseksi Durga. Kemudian wanita ini mempunyai dahi alat kelamin yang agak lebar dan agak maju sehingga sangat senang bersenggama, namun lubang alat kelaminnya yang kecil dan dalam tersebut tidak berbulu hingga rasanya akan kurang memuaskan bila bersenggama dengan suaminya. Wanita dengan jenis penamaan ini adalah salah satu wanita yang disebut kurang pantas diantara jenis lainnya untuk dijadikan sebagai istri karena sikapnya yang tega dan kurang tunduk kepada suaminya, hal ini juga bertentangan dengan budaya Jawa karena ketundukan seorang wanita kepada suaminya adalah simbol kemuliaan wanita Jawa. Selanjutnya ada jenis penamaan Puspa Wicitra yang mempunyai ciri-ciri serta watak yang cukup berkebalikan dengan Raseksi Durga seperti yang dijelaskan dalam penggalan naskah dibawah ini.

// Puspa Wicitra. Wanita ingkang andhap alit, ules cemeng, rémanipun panjang, paraupun semu bunder kaduk manis, mripat jait lindri semu liyep, lampahipun nyarpa lupa, payudara muntek cengkir gadhing, pangandikanipun kaduk lelah, manawi lenggah katingal tajem. Punika amratandhani wanita ingkang susila sarta wanita ingkang langkung prayogi manawi kanggé timbangan. Watekipun bekti dhateng kakung sarta gemi nyimpen kadonyan. Pawéstri ingkang kasebut nginggil punika boten gadhah manah arih yén dipunmaru lan kénging kawastanan puspa wicitra//

Terjemahannya:

// Puspa Wicitra (ciri-cirinya): Wanita yang bertubuh pendek dan kecil, mukanya berwarna hitam, rambutnya panjang, bentuk mukanya agak bulat dan sedikit manis, matanya agak sipit dan panjang, badannya seperti ular (memiliki lekukan atau agak proporsional), payudara penuh seperti buah kelapa muda, bicaranya lemah lembut, bokong tajam (rasa jika dipangku). (Wanita) ini memiliki watak sopan dan bijaksana jika dimintai pendapat serta berbakti kepada lelaki (suami) dan hemat menyimpan harta. (Wanita seperti ini) dinamakan Puspa Wicitra//

 

Salah satu jenis wanita yang pantas dan ideal untuk dijadikan istri adalah wanita dengan jenis Puspa Wicitra seperti yang dideskripsikan oleh penggalan naskah diatas. Wanita dengan jenis seperti ini digambarkan bertubuh pendek dan kecil (cenderung kurus), mukanya berwarna hitam dengan rambut panjang, muka yang berbentuk agak bulat serta raut mukanya manis, matanya digambarkan agak sipit dan panjang, badannya mempunyai lekukan seperti ular dan agak proporsional (dalam istilah modern disebut mempunyai lekukan seperti gitar), payudaranya penuh seperti cengkir gadhing atau “kelapa muda” serta pantatnya yang tajam (penuh). Namun selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alat kelamin wanita dengan jenis ini.

Wanita dengan jenis ini tidak hanya sempurna fisiknya namun juga berwatak baik kepada pria atau suaminya, tutur katanya lemah lembut, karakternya sopan dan bijaksana dalam berpendapat serta berbakti kepada suaminya. Kemudian digambarkan pula hemat dalam menyimpan kadonyan atau harta benda sang suami. Sehingga wanita dalam jenis penamaan ini dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai wanita yang disebut mulia dalam budaya Jawa, karena wataknya yang baik, tunduk dan berbakti kepada pria.

Dalam naskah Serat Candraning Wanita ini sosok wanita digolongkan dalam jenis-jenis tertentu kemudian digambarkan secara terperinci berdasarkan ciri-ciri fisik hingga wataknya. Bahkan alat kelamin wanita, payudara dan tabiat bersenggama pun dideskripsikan dalam naskah tersebut. Dari cuplikan beberapa jenis wanita di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pola unik dalam penggambaran ciri-ciri fisik setiap wanita, yakni bentuk alat kelamin wanita yang dapat diketahui melalui bentuk kepala dan dahi; bentuk lubang alat kelamin wanita dapat ditentukan dari besar atau kecilnya bentuk mulut; kemudian bentuk alis juga dapat menentukan lebat atau tidaknya bulu kelamin wanita tersebut.

Sebagai contoh, jika dahi terlihat agak maju (nong-nong) maka kemungkinan menyimbolkan dahi alat kelaminnya yang juga agak maju dan jika dahinya sempit maka menyimbolkan dahi alat kelamin yang juga sempit, jika mulut terlihat agak kecil maka menyimbolkan lubang alat kelamin yang terlihat agak kecil pula, dan jika alisnya tipis dan terlihat agak kurang jelas, maka menyimbolkan bahwa wanita tersebut tidak mempunyai bulu pada alat kelaminnya. Ada pula pendeskripsian ciri fisik dominan tentang wanita yang pantas dijadikan istri, yaitu mempunyai tubuh yang kecil dan cenderung ramping dan kurus karena digambarkan tabiatnya unggul dalam bersenggama. Pendeskripsian tersebut terdengar cukup tabu karena wanita digambarkan sebagai objek yang ditentukan ciri-ciri fisiknya dan ciri alat kelaminnya.

Terdapat tiga karakteristik wanita yang dominan ditemukan dalam cuplikan beberapa jenis wanita di atas, pertama, penampilan fisik wanita yang pantas dijadikan sebagai istri ialah yang bertubuh kecil; pada beberapa jenis wanita dijelaskan lebih lanjut, yaitu wanita bertubuh yang kecil cenderung kurus, langsing, dan proporsional. Kedua, ciri yang dijelaskan secara dominan adalah alat kelamin wanita serta tabiatnya dalam bersenggama dengan pasangannya. Ketiga, disebutkan pula watak wanita yang pantas dan baik dijadikan sebagai istri adalah wanita yang berwatak baik, sabar, pengertian, tunduk dan berbakti kepada suaminya.

Dari beberapa cuplikan naskah dalam Serat Candraning Wanita tersebut terdapat ideologi tersembunyi yang menyetujui wanita sebagai objek. Mengingat naskah ini yang termasuk dalam naskah primbon katuranggan, maka semakin menegaskan pula ideologi bahwa wanita adalah objek karena disejajarkan dengan pendeskripsian ciri-ciri fisik binatang yang termasuk dalam jenis naskah primbon katuranggan. Selanjutnya, ditemukan pula bahwa beberapa karakteristik watak wanita yang pantas dijadikan istri pun menggambarkan wanita yang baik, sabar dan berbakti kepada suaminya karena hal ini dapat dikaitkan dengan peran wanita sebagai istri yang melayani suami dan anak-anaknya serta mengurus area rumah tangga. Bila wanita tersebut berwatak kurang baik, berani dan tega kepada suaminya maka dikhawatirkan tidak dapat mengurus suami, anak-anak dan rumah tangganya dengan baik, serta wanita tersebut dikhawatirkan pula akan berani menggeser posisinya dan perannya sebagai istri dan ibu.

Dalam penggalan naskah tersebut dapat diketahui pula bahwa penulis menyiratkan wacana ideologi pada budaya patriarki, dimana terdapat dominasi gender terhadap posisi wanita sebagai objek. Tidak dapat dipungkiri bahwa naskah Jawa Serat Candraning Wanita merupakan bentuk dari ideologi hegemoni yang terjadi dalam budaya patriarki, dimana peran pria yang maskulin dan dominan dalam ideologi ini berhak membuat kesepakatan-kesepakatan sosial dalam menggolongkan wanita kepada jenis-jenis tertentu mulai yang dianggap paling pantas sebagai istri karena ciri-ciri fisiknya yang hampir sempurna, wataknya yang baik dan tunduk kepada suami, hingga wanita yang kurang pantas dijadikan istri karena ciri-ciri fisik serta wataknya yang kurang baik. Ideologi hegemoni seperti inilah yang nampaknya cenderung diterima oleh pemikiran masyarakat patriarki sebagai suatu kewajaran dan wanita harus menyetujuinya, karena pada kodratnya wanita memang harus dapat ditata oleh suaminya.

Maskulinitas yang mendominasi derajat feminimitas ini memang terlihat kontradiksi di balik kenyataannya, namun kepentingan yang dominan dalam ideologi seringkali dipertahankan dan dianggap sebagai kerjasama sosial, dimana bila hal tersebut bila dilanggar maka akan terjadi suatu konflik sosial. Ideologi yang dipertahankan ini bukan tidak mungkin mendiskreditkan wanita sebagai objek atau warga kelas kedua karena sejatinya tidak pernah ada penggolongan wanita sebagai golongan kedua. Konsep tentang wanita pun akhirnya menjadi persetujuan sosial yang akan terbawa hingga ke era modern.

 

PANDANGAN MENGENAI WANITA DALAM IKLAN ERA MODERN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Serat Candraning Wanita menggolongkan wanita dalam jenis-jenis tertentu kemudian mendeskripsikan wanita berdasarkan ciri-ciri fisik hingga wataknya, sebagai panduan untuk kaum pria mencari sosok wanita yang pantas dan baik dijadikan istri. Hal ini merupakan pengaruh ideologi hegemoni dalam budaya patriarki dimana kaum pria yang dominan menetapkan dominasi mereka dengan memberikan konstruksi-konstruksi sosial tentang wanita yang nampaknya dipahami masyarakat sebagai sebuah kewajaran yang sebagaimana adanya. Lambat laun hal ini kemudian menjadi konvensi atau persetujuan sosial tentang bagaimana seharusnya karakteristik derajat feminimitas dalam masyarakat yang kemudian di adaptasi sebagai komoditas yang dapat diukur dan diperjual belikan. Hal ini dapat dilihat dalam era modern saat ini dimana ada persetujuan-persetujuan tentang penggambaran wanita dalam pemberitaan media maupun iklan.

Dari beberapa cuplikan jenis wanita dalam naskah Serat Candraning Wanita terdapat 3 karakteristik dominan wanita yang baik, ideal dan pantas dijadikan sebagai istri yaitu bertubuh kecil yang cenderung kurus dan proporsional, mempunyai ciri alat kelamin wanita yang dapat memuaskan suaminya, serta berwatak baik, penurut dan berbakti kepada suaminya. Karakteristik ini adalah yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat patriarki pada jaman naskah ini dituliskan. Dapat disimpulkan bahwa pada saat itu wanita harus memenuhi standar penampilan fisik di atas agar menarik perhatian pria (suaminya) serta wanita harus mempunyai karakteristik watak seorang wanita yang pantas sebagai istri seperti yang telah disebutkan karena merujuk kepada reproduksi peranan-peranan dan tugas-tugasnya dalam wilayah domestik. Karakteristik dominan terhadap wanita pada jaman itu kemudian saat ini diadaptasi dalam iklan-iklan yang sekarang beredar secara luas pada televisi nasional maupun televisi swasta.

Karakteristik penampilan fisik dan peran wanita yang telah sekian lama dipercayai masyarakat patriarki ini kemudian ditangkap oleh produsen produk kecantikan dan produk rumah tangga, yang kemudian digunakan sebagai media konstruksi produk dan komoditas seperti yang dapat terlihat di dalam iklan yang terdapat di televisi. Menurut Rani (2010), iklan pada umumnya berisi pesan-pesan penjualan yang dipilih sebagai paling persuasif dan diarahkan kepada para calon pembeli potensial atas produk barang atau jasa tertentu. Sebagai contoh, iklan produk pelangsing tubuh akan berisi pesan persuasif kepada para ibu rumah tangga sebagai calon pembeli potensial agar menjaga bentuk tubuhnya sehingga disenangi oleh suaminya; selanjutnya pada iklan pembersih area kewanitaan yang mengandung bahan tertentu (seperti gambir dan manjakani) akan memberi pesan bahwa istri yang menjaga keharmonisan rumah tangga adalah istri yang menjaga daerah kewanitaannya agar bersih dan tetap kencang demi suaminya; yang terakhir adalah iklan produk rumah tangga akan memberikan pesan persuasif bahwa ibu yang ideal adalah ibu yang pandai mencuci piring, baju dan membersihkan rumah dengan baik. Sebaliknya dalam iklan tersebut bila seorang wanita tidak dapat menjaga bentuk tubuhnya, tidak bisa menjaga keharmonisan dan mengurus rumah tangga, maka tidak akan disenangi suaminya dan akan mendapat pandangan negatif secara tidak langsung kepada masyarakat yang menontonnya.

Saat ini, persetujuan sosial atas konstruksi fisik wanita warisan ideologi budaya patriarki pun tercermin pada iklan produk kecantikan. Produk dan iklan tersebut mengadopsi serta mengembangkan ideologi atas ciri fisik tentang wanita yang ideal dan pantas di mata pria yang telah ada sejak lama pada masyarakat patriarki. Seperti pola dominan yang telah ditemukan pada Serat Candraning Wanita adalah fisik wanita yang ideal adalah wanita yang bertubuh kecil cenderung kurus, langsing dan proporsional. Beberapa iklan yang menampilkan konstruksi penampilan fisik tersebut mayoritas adalah iklan produk pelangsing tubuh, salah satu contohnya adalah iklan WRP Diet Center yang ditayangkan pada akhir tahun 2013 dalam edisi “Inspirasi Kisah Nyata Ibu Vita Subroto” berikut ini.

  • Vita: “Gara-gara gemuk, gak PD jalan bareng Untung ketemu

WRP Diet Center, Nutrisionisnya care banget. Turun 22 kilo, Amazing! Seperti terlahir kembali! Ini aku yang sesungguhnya. WRP Diet Center.”

 

Di dalam iklan ini digambarkan awal mula Ibu Vita Subroto yang tidak percaya diri dengan suaminya saat bertubuh gendut, suaminya pun sepertinya menjaga jarak dengan istrinya saat berjalan bersama. Setelah istrinya berkonsultasi di WRP Diet Center dan tubuhnya menjadi kecil dan langsing, seketika diperlihatkan sang suami kembali mendekati istrinya dan pasangan suami istri pun berjalan dengan mesra. Suaminya semakin mencintainya bahkan para wanita lainnya seakan takjub oleh perubahan wanita tersebut. Dari iklan tersebut terlihat bahwa penampilan fisik wanita yang bertubuh kecil, kurus dan langsing adalah penampilan yang disenangi pria atau suami. Dapat disimpulkan bahwa wanita berusaha meraih capaian tersebut tidak lain hanya untuk memenuhi konsep yang ditentukan kaum pria.

Ada pula iklan Sumber Ayu Sabun Sirih yang tayang pada tahun 2013. Pembukaan pada iklan ini membandingkan dua pasangan suami istri bertetangga yang satunya sangat harmonis dan yang satunya lagi kurang harmonis. Suami dari pasangan yang kurang harmonis tersebut nampaknya kurang bahagia dan enggan berdekatan dengan sang istri, berikut adalah cuplikan dialognya.

  • Dian Nitami: “Keharmonisan rumah tangga perlu dirawat. Nih, pakai yang terbaik dari alam, Sumber Ayu Sabun Daun Sirih. Diperkaya dengan ekstrak gambir yang dipercaya membantu mengencangkan daerah kewanitaan. Makin rapet, makin dekat. Sumber Ayu Sabun Daun Sirih”

 

Iklan yang dibintangi Dian Nitami sebagai seorang istri dari pasangan yang harmonis ini kemudian menyarankan tetangganya untuk menggunakan produk Sumber Ayu Sabun Sirih dengan ekstrak gambir yang dipercaya membuat alat kewanitaannya kencang (rapat) kembali sehingga suaminya kembali menyayanginya dan rumah tangganya seketika kembali harmonis. Terdapat penggunaan kata “alam” yang memberikan citra pola hidup alternatif (Rani, 2010). Menurut Rani (2010), penggunaan kata ini dipahami sebagai ‘sehat dan nyaman, tidak mengandung resiko atau efek samping. Produsen Sumber Ayu Sabun Sirih berusaha meyakinkan wanita bahwa menjaga area kewanitaanya demi keharmonisan dengan suami baiknya menggunakan produk mereka yang alami. Dapat disimpulkan bahwa iklan ini mengandung pula ideologi patriarki bahwa wanita harus menjaga daerah kewanitaannya –sekali lagi– demi suaminya, sebagaimana diketahui bahwa wanita adalah kanca wingking jadi wajib bagi mereka untuk melayani suaminya. Selain Sumber Ayu, banyak produk daerah kewanitaan yang menjamin keharmonisan dengan suami, ironisnya jarang sekali ditemukan iklan yang memusatkan kepada pria untuk menjaga daerah “kelaki-lakiannya” demi keharmonisan rumah tangga.

Produk pelangsing tubuh serta pembersih kewanitaan sama-sama menggunakan teknik penyebaran ideologi standar fisik wanita secara masif dan persuasif. Wanita yang mempunyai standar-standar kecantikan tertentu dianggap mempunyai nilai lebih pada pria (suaminya). Kecantikan wanita pun dianggap sebagai komoditas yang dapat distandarkan dan diperjual belikan. Hal ini membuat wanita mereproduksi iklan tersebut dengan membeli produk kecantikan yang dimaksud kemudian menggunakannya secara rutin agar meningkatkan kualitas dirinya dan menarik perhatian pria. Faktanya, tidak semua wanita dapat mencapai standar tersebut karena kondisi fisik juga bergantung pada ras dan suku.

Produk rumah tangga pun juga sama-sama memberikan ideologi bahwa wanita yang ideal dan pantas sebagai istri adalah wanita yang berbakti kepada suaminya serta pandai mengurus rumah tangga. Salah satu contohnya terdapat pada contoh iklan Kispray edisi “Kispray Pilihan Istri Cerdas” berikut ini.

  • Wanita: “Kalau pakai pelembut sebenarnya rugi, sisa air wanginya harus dibuang, Boros! Saat dijemur wanginya berkurang. Lebih hemat pakai parfum Kispray. Parfum semprot tidak ada yang terbuang. Bisa pilih mana yang lebih wangi. Setrika jadi gampang, nggak Keren. Sudah berhari-hari, lebih wangi dari pelembut. Kispray”

 

Dari dialog iklan Kispray disebutkan bahwa memakai pelembut cucian adalah boros dan membuang uang; di dalam iklan digambarkan bahwa saat membuang air sisa rendaman pelembut tersebut sama juga dengan membuang banyak uang. Dapat disimpulkan dalam iklan ini bahwa istri yang baik adalah istri yang bisa menyimpan dan menghemat uang (harta), seperti salah satu ciri yang terdapat pada jenis wanita Puspa Wicitra pada Serat Candraning Wanita. Selanjutnya, dalam iklan tersebut digambarkan bahwa istri yang baik adalah yang mampu menyetrika dengan baik sehingga baju suaminya bersih, rapi dan terlihat keren. Dari salah satu contoh iklan produk rumah tangga ini dapat ditemukan bahwa peran wanita adalah sebagai istri yang berbakti kepada suaminya dan mengurus rumah tangganya dengan baik. Apakah selama ini ditemukan iklan dimana seorang pria mencuci baju, menyetrika atau bahkan mencuci piring menggantikan peran istrinya? Jawabannya, hampir tidak ada. Persetujuan masyarakat sosial mengenai peran wanita selama ini adalah pada area subordinat atau area rumah tangga, sementara pria atau suami tidak mengurus area tersebut.

Hal ini sebelumnya tidak hanya muncul pada era modern tapi merupakan warisan-warisan ideologi hegemoni dalam budaya patriarki yang sudah dimanifestasikan sebelumnya pada naskah Serat Candraning Wanita. Secara tidak langsung naskah tersebut mencerminkan ideologi yang dianggap sebagai kewajaran mengenai gambaran wanita pada jaman itu dan juga menentukan perkembangan tentang persetujuan sosial terhadap konsep wanita pada jaman sekarang. Wanita dari dulu hingga sekarang dianggap sebagai kanca wingking, wanita harus dapat diatur oleh pria, mempunyai sifat penurut, baik, bijaksana, bergantung dan berbakti kepada suami, hingga membantu menyimpan harta benda sang suami. Sehingga seakan-akan wanita tidak punya indepensi, karena dalam budaya patriarki yang dijalani oleh mayoritas masyarakat Jawa menganggap wanita yang baik dan mulia ialah wanita yang tunduk dan bergantung kepada pria.

Dalam sejarah perkembangan umat manusia, konsep tentang penampilan fisik dan watak pada sosok wanita ideal sepertinya susah tergantikan, karena berkaitan dengan konsep yang dibentuk oleh masyarakat patriarki bahwa wanita haruslah pantas, baik dan sempurna di depan pria (suami). Ideologi yang telah umum dalam masyarakat patriarki ini pula yang kemudian di adaptasi oleh para produsen produk kecantikan dan produk rumah tangga untuk membuat iklan persuasif yang seakan-akan “membantu” wanita memenuhi konsep yang sudah tertanam dan dipertahankan dalam masyarakat patriarki tersebut. Bahkan wanita mereproduksi wacana dalam iklan tersebut ke dalam perilaku, bahwa wanita harus mengikuti tuntutan kriteria tertentu agar dikategorikan sebagai cantik, menarik dan menguasai area domestik (mengurus suami, anak-anak dan rumah tangga) dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa di era modern pun pria masih mendominasi dan menentukan ideologi hegemoni mengenai derajat feminimitas wanita, sehingga tubuh dan peran gender terhadap wanita tidak jauh beda dengan objek yang mempunyai standar dan kriteria tertentu. Wanita seakan-akan tidak mempunyai kendali akan tubuhnya dan tidak mempunyai independensi berkaitan dengan konsep akan peran gender dalam dirinya.

 

KESIMPULAN

Pria dengan maskulinitasnya dan wanita dengan femininimitasnya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Pembedaan antara maskulinitas dan feminimitas cenderung bias dalam budaya patriarki. Secara tidak langsung kaum pria dengan perannya yang dominan berhak menentukan konstruksi tentang ciri-ciri fisik atau penampilan hingga watak seorang wanita yang dianggap baik dan pantas sebagai seorang istri, salah satunya dimanifestasikan dalam naskah Jawa, Serat Candraning Wanita. Jenis-jenis wanita dibedakan menjadi 33 nama dalam naskah primbon jenis katuranggan tersebut dan kesemuanya menjelaskan secara detail ciri-ciri fisik wanita dimana beberapa bagian seperti dahi, alis dan bibir juga menyimbolkan bentuk alat kelamin wanita tersebut. Kemudian, dijelaskan pula mengenai watak wanita berdasarkan ciri-ciri fisiknya, ciri alat kelamin hingga tabiat wanita dalam bersenggama pun digambarkan mengingat naskah ini adalah panduan pria untuk menemukan calon istri yang pantas. Sejatinya, hal ini malah akan mendiskreditkan wanita sebagai objek karena dapat digolongkan menjadi jenis-jenis tertentu.

Kebanyakan wanita yang dianggap pantas dan ideal adalah wataknya yang tunduk, berbakti, sabar, dan baik kepada pria (suaminya). Hal ini adalah gambaran kemuliaan hati seorang wanita Jawa sebagai kanca wingking. Penentuan watak wanita tersebut tidak hanya sekedar saja namun juga dikaitkan dengan peran dan tugas wanita dalam area domestik sebagai pengurus rumah tangga, istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Posisi wanita yang dideterminasikan dalam kacamata pria pun seakan mendiskreditkan posisi wanita dalam masyarakat, wanita seakan-akan dianggap sebagai warga kelas kedua.

Pengaruh ideologi hegemoni dalam budaya patriarki tetap dipertahankan pada era modern. Hal ini bisa dilihat dari persetujuan konsep sosial terhadap penampilan dan karakter wanita. Bahkan dua hal ini kemudian diubah menjadi komoditas, sebagai contoh, tiga karakteristik dominan sosok wanita yang pantas dijadikan istri dalam Serat Candraning Wanita, yakni wanita bertubuh kecil, kurus atau langsing cenderung proporsional; mempunyai bentuk alat kelamin (area kewanitaan) yang menggambarkan tabiat bersenggamanya dengan suami; serta mempunyai sifat yang tunduk, baik, pengertian, berbakti, serta mampu menjaga harta benda suami dengan baik. Tiga karakteristik dominan ini pun tetap ada hingga sekarang dan kemudian di adaptasi konsepnya oleh pembuat iklan produk kecantikan dan produk rumah tangga yang juga menggambarkan sosok wanita sebagai istri ideal yang memenuhi standar-standar tertentu, yakni dapat menjaga bentuk tubuhnya menjadi langsing dan proporsional demi suaminya; menjaga area kewanitaan supaya menjaga keharmonisan dengan suami; serta konsep dimana karakter yang keibuan dan mampu mengurus rumah tangga adalah gambaran istri dan ibu yang baik. Hal-hal ini pun kemudian distandarisasi dan diperjual belikan, dimana para wanita yang ingin memenuhi standar dari konsep tersebut dapat meraihnya dengan menggunakan produk-produk tersebut.

Dapat terlihat pada iklan produk kecantikan dan produk rumah tangga yang ditayangkan dalam televisi. Sebagai contoh, pada iklan WRP Diet Center edisi “Inspirasi Kisah Nyata Ibu Vita Subroto” menggambarkan bahwa sosok istri yang ideal ialah wanita yang mampu menjaga tubuhnya sehingga suaminya kembali mencintainya; pada iklan Sumber Ayu Daun Sirih digambarkan pula sosok istri yang baik dapat menjaga area kewanitaannya untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan suami; kemudian, sosok ibu rumah tangga yang baik dalam iklan Kispray edisi “Kispray Pilihan Istri Cerdas” menggambarkan seorang ibu rumah tangga yang dapat menghemat pengeluaran rumah tangga serta mengurus suaminya dengan baik. Kaum wanita pun mereproduksi hal tersebut dengan membeli produk kecantikan dan produk rumah tangga tertentu agar dapat mencapai konsep tersebut. Lagi-lagi ideologi hegemoni berperan dalam hal tersebut, apa yang direproduksi wanita untuk meraih standar tertentu pun dicapai agar memenuhi tuntutan dari pihak dominan, yaitu kaum pria.

Ideologi ini ditanam dan dipertahankan oleh kaum yang dominan supaya tidak ada posisi yang tergeser dalam tatanan di masyarakat. Ideologi ini telah ternaturalisasikan sehingga persetujuan sosial ini dianggap sebagai sebuah kewajaran. Bila persetujuan sosial ini dilanggar maka dikhawatirkan posisi dari kaum dominan dan kaum subordinat akan bergeser. Sehingga dikhawatirkan para wanita akan membuat ‘masyarakat wanita’ sebagai tandingan masyarakat patriarki, kemudian wanita akan merebut kembali kuasa serta independensi atas tubuh mereka sendiri dan menolak perannya sebagai ibu (motherhood).

 

REFERENSI

Bonita, L. 2012. Serat Candraning Wanita (KBG 956): Suntingan Teks. Jakarta:      Universitas Indonesia.

Darwin, M. 1999. Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarkis.      Unpublished Paper for Center for Population and Policy Studies, S.281,   June     24. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Endraswara, S. 2010. Falsafah Hidup Jawa. Yogyakarta: Cakrawala.

Fairclough, N. 1989. Language and power. London: Longman.

Fakih, M. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka       Pelajar.

Handayani, C. S., & Novianto, A. 2008. Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.

Hermawati, T. 2007. Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. Jurnal Komunikasi         Massa, Vol. 1, No. 1, 18-24.

Lestari, I. 2006. Katakan dan Lawan: Bahasa dan Perjuangan Feminisme dalam Teori Julia Kristeva. Jurnal Perempuan, vol. 48, 103-108.

Lips, H.M. 1988. Sex & Gender, An Introduction. Mountain View, Cal.:        Mayfield Publishing Company.

Rani, A. 2010. Membentuk Budaya Konsumtif, Kajian Kritis Penggunaan Bahasa Iklan. Sidoarjo: Media Ilmu.

Zuntriana, A. 2006. Gender, Perempuan, dan Budaya Patriarki. Unpublished Paper

for Jambore Nasional (Jamnas) Pemberdayaan Gender, Bogor, Jawa Barat.

 

[1] Penulis adalah mahasiswi Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) Program Magister Ilmu Linguistik

RED IN THE CORPUS OF CONTEMPORARY AMERICAN ENGLISH INTERPRETATION OF COLOR IN LAW AND POLITICS SECTION

Prihantoro

Universitas Diponegoro

prihantoro2001@yahoo.com

 

Abstract

Color does not only correspond to light-spectrum-based visual identification of a concrete entity, but it may also symbolize abstract values conceived in a socio-cultural community. Some values are shared, but some others are distinctive. Even in one community, the meaning of a color might be multi-interpretable. For instance, the color of RED is understood as a ‘stop’ command when it comes on traffic light. However, in the compounds such as ‘red specialist’, ‘red herring’, or ‘red army’, we cannot take for granted that the <red> also means ‘stop’. Both linguistic and meta-linguistic awareness are required to define what RED means. This paper seeks to describe the literal and non-literal meaning of RED in the Corpus of Contemporary American English (COCA), by focusing on laws and politic section. By using Keyword(s) in Context (KWIC) method, I have managed to retrieve 328 concordance lines where RED collocates with other token(s). I extracted the lines, including the extended context, for in depth interpretation. Both literal and non-literal meanings of the collocations are categorized into different classes, and the investigation indicates that in laws and politic science text, RED is a color that is often used to address negative polarities such as fallacy and ethnic discrimination.

 

Keywords: Colors, red, negative polarity, corpus, meaning, keywords in context

 

How many colors do you know? The answer to this question might vary depending on two variables: physics and language. What we commonly understand is that there are 12 colors. However, a recent study in physics (Kinoshita et al, 2008) has showed color is so complex that 12 is merely a simplified figure. On the other hand, some studies in linguistics have shown that there are languages, where the users do not distinguish some colors that are distinctive in another language (let’s say English). Consider Navajo language (Stea et al, 1972), where only one word is addressed to blue and green. Consider also Shona language that does not distinguish red and orange (De Bortoli & Maroto, 2001). Then how they distinguish the two colors? They technically do not. But when necessary, one of the strategies is using the color they know as an attributive to a noun, such as; ‘blue sky’, ‘blue like the sea water’, ‘green leaf’, ‘green like grasses’ and etc.

Besides number of colors, serious attention has been given to the topic of color interpretation. Colors can be understood literally, or non-literally (metaphorically). The literal interpretation of RED[1] is as color itself (as described in physics studies as a particular composition of light spectrum that our eyes perceive). While to understand the literal meaning of RED requires mere visual and linguistic awareness, to understand the non-literal meaning of RED involves meta-linguistic awareness as well.

The focus of this paper is to retrieve expressions involving the lemma RED. It also seeks to describe and to categorize the meanings of red, both literally and metaphorically. By the end of this research, I will also determine the polarities of RED. The data for conducting this research is obtained from the social and politic section in the Corpus of Contemporary American English. The next section of this paper deals with related studies the importance of contexts in determining the meaning and polarity of a word. By the end of the next section, I will show the review of these studies and show how my paper can contribute more to the subject of discussion.

LITERATURE REVIEW

Context, Meaning, and Polarity

When human is exposed to speech or text,the information is processed gradually up to the point of comprehension (Fernandez & Cairns, 2011).[2] Comprehension means that human successfully decodes the information. To achieve this, linguistic, meta-linguistic awareness (or both of them) are required to do the decoding process completely. Compare example (1) and (2), and focus on the underlines:

 

(1)   The supreme leader finally decided to resign

(2)   Saddam can no longer fight the resistance. The supreme leader finally decided to resign

 

Article <the> in (1) indicates that the compound is definite. However, this information is not sufficient to decode to whom does <the> concern or who the supreme leader is. Compare to example (2) where the anaphoric referent is present. At this point, it is not difficult to understand the referent of <the>. However, you may recover the referent of <the> in (1) if the same knowledge is shared to other participants in the speech event. The knowledge is called meta-linguistic awareness[3].

In some cases, meta-linguistic awareness takes primary role in taking deduction. One of the examples is in the ambiguity resolution. In the ambiguous sentence, ‘I saw the man with the microscope’, if you know what ‘microscope’ is, you will not deduce this sentence as a tool to see a person. Instead, you will deduce this sentence as there is a man with microscope that you saw. This may happen only when your understanding of microscope is the same as mine. So, what <black> color means to you? Our conception may be different. Black is often be interpreted as the color of death. However, in some areas in Indonesia, yellow is the color of the flag that you hoist when someone in your family passes away.

If participants in a speech event do not share the same concept, then the recognition of the referent is most likely to fail. This often happens in translation error.

 

(3)   I am feeling blue today

Hari ini saya sedang sedih (sad)

Hari ini saya sedang biru*(literally blue)

 

In English, the color BLUE has negative polarity (sad). Preserving the color in Indonesian translation makes the sentence semantically not compositional (although it is grammatically correct). A color survey in USA[4] has indicated that people interpret colors to positive, negative polarity or neutral. Aerim et al (2010) built a machine readable dictionary to assign polarities to digital Korean text for sentiment analysis. They believed that there are some lemmas that fall to ‘flexible’ categories. Their argument is that the polarity may shift to [+] or [-] following the companion words. As an example, the polarity of BIG in ‘mobile phone’s big screen’ is [+], while in ‘big problem’ the polarity is [-].

 

A recent study from (Yassine & Jeesun, 2014) revealed that even for a lemma that is inherently [+] or [-], the companion word may change the polarity as in ‘very perfect’ where the value is [+] and ‘too perfect’ where the value is [-]. This follows Firth (1957) tradition, as also shared by corpus linguists. Compare ‘a white wizard’ and ‘a white sheep’. In ‘a white wizard’, you are most likely to deduce ‘white’ as good (as opposed to evil). However, this reasoning for this is because of it is the noun it specifies <wizard>. In ‘white sheep’, you will resort to its literal meaning that there is a sheep and the color is white (the inherent color of a sheep is white). If that so, what about ‘black sheep’? It is uncommon for a sheep to be black. In this case, you are most likely to resort to individual difference in a common group, such as a member of family who behaves differently from others. But consider this sentence, ‘The biological experiment successfully modified sheep’s DNA to give birth to black sheep’. In this case, you will most likely resort to a sheep that is actually black.

 

In literary texts, we may find many referents that are expressed metaphorically. Literary text is often contrasted to academic text. On one side, academic language is known to be straightforward. On the other side, its readers are segmented (not all people can understand the word choice). Therefore, only people with shared meta-linguistic awareness may understand the meanings. Unlike the previous works, my paper seeks to describe both the linguistic composition and the referents of expressions involving RED in COCA, which is claimed to be the most balanced and representative corpus of American English (Davies, 2008).

 

METHODOLOGY

Research Corpus and Automatic Retrieval
 

Research Data

The data in this paper is obtained from the Corpus of Contemporary American English (Davies, 2008). A Corpus itself is a collection of texts that is organized in a way that enables users to retrieve information based on queries (Mc Enery & Hardie, 2012). This might resemble the performance of search engines when you browse internet. However, syntax queries for a corpus are linguistically formulated and works beyond character similarity match.

The difference between using a search engine and a corpus interface might be described as follow. When queries are sent to internet, for instance STRIKE, it retrieves all documents where the character match is near or exactly 100%. It does not distinguish STRIKE as a verb or noun, a named entity, an acronym etc. But when you use corpus interface, you can also retrieve linguistic information annotated in the text. For instance, you can browse different word forms of lemma STRIKE such as, strike, strikes, stroke, striker etc. Some more advanced queries on annotated corpus allow you to retrieve semantic information such as features, polarities, and word relation (synonym, antonym, hypernym etc).

Data Collection

COCA is composed of texts from different types and this corpus covers a wide range of sections that is written (or transcribed) in American English. Registered users may access the website on http://corpus.byu.edu/coca/. I retrieved lemma RED in the corpus and selected one word form of the highest frequency hits. As for this research, I focused the retrieval on social and politic section of newspaper texts. Because there are different text types (spoken data transcript, fiction, academic, newspaper, magazine etc), the retrieval was controlled to focus to Academic section: law and politic texts.

 

The result of the retrieval was displayed on concordance lines. Each concordance lines were analyzed to decode the meaning of RED. Each word form of RED that conceives associative meanings was assigned to different category as opposed to literal meaning. The lists of possible non-literal meanings that are similar were categorized to specific classification. I finally assigned polarity based on this categorization to conclude this research.

 

FINDINGS AND DISCUSSION

Literal and Metaphorical Meanings of RED

 

The retrieval for lemma RED has managed to discover seven results. In figure 1, result number seven (R.E.D) is not shown, as it is not the word form of lemma RED. This seems to be an acronym and, COCA misretrieved it. Among the six results, <red> is the highest frequency word. Therefore, the research was focused on this word form.

 

Prihan01

 

Figure 1. <red> as the high frequency word form

 

COCA is composed of five grand section/ text types: spoken, fiction, magazine, newspaper and academic. As I have commented previously, this research is focused on academic section (7160). See figure 2:

Prihan2

Figure 2. Academic Section

 

Frequency hits in academic section shows 7160 hits. However, the academic section is divided into several sub sections. My focus in this paper is on law and politic, so I went deeper to the law and politic section as shown by figure 3:

 

Figure 3. Law and Politics

Prihan3

As I have mentioned previously, the result of KWIC based query is presented in the form of concordance lines. Figure 4 presents us with some of the concordance lines (total 328 lines). Each concordance line conceives year of publication, section, source, and target keyword <red> with left and right context. The sample for this research was 25%, which means it focused on 82 lines. The sampling was conducted randomly.

 

 

 

 

Figure 4. Concordance Lines

Prihan4

The context for each concordance is left and right context. However, this context can be expanded up to the textual level. As you may see on figure 5, significant improvements are seen on both the source and the text information. The source displays date, publication information, title, author and the source itself. It also expanded the coverage from just left-right context to the level of body text.

 

Figure 5. Extended Context

 

Color

 

There are some examples when <red> refers to its literal meaning. Consider some entities like <red sea>, <red brick>, <red meat>. The nouns in the examples are attributed with <red> as they are literally and visually red. Red sea is the sea that might change color to red because it is densely populated with red algae. The same reasoning might apply to red brick and red meat (raw meat). Now consider <red cross> and <red crescent> in example (4):

 

 

 

 

(4)   The existence of an apparatus capable of mounting the required responses is

a function of the growth of the world relief system, in large measure represented

by the UN system, the Red Cross and Red Crescent Societies and major non-governmental organizations such as Oxfam

 

What is interesting about the examples is the red itself might be interpreted both literally and non-literally. It is true that the symbols of these institutions are colored red[5]. Then why we do not resort to a cross sign that is red and a crescent (in the sky) that is red? The presence of the companion words like <world relief system> and <required responses> has triggered our meta-linguistic awareness to suggest that these two institutions are responsible for rescue missions, and prevent us to resort to false assumption.

 

Ethnic Discrimination

 

Black and white are two colors that are fully contrast. These colors are often used to address two different polarities, like good and evil, positive and negative, rich and poor etc. Ethnicity was once a sensitive issue In America, as well as in South Africa. Even in South Africa, ethnic segregation was authorized by Apartheid system (Downing, 2004). Now I will give you an example of how color in USA discriminates[6] ethnicities. See example (5):

 

(5)   Growing numbers of interracial pairings, along with the new terminology,

are causing real problems for bureaucrats who insist on categorizing all

Americans as colors — red, yellow, black, or white

 

That color is the representation of Ethnicity in USA is also acknowledged by (Yanow, 2003). In her book, Constructing Race and Ethnicity in USA, she further described the referent of those colors: red for American (Indian), Yellow for (Asian), black for African, and white for Caucasian. However, she also admitted that in the recent days the segregation gap has become small and smaller. Few years later after her publication, USA has it first African-American President, Barrack Obama.

 

Socialist-Communist

 

In COCA, some expressions involving <red> are related to socialism and communism. Although the world war has ended long time ago, this stigma does not end and still last up to now. Consider example (6):

 

(6)   The project was resuscitated in the 1970s by its staunchest advocates –

the so-called ” red specialists ” who were trained in the Soviet Union as

engineers and scientists and are China’s greatest proponents of ” grandiose ”

engineering and energy projects

 

The association of <red> to communism and socialism is much related to the two polarities (in the past) between USSR (Union of Soviet Socialist Republic) and USA. It is also associated to Republic of China where the governance is run by communist party. And in fact, the color of the flag of republic of China is also red. An elite soviet army was even named <red army> as shown by example (7):

 

(7)   Georgii Zhukov, later the famous Marshal Zhukov, one of the most

successful Soviet commandants of the victorious Red Army in World War II,

was the commander he selected for his anticipated thrust to the west

 

In (6) and (7), <red> is marked by quotation, and upper case respectively. In (7), the initial font is uppercased as it is a proper noun. In (6), it is given a quotation as the writer wants us to 1) focus and 2) resort to metaphorical meaning that red is not only color, but it also signifies socialist-communist ideology.

 

Fallacy

 

Red can also be associated to fallacy, as in the compound <red herring>. Herring is a kind of fish; and there is an actual herring, in which the color is red. A question may rise why herring is used, or why fish is involved in such negative referent. You surely remember the expression such as ‘there is something fishy (suspicious)’. But now, let us focus on <red herring>:

 

(8)   I have come to regard economic espionage as something of a red herring in this debate — something that, although wanted by neither the government nor business, provides a distraction from the more compelling practical questions at hand.

 

The compound <red herring> in example (8) indicates a kind of fallacy, where you propose an idea that mislead or not relevant to the subject of talk. We can understand from the word choice <debate>, that there are at least two parties involved in the speech event. The term <distraction> that is used by the speaker clearly suggested that the topic (economic espionage) that the opposing party is trying to propose is not relevant to his proposition.

 

No-cross-Rules

 

Red means stop. This is an almost universal color meaning and used in some idiomatic expressions in law and politic science text in COCA. In (9), Ehud Barack clearly said <would not cross>. The extended context implied that Israel would cease (stop) attacking Gaza.

 

(9)   In July 2000, prior to his departure for the Camp David summit, Israeli Prime Minister Ehud Barak stipulated to his Cabinet the four ” red lines ” he would not cross during negotiations with the Palestinians.

 

(10)  If so, let us work on it and add to it Canadian football. Is it defining the acceptable methods of protection of culture, something like what was done in the WTO on subsidies, red light, green light?

 

(11)  The ABA played a key role, for instance, in efforts by a number of bars to block the Federal Trade Commission’s attempt to regulate lawyers as ” creditors ” under the so-called red flags rule developed by the FTC to help detect identity theft

 

What Ehud Barak wanted to signify here (9) is four details in a rule that he will not cross during the negotiation. In (10), it makes use the ‘traffic light’ association which I believe is quite universal where red means ‘no’ or ‘stop’ and green means ‘yes’ or ‘proceed’. In (11), ‘red flags’ are used to mark an unfortunate event, in this case, theft.

 

Discomfort

 

I also discover some expressions that <red> is often associated to a discomfort. In (12), <red ink> refers to an undesirable situation. The subsequent clause ‘limited prospects for survival’ confirms this.

 

(12)  We were drenched in red ink and faced with limited prospects for survival.

 

The situation that <red> signifies in (12) has caused a discomfort. It must be understood negatively, as the impact is limited prospect for survival. The word red is sometimes associated with something bad, or discomfort such as in red zone (dangerous). There is an expression in Indonesian where you get bad grade, which is nilai merah red mark, where in the past, teachers wrote bad grade with red ink.

 

Emotional Stress

 

The term ‘red face’ is a common expression shared across cultures to express that one is under a circumstance of certain emotional stress. One that might make it universal is the face is literally red; which is cause by the increase of stress related hormones on face skin pigment. The stress may involve anxiety, embarrassment, anger, romantic situation or etc.

 

(13)  A bit of upfront planning can avoid a lot of red faces later when a cloud provider’s doors are locked and the remote servers storing your data start popping up for sale on eBay

 

In (13), the red faces are to be avoided as people get stressed when they are dealing with computer problems, in this case, providers and servers.

Complexities

The expression ‘red tape’ is used to show multi-layered regulations that people have to go through before doing something, that is considered unnecessary. One however, must go through this, otherwise will not achieve his/her goal. This is usually related to bureaucracy.

 

(14)  They are also increasingly willing to travel, live and work abroad, in part out of frustration with the corruption and red tape that continue to stymie entrepreneurial ambitions inside Russia

 

In (13), ‘red tape’ is the subject defined in the relative clause construction as something that stymie or stop you to do something, in this case, entrepreneurship in Russia.

 

So far we have discussed the multi facets meanings of <red> in politics and laws section in the academic COCA. We know understand that meanings might change with regard to the collocates. There are some expressions where <red> literally means a color. However, when they appear in uncommon combination, such as ‘red tape’, ‘red herring’, ‘red army’ the meaning might change.

Besides the collocation, what is more important is readers knowledge. What makes people can understand this, is the shared background with the text or the text writer. The term ‘red tape’ can possibly be understood as a tape that is red in color if the reader does not have the background knowledge required. The term ‘red herring’ can literally be associated to a herring (fish) that is red.

People however are aware of sentence context and investigate this context first when they are unsure of the meaning. When the meaning they project seems to be odd, the will not resort to literal meaning (though not to the correct metaphorical meaning yet). As for this, they can consult existing resources to confirm the meaning.
Prihantoro

 

 

Figure 1. The Meaning of <red> in Politics and Laws Section in Academic COCA

 

Figure 1 shows the multi-facets meanings of <red> in COCA. Here, we can understand that meaning is always negotiated not only by linguistic factors, but also by speaker-readers relation in terms of their knowledge.

 

CONCLUSION

 

Lemma RED might be used to attribute both abstract and concrete entity. The sample analysis has shown that the polarity of <red> to these entities may be flexible. This follows the finding from Aerim, et al (2010). The color <red> might literally denote a color as in <red sea>. However, the investigation has shown that the dominating discoveries about the polarity of <red> in COCA are negative. The color <red> is often associated to racial discrimination and fallacy.

The number of shift to positive polarity is present but in insignificant quantity, such as ‘rescue’ in <red cross> and <red crescent>. The determination of polarity may vary from person to person. For instance, socialism-communism is not always considered negative, and democracy is not always considered positive. However, the most challenging part of this that there are some compounds that may fall to both literal and metaphorical meaning as they are visually red. To sum up, this paper has shown that the process of understanding the meaning of lemma RED in Social and Politic Science section in COCA strongly requires both linguistic and meta-linguistic awareness. This paper also suggests that other colors are also investigated for further research to widen the coverage of this research topic.

 

REFERENCES

Aerim, A., Laporte, E., & Jeesun, N. (2010). Semantic Polarity of Adjectival Predicates in Online Reviews. Seoul International Conference in Linguistics (pp. 20-27). Seoul: Korea Linguistic Society.

Davies, M. (2008). American Corpus. Retrieved August 9, 2014, from The corpus of contemporary American English (COCA): http://www.americancorpus.org

De Bortoli, M., & Maroto, J. (2001). Translating colours in web site localisation. Proceedings of the European Languages and the Implementation of Communication and Information Technologies (Elicit) conference (pp. 41-77). Paisley: University of Paisley.

Downing, D. (2004). Apartheid in South Africa. German: Heinnemen Library.

Fernandez, E.-M., & Cairns, H.-S. (2011). Fundamentals in Psycholinguistics. UK: Blackwell.

Firth, J. (1957). Papers in linguistics 1934–1951. London: Oxford University Press.

Kinoshita, S., Yoshioka, S., & Miyazaki, J. (2008). Physics of structural colors. Reports on Progress in Physics 71(7) , 076401.

Mc Enery, T., & Hardie, A. (2012). Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Richard, J. C., Hull, J., & Proctor, S. (2005). Interchange 3rd Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Stea, D., Carson, D.-H., & Wisner, B. (1972). Navajo Color Categories And Color Discrimination-Experiment In Relation Between Language And Perception. Anthropology UCLA, 4(2), 27-38. Anthropology UCLA, 4(2) , 27-38.

Yanow, D. (2003). Constructing Race and Ethnicity in USA. New York: ME Sharpre Inc.

Yassine, F., & Jeesun, N. (2014). Study on the Sentiment Polarity Types of Collocations for too and very. Journal of Philology (1) , 23-32.

 

[1] In this paper, uppercased words like RED indicate a lemma, or the basic form that is present in the dictionary. When the words are surrounded by angle brackets <> they are the word forms, or the orthographic forms.

[2] This process is reversed when producing output

 

[4] See Richard, et al (2005)

[5] This part is quite tricky. For example,<red face> is often addressed to anger. At this point, the meaning seems non-literal. However, the face of someone who is angry may also be red; therefore, literal deduction is not entirely wrong.

 

[6] The word <discriminate> does not always relate to social discrimination, but it also means ‘to differentiate’ as ‘the respondents successfully discriminated [f] and [v] after several attempts’.

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia

Oleh: Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Wacana Kritis: Pemberitaan Saweran untuk Gedung KPK di Harian Umum Media Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis waacana kritis model tiga di­men­si Norman Fairclough. Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) Mendeskripsikan aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pem­beritaan, (2) Mendeskripsikan hubungan antara ideologi Harian Umum Media Indo­nesia dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) Mendeskripsikan situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian me­nunjukkan bahwa aspek kebahasaan berupa diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang digunakan Media Indonesia dalam telaah, me­nempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih membela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, representasi selain ber­kaitan dengan ideologi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepentingan poli­tik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam melakukan pencitraan positif terhadap partai yang di­pimpinnya.

Key words:   Representasi, Analisis Wacana Kritis, Media, Politik.

 

Latar Belakang Masalah

Bahasa merupakan media bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Namun demikian, saat ini definisi bahasa telah berkembang sesuai fungsinya bukan hanya se­bagai alat berkomunikasi. Saat ini, bahasa telah menjadi media perantara dalam pelaksanaan kuasa melalui ideologi. Bahkan bahasa juga menyumbang proses domi­nasi ter­hadap orang lain oleh pihak lain (Fair­clough, 1989:2).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Halliday (1978:2) juga menegaskan bahwa sesungguh­nya bahasa bukan hanya terdiri atas kalimat, melainkan juga terdiri atas teks atau wacana yang di dalamnya terdapat tukar-menukar maksud dalam konteks interpersonal antara satu dengan yang lain. Konteks dalam tukar me­nukar maksud itu tidak bersifat kosong dari nilai sosial, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakatnya.

Perkembangan peran dan definisi bahasa ter­sebut telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kajian bahasa (linguistik). Lingu­istik tidak lagi bergerak dalam kajian struktural atau gramatikal, tetapi telah berkembang men­jadi kajian-kajian yang lintas disipliner dengan bidang lain, seperti sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana, neurolinguistik, dan psiko­lingu­istik. Kajian-kajian lintas disipliner itu menandai bahwa bahasa memang berperan besar dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan kuasa dalam ideologi seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media. Sebagian besar bentuk produksi media diwujudkan dalam bentuk bahasa. Dengan demikian, hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Richardson (2007: 6) me­nyata­kan bahwa “the language used in newspaper is one key site in naturalisa­sion of inqequality and neutralisasion of dissert”.

Pemanfaatan bahasa yang saat ini men­domi­nasi media adalah penggunaan bahasa dalam wacana politik. Wacana politik banyak dihasil­kan oleh media seiring dengan situasi politik Indonesia yang sangat dinamis. Salah satu pemberitaan politik yang saat ini menjadi sorot­an dan publi­kasi media adalah pemberitaan mengenai sa­weran untuk gedung Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). Pemberitaan sawer­an untuk gedung KPK ini menjadi menarik karena me­libatkan berbagai institusi negara dalam polemik tersebut, khususnya antara KPK dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kasus saweran untuk gedung KPK ini berawal dari pengajuan dana kepada DPR oleh KPK untuk pembangunan gedung baru bagi kantor KPK, karena gedung yang saat ini di­tempati dinilai sudah tidak layak. Namun, Komisi III DPR tidak mengabulkan pengajuan anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK tersebut karena me­nurutnya Komisi III, masih layak gedung pe­me­rintah yang dapat memenuhi kapasitas yang di­butuhkan KPK se­hingga tidak diperlukan pem­bangunan gedung baru.

Kasus tersebut di atas menjadi semakin me­narik karena mendapat publikasi dari berbagai media massa di Indonesia, baik cetak maupun elek­tro­nik. Pemberitaan tersebut pada akhirnya baik secara langsung dan tidak langsung mem­bawa pengaruh besar kepada masyarakat se­hingga masyarakat menjadi terlibat dalam saweran pem­bangunan gedung KPK. Berbagai lapisan masya­rakat, mulai dari pedagang, tukang becak, hingga menteri bergerak melaku­kan sumbangan saweran untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut.

Salah satu media massa yang aktif melakukan pemberitaan mengenai wacana saweran untuk gedung KPK adalah Media Indonesia Group. Pemberitaan disebarkan baik melalui media cetaknya, yaitu Harian Umum Media Indonesia (MI) maupun melalui media elektroniknya, yaitu http://www.mediaindonesia.com. Luas­nya media penyebaran berita diperkirakan juga membawa dampak yang lebih luas terhadap konsumsi wacana tersebut.

Kasus ini memang bukanlah kasus yang terkini yang terjadi antara KPK dengan institusi negara khususnya DPR. Meskipun demikian, kasus ini me­miliki nilai sejarah yang cukup penting dalam hubungan antara KPK dan DPR, karena se­telah kasus ini muncul kasus-kasus lain yang meng­hiasi hubung­an kedua institusi negara ini. Maka dari itu, kasus saweran KPK ini dinilai sebagai pemicu dari kasus-kasus selanjutnya se­hingga penting untuk dianalisis dan dikaji secara kritis.

 

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai­kan, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) Aspek kebahasaan apa saja yang digunakan Media Indonesia untuk me­re­pre­sentasikan tema dan tokoh dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (2) Apa hubung­an antara ideologi Harian Umum Media Indone­sia dan aspek kebahasaan yang dihasil­kan dalam merepresentasikan institusi negara dalam pem­beritaan “Saweran untuk Gedung KPK”? (3) Situasi sosial, politik, dan budaya apa yang me­latarbelakangi aspek ke­bahasaan yang diguna­kan untuk merepresen­tasikan institusi negara dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia?

 

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri­­busi secara teoretis dan pragmatis. Se­cara teo­retis, penelitian ini diharapkan dapat memper­kaya dan memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana kritis. Melalui analisis wacana pula di­harapkan peneliti­an-penelitian mengenai bahasa dapat lebih apli­katif dan ramah ter­hadap situasi dan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat se­hingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Se­cara pragmatis, pe­nelitian ini di­harapkan dapat memberi kesadar­an kritis ke­pada institusi media dan pembaca media untuk lebih awas terhadap segala bentuk pem­beritaan yang di­salurkan melalui bahasa oleh media.

 

Kerangka Teori

Alwasilah (2002:120) mengungkapkan bahwa teori berfungsi untuk membangun model atau peta yang menggambarkan dunia (data) seperti apa adanya. Melalui teorilah, dunia atau feno­mena dapat disederhanakan, tetapi penyeder­hanaan ini dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana fenomena itu be­kerja. Selain itu, teori juga merupakan pe­nuntun dalam memberikan pemahaman lebih baik ter­hadap objek yang diteliti dalam sebuah peneliti­an (Su­dar­yanto, 1998:6). Teori yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah Wacana Kritis Model Norman Fairclough (1992b, 1995a, 1998, 2000), Eri­yanto (2006), Titscher (2009), Jorgen­sen (2007), dan Richardson (2007). Teori-teori ini digunakan karena selaras dengan per­masalahan yang akan dianalisis dalam peneliti­an yang mengusung bidang analisis wacana kritis ini.

 

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh “pengetahuan” dan “pemaham­an” dari objek yang kita teliti. Metodologi dapat di­lihat pada tiga tataran, yakni (1) paradigma yang digunakan (2) metode yang dipilih, dan (3) teknik yang dipakai (Hoed, 2011:7).  Sementara itu, metode adalah cara yang harus dilaksana­kan, teknik adalah cara melaksanakan metode dan sebagai cara, keberhasilan teknik ditentu­kan oleh alat yang dipakai. Metode yang di­gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang ber­tuju­an memberi­kan deskripsi secara sistematis me­ngenai data, sifat-sifat, dan hubungan feno­mena-fenomena yang akan diteliti (Djaja­sudarma, 2006: 9).

 

Sumber Data

Data dalam penelitian ini merupakan data yang berjenis berita dan fitur bertema “Saweran Gedung KPK” yang hanya terdapat dalam Hari­an Umum Media Indonesia baik cetak, maupun elek­tronik yang diterbitkan pada waktu 26 Juni – 10 Juli 2012. Pemberitaan dalam media di­cetak di­pilih karena sebagai teks tertulis dinilai lebih mapan dibandingkan teks elektronik yang masih memerlukan teknik transliterasi sebelum di­ana­lisis. Secara keseluruhan data yang ber­kaitan dengan tema ini adalah ada 24 buah data. Meski­pun demikian, data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanya 17 buah data. Hal ini dipilih karena hanya pada ke­tujuhbelas data ini­lah dinilai memiliki muatan teks yang me­ngandung representasi yang penting untuk di­analisis secara kritis.

 

Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis adalah sebuah upaya untuk proses (penguraian) untuk memberi pen­jelasan dari sebuah teks (realitas sosial) dari se­seorang atau kelompok dominan yang kecende­rungannya memiliki tujuan tertentu untuk men­capai tujuan yang diinginkan. Artinya dalam suatu konteks harus disadari adanya kepenting­an. (Darma, 2009:49).

Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana pendekatan Norman Fairclough (1992b, 1995a; 1998; 2000) yang di­kenal dengan nama analisis wacana tiga dimensi. Yang dimaksud dengan analisis wacana tiga dimensi ini ialah analisis yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian (des­crip­tion) mengenai teks; (2) analisis wacana atau discourse practice (meso), yaitu inter­pretasi (interpretation) hubungan antara proses pro­duksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau sociocultural practice (makro), yaitu pen­jelasan (explanation) hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fair­clough, 1992a:73; 1995a:59; Idris, 2006:75).

Figure1-maya

Gambar 1.  Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough

Sumber: Fairclough (1992a:73; 1995a:59; 2000:313)

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis lingu­istik – analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fair­clough menadai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas (Fairclough, 1995a:57; 2000:311).

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi ke­wacanaan (discourse practice). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pe­mrosesan wacana yang meliputi aspek peng­hasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Be­berapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan pe­nyebaran wacana. Berkenaan dengan proses-proses insti­tusional, Fairclough merujuk rutini­tas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibat­kan dalam penghasilan teks-teks media.

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosio­budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media se­sungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti eko­nomi, politik, sosial, budaya, ideo­logi, dan se­ba­gainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, ana­lisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, keper­ca­ya­an, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Penggunaan aspek kebahasaan dalam penelitian ini merujuk kepada analisis teks atau didefinisi­kan sebagai suatu bentuk pemanfaatan aspek-aspek bahasa, dari aspek morfologis, sintaksis, dan konteks dalam pemberitan kasus saweran gedung KPK. Dengan kata lain, ekspresi ke­bahasa­an juga dapat didefinisikan sebagai upaya pe­man­faatan alat-alat bahasa diekspresi­kan atau di­guna­kan dalam pemberitaan kasus tersebut di atas.

Sementara itu istilah representasi dalam pe­neliti­an ini menunjuk pada bagaimana sese­orang, satu kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Re­presentasi atau misrepresentasi tersebut ada­lah peristiwa kebahasaan. Bagaimana sese­orang ditampilkan, dapat terjadi pertama-tama dengan mengguna­kan bahasa. Melalui bahasa­lah berbagai tindak representasi ini ditampilkan oleh media dan di­hadirkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pemakaian bahasalah yang perlu dikritisi dalam pemberitaan yang dilaku­kan oleh media (Eri­yanto 2006:116).

Analisis Mikro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Dari berbagai alat kebahasaan yang digunakan media Indonesia dalam pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”, terdapat tiga alat yang me­nandai representasi tema dan tokoh yang ter­libat dalam pemberitaan tersebut di atas. Yaitu melalui diksi, penggunaan kalimat luas sebab akibat, dan pemilihan sumber dalam kutipan langsung. Penggunaan diksi aksi saweran yang lebih mendominasi dibandingkan dengan diksi sumbangan telah menandai bahwa Media Indo­nesia lebih menempatkan tindakan pengumpul­an dana untuk pembangunan gedung KPK ter­sebut sebagai suatu “gerakan massa” yang ter­jadi di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan kalimat luas dengan konstruksi sebab akibat telah me­nempatkan DPR dalam representasi yang negatif karena diposisikan sebagai pihak yang menjadi penyebab terjadinya aksi gerakan tersebut. Demi­kian pula halnya pemilihan nara-sumber pada kutipan langsung, Media Indonesia lebih domin­an menyuarakan pendapat dari pihak yang berpihak kepada KPK daripada me­nyuarakan pendapat yang memihak kepada DPR. Hal ini menempat­kan KPK pada represen­tasi yang positif dan DPR pada representasi yang negatif.  Di bawah ini adalah analisis dari aspek kebahasaan tersebut.

(1)      Aksi saweran gedung KPK yang dimulai 27 Juni lalu, hingga saat ini mencapai sekitar Rp 200 juta. (MI, 9 Juli 2012).

(2)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi III DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung baru KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(3)      Sumbangan masyarakat ke Komisi Pem­berantasan Korupsi untuk pembangunan gedung baru terus mengalir. (MI, 21 Juni 2012).

(4)      Penggalangan dana untuk membangun gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. (MI, 23 Juni 2012).

Contoh data (1) – (4) menandai bahwa untuk kasus dalam konteks yang sama, Media Indo­nesia memilih diksi yang bermacam-macam, yaitu diksi aksi saweran, ide menggalang dana publik, sumbangan masyarakat, dan peng­galangan dana. Keempat diksi tersebut memiliki makna semantik yang berlainan pula. Secara sematik leksikal, makna kata sumbangan masya­rakat yang berarti ‘pemberian sebagai bantuan dari masyarakat’ me­miliki makna yang lebih netral dibandingkan aksi saweran dan peng­galangan yang memiliki makna ‘gerakan me­ngumpulkan dana dari masyarakat’.

(5)      Gara-gara DPR menolak rencana pem­ba­ngunan gedung baru Komisi Pemberantas­an Korupsi (KPK), pimpinan KPK sudah sepakat untuk ikut saweran untuk rencana pemba­ngun­an gedung KPK. (MI, 29 Juni 2012).

(6)      Ide menggalang dana publik tercetus karena Komisi II DPR belum menyetujui anggaran pembangunan gedung bari KPK meski telah diminta sejak 2008. (MI, 27 Juni 2012).

(7)      Komisi III DPR bersikukuh keberatan untuk mengabulkan permohonan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK). DPR masih men­dorong kepada KPK untuk memakai gedung pemerintah yang kosong.

Sementara itu, contoh data (5), (6), dan (7) me­rupakan contoh data pemanfaatan strategi lingu­istik yang berupa struktur kalimat. Kalimat luas pada data (5) di atas memiliki hubungan sebab-akibat yang ditandai dengan konjungsi gara-gara di awal kalimat karena anak kalimat mendahului induk kalimat. Sementara itu, data (6) me­miliki hubungan akibat-sebab yang di­tandai dengan konjungsi karena setelah induk kalimat. Strategi yang senantiasa membanding­kan KPK dan DPR dalam konstruksi kalimat sebab akibat seperti ini menempatkan DPR se­bagai penyebab polemik yang terjadi dan me­nempatkan KPK se­bagai korban dan dirugikan atas polemik ter­sebut.

Selain aspek kebahasaan secara struktural atau gramatikal, yang tidak kalah menariknya adalah cara Media Indonesia menyuarakan inspirasi­nya melalui kutipan langsung para tokoh yang men­jadi narasumber. Berdasarkan data yang ada, se­cara kutipan langsung dapat diketahui bahwa Media Indonesia lebih menyuarakan pihak yang mendukung KPK dibandingkan men­dukung DPR. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut yang berupa beberapa contoh data berupa tentang kutipan langsung me­ngenai issue pemberitaan Saweran untuk Pem­bangunan Gedung KPK.

(8)      “Maksud dan tujuan JCW membuka posko ini adalah sebagai bentuk keprihatinan JCW karena gedung KPK harus segera di­adakan.” 1.4.7 (JCW- Ketua Jogja Corrup­tion Watch).

(9)      “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya selama enam bulan untuk pem­bangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. 2.3.5 (Dahlan Iskan – Menteri Badan Usaha Milik Negara)

(10)  “Kalau KPK membutuhkan kita harus dukung,” kata Prabowo saat ditemui usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan.4.2.3 (Prabowo – Partai Gerindra)

(11)  “Saya dukung pembangunan gedung KPK” 6.6.9 (Effendi Choirie, Anggota Komisi I DPR PKB).

(12)  “Sebagai orang awam, aku hanya ingin Indonesia tanpa korupsi.”6.10.10 (Charlie Van Houten – Mantan Vokalis ST 12)

(13)  “Kami hanya ingin membantu KPK. Ini bukan kehendak KPK, tapi kehendak rakyat. Buruh sangat geram kepada DPR RI yang tidak menyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” 7.4.5 (Soe­harno – Ketua PBSI)

(14)  “Jadi silakan saja jika publik, termasuk PKL (pedagang kaki lima), ingin menyumbang pembangunan gedung KPK.” 8.6.7 (Mahfud MD – Ketua MK)

(15)  “Saya terharu mendengar KPK mau mem­buat gedung baru tapi anggarannya masih terkendala di DPR.”10.3.5 (Darjo – Warga)

(16)  “Itu membuktikan dukungan besar masya­rakat kepada KPK yang selama ini dinilai paling berhasil mengungkap kasus korupsi.” 11.3.3 (Taufikurahman Syauri – Anggota Komisi Yudisial)

(17)  “Ini jangan dibiarkan, jelas-jelas melanggar undang-undang (UU) dan kalau dibiarkan, nanti juga aparat atau pejabat akan me­lakukan hal yang sama. Kenapa pihak ke­polisian membiarkan hal tersebut.” 12.2.3 (Indra Sahnun Lubis – Ketua Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI)

(18)  “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak memberantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkat­kan kinerja. Tapi kan tidak diberi oleh DPR.” 13.4.4 (Rizky – Ketua  Ikatan Maha­siswa Muhammadiyah)

(19)  “Kami hanya memberi catatan kecil, coba usahakan gedung-gedung yang sudah ada,” papar anggota Komisi III DPR dari F-PPP Ahmad Yani di Komplek Kepatihan Kantor Gubernur DI Yogyakarta.” 14.2.3 (Ahmad Yani – Anggota Komisi III)

Dari beberapa contoh di atas dapat diketahui bahwa Media Indonesia memilih narasumber yang lebih memihak kepada KPK dalam pem­beritaannya, yaitu Ketua Jogja Corruption Watch, Dahlan Iskan (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Jumakir (pengemudi becak), Prabowo (Dewan Pembina Partai Gerindra), Effendi Choirie (Anggota Komisi I DPR PKB), Charly Van Houten (Mantan Vokalis ST 12), Suharno (Ketua SBSI), Mahfud M.D. (Ketua M.K.), Darjo (warga), Tau­fi­qurrohman (Anggota Komisi Yudisial), dan Rizky (Ikatan Pelajar Muhamadiyah). Sementara itu, narasumber yang memihak kepada DPR hanya­lah dari Indra Syahnun Lubis (Presiden Kongres Advokat Indo­nesia (KAI) dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR).

Isi wacana yang disampaikan melalui kutipan langsung tersebut juga sangat mengeksplisitkan dukungannya terhadap KPK dibandingkan ter­hadap DPR seperti kutipan sebagai berikut. “Saya dengan senang hati menyumbang gaji saya se­lama enam bulan untuk pembangunan gedung KPK,” ujar Dahlan Iskan. (2.3.5) “Kami melihat KPK itu dari dulu sudah banyak mem­berantas korupsi. Pandangan kami, KPK perlu gedung untuk meningkatkan kinerja. Tapi kan tidak di­beri oleh DPR” (13.4.4). “Kami hanya ingin mem­bantu KPK. Ini bukan ke­hendak KPK, tapi ke­hendak rakyat. Buruh sangat geram ke­pada DPR RI yang tidak me­nyetujui anggaran untuk pem­bangunan gedung baru KPK.” (7.4.5).

 

Analisis Meso Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Media Indonesia terbit pertama kali pada tanggal 19 Januari 1970 sebagai koran dengan jangkau­an nasional dimana koran Media Indo­nesia dapat diperoleh di 33 propinsi yang ter­sebar di 429 kabupaten / kotamadya di seluruh Indonesia. Direk­tur Utama Media Indonesia adalah Surya Paloh dan Teuku Yousli Syah se­bagai Pimpinan Redaksi.

Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Mark Plus Insight menempatkan Media Indo­nesia pada urutan ke-3 besar (12.22%) sebagai koran yang dibaca para eksekutif untuk meng­akses berita ekonomi dan bisnis. Readership Profile Media Indonesia adalah: 63% pria dan 37% wanita, Usia produktif 20-49 tahun (87%), Social Economic Status A1-A2-B Class (76%), Mayoritas pekerjaan White collars (44%),  Psikografis pem­baca Media Indonesia adalah western minded, optimist dan juga settled (Sumber: Media Indo­nesia online).

Visi yang diemban Harian Umum Media Indo­nesia adalah  menjadi surat kabar independen yang inovatif, lugas, terpercaya dan paling ber­pengaruh. Independen artinya adalah menjaga sikap non-partisan, dimana karyawannya tidak menjadi pengurus partai politik, menolak segala bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objek­tifitas, dan mempunyai keberanian untuk bersikap beda. Inovatif berarti terus-menerus me­­nyempurnakan serta mengembangkan SDM (sumber daya manusia), serta secara terus me­nerus me­ngembangkan rubrik, halaman, dan penyempur­naan perwajahan. Lugas berarti selalu melaku­kan check dan re-check, meliput berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan in­vestigasi dan pendalaman. Ber­pengaruh berarti dengan target bahwa Media Indonesia dibaca oleh para pengambil keputus­an, memiliki kuali­tas editorial yang dapat mem­pengaruhi peng­ambilan keputusan, mampu membangun ke­mampuan antisipatif, mampu membangun net­work narasumber dan memiliki pemasaran / dis­tribusi yang handal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebagai media terbesar ketiga, Media Indo­nesia merupakan harian umum yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indo­nesia dengan cukup luas. Rangkaian produksi teks di Media Indonesia juga bukan hanya merupakan rangkai­an yang berdiri sendiri, tetapi merupa­kan rang­kai­an institusional yang melibatkan wartawan, redaksi, editor, bahkan pemilik modal, dll. Reali­sasi teks yang dihasilkan Media Indonesia khususnya dalam hal pemberitaan Saweran Gedung KPK ini juga dinilai selaras dengan visi yang di­emban yaitu, inovatif, lugas, terpercaya dan paling berpengaruh, meskipun di dalamnya ter­kandung pencitraan yang nega­tif terhadap pihak tertentu.

 

Analisis Makro Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK”

Situasi sosial politik yang terjadi saat pem­berita­an “Saweran untuk Gedung KPK” ini juga tidak dapat dilepaskan konteks yang mem­bangun pemberita­an tersebut. Dapat diketahui ber­­sama bahwa se­panjang tahun 2011-2012 ter­jadi berbagai konflik terbuka antara KPK dan DPR, mulai dari kasus berkaitan dengan Badan Anggaran DPR, tentang Undang-Undang KPK, hingga tentang Saweran Gedung KPK. Seluruh peristiwa tersebut men­dapat liputan yang luas dari berbagai media yang ada di Indonesia ter­masuk Media Indonesia.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat pemberitaan berlangsung, situasi politik Indonesia sedang menghangat menjelang Pemilihan Umum tahun 2014 di mana Direktur Utama Media Indonesia, Surya Paloh, juga menjadi pendiri partai sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nas­dem) yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini merupakan satu-satunya partai baru yang lolos untuk mengikuti Pemilu 2014. Dengan mengusung moto Gerakan Perubahan, partai Nasdem selalu menyuarakan perubahan untuk Indo­nesia yang lebih baik dan terbebas dari korupsi, kemiskinan, dan dis-integrasi.

Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas pemberitaan yang dihasilkan oleh Media Indonesia, erat kait­an­nya dengan pengaruh Surya Paloh selaku Direktur Utama Media Indonesia dan juga se­laku Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Ada motivasi tertentu melalui pencitraan nega­tif dalam pemberi­taan tentang KPK dan DPR. Opini pembaca digiring untuk memberikan pen­citraan negatif pada para anggota DPR sekaligus partai yang ada. Dengan demikian diperlukan suatu gerak­an perubahan melalui partai baru yang diusung oleh Surya Paloh yang secara tidak langung memberikan pencitraan positif bagi partai yang dipimpinnya.

 

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ke­bahasaan diksi, penggunaan kalimat, dan pe­milihan sumber dalam kutipan langsung yang di­gunakan Media Indonesia dalam telah me­nempat­kan tema pemberitaan sebagai sebuah gerakan masyarakat, selain itu aspek kebahasa­an juga telah menempatkan tokoh atau institusi khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif. Hal ini erat kait­annya dengan ideologi nasionalisme yang dianut oleh institusi Media Indonesia yang lebih mem­bela gerakan anti korupsi melalui Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK). Meskipun demi­kian, re­presentasi selain berkaitan dengan ideo­logi yang dianut, juga memiliki kaitan dengan kepenting­an politik dari pemimpin institusi Media Indonesia yang menjadi pendiri dari Partai Nasional Demo­krat (Nasdem) dalam me­lakukan pencitraan posi­tif terhadap partai yang dipimpinnya.

—oooOooo—

 

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Pe­­nelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Jaya.

Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. Metode Lingu­is­tik: Ancangan Metode Penelitian dan Kaji­an. Bandung: PT Eresco.

Eriyanto. 2006. Analisis Wacana: Pengantar Ana­lisis Teks Media, Cetakan ke-5, Yogya­karta: LKIS.

Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1992a. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1992b. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis. Cam­bridge: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995a. Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, Norman. 1995b. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Longman.

Fairclough, Norman. 1998. “Political Discourse in The Media: An Analytical Framework”, dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). Approaches to Media, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.

Fairclough, Norman. 2000. “Critical Analysis of Media Discourse”, dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). Media Studies a Reader, hlm. 308–328. Washington New York University Press.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semio­tic. London: Edward Arnold.

Hoed, Benny H. 2011. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Komunitas Bambu.

Idris Aman. 2006. Bahasa dan Kepemimpinan Analisis Wacana Mahathir Mohammad. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Jorgensen, Mariane W. 2007. “Analisis Wacana: Teori dan Metode”, dalam Abdul Syukur Ibrahim (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Richardson. 2007. Analysing Newspaper: An Approach from Critical Discourse Analysis. England: Paldrave Macmillan.

Sudaryanto. 1993. Metode dan Teknik Penelitian Linguistik. Yogyakarta: Duta Wacana.

Titscher, Stefan dkk. 2009. “Metode Analisis Teks dan Wacana”, dalam Abdul Syukur Ibra­him (Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kiat Pengamanan Bahasa Indonesia (Tinjauan Skeptis pada Era Global)

Oleh: Mujianto

Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

Akhir-akhir ini bahasa Indonesia mulai terancam keberadaannya. Ancaman ini berasal dari dua hal, yaitu penerapan otonomi daerah, yang berdampak pada semangat ke­daerah­an termasuk adanya kebijakan dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing dan terutama gencarnya globalisasi yang berdampak pada penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Banyak istilah dalam bahasa Inggris yang di­gunakan dalam berbagai situs kehidupan, baik di dunia pendidikan maupun di media massa. Jika kondisi demikian dibiarkan, maka akan ada peran bahasa Indonesia yang di­ganti­kan atau digeser oleh bahasa Inggris. Upaya penyikapan terhadap isilah asing dilaku­kan dalam tiga bentuk. Pertama, men­jaga agar setiap kata asing yang masuk mem­peroleh padanan yang berterima, sesuai dengan situasi pemakaiannya. Kedua, men­jaga agar tata bahasa Indonesia tidak ber­ubah dan agar tetap dikuasai oleh para pe­nuturnya. Ketiga, menggalakkan penulisan dalam ber­bagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya. Upaya pemaksimalan peran bahasa Indonesia dalam berbagai ranah kehidupan. Per­tama, ranah kehidupan bermasya­rakat, yang meliputi rumah-tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), acara seremonial (upacara adat, tempat ibadah) dan lain-lain. Kedua, ranah ber­­bangsa dan ber­negara, yang meliputi petunjuk iden­titas kewarganegaraan, re­presen­tasi hasil karya ilmu pe­ngetahuan, tekno­logi, seni dan lain-lain. Ke­tiga, ranah kepeme­rintah­an, yang meliputi: perkantoran, pendidik­an, lembaga kenegaraan, re­pre­sentasi ke­bijakan bidang ideologi, politik, eko­nomi, sosial budaya, dan lain-lain.

Keywords:    bahasa Indonesia, ancaman, pengamanan bahasa, ragam, laras.

 

Berdasarkan kesejarahan lahirnya bahasa Indo­nesia lebih karena faktor politis, yakni karena ke­­butuhan persatuan seluruh wilayah nusan­tara yang memiliki kesamaan nasib dalam per­juang­an melawan penjajahan. Hal ini ter­cermin dalam ikrar pemuda seluruh nusantara pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan sumpah pe­muda. Sejak itulah bahasa Indonesia memiliki fungsi politis, menjadi alat pemersatu seluruh wilayah nusantara dalam koridor bangsa Indo­nesia. Dalam perkembangannya bahasa Indo­nesia di­angkat sebagai bahasa negara atau bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasi­onal, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi oleh seluruh bangsa Indo­nesia. Sementara itu, sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komu­nikasi pada situasi-situasi resmi kepemerintah­an. Secara hukum kedudukan bahasa Indo­nesia se­bagai bahasa negara atau bahasa nasional ter­tuang dalam UUD 1945 pasal 36.

Sejak bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dan bahasa resmi, bahasa Indo­nesia telah digunakan sebagai media komuni­kasi dalam berbagai ranah kehidupan ber­masya­rakat, berbangsa dan bernegara. Pada daerah dan kota tertentu bahasa Indonesia telah digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai di lingkungan rumah, masyarakat, per­gaul­an antarteman, pasar, sekolah, dan kantor pe­merintah. Namun, sebagian besar di wilayah negara Indonesia bahasa Indonesia hanya di­gunakan sebatas ranah resmi dan ilmiah. Di luar ranah itu, mereka menggunakan bahasa daerah. Hal ini di­perkuat oleh adanya penerapan undang-undang otonomi daerah, yang membawa nuansa kesukuan lebih mengemuka dan sikap kedaerah­an yang berlebihan. Implikasinya, banyak daerah yang membuat kebijakan peng­gunaan bahasa daerah masing-masing sebagai peng­antar dalam pendidikan terutama pada kelas rendah. Hal ini tentu berdampak pada me­nurunnya semangat penggunaan bahasa Indonesia di daerah ter­utama pada tingkat anak-anak, yang pada akhir­nya berpengaruh pada rendahnya kemahiran berbahasa Indonesia bagi anak-anak.

Pada sisi lain, globalisasi telah menembus batas kewilayahan (kenegaraan) dan ber­bagai situs ke­hidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pen­didikan, politik, dan tekno­logi). Segala peris­tiwa yang terjadi di belahan dunia mana pun dapat dengan mudah di­ketahui oleh masya­rakat dunia, termasuk di berbagai pelosok di Indo­nesia me­lalui tekno­logi informasi, baik melalui jaring­an tele­visi, internet, maupun media lainnya. Salah satu dampak globalisasi bagi bangsa Indo­nesia akhir-akhir ini adalah ‘euforia’ pengguna­an bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dalam berbagai situs ke­hidupan se­hari-hari di masya­rakat, misalnya di sekolah dan per­guruan tinggi (bilingual, moving class, learning university, entre­preneur university, education for all, domain dan sebagainya), mall (Malang Town Square, Malang Olympic Garden, Batu Town Square dan se­bagai­nya), televisi (TV-One, Trans-7, Metro TV, dan sebagainya), koran (Metro­polis, sportain­ment, total football, show and celebrity, dan se­bagainya), komputer (spasi, font, paste, dan se­bagainya), internet (browsing, chatting, e-mail, dan sebagainya), iklan (rent car, tour and travel, corner drink, buy 2 get 1, dan se­bagai­nya).

Penggunaan bahasa asing secara terus-menerus dalam segala sisi kehidupan memang nampak dapat mencirikan sosok masyarakat yang maju, berpendidikan, bahkan terkesan ‘keren’. Namun, pada sisi lain kondisi tersebut dapat meng­ancam keberadaan bahasa Indonesia. Jika bahasa asing digunakan dalam berbagai ranah yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indo­nesia, maka bahasa Indo­nesia jarang ter­dengar oleh mereka. Akibatnya, masya­rakat Indonesia akan terbiasa dengan bahasa asing dan tanpa sadar akan meninggal­kan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan ke­hilangan peranannya dalam beberapa ranah kehidupan bermasyarakat, misal­nya dalam per­gaulan sekolah, periklanan, koran dan maja­lah, teknologi informasi, dan sebagai­nya.

Fakta lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Bahasa Kemendiknas RI, bahwa minat masyarakat Indonesia untuk belajar mahir ber­bahasa Indonesia kalah jauh di­bandingkan ke­inginan masyarakat untuk mahir berbahasa asing. Bahasa Indonesia tidak terlalu diminati, bahkan sedang mengalami proses pengabaian. Dengan kata lain, bahasa Indonesia tidak di­anggap penting untuk dipelajari dan hanya di­jadikan bahasa tutur yang dipelajari secara ala­miah karena faktor lingkungan. Demikian pula dengan sikap positif masyarakat Indonesia ter­hadap bahasa Indonesia yang berada di pering­kat ketiga, ter­tinggal dibanding bahasa asing dan bahasa daerah. Kenyataan itu menunjuk­kan bahwa bahasa Indonesia belum dapat men­jadi lambang supremasi bahasa di tanah air sen­diri. Se­jumlah survei pendidikan menyebutkan bahwa nilai yang diraih para pelajar pada mata pe­lajar­an bahasa Indonesia tidak selalu men­dekati sem­purna. Sementara itu, nilai pada mata pelajaran bahasa Inggris lebih tinggi. Kita harus menyadari bahwa bahasa Indonesia di negeri ini belum me­miliki pamor untuk dijadi­kan simbol pencitraan negara di inter­nasi­onal. Di kandang sendiri, bahasa Indonesia masih kalah menarik di­bandingkan dengan bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab. Mahir berbahasa Inggris atau ber­bahasa Arab bagi orang Indo­nesia lebih men­datangkan kebanggaan dari­pada mahir ber­bahasa Indonesia. Ke­mahiran ber­bahasa Indo­nesia dianggap sesuatu yang lumrah, umum, dan tidak prestatif. Inilah problem peng­hargaan kita terhadap Bahasa Indonesia, kata Wakil Menteri Pen­didik­an dan Kebudayaan Bidang Kebudaya­an, Wiendu Nuryati, di Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Untuk menghindari terancamnya keberadaan bahasa Indonesia akibat perannya di­geser oleh bahasa asing ada dua kiat pengamanan yang dapat dilakukan, yaitu pe­nyikapan terhadap masuk­nya istilah asing dan pemaksimalan peran bahasa Indonesia. Kedua kiat pengamanan itu akan diuraikan pada bagian berikut.

 

Kiat Pengamanan Bahasa Indonesia

1.  Penyikapan Istilah Asing

Untuk menyikapi derasnya istilah asing yang masuk dalam situs-situs kehidupan bermasya­rakat sehari-hari ada tiga hal yang perlu dilaku­kan.

1)    Menjaga agar setiap kata asing yang masuk memperoleh padanan yang berterima, se­suai dengan situasi pemakaiannya. “Globa­lisasi tidak bisa dibendung. Bahasa asing memang akhirnya populer, sampai tempat makam saja terasa keren dengan nama ke­inggris-inggris­an. Dalam kondisi seperti ini, jika bahasa Indonesia mau populer, harus terus dike­depankan dengan kata-kata yang padanan­nya tidak kalah keren dengan bahasa asing,” kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudaya­an, Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryati, di Jakarta, Selasa (29/11/2011). Kecuali untuk tujuan pencendekiaan, se­baik­nya kita tidak memperkenalkan kata baru bila kata yang se­makna sudah ada dan ber­terima, meskipun merupakan kata serapan (pinjam­an) sebagai akibat dari pe­ner­jemahan fono­logis. Alter­natif kata baru yang terlalu banyak dapat mem­bingungkan masyarakat. Pada aspek pengem­bangan yang pertama, dilaku­kan penerjemah­an. Ada dua jenis pe­ner­je­mahan yang di­anggap paling “mudah” di­laku­kan, yaitu (a) peng­alihan pesan dengan men­carikan padan­annya, dan (b) penjiplakan struktur (calque). Pe­ner­je­mahan yang ideal adalah penerjemah­an dengan cara memper­oleh padanan yang berupa unsur dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu, atau bahasa daerah. Namun, biasa­nya cara ini memerlu­kan waktu yang cukup lama. Contoh, kata ‘effective’ di­terjemahkan ‘me­laku­kan kegiat­an yang tepat sesuai tuju­an’, kemudian di­cari­kan padan­an­­nya dari bahasa daerah Palem­bang yang me­miliki arti yang hampir sama, yaitu kata ‘sangkil’ dan ‘efficient’ di­cari padanannya dengan kata ‘mangkus’. Dalam keadaan men­­desak, tindak­an “darurat” yang dilakukan adalah melaku­kan pe­nerjemahan fonologis, yakni meng­ambil bentuk kata asing itu dan disesuaikan dengan sistem bunyi dan ejaan bahasa Indo­nesia. Ini sudah dilakukan sejak lama, misal­nya wanita (Sanskerta), kudeta (Prancis), dan nafsu (Arab) (Alwi, 1986:78). Saat ini muncul kata dari bahasa Inggris seperti real estate, mal dan kon­do­mi­nium. Dewasa ini pe­ner­je­mah­an fonologis, yang tadi­nya merupa­kan upaya darurat bila terjadi tekanan deras bahasa asing, akhirnya men­jadi upaya yang makin sering digunakan karena di­anggap paling “mudah”, khususnya apabila tidak cukup waktu untuk mencari padanan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu dikembang­kan prose­dur penerje­mahan fonologis yang se­suai dengan kaidah fono­logi dan kaidah tata bahasa Indonesia se­bagai pelengkap prose­dur pembentukan isti­lah. Harus diketahui pula bahwa dalam bahasa teknis biasa­nya ter­­dapat dua laras, yakni laras “tinggi” yang di­guna­kan oleh para pakar dalam penulis­an ilmiah, dan laras “rendah” yang digunakan oleh para montir / pekerja tingkat praktek yang pada umumnya terdapat dalam bahasa lisan. Di bidang ke­dokteran, pada laras “rendah” ter­dapat istilah-istilah untuk para awam bukan dokter, seperti kencing manis (laras “tinggi” = diabetes meli­tus), demam ber­darah (laras “tinggi” = demam dengue), atau cacar air (laras “tinggi” = varicella). Di bidang kompu­ter, pada laras “tinggi” di­kenal di-on-kan (laras “rendah” = dinyalakan), di-safe (laras “rendah” = di­simpan), atau di-copy (laras “rendah” = di­salin). Di bidang me­ka­nik oto­motif, pada laras “rendah” dikenal roda gila (laras “tinggi” = eksentrik), stang (laras “tinggi” = tuas), stir (laras “tinggi” = kemudi), dongkrak (laras “tinggi” = peng­ungkit), atau as (laras “tinggi” = poros).

2)    Menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak ber­­ubah dan agar tetap dikuasai (secara tidak sadar) oleh para penuturnya. Dengan demi­kian, gejala penjiplakan tata hahasa asing ke dalam bahasa Indonesia harus dicegah. Dalam pengembangan istilah dan ungkapan, termasuk dalam hal kodifikasinya, perlu mem­perhatikan laras tata bahasa Indonesia. Pada aspek ini  harus diamati seringnya ter­jadi pe­langgaran atas kaidah tata bahasa Indonesia sebagai akibat adanya penjiplak­an. Ini ter­lihat antara lain, pada pelanggaran atas hukum DM (diterangkan menerangkan) dan penjiplakan struktur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Hukum DM sudah sering di­langgar, misal­nya dalam pemberian nama toko seperti Sentosa Ban atau Setia Motor. Hal ini juga terlihat pada seluruh kata asing yang diambil alih melalui penerjemahan fonologis dan pen­jiplakan, seperti kata makro-ekonomi, mikro­-ekonomi, agro­indus­tri dan agro­bisnis. Tindak­­an penjiplakan itu salah dan “ber­bahaya” bagi pemertahanan kaidah bahasa Indonesia, walau­pun se­benar­nya tindakan itu sering ter­jadi karena ke­tidak­-pahaman penutur bahasa Indonesia tentang struktur ungkapan asing yang di­jiplak. Dalam hanyak hal, struktur MD tidak disadari oleh penutur, karena ke­seluruh­an ungkapan asing itu di­pandang sebagai satu satuan unsur bahasa. Kalau pemakai sadar bahwa struktur­nya harus disesuaikan maka ungkapan ter­sebut akan dibaca eko­nomi makro dan bisnis agro. Namun, dewasa ini masih ada saja pe­makai­an konstruksi hasil jiplak­an dari kon­struksi MD, misalnya Gunung Geulis Resor atau Modern Bakeri.

3)    Menggalakkan penulisan dalam berbagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya. Bidang penulis­an dengan bahasa Indonesia itu sejalan dengan per­kembangan ilmu pengetahuan dan tekno­­logi. Oleh karena itu, seluruh bidang keilmu­an, baik ilmu pengetahuan alam (kedokter­an, biologi, matematika, fisika, teknologi) mau­pun ilmu pengetahuan sosial (budaya, poli­tik, eko­nomi, manajemen, filsafat)  sebaiknya di­tulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Pengembang­an tata bahasa Indonesia juga perlu terus di­galak­kan peng­gunaannya dalam bidang non-ilmiah, seperti perdagangan, periklanan, mode, seni, me­masak, pariwisata, dan ke­su­sastraan (Hoed, 2011:9-10). Kepala Pusat Bahasa Depdik­nas Dendy Sugono mengata­kan, sebenarnya pembakuan istilah dan peng­’­indonesia’an kata dan ungkapan asing sudah lama dilakukan oleh Pusat Bahasa, namun kalang­an pers jarang menggunakan­nya. Me­nurut Yosi Herfanda (2010) penulis­an istilah asing yang diserap dalam penulisan teks berita media massa masih beragam dan sangat banyak yang salah. Bahkan, kesalah­an yang terjadi jumlahnya jutaan. Seperti kata ‘shalat’ dipakai 1.380.000 kali, kata ‘sholat’ (1.139.000) dan ‘salat’ (270.000). Kata ‘ustad’ (3.110.000), ‘ustaz’ (2.470.000), dan ‘ustadz’ (681.000). Kata ‘wudhu’ (151.000), ‘wudlu’ (59.300), dan ‘wudu’ (9.340). Kata ‘gender’ (924.000) dan ‘jender’ (76.000). Kata ‘objek’ (1.890.000), ‘obyek’ (1.840.000), dan ‘objek­tif’ (432.000), ‘obyek­tif’ (290.000). Serta kata ‘even’ (6.650.000), ‘event’ (6.650.000) dan  kata ‘iven’ digunakan 290.000 kali. Menurut Yosi Herfanda, terjadinya per­beda­an peng­guna­an istilah serapan itu karena perbedaan pedoman pembentukan istilah atau pe­nyerap­an bahasa asing Pusat Bahasa dan kalangan pers. Perbedaan cita rasa yang hendak di­lekatkan pada istilah asing yang di­serap ke dalam bahasa Indonesia. Anggapan dari kalangan pers bahwa pusat bahasa lamban dalam menyerap dan mem­bakukan bahasa asing ke bahasa Indonesia, se­hingga kalang­an pers melakukan pem­bakuan se­cepatnya dengan cara masing-masing yang berbeda.

2. Pemaksimalan Peran Bahasa Indonesia

Dalam upaya peningkatan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai aspek kehidupan perlu di­ke­mukakan betapa pentingnya fungsi bahasa bagi umat manusia. Samsuri (2000:4) ber­pen­dapat:

“Sejak bangun tidur pagi hari sampai malam hari, pada waktu istirahat manusia tidak lepas dari bahasa, bahkan ketika tidur lalu ber­mimpi pun menggunakan bahasa. Ketika se­orang ber­diam diri pada hakikatnya dia ber­bahasa, karena bahasa adalah alat untuk ber­fikir, me­renung, merasa, berkeinginan, dan mem­pe­ngaruhi. Bahasa sangat berakar bagi peng­gunaannya. Bahasa adalah tanda kepri­badi­an yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas bagi budi manusia. Dari pembicara­an se­se­orang kita dapat menangkap keingin­annya, latar belakang pendidikan, pergaulan, dan adat istiadatnya”.

Secara umum fungsi bahasa adalah alat komu­ni­kasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di samping fungsi umum itu, bahasa me­miliki fungsi khusus. Ada beberapa pendapat ber­kait­an dengan fungsi khusus bahasa. Fino­chiaro (1983) berpendapat bahwa fungsi bahasa meliputi fungsi: (1) personal, (2) interpersonal, (3) direk­tif, (4) referensial, dan (5) imaginatif. Selanjut­nya, Halliday (1973) dalam Suparno (1994:18) berpendapat bahwa bahasa memiliki 7 (tujuh) fungsi, yaitu (1) instrumental, (2) regula­tori, (3) re­­pre­sen­tasional, (4) interaksional,(5) personal, (6) huristis, dan (7) imaginatif.

Mengacu pada dua pendapat ahli bahasa ter­sebut, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan nyata. Bahasa me­miliki peran dalam semua aspek kehidupan ber­masya­rakat. Bahasa yang dapat difungsikan dalam ber­bagai dimensi kehidupan adalah bahasa yang memiliki ketahanan yang kuat. Se­baliknya, jika bahasa itu hanya digunakan dalam ranah ter­tentu saja, maka bahasa itu tidak me­milki  posisi yang kuat di masyarakat. Semakin sedikit ranah bahasa itu digunakan, maka se­makin kecil peran bahasa itu dalam masyarakat, yang pada akhir­nya akan digeser oleh bahasa lain yang lebih banyak perannya dalam ber­bagai ranah yang ada di masyarakat. Dalam rangka pe­­maksimalan peran bahasa Indonesia perlu di­­lakukan reka­yasa bahasa. Menurut Takdir Ali­syahbana (dalam Moeli­­ono, 1985), aspek penting dalam rekayasa bahasa meliput (1) pem­bakuan bahasa, (2) pe­moderenan, dan (3) pe­nyediaan perlengkapan seperti buku pelajaran dan bacaan. Haugen (1972:287-293) dalam salah satu tulisnnya yang berjudul “Language Planning, theory and Prac­tice”, menyarankan agar reka­yasa bahasa di­mulai dengan pengetahuan situ­asi ke­bahasaan, setelah itu disusun program kegiat­an yang me­liputi penetapan sasaran, pe­netap­an kebijakan untuk mencapai sasaran itu dan se­jumlah pro­sedur untuk meng­imple­men­tasi­kan kebijakan itu.

Dalam rangka pemaksimalan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai situs kehidupan ber­masya­rakat, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Per­tama, memperhatikan faktor-faktor yang dapat menggeser posisi bahasa. Kedua, meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam ranah ber­masya­rakat, berbangsa, dan bernegara.

2.1   Faktor Pergeseran Bahasa

Secara konseptual yang dimaksud dengan per­geseran bahasa (language shift) adalah per­ubah­an penggunaan bahasa secara evolusi dan konstan oleh penuturnya dari satu bahasa (asal) ke bahasa yang lain (bahasa target) (Holmes, 2001:51). Hal ini terjadi akibat adanya perubah­an profesi atau  pindah ke daerah lain sehingga secara sosial tidak memungkinkan  penggunaan bahasa asalnya dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan terjadinya pergeseran peng­­gunaan bahasa asal ke bahasa target. Pergeser­an bahasa, penurunan fungsi bahasa, dan peng­hilangan bahasa, dapat terjadi karena faktor per­­ubahan sosial yang sangat cepat (Aitchison, 1991:50). Di dalam perkembangannya pergeser­an bahasa tidak hanya disebabkan oleh adanya perubahan profesi dan perpindahan, tetapi ada beberapa faktor lain. Faktor penyebab per­geser­an bahasa dikemukakan sebagai berikut.

  • Faktor Politik

Setiap negara senantiasa berusaha mem­per­tahankan keberadaannya sebagai sebuah  negara yang berdaulat. Satu aspek untuk mem­pertahankan keberadaan negara adalah mem­perlakukan bahasa nasionalnya sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Setiap orang yang berinteraksi dalam konteks formal harus meng­gunakan bahasa nasional. Oleh karena itu, jika seseorang akan memasuki suatu negara, yang bersangkutan harus me­mahami bahasa nasional negara yang akan dimasuki. Dengan demikian, jika ada orang asing akan bekerja di Indonesia, atau negara lain akan bekerja sama dengan Indonesia, maka sesorang atau negara itu harus memahami dan menggunakan bahasa Indo­nesia, bukan justru sebaliknya seperti yang selama ini terjadi.

  • Faktor Sosial

Pergaulan pada kelompok sosial yang memiliki pengaruh kuat pada lingkungannya akan mem­percepat pergeseran bahasa. “Kelompok  sosial yang kuat biasanya menjadi idola dalam segala perilaku sosial, termasuk perilaku penggunaan bahasa” (Holmes, 2001:51). Sebagai contoh, anak-anak dari keluarga pernikahan yang ber­beda latar belakang bahasa pertama (B1), mereka cenderung menggunakan bahasa Indo­nesia (B2) untuk ber­komunikasi di lingkungan keluarganya. Di dalam keluarga tidak mungkin di­ajarkan penggunaan bahasa vernacular (ragam bahasa kasar). Namun, karena pergaulan di luar rumah dengan kelompok bermain sehari-hari dengan waktu bermain yang leluasa, mereka memperoleh pilihan kata / ragam bahasa verna­cular yang akhirnya terbawa dalam komuni­kasi di lingkungan keluarga. Dengan kata lain, ter­jadi­lah pergeseran bahasa, yakni dari ragam bahasa tinggi bergeser dengan ragam vernacular.

  • Faktor Sikap Apatisme

Sikap apatisme terjadi karena kurangnya ke­sadaran masyarakat untuk mempertahan­kan bahasa etnisnya. Mereka tidak menyadari jika tidak ada usaha mempertahankan bahasa etnis­nya, maka bahasa etnisnya akan tergeser oleh bahasa asing yang digunakan dalam berbagai ranah masyarakat. Dengan kata lain, “sikap apa­tis masyarakat ter­hadap bahasa etnis, akan meng­ancam ter­hadap eksistensi bahasa etnis mereka” (Ibrahim, 1998: 57). Dalam konteks pe­mertahanan bahasa Indo­nesia dari ancaman bahasa asing, sikap apatisme terhadap bahasa Indonesia harus dihilangkan. Hal ini dapat di­laku­kan dengan cara memberi­kan motivasi tentang kesetaraan prestise peng­guna­an Indonesia dengan bahasa asing.

  • Faktor Ekonomi

Dalam kehidupan sehari-hari perekonomian me­rupakan aspek  yang paling menonjol  dilakukan manusia. Hampir seluruh aktivitas manusia ber­kaitan dengan perekonomian.  Bahkan, karena tuntutan ekonomi seseorang harus merantau  ke daerah lain atau kota lain (urbanisasi). Para urban akan kehilangan bahasa etnisnya, ketika setiap hari harus meng­gunakan bahasa asing (B2) dalam mengerjakan aktivitas  kesehariannya dan dalam waktu yang relatif lama. “Untuk men­dapatkan pekerjaan merupakan alasan yang paling jelas untuk mempelajari bahasa lain” (Holmes, 2001:58). Sebagai contoh, para pencari kerja dari daerah yang menuju Jakarta tentu harus mampu berbahasa Indonesia karena bahasa yang digunakan sehari-hari di Jakarta adalah bahasa Indonesia. Di samping itu, akti­vitas per­ekonomian senantiasa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga se­cara pelan-pelan bahasa Pertama (B1) akan tergeser oleh bahasa Kedua (B2).

  • Faktor Budaya

Suatu bahasa dikatakan kuat jika bahasa itu mengakar dalam budaya masyarakat pe­nutur­nya. Jika budaya masih secara aktif berlaku dalam masyarakat, maka bahasa yang menyertai budaya itu masih kuat. Sebaliknya, jika budaya tidak dilestarikan, maka bahasa sebagai media budaya itu akan tergeser, atau bahkan menjadi mati. Sebagai contoh hilang­nya bahasa Jawa “ngujubake” untuk berbagai upacara adat petani di Jawa Timur khusus­nya upa­cara persiapan panen pertanian bagi petani di Jawa Timur. Hal ini disebab­kan budaya itu telah hilang dari masyarakat petani di Jawa Timur.

Di samping itu, akulturasi budaya juga dapat se­cara pelan-pelan menggeser ke­duduk­an bahasa pada masing-masing budaya yang berakulturasi (Holmes, 2001:58). Per­campur­an / perkawinan budaya pada akhirnya akan menghilangkan ke­khasan masing-masing budaya. Mediasi budaya campuran tentu menggunakan bahasa yang netral. Misalnya per­campuran budaya Bali dan budaya Madura mediasinya adalah bahasa Indo­nesia. Dengan demikian, budaya campuran se­cara konstan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada akhirnya bahasa Bali dan bahasa  Madura tergeser posisinya dalam konteks itu.

  • Faktor Perkembangan Teknologi

Bagi negara berkembang teknologi merupakan hasil importasi dari negara lain. Ke­hadiran tekno­logi tentu membawa segala aspek yang berkait­an penerapan teknologi itu. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan sebagai representasi teknologi yang ber­sangkutan. Fakta keduniaan dan ilmu pengetahuan teknologi tidak akan ter­komunikasi­kan jika tidak dinyatakan dengan bahasa. Hal ini sejalan dengan fungsi bahasa re­presenta­sional, yakni bahasa berfungsi untuk menyajikan materi kebendaan yang memerlu­kan pe­nunjukan (Halliday, dalam Suparno, 1994:19). Hadirnya teknologi  dapat menghilang­kan fungsi peralatan tradisional, sehingga alat-alat ter­sebut akan ditinggalkan. Sejalan dengan itu tergeser / hilang pula penggunaan bahasa yang melekat  dengan alat tradisional. Sebagai contoh, kata “lesung” alat penumbuk padi, telah hilang di­ganti dengan “huller” alat pe­nyelip padi. Terkait dengan itu, seyogyanya teknologi importasi yang digunakan di Indo­nesia, telah dicarikan padanan­nya dalam bahasa Indonesia, sehingga nantinya tidak ter­geser oleh bahasa negara pengekpsor teknologi ke Indonesia.

2.2 Peningkatan Peran Bahasa Indonesia

Mengacu pada pentingnya bahasa Indonesia se­bagai alat pemersatu bangsa dalam Negara Ke­satuan Republik Indonesia (NKRI) dan banyak­nya faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa, sehingga mengancam eksistensi bahasa Indo­nesia, maka perlu ada upaya yang nyata untuk mem­pertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam seluruh domain kehidupan bermasya­rakat, berbangsa, dan bernegara.

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Domain Masyarakat

Yang dimaksud peningkatan peran bahasa Indo­nesia dalam domain masyarakat ini adalah mem­fungsikan bahasa Indonesia dalam seluruh aspek  kehidupan bermasyarakat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bahasa Indonesia secara fungsional digunakan sehari-hari di dalam rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upa­cara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sere­­monial, tempat wisata / hiburan  dan aspek kehidupan bermasyarakat  lainnya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus mengakar kuat dalam budaya masyarakat seluruh Indonesia. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka eksistensi  bahasa Indonesia akan kuat, tidak akan tergeser oleh bahasa etnis  ataupun  bahasa asing. Se­cara teoritis bahasa Indonesia harus memiliki fungsi personal, interpersonal, direktif, referensial, ima­ginatif, di seluruh lapisan masyarakat Indo­nesia (Nababan, 1987:37).

Sebagai implikasi lebih jauh dari konsep ini di­perlukan pemantapan paradigma lama yaitu bhinneka tunggal ika. Walaupun berbeda latar budaya, sosial, suku, bahasa pertama (B1), dan agama, bahasa Indonesia harus digunakan oleh masyarakat seluruh wilayah Indonesia, baik dalam rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upacara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sermonial, tempat wisata, dan aspek ke­hidupan bermasya­rakat lainnya. Dengan demikian, bahasa Indo­nesia akan mengakar pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bahasa Indonesia betul-betul kuat di seluruh Indonesia.

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Ranah Berbangsa dan Bernegara

Telah disadari, bahwa bangsa Indonesia itu lahir karena faktor politis, bukan antropo­logis. Dalam konteks ini bangsa Indonesia telah sepakat me­milih salah satu bahasa lingua fanca, bahasa Melayu, dijadikan bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran bahasa Indo­nesia pada saat itu hanya untuk kepentingan alat pemersatu bangsa yang multi etnis  dalam konteks bangsa Indo­nesia. Memang dalam perkembangannya bahasa Indonesia telah di­fungsikan sebagai bahasa nasio­nal, yakni sebagai alat komunikasi seluruh rakyat Indo­nesia dalam konteks kehidupan ber­bangsa.

Namun, sebenarnya masih banyak ranah ber­bangsa dan bernegara yang seharusnya mem­fungsi­kan bahasa Indonesia sebagai media re­pre­sentasinya. Misalnya, sebagai pe­nunjuk iden­titas kewarganegaraan bagi seluruh orang yang meng­aku sebagai  warga negara Indonesia, sebagai re­presentasi hasil karya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Indonesia, sebagai repre­sentasi produk perundang-undangan dan sistem hukum di Indo­nesia, sebagai representasi sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, dan ranah kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Peningkatan peran bahasa Indonesia dalam ranah berbangsa dan bernegara secara teoritis relevan dengan fungsi instrumental, regu­la­tory, dan reperesentasional (Wahab, 1998:25).

  • Peningkatan Peran Bahasa Indonesia dalam Ranah Kepemerintahan 

Seperti diketahui, bahwa selama ini bahasa Indo­nesia telah diangkat sebagai bahasa resmi. Arti­nya bahasa Indonesia telah digunakan sebagai alat komunikasi resmi dalam konteks resmi ke­pe­merintahan, misalnya perkantoran, pengantar pendidikan, departemen, dinas pemerintah, lem­baga tinggi negara, dan lembaga-lembaga peme­rintah lainnya. Dalam situasi ini bahasa Indo­nesia dapat ditingkatkan peranannya pada berbagai ranah pe­nyeleng­garaan kepemerintahan secara menyeluruh, mulai pemerintahan desa, kecamat­­an, sampai dengan pemerintah pusat. Di samping itu, bahasa Indonesia harus digunakan dalam berbagai bentuk pelayanan pemerintah atau lembaga formal lainnya kepada masya­rakat, se­hingga seluruh ranah pelayanan umum / publik harus menggunakan bahasa Indo­nesia. Selanjut­nya, seluruh kebijakan pemerintah baik berkait­an dengan ideologi, politik, sosial budaya, eko­nomi, pertahanan dan keamanan harus  meng­gunakan bahasa Indonesia (Kar­tadi, 2000:15). Bahkan jika perlu membuat kebijakan yang ketat, siapa pun dan untuk ke­pentingan apa pun yang akan ber­hubungan dengan pemerintah Indo­nesia harus meng­guna­kan bahasa Indonesia.

3.    Simpulan dan Saran

3.1   Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada akhir-akhir ini bahasa Indonesia telah terancam keberadaannya. Ancaman ini ber­asal dari dua hal, yaitu  pe­nerap­an otonomi daerah, yang berdampak pada semangat ke­daerahan termasuk adanya ke­bijakan dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing dan gencarnya globalisasi yang sangat ber­dampak dalam penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris di Indonesia. Banyak istilah dalam bahasa Inggris telah digunakan oleh hampir seluruh situs kehidupan yang akrab dengan masyarakat, misalnya sekolah (SD – PT), koran, majalah, TV, iklan, komputer, dan inter­net. Jika kondisi  demikian dibiarkan, maka ada peran bahasa Indonesia yang digantikan atau di­geser oleh bahasa Inggris. Dengan demikian, ke­dudukan bahasa Indonesia dalam ranah ter­sebut terancam, dan jika ranah lain pun diganti oleh bahasa Inggris, maka tidak lama lagi bahasa Indo­nesia akan ditinggalkan oleh masya­rakat Indo­nesia, terutama generasi penerus. Oleh karena itu, harus ada upaya nyata untuk menangani ancaman keberadaan bahasa Indonesia, yaitu  penyikapan terhadap masuknya istilah asing dan pemaksimalan peran bahasa Indonesia.

  • Upaya penyikapan terhadap isilah asing di­lakukan dalam tiga bentuk, yaitu  (1) men­jaga agar setiap kata asing  yang masuk memper­oleh padanan yang berterima, sesuai dengan situasi pemakaiannya, (2) menjaga agar tata bahasa Indonesia tidak berubah dan agar tetap dikuasai oleh para penuturnya, dan (3) menggalakkan pe­nulisan dalam berbagai bidang dengan bahasa Indonesia sesuai dengan ragam dan larasnya.
  • Upaya pemaksimalan peran bahasa Indo­nesia dalam berbagai ranah kehidupan, yaitu (1)  ranah kehidupan bermasyarakat, yang me­liputi: rumah tangga, pergaulan (anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak), upacara adat, pasar, warung, masjid, gereja, acara sere­mo­nial, tempat wisata / hiburan, (2) ranah ber­bangsa dan bernegara, yang meliputi: pe­tunjuk identitas kewarganegaraan, represen­tasi hasil karya ilmu  penge­tahuan dan tekno­logi, produk perundang-undang­an dan sistem hukum, sistem per­tahanan dan keamanan negara, dan (3) ranah ke­pemerintahan, yang meliputi: per­kantoran, pengantar pen­didik­an, depar­te­men, dinas pe­merintah, lem­baga tinggi negara, represen­tasi kebijakan dalam bidang ideo­logi, politik, sosial budaya, eko­nomi, per­tahanan dan keaman­an.

3.1   Saran

Dalam rangka kedua upaya menangani ancam­an terhadap keberadaan bahasa Indo­nesia ter­sebut perlu ada payung hukum dari pihak pemerintah Indonesia. Bentuknya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun bentuk kebjakan pemerintah lain­nya. Hal ini dimaksud­kan agar semua pihak menyadari perlunya pe­nguatan peran bahasa Indonesia dalam se­genap lapisan kehidupan di Indonesia, agar tidak ter­gantikan oleh bahasa asing, khusunya bahasa Inggris. Jangan sampai bahasa Indonesia men­jadi bahasa ‘purbakala’, yang diakibatkan hilangnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan kehilangan penuturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadun, Yosi Herfanda. 2010. ‘Bahasa Media Massa’. Makalah disampaikan dalam Kongres IX Bahasa Indonesia di Jakarta.

Aitchison, Jean. 1991. Language Change: Progress or Decay? Cambridge: Cambridge Univer­sity Press.

Alwy, Hasan. 1986. Pedoman Umum Pem­bentuk­an Istilah. Pusat Pembinaan dan Pe­ngem­bangan Bahasa RI. Jakarta: PT Gramedia Media Sarana Indonesia.

Finocehiaro, Mary; Burmfit Chirstopher. 1983. The Functional National ApproachFrom Theory to Practice. USA:  Oxford University Press.

Haugen, Einer. 1972. ‘Language Planning in Modern Norway’. Language Science and Natio­nal Development. California: Stanford University Press.

Hoed, Benny H. 2010. Kedudukan Bahasa Indo­nesia dan Tantangan Abad Masa yang Akan Datang. Jakarta: Universitas Indo­nesia.

Holmes, Janet, 2001. An Introduction to Sosio­linguistics. Pearson Education Limited Edin­­bugh Gate. England: Halow, Essex CM 20 2 JE.

Ibrahim, Abd. Syukur. 1998. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi. Surabaya: Pe­ner­bit Usaha Nasional.

Kartadi, Hardiana. 2000. “Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya”. Jurnal LEMHAN­NAS, Edisi XXII, tanggal 23 November 2000. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Moeliono, Anton. 1985. ‘Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif dalam Perencanaan Bahasa’. Sen Indo­nesian Linguistics Development Project, W.A.L. Stokhof (ed.); juga dalam versi bahasa Inggris: Language Development and Language Culti­vation: Alternative Approaches in Language Planning. Sen Pacific Linguistics, S.A. Wurm (ed.).

Nababan, P.W.J. 1987. Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya). Jakarta: Departemen Pen­didikan dan Kebudayaan.

Samsuri. 2000. Analisis Bahasa Edisi ke-5, Sura­baya: Penerbit Erlangga.

Soeparno, 1994. Linguistik Umum, Jakarta: Depar­temen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wahab, Abdul. 1998. Butir-butir Linguistik. Sura­baya: Airlangga University Press.

The Role of Language in Nation-Building Process

SAMSUNG CSCby Anna Grzywacz

 Warsaw University

Abstract

Language function can be classified into four categories: cognitive (related to learners’ intellectual development), instrumental (related to the use of language for material purposes), integrative (related to group membership) and cultural (related to cultural appreciation and understanding). In addition to that, language may be also used as a political and social element in the process of building, unification and maintaining of a nation and as an essential element of national identity. This article discusses cases in relation to the social-political related function of language. It shows interesting aspects of three different languages in serving this function. The first is Indonesian language, a neutral language, which was adopted in Indonesia primarily to unite the society in a newly built nation. The second is the Hebrew language, which has been restored to be an initial reference point for the Jewish people, and became an official language of Israel, and become a key element of national identity. The last one is the Polish language, which is an example of a language that has survived despite the absence of the Polish state and also became an essential element of connecting the Polish society.

Keywords: political, social, sociolinguistic, Indonesian, Polish, Jewish, language function

 ***

 

Language can be used in many ways; one of them is in specific purpose area such as social or cultural communication, government decisions, political debate, media which is linked to the ability to express the relevant content (Sutton 1991: 141). Learner or user of language is connected in time and space to cultural tradition which is considered as a significant process connected with the unique form of access to other traditions. This condition affects education, take for example: history which is in line with time, geography which is closely related to place.

When we relate language and colonialism, the strength of colonial empires were dependent on effective communication between the colonizers and the colonized. For example in Latin America, it can be seen very clearly that European powers adopted different strategies. No matter how much the language policy was imposed on the conquered population, it is difficult to deny the claims of the two. Firstly, after the conquest of the territory language became the language of the colonizer power.  Secondly, the language of colonized was degraded – both physically and mentally – to the role of the slave language, even primitive language.  In the period before the conquest (of course with the exception of the New World) missionaries were agents of language. Introducing the teaching of reading and writing, at the same time European languages were taught. It became a symbolic act. It was the transition from a traditional to a modern society. Language has started to be treated as a powerful political instrument (Gawrycki, Szeptycki 2011: 139–142).

Every cultural group has its own semiotic systems, experiences or values. Learning different artistic traditions or religions allows people to understand what and how they are. It involves gaining knowledge, but also appreciation of otherness- the cultural conceptualizations- which are foundations influencing other groups’ collective encounter with reality, whether it is other times, belief or values. Ideally, this has effect of re-imagination assumptions about what is “normal” and appropriate to enriching perspective that diversity makes intercultural awareness (Lo Bianco 2010).

This paper aims to show that language may be also used as a political and social meaning as the process of building, unification and maintaining the nation as a significant and essential element of national identity. Three examples of languages were used: Indonesian, Hebrew and Polish to show how different role language can play and how strong they are related to concept of national identity. Indonesia is an example of a state that has adopted neutral language in order to maintain independence and to build Indonesian identity, Israel is an example of a country that uses Hebrew – recreated language in order to strengthen identity, and finally Poland is an example of a nation that even without the statehood can sustain language as a part of the identity.

 

The importance and relation between language and national identity

National identity is an instrument in a political sense, but it is also regarded as an instrument of domestic policy which allows building and maintaining a consolidated society. It involves loyalty towards the nation or state. Every government needs the support of the public opinion, but to generate this sense of loyalty is not without problems, especially in multi-ethnic societies, precisely because of the threat of losing the social stability (Ortmann 2009: 26).

For the states that gained independence after World War II, the process of selecting the national language was very important. Large number of language users, including those in mass media supports the construction and combination of geographical distribution of imagined communities (Anderson 1991). Also, it supports nation building process (Simpson 2007b: 1; Simpson 2007a). In an attempt to build and maintain a national identity, language is considered to be the primary determinant of success besides the knowledge. In fact, the use of a common language throughout the territory unites its inhabitants (Simpson 2007b: 2).

As noted by Steve Fenton, ethnic groups are not just groups of people who share a culture and a common ancestor. The ideas of origin and culture are rather stimulated and used as a reference in order to strengthen a sense of community, a sense of a “groupness” and a common destiny (Fenton 2007: 20). Assuming that the groups are, in some sense, socially constructed, it is important to indicate the possible answers to a question of who creates the design? Steve Fenton suggests three possible answers: 1) the idea of ​​the group is not constructed by “us”, but it is constructed “for us by others”. It reflects the reality of colonial period, in which the colonial power established the names for the “indigenous people”, affecting their form. In the postcolonial world it is easy to find examples of groups whose names and shape are a direct consequence of colonial history; 2) the identity of the group may be a result of the group members work, of the efforts of elites within them and the leaders of the party; 3) groups can be formed by the action of the state and administrative regulations (Fenton 2007: 20–21).It reveals a very strong role of the state and government in managing the language and culture and affecting the shape of social relations. Language as a core element of culture becomes a major factor contributing to the sense of national identity. Language changes and evolves from the bottom up, and frequently connected by the actions of the politics – mainly through language policy.

Language policy and language planning should not be treated as one topic. Harold S. Schiffman defines language policy (after Bugarski) as a “policy of a society in the area of linguistic communication—that is, a set of positions, principles and decisions reflecting that community’s relationships to its verbal repertoire and communicative potential” and language planning “understood as a set of concrete measures taken within language policy to act on linguistic communication in a community, typically by directing the development of its languages” (Schiffman 1996: 3).

Linguistic culture is defined as a set of behaviors, assumptions, cultural forms, prejudices, folk belief system, attitudes, stereotypes, ways of thinking about language, and religion-historical circumstances related to a language. The basic notion postulated by Schiffman is that language policy is grounded in linguistic culture (Schiffman 1996: 5).

Mohammad Hasan Amara and Abd Al-Rahman Mar’i note that there is a close connection between language, identity and policy. As it was mentioned, language is a means of communication and also a system of signs and symbols. Language should be treated and perceived broadly as an open system which influences and is influenced by nonlinguistic factors. Language is perceived as an important element of socialization, individual and collective, provides knowledge about feeling, aspirations. Moreover it defines us, as we are and as we wish to be seen (Amara, Mar’i 2002: 2).

It seems clear that there is a distinction among language practices, language ideology and language policy. The use of the linguistic repertoire by community is defined as a language practices. Language ideology is understood as an expression of the perceptions concerning language and its use. Language policy is government instrument, the means by which polity attempt to influence or to shape the language itself. Language policy could be anchored in the official documents such as constitution, language law, government document or in an administrative regulation (Amara, Mar’i 2002: 2).

 

Indonesia – language and national unity

Every country in Southeast Asia since its independence has been coping with ethnic tension, social stability and national unity issues. These three elements have been blended and affecting each other. It is important for a country which just regained its independence to begin the process of building national unity which may determine the development of a nation.

In Indonesia, before the independence, it was estimated that there were over three hundred traditional and ethnic groups. Afterwards there was political tension, dispute among local ethnic groups creating chaos which became a threat to the national unity (Adhuri 2007: 11). The territorial integrity and national unity are based on postcolonial nationalist project implementation with the theme of ‘Unity in Diversity’.

Indonesia had been more than three hundred years under the domination of the Dutch; therefore many ethnic, cultural or political issues may refer to this history. Though Indonesia was colonized by the Netherlands as a whole, there was no statehood until the late forties of the twentieth century (Vickers 2005: 2–3). However, under the rule of the Dutch, Indonesians began to perceive themselves as a nation. Japanese attacked Indonesia in 1942 served as the impetus for the national movements that began to expand and strengthen, leading to the Indonesian Revolution (1945-1949) completed by the declaration of independence (Vickers 2005: 2–3).

Innovative ideas began to appear mostly in Java and Sumatra. Basically, two types of ideas arose concerning with the organization and the concept of identity. The first idea is focused on the issues of leadership, while the other one is based on social, religious, political and economic concerns. The leaders can be divided into two groups: elite Javanese aristocratic members of the upper class – priyayi, and a group of santri– derived from religious and reformist Muslim communities (Laskowska 2011: 49).

In 1928, second Youth Congress was organized by the student communities. The concept of Indonesian identity was not yet present, but it appeared in a stronger form as a result of the congress. The delegates took the oath, but more importantly they came from different ethnic, religious, cultural and affirmed the existence of one country. The idea of one language and one nation reflected a process of forming self-awareness.

However, the struggle for giving a social meaning to “Indonesia” as an archipelago country for the massive population to identify themselves as Indonesians turned out to be a very difficult process. Collective identification in Indonesia was a main challenge for Sukarno and Suharto – Indonesia’s first and second president. Both were focused largely on the consolidation of this identification (Simpson 2007b: 3).

The project to build “the Indonesian nation and state” was established by the Indonesian language as a neutral language, to unite all ethno-linguistic groups in Indonesia, the adoption of Pancasila ideology as the basis for the social and political relations and the rejection of Islam as state religion.

The problem of determining national language in Indonesia appeared with the beginning of the formation of nationalist movements in the first decade of the twentieth century. This issue has been a challenge for all postcolonial state, the decision about the national language has its political, social and cultural consequences. There were several possibilities: international language and the language of the colonizer or the local language, which could become the national language (Paauw 2009: 2). In the case of Indonesia, there was some choice of three languages: the Dutch as the language of the colonizer, the language of the largest and most influential ethnic group-Javanese and historical lingua franca of the region – Malay (Paauw 2009: 2–3).

It was decided to discard all previous considered language and to accept the Indonesian language as the national language, language based upon the Malay language (see Nugroho 1957).Dutch language was rejected since the adoption of a foreign language would be a symbolic gesture of maintaining a relationship. Javanese language was discarded due to the fear that the sense of favoring the largest ethnic group in Indonesia can become an obstacle to the unification of the nation.

Indonesia is an archipelago country which consists of around 13,000 islands. Indonesian geography in some sense reflects the diversity of the nation, plurality of ethnic groups, cultures, and languages. The people of Indonesia, at present totally more than 240 million (2012), speak a large number of languages. It is estimated there are over 400 languages in Indonesia. In 1972 The National Language Institute, the institutional predecessor of the present National Center for Language Development in Jakarta indicated number of 418 languages. It was estimated there were 569 languages in Irian Jaya and National Language Institute listed 128 languages in this province (Nabanan 1991: 116–117; see Errington 1986).

Bahasa Indonesia was declared the “state language” in August 1945 in Indonesian Constitution. As the national language, it serves as the only official language in Indonesia. Indonesian language is based on Malay language; however it has its own originality what was essential for independent state and from the beginning it has been treated as an instrument of connecting all ethnic groups in Indonesia (see Sneddon 2003). The National Center for Language Development of the Ministry of Education and Culture as the main institution for the development of language has been protecting Bahasa Indonesia from strong regionalisms and localisms (Nabanan 1991: 118). From the national central point, it is important due to linguistic diversity (see Laitin 2001).

Indonesian languages may be divided into three classes: 1) Bahasa Indonesia, 2) local or regional languages (also called “vernaculars”), 3) foreign languages. The 1971 census showed the proportion of the number of speakers: 40.8% of Indonesian, 59% of vernaculars, and 0.2% of foreign languages. The figure for the vernacular language showed the percentage of speakers who did not speak Bahasa Indonesia at all (Nabanan 1991: 117).

Indonesian government believed that the adoption and development of a national language is an essential feature of nationhood. Former Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman that “it is only right that as a developing nation we should want to have a language of our own …. If the national language is not introduced, our country will be devoid of a unified character and personality – as I could put it, a nation without a soul and without life.” Language is treated as a powerful instrument, individuals may express their thoughts, beliefs and personality, but what is more important groups may identify their collective consciousness (Hoy-Kee 1971:73).

 

Israel– language and national construction

Hebrew language was spoken in ancient Israel, from the era of the Babylonian exile; however, it began to come out of general use, and became a dead language. Hebrew was used only in prayers during the ceremony and in religious texts. In everyday life, the Jews used other languages: originally Aramaic, later Yiddish (Ashkenazi, mainly in the Diasporas) and Ladino (the Sephardic language) or Arabic. At the end of the nineteenth century, due to the efforts of Eliezer ben Yehuda – reviver of the Hebrew language – modern version of the Hebrew language started to be created. Since the establishment of Israel in 1948 Hebrew is official language of this state (Rabin 1973; Sáenz-Badillos 1993).

The history of the Hebrew language can be divided into several periods: 1) Hebrew, the spoken language, was used in the twelfth century BCE; 2) an ancient Hebrew (biblical) was defined as the literary language in which the Hebrew Bible was written. It was the period from 1200 to 200 BCE (although as a written language, it remained to be used for more than two centuries; 3) Rabbinic Hebrew (Rabbinic) was dated since the fourth century BCE (or at least since 200 BCE) until the middle of the second century CE. This type of Hebrew probably was not directly derived from the Hebrew Bible, but rather from the previous dialects. It was the spoken language of Jews living in Palestine, along with Aramaic. In the first century, around 70 CE Rabbinic Hebrew became the language of literature; 4) the medieval Hebrew was dated approximately from 500 to 1880 as a primarily a liturgical language. It was also used to write poetry, scientific and philosophical works; 5) Modern Hebrew from 1881 onwards as the year in which Eliezer Ben Yehuda arrived in Palestine and began his great work. It was also the period of revival of the national culture and political thought among the Jews. The need for language restaurant appeared primarily among the scattered Jewish masses around the globe. Strong ethnic accents in Europe in the nineteenth century were also influenced by the Semitic community who needed such a strong bond as language (Kutscher 1982; also Hoffman 2004).

Hebrew language is used by more than 5 million people. It is roughly estimated from the Israeli Arabs and Israelis living in exile, the number of members of the Hebrew language may be around 8 million. Israeli supreme institution which is dedicated to the Hebrew language is the Hebrew Academy – continuation of Hebrew Language Council founded by Eliezer ben Yehuda to restore the Hebrew language to the general public. The academy was established in 1953 on the basis of the Israeli government decision. Hebrew is the main language of the Jewish population in Israel, but it is also the native language of a non-Jewish Israeli citizens, mostly native speakers of Arabic (Myhill 2004: 73).

Although Hebrew language never completely disappeared, it may be related with language re-creation. John Myhillin Language in Jewish Society: towards a New Understanding writes “it is necessary to state clearly at the outset: that the revival of Hebrew is, as far as we know, an event unique in human history. There has never before a case of what I am referring to as a ‘revival’, a natural language which was previously spoken by native speakers, then ceased to have native speakers, and then came again to have an entire community of speakers–in fact an entire nation of native speakers. This is simply an undeniable empirical fact. There have, of course, been languages which were seriously endangered but which appear to be making a comeback  (such as Catalan) but this is quite a different matter, because they always retained a significant stock of native speakers” (Myhill 2004: 74).

Hebrew language may also survive as it was used as a written language and used as a means of communication. The role of Hebrew language may be understood as an expression of Judaic heritage, instrument ensuring survival of the Jewish people, both in Diasporas and in Israel. It was kept in mind that in order to be a nation, Jewish people needed to have their language, as their lingua franca. For revivalists, Hebrew language could be a uniting force among Jews around the world (Moragh 2000).

Gilead Morahg writes “if we accept the premise that there is a Jewishness that transcends all Judaism and binds them together, and if we try to identify the components that constitute this Jewishness, it is difficult to avoid the conclusion that Hebrew is a crucial unifying element and that abandoning Hebrew education in America may very well mean abandoning one of the primary defenses against the fragmentation and dissolution of the Jewish people.” In this sense, Hebrew is an essential force unifying the Jewish people (Moragh 2000).

Zionist ideology has aimed to create a new identity. The central role of it was assigned to Hebrew language. There were some slogans such as “The Hebrew person speaks Hebrew” and “He will work the Hebrew ground” which reflected how devoted Israel was in spreading the Hebrew language among citizens, immigrants and Arabs as one (Amara, Mar’i 2002: 55).

“Fostering the teaching of the Hebrew language and culture in all the ranks of the society” was indicated by the Israel as a fifth goal. It showed that government treated the teaching of the Hebrew language as a national mission. All language developments were focused on turning Hebrew into the dominant language of the country (Amara, Mar’i 2002: 55). The most important goal of the state is to achieve a high linguistic competence in spoken and written Hebrew. It is assumed that Israel government aims to change Israel into a monolingual, not multilingual state, despite the fact Israeli society is diverse and some groups prefer and are interested in preserving their mother tongues (Amara, Mar’i 2002: 58–60).

Hebrew language is generally conceptualized as the Jewish language, and it continues to be used as a ritual language and as a symbol of Jewish identity in the Diasporas, creating and maintaining national identity (Myhill 2004: 58).

 

Poland – language and stateless nation

Polish language belongs to the West Slavonic group of Indo-European languages. Because of its structure, Polish language is classified as inflectional and synthetic language. As a separate language, Polish began to spread in tenth century, and played a crucial role during formation and development of the Polish state. The earliest preserved records of individual words in the Polish language from the twelfth century. Until the fourteenth century, Polish language existed only in the regional and folk spoken varieties. Supra-regional variety of language developed in the fifteenth and sixteenth centuries, as evidenced by the Renaissance literature written in Polish. Initially, development of the Polish language was influenced by the neighboring languages ​​- German and Czech, as well as Latin. In later centuries Polish was marked by a significant influence of the French language. Number of Polish speakers can be estimated to more than 45 million people, of whom 38 million live in Poland. Polish language is used by groups of Poles and Polish origin people living abroad, to name a few, in the U.S., Canada, Australia, Germany, Great Britain, France, and also in Belarus, Kazakhstan, Lithuania and Ukraine. Locally, the most common spoken dialects used are Kashubian, Silesian, and Mazovian (Grzywacz 2012: 9).

One of the biggest stories of the sustainability of the Polish language which is also prominent for Polish national identity was Partitions of Poland, resulting in the elimination of sovereign Poland for 123 years. In 1772 the First Partition of Poland took place, the second was signed in 1793 and third in 1795. Polish territories were divided into Russia Empire, Habsburg Austria and Kingdom of Prussia. Although the people are categorized into various blends such as the Germanization and Russification of Polish territory, it remained to keep Polish language and culture. Language becomes an essential element of national identity and strengthened it due to the lack of statehood. Polish language was the most important factor and the expression of national consciousness, Russification and Germanisation met with fierce resistance.

Germanisation and Russification are the process of assimilation German or Russian language and culture by individuals and social groups which are mixed with other cultures. Both may occur as a result of a coercion administration or education and can be voluntary work but it does not involve any direct pressure. It is often understood as a process of denationalization, through inducement or coercion of Indigenous people to assimilate a specific area of the German or Russian language and culture, as well as the process of the language, culture and people spread through assimilation and adaptation of foreign words.

Germanisation had started long before the Partitions of the Polish state. It was dated to1740 when Prussian king Frederick the Great decided to occupy area of Upper Silesia. Upon entering the Prussian troops to this area, there were a number of Polish people. In 1744 in Silesia, Prussia introduced a ban on Polish language used in the judiciary. Ten years later, it was forbidden to employ teachers in schools who did not master German language. In 1763 there was a general obligation not to use the Polish language in all primary schools; a year later, all the teachers who did not understand the German language were banned to teach in schools. In 1766 Frederick the Great issued an edict ordering all teachers to master German language or else they could lose their jobs. Germanisation did not stop after the Partition of the Poland, the Prussian authorities were aware of the widespread presence of the Polish culture and language in the conquered territories conducted the new restrictions and repressions against Polish people. From 1810 it was prohibited to use the Polish language during the masses celebrated in Protestant churches. In 1826 there was an order to use German language during confessions and sermons (Drabina 2002).

In Pomerania, in 1834 the German language was introduced as the language for lecturing. In Poznań, Germanisation process ended in 1887, after a complete prohibition of using Polish language – even in primary schools. During this time, the German language was introduced to the government and the judiciary. In 1900 Polish language was forbidden to use during religion classes which triggered a wave of strikes – including in Września in 1901 which became the most glaring manifestation of resistance to this educational policy.

Germanization process was slightly different under the Austrian annexation. In 1805 the Cracow Academy was Germanized, however it was Polanized already in 1809, and nine years later it awarded the autonomy re-named it as the Jagiellonian University. The situation began to change in the sixties of the nineteenth century. Germanisation process stopped and Polish language went back to schools and administration.

Russification process started later. Education was under the supervision of former University of Vilnius using Polish language as a language of instruction. In Warsaw, The Society of Friends of Learning and the king of Saxony Frederick Augustus preserve the integrity of the Polish language. Good conditions also existed in the early years of the Congress in Poland. The basic education and vocational training were expended and in 1816 the University of Warsaw was established (Frączykowski 2001; Korobowicz, Witkowski 2009).

The reinforcement effort of Russification coincided with the collapse of the November Uprising in 1831. The Society of Friends of Learning was resolved. A year later, Russian language became an official language and the University of Warsaw was closed. The crisis of the Crimean War improved the situation for a moment. The defeat of the January uprising sparked another wave of Russification. It was ordered in 1866 to learn and use Russian languages and in 1868 Russian became the language of administration and the judiciary. A year later public schools were transformed into Russian schools. Authorities made some concessions in 1905 allowing Polish language to be present at the private schools (Frączykowski 2001).

In nineteenth-century in Tsarist Russia language policy was based on Russian only. However, from this policy some variation occurred, especially in the partitioned Poland occupied by Russia. From the anecdotal evidence, like autobiographies of Polish speakers, like Maria Skłodowska-Curie told that teacher at school covertly taught in Polish, however, during the evaluations, the best students (those speaking Russian best) were parading before the school inspector. This is what Schiffman calls “Potemkin” policies. Potemkin village was a construction of false-front, with smiling and waving actors to Tsarina Catherine the Great (Schiffman 1996: 6).

Polish language not only constitutes a part of Polish culture, but also endures the endangered Polish national identity and the lack of supports became part of struggle and opposition to such a situation. Polish language was treated as a basic instrument in the fight for national liberation.

 

Conclusions   

Language in education can be divided into two major categories: medium of instruction and language taught as a subject. These functions of language can be classified into four categories: cognitive, instrumental, integrative and cultural. The first one is related to learners’ intellectual development. The instrumental function refers to knowledge or how to use language for material purposes. The integrative function makes an individual become a member of the group using language as a symbol of identity. Finally, cultural function is related to the possibility in gaining a deep understanding and appreciation of the culture to which language it belongs (Nababan 1991: 121). At this point, cultural function seems to be the most important part. Learning a language is a process where all language skills are acquired which link to many areas, including country’s economy, history, political system, and social issues.

For these reasons, language can be regarded as an essential part of culture and media. From the point of view of language, state-centric can perform its functions, but the key point is to unite and unify the society and to retain their sense of identity.

This work aimed to show and to determine what aspects are based on three different languages​​: Indonesian language as a neutral language, which was adopted in Indonesia primarily to unite the society in newly nation; the Hebrew language, which has been restored to be an initial reference point for the Jewish people, and became an official language of Israel, and become a key element of national identity; and at last the Polish language, which is an example of a language that has survived despite the absence of the Polish state and also became an essential element of connecting the Polish society.

 

Reference

Adhuri D. et al. (2007), Conflict Prevention and Peaceful Development: Policies to Reduce Inequalities and Marginalization in Indonesia, „Research Findings and Policy Issues Briefing Paper”, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, Oxford.

Amara M. H., Mar’i A.A-R. (2002), Language Education Policy: The Arab Minority in Israel, New York-Boston-Dordrecht-London-Moscow.

Anderson B.R. (1991), Imagined communities, London.

Drabina J. (2002), Górny Śląsk, Wrocław.

Errington J.J. (1986), Continuity and change in Indonesian language development,”Journal of Asian Studies”, Vol.45, No.2.

Fenton S. (2007), Etniczność, Warszawa.

Frączykowski P. (2001), Rusyfikacja polskiego narodu, Kraków.

Gawrycki M.F., Szeptycki A. (2011), Podporządkowanie-niedorozwój-wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa.

Grzywacz A. (2012), Indonesia and Poland: Language (Foreign) Policy as a Soft Power, “Jurnal Linguistik Terapan”, Vol.2, No. 1.

Hoffman J. M. (2004), In the Beginning: A Short History of the Hebrew Language, New York.

Hoy-Kee W. (1971), The development of a national language in Indonesia and Malaysia, “Comparative Education”, Vol.7, No. 2.

Korobowicz A., Witkowski W. (2009), Historia lustrous i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa.

Kutscher E. Y. (1982), A History of the Hebrew Language, Jerusalem.

Laitin D.D. (2001), What is language community?, “American Journal of Political Science”, Vol. 44, No. 1.

Laskowska N. (2010), Indonezja, Poznań.

Lo Bianco J. (2010), The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity, Oxford.

Myhill J. (2004), Language in Jewish Society Towards a New Understanding, Clevedon.

Nabanan P.W.J. (1991), Language in education: case of Indonesia, “International Review of Education”, Vol. 37, No.1.

Nugroho R. (1957), The Origins and Development of Bahasa Indonesia, PMLA, Vol. 72, No. 2.

Ortmann S. (2009), Singapore: The Politics of Inventing National Identity, „Journal of Current Southeast Asian Affairs”, No. 4.

Paauw S. (2009), One land, one nation, one language: an analysis of Indonesia’s national language policy, working papers in “Language Science”, Vol. 5, No. 1.

Rabin C. (1973), A Short History of the Hebrew Language, Jerusalem.

Sáenz-Badillos A. (1993), A History of the Hebrew Language, Cambridge.

Schiffman H.F. (1996), Linguistic culture and language policy, London.

Simpson A. (2007a), Indonesia, in. A. Simpson (ed.), Language and national identity in Asia, Oxford.

Simpson A.(2007b), Introduction, in: A. Simpson (ed.), Language and national identity in Asia, Oxford.

Sneddon J. (2003), The Indonesian language. Its history and role in modern society, Sydney.

Sutton P. (1991), Educational language planning and linguistic identity, “International Review of Education”, Vol. 37, No. 1.

Vickers A. (2005), A history of modern Indonesia, Cambridge.

PENGKHIANATAN DEMI KESETIAAN: UPAYA MASUK AKAL UNTUK MENCAPAI TERJEMAHAN PUISI IDEAL

Sugeng Hariyanto

Politeknik Negeri Malang

 

Abstrak

Di dalam penerjemahan puisi sering dikatakan bahwa hasil terjemahan tidak sebaik puisi aslinya. Lebih jauh, ada tiga mitos tentang hasil penerjemahan puisi, yaitu: a) Puisi terjemahan lebih buruk daripada puisi aslinya, (b) penerjemahan puisi adalah pengkhianatan, dan (c) terjemahan yang cantik biasanya tidak setia, dan yang setia biasanya tidak cantik. Di dalam artikel singkat ini penulis berusaha menelusuri asal-muasal mitos di atas dan mencoba menyajikan pandangannya tentang kebenaran mitos tersebut.

Penulis juga menyinggung bagaimana penerjemahan puisi sumber yang sama bisa menghasilkan puisi-puisi yang berbeda jika penerjemahannya dilakukan oleh penerjemah yang berbeda. Keruwetan ini menjadi bertambah, menurut penulis, jika kritikus ikut mengomentari hasil terjemahan karena penerjemah dan kritikus mungkin sekali memiliki pengalaman dan latar budaya yang berbeda.

Akhirnya, penulis mengemukakan pendapatnya bahwa dalam penerjemahan puisi “kesetiaan” hendaknya dimaknai sebagai kesetiaan pada keindahan dan makna. Jadi, dari sudut pandang mitos lama dapat dikatakan bahwa penerjemahan puisi cenderung sebuah ‘pengkhianatan’ dari ekuivalensi bentuk linguistik, tetapi tetap bisa diupayakan untuk ‘setia’ pada keindahan dan makna dalam bahasa sasaran. Menurut penulis, inilah yang seharusnya diupayakan oleh penerjemah kalau ingin membuat karya terjemahan yang memenuhi kriteria terjemahan yang baik di dalam ilmu terjemahan.

 

Key-words: puisi, terjemahan, kesetiaan bentuk dan isi, keindahan, kritik terjemahan

 

Ada beberapa ‘mitos’ yang berkembang tentang menerjemahkan puisi. Yang saya maksud ‘mitos’ adalah kata-kata yang telah dipercayai kebenarannya tanpa harus dibuktikan secara empiris. Kadang hal ini juga kita sebut asumsi. Mitos-mitos atau asumsi-asumsi tersebut adalah: (a) Puisi terjemahan lebih buruk daripada puisi aslinya, (b) penerjemahan puisi adalah pengkhianatan, dan (c) terjemahan yang cantik biasanya tidak setia, dan yang setia biasanya tidak cantik.

Pencetus mitos pertama ini adalah Henri Gifford. Dia berpendapat bahwa sastra terjemahan diumpamakan sebagai reproduksi hitam putih dari lukisan cat minyak yang berwarna. Lebih jauh, karya terjemahan menurutnya tidak akan bisa menandingi kehalusan dan kelengkapan imajinasi penulis asli. Setiap upaya penerjemahan adalah sebuah upaya pemiskinan, dan taraf pemiskinan ini pada taraf yang tertinggi pada penerjemahan puisi (Gifford dalam Damono, 2003). Mungkin karena hal inilah, akhirnya Gifford berpendapat bahwa “Translation is resurrection, but not of the body…” (Gifford dikutip Tomlinson dalam Carter, 2005). Hal ini harus kita sikapi dengan pemahaman bahwa Gifford sendiri adalah seorang penerjemah. Jadi, pendapatnya ini bagi saya lebih merupakan ideologi penerjemahannya.

Karena itu penerjemahan puisi adalah pembangkitan nyawa di tubuh yang berbeda, maka wajar kalau kita tidak bisa mengharapkan kemolekan tubuh yang sama, bentuk linguistik yang sama. Ketidakpadanan bentuk linguistik atau makna itulah yang disebut pengkhianatan.

Mitos kedua, penerjemahan puisi adalah pengkhianatan yang kreatif. Pikiran ini berasal dari Prancis, yang di sana terjemahan karya sastra dianggap trahison creatice, pengkhianatan yang kreatif. Mitos ini juga tumbuh subur di Indonesian karena ada bukti-bukti yang dilakukan penyair hebat kita Chairil Anwar adalah trahison creatice. Masih terkait dengan mitos kedua, mitos ketiga adalah penerjemahan yang cantik pasti tidak setia, dan yang setia pasti tidak cantik. Sampai sekarang pun, banyak orang percaya bahwa yang cantik mesti tidak setia, dan yang setia selalu tidak cantik. Pernah dalam suatu seminar, Sapardi Joko Damono menunjukkan “kebenaran dua mitos terakhir ini” dengan puisi Huesca-nya Chairil yang dianggap pengkhianatan kreatif dari puisi asli “To Monnet Heinemman”.

Puisi sumber:

Heart of the heartless world,

Dear heart, the thought of you

Is the paint in my side,

The shadow that chills my view

 

The wind rises in the evening

Reminds that autumn is near.

I am afraid to lose you

I am afraid of my fear.

 

On the last mile to Huesca,

The last fence for our pride,

Think so kindly, dear, that I

Sense you at my side.

 

And if bad luck should lay my strength

Into the shallow grave,

Remember all the good you can;

Don’t forget my love.

 

Puisi ‘terjemahan’:

Jiwa di dunia yang hilang jiwa

Jiwa sayang, kenangan padamu

Adalah derita di sisiku,

Bayangan yang bikin tinjauan beku.

 

Angin bangkit ketika senja,

Ngingatkan musim gugur akan tiba.

Aku cemas bisa kehilangan kau,

Aku cemas pada kecemasanku.

 

Di batu penghabisan ke Huesca,

Pagar penghabisan dari kebangaan kita,

Kenanglah sayang, dengan mesra

Kau kubayangkan di sisiku ada.

 

Dan jika untung malang menghamparkan

Aku pada kuburan dangkal,

Ingatlah sebisamu segala yang baik

Dan cintaku yang kekal

Menurut Sapardi Djoko Damono, terjemahan ini adalah terjemahan yang cantik. Dan di antara terjemahan Chairil Anwar, ini termasuk yang paling setia. Mari kita cermati kesetiaannya.

Pada larik pertama “heartless world” diterjemahkan menjadi “dunia yang hilang jiwa”. Padahal “heartless” aslinya bermakna “kejam”. Apakah “hilang jiwa” berarti “kejam”? Menurut Sapardi Djoko Damono, Chairil menciptakan ungkapan baru yang tidak ada hubungannya dengan kekejaman. Pada larik kedua, “dear heart” diterjemahkan menjadi “Jiwa sayang”, demi memburu pengulangan kata “jiwa” (tidak diterjemahkan menjadi “kekasih”, “jantung hati”, dsb.)  Perhatikan juga “aku cemas” untuk ungkapan asli “I am afraid”. Aku cemas rasanya lebih kuat kandungan emosinya daripada “aku khawatir”, “aku takut”.

Perhatikan pula dua larik terakhir yang disatukan dalam TBSa-nya.

 

Remember all the good you can;

Don’t forget my love

 

Ingatlah sebisamu segala yang baik

Dan cintaku yang kekal

 

“Remember” dan “don’t forget” dirangkum menjadi “ingatlah”. Sementara itu “yang kekal” ditambahkan untuk memburu rimanya. Dengan contoh ini Sapardi seolah ingin menasbihkan bahwa yang cantik itu tidak setia, alias yang berkhianat. Kalau mau yang setia, carilah yang tidak cantik.

Dari paparan singkat di atas, kiranya dapat dimengerti kenapa asumsi-asumsi itu bisa terjadi. Sekarang, bagaimana pengkhianatan itu bisa terjadi? Dan benarkah mitos-mitos itu di dalam kenyataannya?

Untuk memahami masalah ini, ingin saya tawarkan kacamata teoritis. Kacamata pertama adalah teori polisistem. Di dalam teori polisistem, sebuah budaya merupakan serangkaian sistem dari banyak sistem yang bersifat hierarkis. Misalnya, kalau sastra di dalam sebuah budaya menempatkan sastra yang konvensional dalam posisi primer, maka sastra inovatif berada dalam posisi yang sekunder. Demikian juga sebaliknya. Lantas apa hubungannya dengan terjemahan sastra? Hubungannya terletak pada sikap masyarakat budaya terhadap sastra terjemahan. Kalau masyarakat budaya tersebut menempatkan sastra terjemahan dalam posisi primer, maka penerjemahnya akan berusaha sedekat mungkin untuk “setia”. Namun, kalau masyarakat mendudukkan sastra terjemahan dalam posisi sekunder, maka penerjemahnya harus tunduk pada aturan-aturan keindahan yang ada di dalam sastra sasaran. Menurut perkiraan saya, apabila BSa mempunyai genre/jenis sastra yang mantap untuk karya yang diterjemahkan, maka ada kecenderungan bahwa hasil terjemahannya akan tunduk pada poetika BSa. Namun, apabila jenis yang seperti itu belum ada di dalam BSa maka ada kecenderungan penerjemah untuk lebih setia pada TBSu.

Hal ini menjadi agak rumit jika karya tersebut akan diterbitkan. Karena ada pihak lain (yang disebut patron) yang mempengaruhi cara menerjemahkan. Lefevere (dalam Hoed) berpendapat bahwa ciri khas sastra di dalam sebuah budaya ditentukan oleh dua hal: Patron dan perilaku susastra masyarakat (code of behavior). Patron meliputi ideologi, ekonomi dan status seniman. Di dalam perilaku susastra ada kaidah-kaidah terkait genre, keindahan, dan fungsi sastra.

Lantas, saya menghipotesiskan adanya “pertarungan” pengaruh antara poetika, patron dan penerjemah. Bagi saya, ketiga pihak itu berbagi ruang pengaruh atas karya terjemahan. Apabila pengaruh salah satu pihak meningkat, pengaruh pihak lain akan menurun. Apabila patron sangat berkuasa (penerjemah di pihak yang lemah), maka hasil terjemahannya lebih diwarnai oleh ideologi penerjemahan dari patron. Jika pertimbangan poetika yang dipentingkan, maka pengaruh patron dan pertimbangan ideologi penerjemahan si penerjemah akan semakin kecil pengaruhnya. Demikian juga jika pengaruh patron yang mendominasi, maka kepentingan poetika dan ideologi penerjemah yang dikalahkan.

Saya menduga bahwa untuk para penerjemah besar, yang sangat mempengaruhi adalah ideologi penerjemahannya dan pihak patron mungkin dengan sukarela menyerahkan segalanya kepada penerjemah tersebut.

Kiranya pandangan saya tentang ‘perebutan’ ruang pengaruh ini bisa diperjelas dengan model penerjemahan usulan Bolaños (2002, 2008). Meskipun model ini disebutnya Model Penerjemahan Dinamis, tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan konsep terjemahan dinamik gagasan Nida. Menurut gagasan Bolanos, pada bingkai terluar sebuah proyek penerjemahan ada pemrakarsa penerjemahan (initiator), yang saya sebit sebagai “patron” dan penerjemah (translator). Pemrakarsalah yang memerintahkan penerjemah untuk bekerja. Di dalam bekerja, penerjemah berusaha menangkap maksud sebuah teks dan itu dia lakukan dengan menganalisis dimensi pragmatik, semantik, sintaktik, atau kadang ditambah semiotik, dari teks bahasa sumber (TBSu) serta mempertimbangkan perintah dari pemrakarsa. Setelah makna dan pesan ditangkap, penerjemah melakukan tekstualisasi. Sebelum melakukan tekstualisasi, dia akan mempertimbangkan norma bahasa sasaran (BSa). Di sinilah, pertimbangan poetika masuk. Pada saat ini, dia juga memperhatikan kehendak pemrakarsa atau patron penerjemahan. Di sini jugalah pengaruh patron mempengaruhi.

Kembali ke perbincangan tentang ketiga asumsi di atas? Betulkah karya terjemahan selalu lebih buruk daripada karya aslinya? Secara teori hal ini bisa disanggah. Setiap budaya mempunyai norma-normanya sendiri, mempunyai kriteria sendiri sebagai ukuran keindahan sastra. Jadi, keindahan puisi terjemahan bisa menyamai keindahan puisi asli apabila ditakar dengan kriteria keindahan sastra BSa. Hal ini bisa dicapai apabila puisi terjemahan tersebut tidak memaksakan diri membawa masuk “tubuh” asing ke dalam BSa. Dengan kata lain, saya setuju dengan Ignas Kleden, saat dia menulis, “sebuah terjemahan biasanya lebih jelek atau lebih baik dari yang asli, dan tak mungkin sama dalam segala sesuatunya dengan sajak yang asli”.  Secara empiris, perhatikan terjemahan puisi “How Happy Is the Little Stone” ke dalam bahasa Jawa oleh Effendi Kadarisman ini (yang begitu cantik dan masih setia):

 

Puisi terjemahan:

 

WATU KLUNGSU

Saiba senenge watu klungsu

Dolan dhewekan satengahing dalan

Ora maelu sakehing gegayuhan

Ora kesamaran nandhang cingkrang

Nganggo jas warna soklat

Paringane jagat kang mbeneri liwat

Uripe merdhika kaya surya

Bisa bebrayan, bisa sumunar tanpa kanca

Anyanggemi patembayan sawiji

Kanthi prasaja, kanthi permati

 

Puisi sumber:

 

How happy is the little Stone

 How happy is the little Stone

That rambles in the Road alone,

And doesn’t care about Careers

And Exigencies never fears —

Whose Coat of elemental Brown

A passing Universe put on,

And independent as the Sun

Associates or glows alone,

Fulfilling absolute Decree

In casual simplicity

 

 Jika kita tidak diberitahu bahwa puisi itu adalah terjemahan dari “How Happy Is the Little Stone” atau tidak kebetulan menghadapi kedua puisi itu dalam waktu yang sama, mungkin kita tidak menyangka bahwa puisi tersebut adalah puisi terjemahan. Kata-kata yang digunakan khas bahasa Jawa, misalnya “watu klungsu” (batu sebesar biji asam) untuk menerjemahkan “little stone”, “gegayuhan” (keinginan) untuk “career”, “nandhang cingkrang” (mengalami kekurangan) untuk “exigencies”, “patembayan” untuk “decree”, dan begitu khasnya “kanthi prasaja, kanthi permati” untuk mengungkapkan “in casual simplicity”. Puisi terjemahan di atas begitu dekatnya dengan puisi asli, tetapi begitu “Jawa-nya” saat kita baca. Inilah yang menurut saya puisi terjemahan yang ideal, yang cantik dan setia. Ini artinya karya terjemahan tidak harus lebih buruk daripada karya aslinya.

Benarkah semua puisi terjemahan adalah pengkhianatan dan yang cantik mesti tidak setia? Ini tergantung pada definisi kata ‘setia’ dan ‘khianat’. Jika ‘setia’ dipahami sebagai kesepadanan (ekuivalensi) sepenuhnya (formal dan maknawi) dari TBSu dan TBSa, maka akan benar adanya bahwa terjemahan puisi yang baik adalah sebuah pengkhianatan. Namun apabila yang disebut kesetiaan mengacu pada keindahan, dan diakui bahwa tolok ukur keindahan dalam bahasa yang berbeda juga berbeda, maka yang ‘cantik dan setia’ akan dapat terwujud. Sekali lagi, sedikit ulasan puisi di atas adalah buktinya. Meskipun ini hanya satu puisi, paling tidak ini memberi bukti bahwa yang ‘cantik dan setia’ masih mungkin diwujudkan.

Ada kalanya, memang, penerjemah harus melepas sedikit makna untuk memburu keindahan (linguistic/literary form), di lain waktu dia mungkin mengorbankan keindahan untuk memburu makna. Selama ini, situasi dilematis ini yang dikedepankan sehingga seolah-olah mitos “cantik tidak setia’ itu menjadi semacam kutukan bagi penerjemahan puisi.

Yang perlu diingat lagi adalah kenyataan bahwa pemahaman penerjemah akan makna, pesan dan keindahan dari puisi aslinya juga sangat menentukan. Dua orang penerjemah mungkin menangkap makna/pesan yang berbeda dari puisi yang sama. Coba perhatikan terjemahan dari puisi “Hope” di bawah ini:

 

Asa

 Asa itu bagaikan burung dan sayapnya

yang bersemayam di jiwa,

dendangkan irama

tiada putusnya.

 

Dalam terpaan angin kencang kukecap merdunya

Dalam amukan badai serasa perihnya

namun si burung mungil tetap setia

tiada henti sebar hangatnya.

 

Kudengar suaranya di negeri paling gigil

dan di samudera paling musykil

namun tak sedikit pun dariku

ia pinta walau hanya secuil,

walau hanya secuil.

(terjemahan oleh Abdul Mukhid)

 

Harap

Harap ialah sesuatu bersayap

yang bertengger di jiwa,

dan berdendang tanpa kata,

dan tanpa putus-putusnya,

 

dan terdengar merdu di deru topan;

dan badai sungguhlah ganas

jika sampai mengusir burung kecil itu,

burung yang sebarkan hangat.

 

Pernah kulihat ia di sedingin-dinginnya daratan,

juga di seasing-asingnya lautan;

tapi, biar cuaca seganas apa, tak pernah

mulut menadah padaku, meski demi seremah.

(terjemahan oleh Wawan Eko Yulianto)

 

Dan berikut ini adalah puisi aslinya:

 

Hope     

 Hope is the thing with feathers

That perches in the soul,

And sings the tune–without the words,

And never stops at all,

 

And sweetest in the gale is heard;

And sore must be the storm

That could abash the little bird

That kept so many warm.

 

I’ve heard it in the chillest land,

And on the strangest sea;

Yet, never, in extremity,

It asked a crumb of me.

 

Jika kita simah hasil kerja dua penerjemah di atas, kita tahu bahwa mereka menunjukkan beberapa perbedaan. Pertama, Abdul Mukhid (AM) memandang bahwa “without words” (“tanpa kata”) tidak perlu dihadirkan, karena itu redundansi. Wawan Eko Yulianto (WEY) berpendapat bahwa itu perlu dihadirkan karena dengan demikian lebih dekat ke aslinya. Kedua, pemahaman kata “sore” juga berbeda. AB menekankan “perihnya”, sementara WEY menekankan akibat dari kata ini kepada si burung. Jadi, dia pilih ungkapan “ganas”. Sehingga bila AM menuliskan burung yang tiada henti berdendang, WEY mengungkapkan betapa ganas badai yang sampai mengusir burung itu.

Dalam contoh-contoh di atas kita simak karya tiga orang. Dua yang terakhir adalah karya dua penyair yang menerjemahkan puisi. Karena keduanya menerjemahkan puisi, keduanya saya sebut “penerjemah” (tidak harus dalam arti profesi penerjemah). Sementara itu Effendi Kadarisman adalah ahli linguistik dan penyair yang kesehariannya mengajarkan dan berdiskusi tentang ilmu linguistik dan etnopoetika kepada para mahasiswa.

Abdul Mukhid (sahabat saya) adalah penyair yang penerjemah. Selain menulis puisi dan menerjemahkan puisi, dia juga menerjemahkan manual-manual teknik yang nirgaya bahasa dan nir-alegori. Di dalam hal penerjemahan puisi ini, yang dikutip dalam artikel ini, semua penerjemah menerjemahkan puisi tanpa adanya pesanan penerbit. Jadi, dalam hipotesis saya patron “penerbit” yang biasanya sangat berpengaruh, sekarang menjadi nihil.

Posisi penerjemah/penyair menjadi dominan. Yang akan membedakan adalah pandangan penerjemah/penyair terhadap bagaimana terjemahan puisi yang baik (ideologi penerjemahan), karena sebagai penyair keduanya mempunyai pemahaman yang dalam tentang poetika sastra Indonesia. Apakah penerjemah memandang dirinya mempunyai tugas untuk menyampaikan makna asli dengan bentuk yang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya, ataukah penerjemah barangkali mempunyai “pesan” yang sama dengan penulis puisi asli dan meminjam puisi asli tersebut untuk menyampaikan pesannya di dalam BSa. Golongan kedua ini akan menjadi sealiran dengan Gifford yang mengatakan bahwa penerjemahan puisi adalah pembangkitan nyawa ke dalam badan baru. Di dalam studi penerjemahan, aliran ini akan menyatu dengan “function-oriented approach” yang di masa pasca kolonialisme (PDII) dikembangkan oleh Reiss, Nord, dll., yang di Indonesia adalah segolongan dengan Chairil Anwar.

Sedangkan golongan pertama tadi akan sealiran dengan para teoretikus studi penerjemahan yang berpendapat bahwa penerjemahan adalah upaya mengalihkan pesan dari BSu ke dalam BSa dengan mempertahankan bentuk linguistiknya sebisa mungkin (Nida) atau penerjemahan adalah proses yang dipengaruhi oleh pemahaman budaya, bahasa dan norma-norma budaya (termasuk di dalamnya norma sastra) dari TBSu dan TBSa oleh penerjemahnya (Newmark, Bolaños).

 

Ruwetnya Jika Kritikus Ikut Nimbrung

Mari kita kembali ke perbedaan pilihan kata antara AM dan WEY di atas. Abdul Mukhid (AM) berpendapat bahwa “without words” (“tanpa kata”) tidak perlu dihadirkan dalam bahasa sasaran. Wawan Eko Yulianto (WEY) memandang bahwa ‘informasi’ itu perlu dihadirkan. Kedua, dari kata asli “sore” AB menekankan rasa “perihnya”, sementara WEY mengemukakan akibat dari kata ini kepada si burung, maka dia pilih kata “ganas”. Sehingga bila AM menuliskan burung yang tiada henti berdendang, WEY mengungkapkan betapa ganas badai yang bisa mengusir burung itu.

Saya adalah pembaca yang kebetulan sedikit mengerti BSu. Misalnya saja saya menjadi kritikus terjemahan. Saya berpendapat bahwa kata “mengusir” di dalam terjemahan WEY kurang tepat. Yang lebih tepat, menurut saya, adalah “membuat diam”. Dari contoh di atas, dapat dipahami bahwa masalah perbedaan tafsir makna/pesan asli ini semakin rumit apabila kritikus terjemahan ikut nimbrung. Perhatikan ilustrasi di Gambar 1 berikut ini.

turunan pesan terjemahan puissiGambar 1. Turunan makna/pesan dalam proses penerjemahan dan pengkritikan karya terjemahan

Dalam Gambar 1 diilustrasikan bahwa pada saat penerjemah membaca puisi aslinya (TBSu), maka dia berusaha menangkap makna dan pesannya. Seperti kita ketahui, makna dan pesan puisi sering kali samar. Hasil penangkapan makna yang samar ini akan dipengaruhi oleh beberapa aspek pribadi penerjemahnya, termasuk pengetahuan budaya dan penguasaan bahasa. Makna dan pesan itu dicermati dan kemudian ditulis ulang (tekstualisasi) ke dalam bahasa sasaran (BSa). Tekstualisasi ini sangat dipengaruhi oleh ideologi penerjemahannya dan penguasaan norma BSa, termasuk norma-norma keindahan sastra BSa. Dan apabila ada orang lain (mis, kritikus atau orang awam) membandingkan puisi terjemahan ini dengan puisi aslinya, maka sebenarnya dia membandingkan pemahamannya akan puisi asli dengan pemahamannya atas puisi terjemahan (BSa) yang merupakan tekstualisasi dari pemahaman penerjemahnya atas puisi asli (BSu). Jadi, puisi terjemahan merupakan ‘turunan’ kedua dari puisi asli. Pemahaman kritikus dari puisi asli adalah ‘turunan’ pertama melalui jalur dirinya. Dan pemahamannya atas puisi terjemahan adalah turunan ‘ketiga’ melalui jalur penerjemah. Sehingga perbandingan yang dilakukan oleh kritikus sastra terjemahan adalah perbandingan dari ‘turunan pertama’ dengan ‘turunan ketiga’. Setiap tahap turunan (derivasi) ada kemungkinan distorsi makna. Dapat dibayangkan betapa hal ini mendatangkan kemungkinan yang besar bagi ketidakpadanan (ketidaksetiaan menurut kaca mata kritikus). Oleh Ignas Kleden (2004), fenomena makna puisi yang sulit ditangkap ini digambarkan dalam ungkapan “a poem means all that it can mean” atau “puisi bisa bermakna apa saja”. Oleh karena itu kebanyakan orang (“kritikus”) akan berpendapat bahwa penerjemahan puisi adalah sebuah pengkhianatan. Sekali lagi, saya berpendapat bahwa hal ini tidak mutlak benar.

Ya, tentu saja, yang cantik tidak akan pernah setia jika definisi kesetiaan mengacu pada bentuk linguistik saja karena kriteria keindahan TBSu dan TBSa menuntut bentuk linguistik yang berbeda. Alhasil, benarlah apa yang dikatakan Benny H. Hoed (segera terbit) bahwa terjemahan suatu karya sastra tidak dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan pengalihan pesan yang “sempurna”. Dan ini tampak nyata bila kita bandingkan dengan penerjemahan teks jenis informatif.[1] Maka, apabila persyaratan pengalihan yang “sempurna” untuk jenis teks informatif ini kita terapkan ke penerjemahan sastra, terutama puisi, hasilnya adalah adanya “pengkhianatan kreatif”.

Lantas, kenapa judul tulisan ini “pengkhianatan dalam kesetiaan”? Sebenarnya ini bertolak dari mitos itu, yang membatasi “kesetiaan” pada kesepadanan bentuk linguistik atau fisik. Kesetiaan saya maknai sebagai kesetiaan pada keindahan dan makna. Jadi, dari sudut pandang mitos lama dapat dikatakan bahwa penerjemahan puisi cenderung sebuah ‘pengkhianatan’ dari ekuivalensi bentuk linguistik, tetapi ini dilakukan dalam upaya menuju ‘kesetiaan’ pada keindahan dan makna dalam bahasa sasaran. Menurut hemat saya, inilah yang seharusnya diupayakan oleh penerjemah kalau ingin membuat karya terjemahan yang memenuhi kriteria terjemahan yang baik di dalam ilmu terjemahan.

 

Referensi

Carter, Peter. 2005. Review of Metamorphoses: Poetry and Translation, Same Difference. The London Magazine December / January 2005. Accessible from: www.carcanet.co.uk/cgi-bin/scribe?showdoc=365;doctype=review

Bolaños Cuellar, Sergio. 2002. Equivalence Revisited: A Key Concept in Modern Translation Theory. Forma Y Funcion 15 (2002), pp. 60-88. Departemento de Linguistica, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, D.C. (Retrieved from: http://redalyc.uaemex.mx, on 5 October 2006).

Bolaños Cuellar, Sergio. 2006. Source Language Text, Parallel Text, and Model Translated Text: A Pilot Study in Teaching Translation. (Article sent personally by the article writer through email on 8 October 2006).

Bolaños Cuellar, Sergio. 2008. Towards an Intergrated Translation Approach: Proposal of Dynamic Translation Model. Ph.D. Dissertation. Hamburg: Hamburg University.

Damono, Sapardi Djoko. 2003. Menerjemahkan karya Sastra. Makalah disajikan dalam Kongres Nasional Penerjemahan, UNS, Surakarta, 15-16 September 2003.

 

Hoed, Benny H. (akan terbit). Penerjemahan Karya Sastra.

 

Kleden, Ignas. 2004. Goenawan Muhammad Selected Poems: Resensi Buku. Majalah Tempo, Edisi 25/XXXIII/16-22 Agustus 2004.

 


[1] Katahrina Reiss berpendapat bahwa teks dapat dibedakan menjadi teks informatif, apelatif dan ekspresif. Jenis teks ekspresif (misalnya puisi) harus diterjemahkan dengan mementingkan bentuk dan pesannya, sementara teks informatif mementingkan pesannya saja.

 

MODIFYING EFL COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING FOR INDONESIAN CONTEXT

Sugeng Susilo Adi

University of Brawijaya

 

Abstract

This article is talking about the problems of implementing Communicative language teaching (CLT) in Indonesia. The main problem of applying the teaching approach is the gap between the theory and its classroom practices. Other problems such as classroom size in term of student number and student learning styles are also highlighted in this article. Accordingly, this article suggests an audio lingual communicative language teaching strategies that might be applicable for the majority of Indonesian junior and senior high schools. These strategies were derived form an empirical research that the writer conducted in Islamic Junior High Schools in Indonesia.

Keywords: communicative language teaching, learning styles, audio lingual, teaching strategies

***

 

When the trend of English language teaching in Indonesia is more focusing on the praxis of Communicative language teaching (CLT), some problems are still found in the implementation at the classroom level. Communicative language teaching that theoretically requires the language use as communication tools, in Indonesia sometimes it could not be implemented successfully. Several constraints are becoming obstacles of the CLT implementation such as the number of students in one classroom, the students learning styles, and non-native speaker teachers.

It is quite often stated that the weaknesses of CLT implementation in some East Asian countries, including Indonesia is that the approach in some cases is not appropriate with cultural local context. Baker (2008:1) states that an essential element in fostering successful intercultural communication is developing cultural awareness as part of ELT pedagogy. To illustrate this, a case study of Thailand is presented examining English use, English teaching policy and practice, and local cultural attitudes towards ELT. This then leads to suggestions on how locally relevant intercultural communicative practices can form part of ELT classroom pedagogy in Thailand with the aim of developing learners’ cultural awareness. It is argued that similar analyses may be applied to other Asian contexts, which may share features with the Thai context. This can lead to the development of teaching practices, which through engaging learners in intercultural reflection will result in English language users who are better able to manage intercultural communication through English.

Three interesting issues are highlighted in this article dealing with the CLT implementation in Indonesian context, particularly how the approach could fit to the Indonesian context which culturally is a part of East Asian context. There issues include the essence of CLT, Indonesian context as an East Asian one, and audio lingual communcative: an emprical base.

 

Communicative language teaching: the essence

The essence of Communicative language teaching (CLT) is teaching language for communication. Richards (2006: 5-23) says that Communicative language teaching is generally regarded as an approach to language teaching which reflects a certain model or research paradigm, or a theory. This language teaching approach is based on the theory that the primary function of language use is communication. Its primary goal is for learners to develop communicative competence ability. Furthermore, he adds that as far as theories of learning and effective strategies in teaching are concerned, CLT does not adhere to one particular theory or method. It draws its theories about learning and teaching from a wide range of areas such as cognitive science, educational psychology, and second language acquisition (SLA). CLT methodologies embrace an eclectic approach to teaching, which means they borrow teaching practices from a wide array of methods that have been found effective and that are in accordance with principles of learning as suggested by research findings in research in SLA and cognitive psychology. Its open-ended or principle-based approach allows for a great deal of flexibility, which makes it adaptable to many individual programmatic and learner needs and goals.

              Savignon (2012: 212) says that communicative language teaching requires several principles in its classroom practices, they are: (1). Language teaching is based on a view of language as communication. That is, language is seen as a social tool which speakers and writers use to make meaning; we communicate about something to someone for some purpose, either orally or in writing. (2). Diversity is recognized and accepted as part of language development and use in second language learners and users as it is with first language users. (3). A learner’s competence is considered in relative, not absolute, terms of correctness. (4). More than one variety of a language is recognized as a model for learning and teaching. (5). Culture is seen to play an instrumental role in shaping speakers’ communicative competence, both in their first and subsequent languages. (6). No single methodology or fixed set of techniques is prescribed. (7). Language use is recognized as serving the ideational, the interpersonal, and the textual functions, as defined by Halliday, and is related to the development of learners’ competence in each. (8). It is essential that learners be engaged in doing things with language, that is, that they use language for a variety of purposes, in all phases of learning. Learner expectations and attitudes have increasingly come to be recognized for their role in advancing or impeding curricular change. Numerous sociolinguistic issues await attention.

In addition, Asassfeh, (2012) explain that one important distinctive feature of CLT is its emphasis on meaning-oriented instruction (MOI), a term that emerged in response to language teaching methods that emphasized the mastery of language forms. Educators’ increasing awareness that learners acquire a foreign language best when their attention is focused on the meaning communicated rather than on the linguistic form led to a lack of interest in such methods as grammar translation and audiolingualism.  Today, meaning-oriented communicative language teaching methodology has the overarching principles of focus on real communication, providing learners with opportunities to try out what they know, tolerance of learners’ errors as a healthy sign of progress in developing the communicative competence, integrating the different skills. In other words, its goal is to make use of real-life situations that necessitate communication (Asassfeh: 525-535).

 

Indonesian context as an East Asian one

The problems of ELT practice in Indonesia, English continues to be the most popular foreign language in Indonesia schools. Since 1994, ELT has been introduced from grade four of elementary level in public schools. With a reorientation objective in 1994 (which is regarded to be important in ELT in Indonesia in the last few years), the focus has been on listening and speaking skills in elementary schools and on speaking and reading skills in secondary schools. Also the language policy for education in Indonesia has made English language learning compulsory. Although the policy has attributed teaching English from early grades in elementary schools, it has not been fully implemented largely because of lack of primary teachers both in numbers and skills level. Nevertheless, there has been an attempt in the last ten years to strengthen and improve the ELT through curriculum revision and development as well as decentralization reform (Imperiani, online, p.6). English Language Teaching (ELT) in Indonesian context is obviously explained in Impreriani’s abovementioned that the curriculum have been experienced may experimaentation. Besides that, some characteristics can be highlighted to illuminate the ELT in the Indonesian context such as the big class size with arround 40 students and South East Asian students‘ language learning styles.

Especially interesting is about the big size classroom as a problem, Bruhwiler and  Blatchford (2011) say that  in many studies of class size effects, teacher characteristics are missing, even though many argue it is not class size that is important but teacher quality. In the present study teachers’ effectiveness on the learning progress was assessed while teaching a unit with predefined learning objectives. To measure adaptive teaching competency a multi-method approach was employed. Smaller classes led to higher academic learning progresses, better knowledge of students, and better classroom processes. Adaptive teacher competency remained relevant in smaller classes, that is, class size and teacher quality were independently important. There are several limitations of research on class size effects which have informed this paper. One limitation of most class size research is that effects are examined in relation to academic outcomes and, more recently, in relation to classroom processes, but rarely are the effects of class size and classroom processes systematically examined in the same study. Studies also tend to examine effects at a ‘‘macro’’ level, for example, in terms of progress over a whole school year, rather than examine effects of class size in terms of specific curriculum units (Bruhwiler and  Blatchford, 2011: 95-108).

About the Indonesian learning style, it might be concluded that Indonesian students learning styles are similar with other East Asian learning styles. Zhenhui (2001) in Matching Teaching Styles with Learning Styles in East Asian Contexts states that in East Asia, most students see knowledge as something to be transmitted by the teacher rather than discovered by the learners. At the second place, the teacher-centered classroom teaching in East Asia also leads to a closure-oriented style for most East Asian students. These closure-oriented students dislike ambiguity, uncertainty or fuzziness.  Another most popular East Asian learning styles originated from the traditional book-centered and grammar-translation method are analytic and field-independent. The final East Asian preferred learning style is concrete-sequential. Students with such a learning style are likely to follow the teacher’s guidelines to the letter, to be focused on the present, and demand full information. They prefer language learning materials and techniques that involve combinations of sound, movement, sight, and touch and that can be applied in a concrete, sequential, linear manner. Oxford & Burry-Stock (1995) discovered that Chinese and Japanese are concrete-sequential learners, who use a variety of strategies such as memorization, planning, analysis, sequenced repetition, detailed outlines and lists, structured review and a search for perfection.

The implementation of CLT in Indonesia is well representing other East Asian countries in terms of its gap between theory and practices. Liao & Zhao (2001) states that Communicative Language Teaching (CLT) approach has become the prevailing language teaching methodology across the world. Language teachers’ application of CLT in foreign language teaching has yet to be explored in past research. The CLT practice is still constrained by the lack of strategies that can be used to make CLT happen in class. For example, some beginning teachers believe that CLT not only can be used to teach the spoken but also the written language. They have created some ideas about using CLT to teach reading and writing activities. Yet, in reality the CLT practice only happens when they speak Chinese for creating the target language environment.

To bridge the theory-practice gap on CLT, Liao (2001) proposed some interesting principle strategies that are relevant to apply in the Indonesian context. The strategies constitute: Teaching should start with listening and speaking, drills on language form should not be excessive, English should be used in class, use of translation should be limited, audio-visual aids like realia, pictures, over-head transparencies, audio-tapes, videos, and computers should be fully utilized, the teacher’s role should be a facilitator and helper to guide students to develop effective learning habits, teachers should be aware of the individual differences among students in the learning process, and appropriate encouragement should be given to students to reinforce their initiatives.

 

Audio Lingual Communcative: an Emprical Base

One of alternatives the writer suggests ia a midified communicative language teaching which is called Audio Lingual Communcative (ALC) approach. This approach is derived from the empirical research and developemnet (R&D) conducted by the writer in 2010. In this developmental project, the writer creates a product consisting of textual learning materials assisted by audio recordings. This development also results in a learning design contained in a teaching manual, which is an integral part of this developmental product. In the learning design contained in the manual, the developer applies a learning strategy which the developer calls the Audio Lingual Communicative (ALC) learning strategy, reflected by the available learning activities.

The ALC learning strategy is an eclectic learning strategy which combines different language learning methods, in particular the Audio Lingual Method with Communicative Language Teaching (CLT) in order to adapt to real situations in the classroom. The real situation in the classroom found by target student observation has shown that classes are composed of at least 40 pupils, the school does not have a language laboratory, teaching materials used were still written exercise-based, and the teacher is still the central figure in learning. One of the reasons that the ALC learning strategy was chosen is because that strategy had been proven successful in China and Vietnam. Both countries have English language learning contexts which are similar to the context of the target students in this development. In 1990, CLT which had been modified with local contexts had been applied in Vietnam and China. In Vietnam, students enjoyed speaking in a large classroom setting, so real communication was directed to answer questions from the teacher in the form of an oral symphony (Rao, 2006; Pham, 2005).

As a learning strategy that combines the Audio Lingual Method with the Communicative Language Teaching (CLT) method, ALC adopts several principles from both teaching methods in the classroom learning praxis. In the Audio Lingual Method, usually a simple laboratory tool which tends to be “audio passive” is used, which stresses listening practice and speaking by way of hearing foreign language expressions using said tool. Using this method stresses the oral skills of speaking and listening.

In the learning practices toward the experimental class used in this development, the ALC strategy applied relies on several principles, among them: 1) giving students the chance to participate in communication by using the language in various activities; 2) keeping the given communicative activities comprehensible and relevant to the students’ interests, 3) putting the communicative activities on a gradation, starting from the simplest and moving to the more complex; and 4) integrating the four language abilities of listening, reading, speaking, and writing into the audio-assisted learning. The consequences of those principles are manifested in the learning activities as the following, among others: 1) listening to the audio, imitating it, and demonstrating the conversation together, creating a spoken orchestra in the classroom; 2) demonstrating the conversation in pairs and groups, seated and in front of the class; 3) reading texts, metered verse, poetry, dialogue, and words aloud, together and individually; 4) working in groups, in pairs, and individually on written text practice; and 5) other challenging student-oriented activities.

Field observations have shown that the ALC strategy adopted in the learning design of this developmental product was able to facilitate target students, which are the middle school students in the Ma’arif  NU Sidoarjo educational environment, to be actively involved in English language learning. Several of the learning activities above were done well by the students.

The teaching materials were organized by the elaboration model (Reigeluth, 1983) which covers selection, sequencing, synthesizing, and summarizing. Content selection was done by collecting relevant materials for English language learning, taken from various sources, including the Internet, domestic- and internationally-published English language books, dictionaries, children’s encyclopedia, and other relevant sources. Sequencing was established by ordering units and sub-units according to the degree of difficulty of the language functions, creating a functional syllabus. Synthesizing was done by keeping the units and sub-units connected with each other. Finally, summarizing was done by showing a vocabulary list at the end of each unit, where students are not only able to find out the meanings of words but are also able to construct sentences with them and read them aloud.

Field observations done on the experimental class used in this development show that students can be actively involved in learning through meaningful language activities such as demonstrating dialogue, finding the meanings of words in a dictionary, reading aloud, singing, and reading poetry or metered verse. Meaningful activities can facilitate the achievement of the general goal of learning which is for students to be able to understand the meaning in very simple transactional and interpersonal conversations, to interact with their surrounding environment.

Based on reviews by experts, teachers, and field tests on the developmental product consisting of audio-assisted teaching materials, the result obtained is that the developmental product is proven feasible and can facilitate the achievement of learning goals. Field test results with the experimental class in this development have shown that students’ judgment regarding the textual teaching materials shows a percentage of 86.75%, while the audio recordings show 87.19%. Results of the post-test of the experimental class using this developmental product shows a significant difference compared to the control class which used a different learning package.  This developmental product, which has been developed and revised based on experiments, has its own unique characteristics compared to other learning devices. Audio Lingual Communicative (ALC) learning strategy which combines the Audio Lingual method with Communicative Language Teaching (CLT), which is applied in the learning design from this development, can be concluded as the proper strategy for the English language learning context in the middle schools of the LP Ma’arif NU Sidoarjo environment. The selection of the ALC learning strategy was based on the eclecticism philosophy which combines several foreign language principles and learning methods, adjusted to student context.

Conclusion

There are several constraints which are becoming obstacles of the CLT implementation in Indonesia. The implementation problem of CLT in Indonesia is that the approach in is always not appropriate with Indonesia socio cultural context. An empirical base which is called audio lingual communicative could be an alternative in modifying the CLT to be fitting to the Indonesian context. The strategies suggest an eclectic learning strategy which combines different language learning methods, in particular the Audio Lingual Method with Communicative Language Teaching (CLT) in order to adapt to real situations in the classroom. As a learning strategy that combines the Audio Lingual Method with the Communicative Language Teaching (CLT) method, ALC adopts several principles from both teaching methods in the classroom learning praxis. In the Audio Lingual Method, usually a simple laboratory tool which tends to be “audio passive” is used, which stresses listening practice and speaking by way of hearing foreign language expressions using said tool (Adi, 2010, 2011).

 

References

Adi, Sugeng S. 2010. Pengembangan bahan ajar tekstual berbantuan rekaman audio bagi siswa kelas VII SMP/MTs di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Sidoarjo. Unpublished Dissertation. Postgraduate Program, State University of Malang

Adi, Sugeng S. 2011. Communicative language teaching: is it appropriate for Indonesian context? International Journal of Educational Technology and Distance Learning. Vol. 8, Number 11, December 2011. Online. (http://www.itdl.org/Journal/Dec_11/Dec_11.pdf, retrieved January 2, 2012)

Asassfeh, Sahail M. 2012. Communicative Language Teaching in an EFL Context: Learners’ Attitudes and Perceived Implementation (pp. 525-535). Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 3, May 2012

Baker, Will. 2008.A Critical Examination of ELT in Thailand : The Role of Cultural Awareness. RELC Journal.Vol. 39, No. 1, 2008. Online. (http://rel.sagepub.com/content/39/1/131 retrieved October 2, 2011)

Bruhwiler, C. and Blatchford, P. 2011 Effects of class size and adaptive teaching competency on classroom processes and academic outcome (pp. 95-108).Learning and Instruction, Vol. 21, 2011

Imperiani, Erni, D.A. English Language Teaching in Indonesia and its relation to the role of English as an International Language. Online. (http://ejournal.upi.edu/index.php/psg/article/view/43 retrieved, August 5, 2011)

Liao, J. and Zhao, D. 2006. Grounded Theory Approach to Beginning Teachers’ Perspectives of Communicative Language Teaching Practice (pp. 76-90).Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Vol. 9, Number 1,  2012

Liao, Xiao Qing. 2000. How Communicative Language Teaching Became Acceptable in Secondary Schools in China. The Internet TESL Journal, Vol. VI, No. 10, October 2000. Online.(http://iteslj.org/Articles/Liao-CLTinChina.html retrieved August 1, 2010)

Pham, Hoa. H. (2005) “Imported” Communicative Language Teaching: Implications for Local Teachers (pp. 2-13). English Teaching Forum, Vol 43. Number 4 2005

Richards, Jack C. 2006. Communicative Language Teaching Today.Cambridge University Press: Cambridge

Savignon, Sandra J. 2002. Interpreting CommunicativeLanguage Teaching: Contexts and concerns in teacher education. Yale University Press: London

Savignon, Sandra J. 2007. Beyond communicative language teaching: What’s ahead? (pp.207-220). Journal of Pragmatics,Vol. 39, 2007

Zhenhui, Rao. 2001. Matching Teaching Styles with Learning Styles in East AsianContexts.The Internet TESL Journal, Vol. VII, No. 7, July 2001. Online. (http://iteslj.org/Techniques/Zhenhui-TeachingStyles.html retrieved July 2, 2011

 

NOTE ABOUT THE WRITER

Dr. Sugeng Susilo Adi, M.Hum., M.Ed. got his Bachelor from the English Department,  Faculty of Letters, Sebelas Maret University, Surakarta in 1992. His first Master degree is in American Studies which he earned from Postgraduate Program, Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1997. His second master degree is Master of Education (M.Ed.) in TEFL which he got from The School of Education, University of South Australia, Adelaide (2002). In 2010 he got his Doctor in Instructional Technology from State University of Malang (UM). One of the summer courses he participated was Study of the US Institutes for Secondary Educators in the University of Chicago at Illinois (UIC), USA in 2008. He is currently teaching at the Department of English Education, Faculty of Cultural Studies, University of Brawijaya (UB), Malang, Indonesia.

THE VILLAIN IN SPIDERMAN MOVIE I: A DECONSTRUCTIVE ANALYSIS

Tino Agus Salim

State University of Malang

ABSTRACT

This article reviews on how deconstructive reading strategy plays an important role to reveal meanings in the movie that are tried to hide. Analyzing movie is an important study to do as we can gain a lot of advantages from the movie such as ideas, concepts, and values of life. One and the first most successful film based on a comic book is Spiderman Movie I with the villain named Green Goblin. This article focuses on analyzing Green Goblin’s characterizations from the perspective of Deconstruction. The character of Green Goblin will be observed by using Propp’s Morphology of Folk Tale and later dismantled by deconstructive reading strategy. Green Goblin, in this particular movie, is always considered as a bad guy. Ignoring the motives or causes of being Green Goblin leads viewers to judge that he is a villain in New York City and must be eliminated. Nevertheless, by using deconstructive reading strategy, the idea of Green Goblin will be dismantled and built again to find some undecidable meanings.

 

Key-words: deconstruction, undecidable meaning, Spiderman, Green Goblin

 

Deconstruction has been a debatable criticism since late 1960s when it was first proposed in 1967 by Jacques Derrida in his influential book, Of Grammatology. The notion of deconstruction proposed by Derrida (1974) is that Deconstruction is a perpetually self-deconstructing movement that is inhabited by différance. No text is ever fully deconstructing or deconstructed. Yet the critic provisionally musters the metaphysical resources of criticism and performs what declares itself to be one (unitary) act of deconstruction.

This idea can also be called revolutionist because it does not have a fixed pattern to apply into texts or objects. Free playing and deferring the meaning from texts or objects are the most obvious characteristics of deconstruction because “deconstruction eschews the concept of one possible meaning for a text, and instead suggested that meanings of a text are multiple and contradictory” (Ellis-Christensen, 2003). Cuddon (1991) states that Deconstruction, however, is not synonymous with destruction. It is in fact much closer to the original meaning of the word analysis itself, which etymologically means ‘to undo’, a virtual synonym for ‘to de-construct’. If anything is destroyed in a deconstructive reading, it is not the text, but the claim to unequivocal domination of one mode of signifying over another. A deconstructive reading is a reading which analyses the specificity of a text’s critical difference from itself.

This reading strategy has a very broad range of areas. The areas of deconstructionists are not only applicable in philosophy and literature but also in most social aspects of our life. Spivak (in Newton, 1992) also believes that deconstruction is a tool that can be used to effect political change. Deconstruction has since carried its influence far beyond literary studies, not only to philosophy but also to branches of humanitarian studies and often to the social sciences, and debates still rage over its relevance for the so-called hard sciences (Parker, 2008). Parker (2008), moreover, says deconstruction has been absorbed by later thoughts and often remains crucial to contemporary cultural and literary criticism. To understand more about deconstruction, Bressler (1999) gives his brief idea that Deconstructors do not wish, then, to set up a new philosophy, a new literary theory of analysis, or a new school of literary criticism. Instead, they present a new reading strategy that allows us to make choice concerning the various levels of interpretation we see operating in a text.

From the above point of view, it is possible to conclude that deconstruction is a reading strategy which can be applied to either contemporary cultural or literary criticism. It is applicable to dismantle the rhetorical structures within a text to demonstrate how key concepts within a text depend on each other binary opposition.

 

Spiderman Movie I

The main generic division of literature today is into poetry, drama, and the novel but in earlier times the major genres were recognized as epic, tragedy, lyric, comedy, and satire (Peck and Coyle, 1986). Movie, therefore, can fall into the category of a dramatic work, especially modern dramatic. The uniqueness of movie is similar to drama – one of the oldest and most popular literature genres -which is performance art. One dissimilarity is that drama is performed live not recorded like a movie.

A literary study on particular popular culture example such as movie might be a challenging choice. Some would say that the study on novels or any artworks like those of Dickens, Austen, or Shakespeare would be more worthwhile to analyze. Currently, however, literary criticism does not limit its study on those classics. In Key Concepts in Literary Theory (2002), a criticism is the act of analyzing and evaluating literary texts, films and images, cultural forms and phenomena. By mentioning films and images, cultural forms and phenomena lead to the result that criticism is not only for literary text or even canonical works.

Spiderman Movie I is “superhero and American icon, Spider-man is born finally in the new box-office smash movie directed by acclaimed and cult director Sam Raimi.” (Vasquez Jr, 2002). The success of Spiderman was because of the visual effect used by Columbia Pictures in making the realistic movement of Spiderman, Green Goblin and other actions. Spiderman Movie I was the first and most successful film based on comic books, written by Stan Lee and Steve Ditko. The characteristics of hero and villain are obviously seen in Spiderman Movie I using Propp’s Morphology of Folk Tale (in Chandler, 2002). However, it is not advisable to have early conclusion about the ideas of hero and villain from one point of view. Viewers must look deep inside the motives of hero or villain why they choose their ways. Furthermore, a clear border of hero and villain in Spiderman Movie I makes it easier for viewers to analyze this movie.

 

Structuralism: Only the Beginning

Strinati (1995) says that Structuralism is defined as a theoretical and philosophical framework which is relevant to the social sciences as a whole. Derrida (2002) also emphasizes that everything begins with structure, configuration, or relationship. Therefore, it is very necessary to study more about structuralism because this theoretical framework has correlation on how to do deconstruction.

Structuralism has thoroughly touched the notion of semiology or semiotics. By having those particular theories, this study is expected to analyze not only the surface of the movie, but also character of a hero represented by Spiderman and a villain by Green Goblin. The study of sign, in drawing the characteristics, plays an important role in this study. The use of structuralism in term of semiology and semiotics is also proposed by Parker (2008) that Whatever genre they study, they will try to reveal its grammar, or, as structuralists often say, its code and conventions. And as structuralism increasingly takes on the broader task of interpreting culture at large, they may often think of those codes and conventions as cultural codes and conventions.

Moreover, Strinati (1995) in an Introduction to Theories of Popular Culture, says The Swiss linguist Saussure (1857 – 1913) attempted to establish and develop the discipline of structural linguistics and on this basis suggested it was possible to find a science of signs. In these respects, his ideas played a crucial role in the emergence of structuralism and semiology, and make their intentions and methods a lot clearer, while demonstrating their continuing relevance for the semiological study of contemporary forms of popular culture.

 

The Morphology of Folk Tale

In his highly influential book, The Morphology of the Folk Tale (1928), the Russian narrative theorist, Vladimir Propp (1895 – 1970), reports that a hundred fairy tales that he had analyzed are all on the same basic formula. He reduces them to around thirty one functions (in Chandler, 2006). Based on the deeds done by doer in fairy tales, Propp has come into a conclusion which he names ‘function’.

To analyze movie or film especially regarding one character, more or less depends on Vladimir Propp’s theory. He concludes Morphology of the Folk Tale that was published in Russian in 1928 that his character types are used in media and education and can be applied to almost any story be it in literature, theatre, film, and television series. After the initial situation is depicted, the tale takes the

 

Function

Role

0 Initial Situation Members of the family of the hero are introduced.
1 Absentation A family member absents himself from home.
2 Interdiction An interdiction is addressed to the hero.
3 Violation The interdiction is violated.
4 Reconnaissance The villain makes an attempt at reconnaissance.
5 Delivery The villain receives information about his victim.
6 Trickery The villain attempts to deceive the victim.
7 Complicity The victim is deceived.
8 Villainy The villain causes harm or injury to family.
8a Lack A family member lacks or wants something.
9 Mediation Misfortune or lack is made known. The hero is dispatched.
10 Counteraction The seeker decides upon counter-action.
11 Departure The hero leaves home.
12 First function of donor The hero is tested.
13 Hero’s reaction The hero reacts to the actions of the future donor.
14 Receipt of the magic agent The hero acquires the use of magical agent.
15 Spatial transference The hero is led to the object of search.
16 Struggle The hero and villain join in direct combat.
17 Branding The hero is branded.
18 Victory The villain is defeated.
19 Liquidation The initial misfortune or lack is liquidated.
20 Return The hero returns.
21 Pursuit The hero is pursued.
22 Rescue Rescue of the hero from pursuit.
23 Unrecognized The hero, unrecognized, arrives home or in another country.
24 Unfounded claims A false hero presents unfounded claims.
25 Difficult task A difficult task is proposed to the hero.
26 Solution The task is resolved.
27 Recognition The hero is recognized.
28 Exposure The false hero or villain is exposed.
29 Transfiguration The hero is given a new appearance.
30 Punishment The villain is punished.
31 Wedding The hero is married and ascend the throne.

 

However, because this study will focus on a hero and villain, the following typical morphology will only be directly connected with the characteristics of a hero or villain in Spiderman Movie I and there are 10 functions as follows:

1. Absentation.
2. Delivery.
3. Trickery.
4. Complicity
5. Villainy.
6. Struggle.
7. Difficult task.
8. Solution.
9. Punishment.
10 Victory.

 

Spiderman and Green Goblin as Hero and Villain

The 10 functions proposed by Propp above are applicable to Spiderman Movie I to define which one is hero and which one is antihero. However, at least it still can function as parameter of how it can define Spiderman as a hero and Green Goblin as a villain. The title of movie is often called the main point of the movie. Therefore, with the title Spiderman, viewers are already forced to believe that the movie will only talk about Spiderman with his victory in defeating all his villains.

Rzadkiewicz (2009) defines that Hero is someone “who does not act on his own behalf but on the behalf of others. He acts for the good of friends, family community, and/or country, with no thoughts of glory or fame or, especially, financial gain.” Having analyzed the definition, it can be concluded that a hero is the one on the story who has the good looking traits in moral value.

However, Green Goblin is placed in an unfair position, and according to analysis based on Morphology of Folk Tale he is indeed the guilty man and the only villain of Spiderman in Spiderman Movie I. Harris (1994) gives the definition of a villain as a person who, for a selfish end, willfully and deliberately violates the standards of morality sanctioned by the audience or reader.

It is obvious that after a hero is defined, the one who is struggling against hero can be simply judged as an enemy or villain. Having such a bad deed leads Green Goblin to a very bad position as a man who had to be expelled from a society.

 

Deconstruction as a Reading Strategy

The rough idea of deconstruction first appeared and was brought by Friederich Wilhelm Nietzsche (1844 – 1900). He also was the scapegoat of Nazi ideology’s enemy. He was blamed as the founder of Nazi’s fundamentals. The notion brought by Nietzsche successfully affected Hitler and brought the world toward the World War II. Nietzsche stated that human is an eternal recurrence. This philosophy is beyond other thoughts because he had an irrational view of life by having ‘no truth’ in every aspect of life. Deconstruction does not merely follow the idea proposed by Nietzche. He just wanted to give the notion of skeptical method toward the claim of truth and tried to open widely our mind from the boundary of conceptual theories.

The first idea of deconstruction proposed by Derrida (1974) is that the movements of deconstruction do not destroy structures from the outside. They are not possible and effective, nor can they take accurate aim, except by inhabiting those structures. Inhabiting them in a certain way, because one always inhabits, and all the more when one does not suspect it. Operating necessarily from the inside, borrowing all the strategic and economic resources of subversion from the old structure, borrowing them structurally, that is to say without being able to isolate their elements and atoms, the enterprise of deconstruction always in a certain way falls prey to its own work.

Thus, deconstruction is a reading strategy which proposed that nothing is a certain truth in a text (Al-Fayyadl, 2006). Therefore, one must look very carefully at what the text wants to say but, this truth might not appear in text. This strategy leads us to always defer our conclusion about meaning of a text as it is written in Key Concepts of Literary Theory (2005) that in Derrida’s words, deconstruction, if it is anything, is an “economic concept designating the production of differing/deferring”.

Some would say that deconstruction is very hard to be applied to a text or an object because of having no absolute result after analyzing. The certain conclusions, meanings, values, or truths never come up as they are always deferred. Structuralism always offers a centre of meaning of some short. Unlike the structuralism, this branch of postructuralism, however, offers no centre of meaning (Selden and Widdowson, 1993).

Derrida in Newton (1993) proposes the idea of deconstruction as a mode of interpretation works by a careful and circumspect entering of each textual labyrinth. The deconstructive critic seeks to find the element in the system studied which is logical, the thread in the text in question which will unravel it all, or loose stone which will pull down the whole building.

When readers want to apply decons­truction as their reading strategy, they must be able to leave the conservative way of thinking. This way of thinking is mainly to put the binary opposition and centering ideas as very important roles to find the meaning of a text or an object. Nevertheless, free playing and deferring the meaning from texts or objects are the most obvious characteristics of deconstruction. Parker (2008), moreover, strengthens the idea of deconstruction by saying that deconstructionist believe in multiple meaning.

In order to ease the deconstructive readers to analyze the text or object, Parker (2008) presents the table of deconstructive terms (table 3.1). This table clearly delivers the brief and effective conclusion of what being inside either the non deconstructive ideas or the deconstructive ideas.

For Non Deconstructive Ideas For Deconstructive Ideas
truth, substance, essencecenter

nature

stability

play, free play, undecidability, aporiadecentering

culture

instability

differance, surplus of meaning, supplement

speech, voice, phonocentrism literalness, logocentrism writing, textually rhetoric
origin, authority, authenticity metaphysics of presence suspicion of stabilizing ideas such as origin, authority, authenticity absence

 

The table is very easy to read because it has a systematic way of proposing the ideas and it shows a great deal of the ideas of deconstruction with other perspectives. Other easy idea to analyze deconstructively is given by Bressler

(1999).

To apply this deconstructive strategy, readers must do the following:

–  discover the binary operations that govern a text.

–  comment on the values, concepts, and ideas beyond these operations.

–  reverse these present binary operations.

–  dismantle previously held worldviews.

–  accept the possibility of various perspective or levels of meaning in a text based on the new binary inversions.

–  allow meaning of the text to be undecidable.

 

The idea given by Bressler is similar to Parker’s in some cases. At the end, deconstructive readers must not have an absolute conclusion as deconstruction will not allow someone to be selfish in having a single meaning, value, or truth.

There will be many meanings and  interpretations. Readers, however, come to an initial conclusion and always do because in the highest level of deconstruction, readers have to allow meaning of the text to be undecidable. No absolute meaning exists in the text.

Parker (2008), furthermore, gives a simpler way of deconstructive analysis that deconstructionist interpretation frequently follows what has come to be called a double reading, a two-stage reading. In the first stage, the readers identify confidently singular interpretation, free of multiplicity and deconstruction.. .Then in the second stage, readers find things that undermine the structure, things that (in deconstructionist lingo) ‘break down the binary’ or ‘explode the binary,’ or a moment of undecidability (sometimes pretentiously called an aporia), showing how the free play of the text’s signifiers – its language – goes beyond the capacity of the system to confine it to one meaning or set of meanings. To do a double reading, readers must have the capacity in determining the general ideas of a text first and later they have to be able to find something that troubles or breaks up the system.

 

Initial Conclusion of Result of Structuralism

The initial conclusion of result of structuralism is the conclusion taken from the analysis above to determine what roles Spiderman and Green Goblin in the movie are. After having a short observation on 10 functions based on Morphology of the Folk Tale, it comes to certain conclusion. This conclusion is not a final result of this study because it does not reflect the idea of deconstruction which is to always defer the original meaning (Maksum, 2009). Maksum (2009) continues to say that this process of deconstruction is unlimited or endless. Deconstruction brings the idea that value of a sign is determined by the difference of other signs in terms of differance. The value never comes up suddenly but it is always deferred and determined, even modified, by next signs (Derrida in

Maksum, 2009).

Before giving a result of deconstruction, it is a must for readers to be analytical to find the initial structures or foundations. These structures or foundations are used to be the cores of what readers are going to analyze later. After having proper structures or foundations, readers are freely allowed to play their role in deciding the final result of a certain text. The upcoming subchapters help readers to scrutinize a text from the perspective of deconstruction.

Rzadkiewicz (2009) defines that Hero is someone “who does not act on his own behalf but on the behalf of others. He acts for the good of friends, family community, and/or country, with no thoughts of glory or fame or, especially, financial gain.” This movie has a clear boundary to differentiate who are the called hero and villain. Supported by the 10 functions from Propp’s the Morphology of Folk Tale, which are absentation, delivery, trickery, complicity, villainy, struggle, difficult task, solution, punishment, and victory, the initial conclusion of a hero is Peter Parker, Spiderman.

Harris (1994) gives the definition of a villain as a person who, for a selfish end, willfully and deliberately violates the standards of morality sanctioned by the audience or reader. Being a very helpful person in New York City, Spiderman is respected by the society and it puts him in a very high position as a hero. Green Goblin, however, is placed in an unfair position, and according to analysis based on the Morphology of Folk Tale he is indeed the guilty man and the only villain of Spiderman in Spiderman Movie I.

It is obvious that after a hero is defined, the one who is struggling against hero can be simply judged as an enemy or villain. Having such a bad deed leads Green Goblin to a very bad position as a man who had to be expelled from a society. The Morphology of Falk Tale puts Green Goblin as a villain based on 8 functions which are delivery, trickery, complicity, villainy, struggle, difficult task, solution, and punishment. The initial conclusion in this movie puts Green Goblin as the main and only villain.

 

Binary Operation

Before discussing more about binary operation, we must have basic knowledge about what binary opposition is. In Key Concepts in Post-Colonial Studies (1998), binary means a combination of two things, a pair, ‘two’, duality and this is a widely used term with distinctive meanings in several fields and one that has had particular sets of meanings in post-colonial theory. Binary opposition as it is explained in Key Concepts in Literary Theory (2005) is any pair of terms which appear diametrically opposed; therefore: good/evil, day/night, male/female, etc.

The idea of binary opposition is first proposed by structuralism and for structuralists, we understand everything by seeing its difference from something else. We interpret the world by juxtaposing different concepts against each other in what structuralists call binary oppositions (Paker, 2008). To apply the deconstructive method of reading, readers must be able to determine the first binary or common binary. Then later, they can apply to reverse the binary opposition. This method is used to find the multiple, unstable, and without unity of a meaning.

The binary operation used in this study is good/evil to show the functions of Spiderman as a hero and Green Goblin as a villain. This binary cannot stand by itself actually but they are always together as it is a pair and they support each other. Good cannot be a good if it has no anonymous pair which is evil. This idea appears and readers understand this pair because their difference from each other, in binary opposition to each other. Readers are not able to see meaning in either good or evil except through comparisons. Good/evil is only example of infinite binary opposition in our perception and thought, including hero/villain, inside/outside, on/off, and so on endlessly.

The conclusion of binary operation used in this movie is Spiderman is reflected as a good and Green Goblin is represented as an evil. This sort of conclusion does not come automatically but it comes from the deep analysis from the meaning of hero and villain and fully supported by Propp’s ideas. Hero with his valuable action is definitely placed in the ‘good’. Villain with his destructive action is stigmatically placed in the ‘evil’.

 

Values, Concepts, and Ideas

Values, concepts, and ideas deliver the deep thought of this movie and to find another basis of why readers are allowed to reverse the binary opposition. Value, as it is stated in Key Concepts in Literary Theory (2005), is the estimation, appraisal or interpretation of a given commodity’s worth, significance or utility.

Value also refers to a moral principle established by a given individual or community.

The value of this movie is to give the notion that superhero will get a victory at the end by defeating his foe. But this does not appear instantly as there are 10 Propp’s functions applied in this movie. Hero always struggles against criminals and of course his main villain. He does not only face those two bad guys but also the accusation from Daily Buggle. The accusation says that Spiderman stands behind Green Goblin. Spiderman tries to prove that Daily Buggle is incorrect by helping people trapped in burning house. In the final battle Spiderman also helps the kids in the cable car and Mary Jane. This evidence has brought Spiderman in a position of a hero. The main value of this movie is to illustrate that we have to do good things as what Spiderman has done and afterward we will get what we have done. Unlike Spiderman, after doing the bad things, Green Goblin is sternly dead by his own spear.

The value of the movie has been explored in the preceding paragraph. A concept is a general idea or notion that corresponds to some class of entities and that consists of the characteristic or essential features of the class. The concept of this movie is to show up the superhero movie in the class of action movie and Spiderman movie is considered as the first best superhero movie. The success of Spiderman was because of the visual effect used by Columbia Pictures in making the realistic movement of Spiderman, Green Goblin and other actions.

An idea is something, such as a thought or conception that potentially or actually exists in the mind as a product of mental activity. The idea of this movie is to demonstrate the Spiderman as a hero and his ordinary life as Peter. The ideas of this movie can be generated as the evil will ruin and never win at the end. Hero, a good gay, however, will reach the superiority. This idea has been proposed by Propp that the punishment function will come to the villain and hero will deserve to get a victory.

What viewers can take from this movie is only, regardless the great visualization and special effect of the movie, the traditional plot of superhero story. This is called traditional because Spiderman Movie I tends to follow Propp’s idea. Thus, even though it still uses traditional plot of superhero story, it is very appropriate to deconstruct the values, concepts, and ideas in Spiderman Movie I. The idea comes up from this movie in regards to binary opposition is Spiderman as a hero and Green Goblin as a villain.

 

Reversal of the Binary Opposition

The reversal of the binary opposition leads us to apply the conventional of binary opposition in this movie and to change it. Diagram that shows the binary opposition is clearly stated below:

Good >< Evil

Hero >< Villain

Spiderman >< Green Goblin At this stage, readers have already had a first-stage of reading. After all, readers are expected to reverse the binary opposition such as:

Evil >< Good

Hero >< Villain

Green Goblin >< Spiderman

Some readers might be difficult to see this binary reversal as it is uncommon to see that hero is an evil and villain is a good. As the notion of deconstruction is to have multiple meanings, readers must be flexible to reverse the binary opposition. But to reverse the binary opposition, readers must have a better understanding about the binary. This understanding does not come without any reasons or explanation.

 

 

Dismantle Previously Held Worldviews

To dismantle means to tear down piece by piece. In term of deconstruction, to dismantle is to find any supports which build such an interpretation from a text or object. In this movie, the process of dismantling the previous held worldviews is by analyzing Green Goblin who is placed as a villain due to the common ideas of people. This common idea in our society called stigma. Stigma is an attribute, behavior, or reputation which causes an individual to be mentally classified by others in an undesirable, rejected stereotype. Stigma and discrimination are inter-related. Stigma is the root of discrimination.

 

Undecidable Conclusion

Spiderman Movie I is the most famous movie based on comic book and the plot is very simple as it tends to follow Propp’s idea about folk tale. Even though the movie still uses traditional plot of superhero story, it is very appropriate to deconstruct the values, concepts, and ideas. This movie tells about the struggle of superhero, Spiderman, against his victim who is probably a greater hero, Green Goblin.

Deconstruction plays an important role in making this binary opposition in Spiderman Movie I fair enough for both Spiderman and Green Goblin. Deconstruction has the main characteristic which is no certain result after analyzing e text or object. Deconstructive readers are expected to avoid the centralized meaning or single meaning (Maksum, 2008).This strategy declares that a text has an almost infinite number of possible interpretations which are just as creative and important as the text being interpreted (Bressler, 1999).

The discussion of this study will end up with the result derived from Green Goblin’s characterization. By using deconstruction, the possibilities of Green Goblin’s possible characters in this movie are as follows:

  1. The Patriotic Man
  2. The Hidden Hero
  3. The Victim

Those are only small number of interpretations but different readers or viewers are allowed to have their own different interpretations. This sort of conclusion is acceptable for those who use deconstructive reading strategy in observing a text or object.

 

Absolute Meaning: Unreachable

An absolute meaning is always avoided by deconstructive readers as this is not the notion of deconstruction. To deconstruct means to dismantle and build the meaning from pieces of unit that makes a text or object. Therefore, an absolute meaning is always deferred and never appears in the text or object forever. Free playing of interpretation is encouraged to deconstructive readers.

As the meaning has to be undecidable, there will be no chance to find the absolute meaning. This reading strategy brings the new idea of how people can measure and analyze their life. As it is also mentioned by Spivak (in Newton, 1992) that deconstruction is a tool that can be used to effect political change. Deconstruction, moreover, has since carried its influence far beyond literary studies, not only to philosophy but also to branches of humanitarian studies and often to the social sciences, and debates still rage over its relevance for the so-called hard sciences (Parker, 2008).

Finally, the most important thing is that deconstruction is a way of thinking which always challenges us to answer questions, and how we differentiate something without judging and deciding (Maksum, 2008). By using deconstructive reading strategy, readers are free to explore their ideas about a text or an object and no mistake occurs in having an initial conclusion. By applying deconstructive reading strategy, readers let the absolute meaning rest forever to be impossibly found.

 

References

Al-Fayyadl, Mohammad. 2005. Derrida. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara. Anonymous. 2002. Spiderman Movie: Review, (Online), (http://www.imdb. com/title/tt0145487/usercomments accessed on 12/10/2009)

Ashcroft, B., Griffiths, G. & Tiffin, H. 1998. Key Concepts in Post-Colonial Studies. Oxon: Routledge. Bowen, Kit. 2002. Spiderman, (Online), (http://www.hollywood. com/ review/SpiderMan/1108359 accessed on 11/01/2010)

Bressler, Charles E. 1999. Literary Criticism (An Introduction to Theory and Practice). New Jersey: Prentice Hall. Chandler, Daniel. 2002. Semiotic (The Basic). New York: Routledge.

Craig Harris, Craig. 1994. To Prove a Villain – The Elizebethan Villain as Revenger, (Online), (http://www. craigsweb.com/villain.htm accessed on 11/01/2010)

Cuddon, J. A. 1991. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, (Online), (http://prelectur.stanford.Edu/lecturers/derrida/deconstruction. Html. accessed on 10/09/2009)

Derrida, Jacques. 1974. Of Grammatology, translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: The John Hopkins University Press.

Derrida, Jacques. 1978. Writing and Difference, translated and annotated by Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press.

Ellis-Christensen, Tricia. 2003. What is deconstruction, (Online), (http://www. wisegeek.com/what-is-deconstruction.htm accessed on

10/12/2009)

Faulconer, James E. 1998. Deconstruction, (Online), (http://jamesfaulconer. byu.edu /deconstr.htm accessed on 10/08/2009)

Gleiberman, Owen. 2002. Spider-Man, (Online),

(http://www.ew.com/ew/article/0,234775~1~0~spider-man,00.html. accessed on 11/01/2010)

Honeycutt, Kirk. 2002. Spider-Man (film), (Online), (http://www.absolute astrono my .com/topics/Spider-Man_%28film%29 accessed on 12/10/2009)

Maksum, Ali. 2009. Pengantar Filsafat. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Newton, K. M. 1992. Theory into Practice (A Reader in Modern Literary Criticism Edited and Introduced). London: Macmillan ltd.

Null, Christopher. 2002. Spider-Man, (Online),

(http://www.filmcritic.com/misc/emporium.nsf/reviews/Spider-Man. accessed on 11/01/2010)

Norris, Christopher. 2008. Membongkar Teori Dekonstruksi Jaques Derrida. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Peck, John and Coyle, Martin.1987. Literary Terms and Criticism. London: Macmillan Education ltd.

Parker, Robert Dale. 2008. How to Interpret Literature (Critical Theory for Literary and Cultural Studies). New York: Oxford University Press, Inc.

Rzadkiewicz, Carol. 2009. What Is a Hero? The Changing Concept of Heroes from Ancient Times to Today, (Online), (http://personal­development.sutie101 .com/article.cfm/who_are_our_heroes accessed on 11/01/2010)

Sarup, Madan.2008. Postrukturalisme & Posmodernisme. Yogyakarta: Jalansutra.

Selden, Raman and Peter Widdowson. 1993. A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. Kentucky: The University Press of Kentucky.

Strinati, Dominic.1995. An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.

Vasquez Jr, Felix. 2002. Spider, (Online), (http://www.cinema-crazed.com/­spider.­html accessed on 11/01/2010)

Wolfreys, Julian, Ruth Robbins and Kenneth Womack. 2002. Key Concepts in Literary Theory. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

INDONESIA AND POLAND: LANGUAGE (FOREIGN) POLICY AS A SOFT POWER

Anna Grzywacz

Warsaw University

 

Abstract

Language policy is a major factor assisting a country foreign policy. Polish language policy seems to be less effective than Indonesian. However, both states have equally considerable potentials, but in the case of Poland, it seems that significance of culture policy is not appreciated. Cultural policy, which primarily is important element of creating country’s image in the world, strengthens the international position and seems to have ability to impact on imposed by the West’s cultural domination. This article presents discussion on the Polish and Indonesian language policy. Starting with the general concept of soft power and language policy, the writer presents general comparison of Indonesian and Poland’s language policy. This article concludes that Indonesian language policy is somewhat better than that of Poland.

Keywords: soft power, language policy, Indonesian language, Polish language

Globalization, the term extremely popular, is alluring and sometimes abused, for most had its beginning in The Age of Discovery. “Discovered” were new trails, other regions and continents. So, “discovered” were people and their cultures. “Discovered” not became known, understood, but “discovered” (Dussel 1995, 2000).

This word is an element of domination discovering over discovered. Today, cultural sensitivity, and its proper understanding should lead to the process of Re-Discovery of the others, with the understanding of colonial history of “baggage”. Understanding is the relevant communication tool and its strength is determined by language.

Research area of this work is language foreign policy, a wider cultural policy of Poland and Indonesia, the importance and impact of this policy on the perception of the state in the world, and its significance to the building soft power resources. In this article, it is hypothesized that language foreign policy –defined as the promotion of language abroad- significantly increase the soft power resources and is effectively to lead, support regional and global political aspirations of the state. It is also an instrument of creating and changing the state’s image, and primarily is a means of better, more appropriate and “truer” understanding of other cultures. This article is written based on the Polish and Indonesian language policies. It is hard to compete for attention with hard power, which is why cultural policy is so important. Cultural elements regarded as attractive, have been acquiring growing number of adherents.

This paper is an attempt to show that the language policy – which is central of culture – is a major factor assisting the Polish and Indonesian foreign policies. The intensity of supporting the foreign policy depends on the policy’s effectiveness. Polish language policy seems to be less effective than Indonesian. However, both states have equally considerable potentials, but in the case of Poland, it seems that the significance of culture policy is not very much appreciated. Cultural policy, a primarily important element of creating country’s image in the world, strengthens the international position and seems to have ability to impact on the influences by the Western cultural domination.

First, this paper will discuss the basic concept of soft power and language policy before embarking on the discussion on the Indonesian and Poland’s language policy.

Soft Power and Power of Language

The author of the concept of soft power is Joseph S. Nye, an American scholar of international relations and political science. He used this term for the first time in 1980.  The phrase coined the literature of the international relations studies in 1990, when his book Bound to Lead: The Changing Nature of American Power was published. Joseph S. Nye developed the concept in Soft Power: The Means to Success in World Politics in 2004. This term is then widely used in international politics and affairs. Soft power is “the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments” (Nye 2004).

The state power can be divided into two categories: hard power, composed of military and economic resources and soft power, composed of three resources: culture, political values and ideas, and foreign policy (Nye 2004).  Hard power and soft power are related to each other. However, strictly differentiating of the two is very difficult. Culture, values and institutions which are found tempting for states in international system are elements which enable the use of soft power (Nye 2004: 8). Using soft power can be seen through the spread of radio, television, newspapers, academic and cultural exchanges, training in foreign languages. Those are forms of public diplomacy, which strengthen the state and their influence over the masses (Nye 2008; Atkison 2010).

Increasing prevalence of a state’s culture, values and institutions gives the possibility that citizens of other states may become fascinated by the attributes of the dominating state, and the following, trying to mimic it. Enticed by the culture, power of a state can increase and other states try to imitate the desirable features.

 Hard power considers military and economy strength and size. The power of a state is based on the concept which makes it easily operated and quantified. The influence of education, as well as promotion of education and language abroad of media and the spread of culture are other manifestations of power. They are not included in this conceptualization of hard power. Soft power is an important type of power in an increasingly globalized world, where the international community may discourage the use of military or less often economy force (McClory 2010).

Soft power unlike hard power is not a commodity; however both can be used for specific objectives but in different methods. Soft power is a relative and intangible concept. Components of hard power like military are relatively easy to quantify. Soft power, by “its nature”, is difficult to measure, count or analyze. This relational nature of soft power makes also cross-national comparison difficulties. Perception of one country may be significantly different from that of others (McClory 2010).

Power is influential factor in international politics. Soft power avoids traditional foreign policy, implements and allocates instead the attractiveness of institutions, culture, politics and foreign policy to shape the preferences of others (Nye 2011a).

After Cold War, global affairs have a nature changing and international environment seems to be more complex, and it fosters more to soft power mechanism. What we call soft power right now is not new. But information revolution and global media have increased into well-informed global public with emerging ability to influence politics (see Nye 2011b).

Promoting culture values has been received universally, with which other nations can identify and naturally they seem attractive, important and appreciated. Volume and extent of cultural output are crucial for soft power strengths; however, mass production is not what mass influence is. Therefore, it is worthwhile to consider culture quality and international achievement of country’s cultural outcomes, if culture quality can be measured somehow. However, culture needs to be promoted in the world, and language seems to be a “comfortable tool” in extending influence in the world.

Soft power’s global profile and its explanatory value have been increasing for two decades now. This made it a central feature of wider discourses on international politics. Leslie Gelb has argued that “soft power now seems to mean everything” (Gelb 2009: 69). Criticism is based on overexposure of concept and using soft power by policy makers without the sufficient understanding of concept are two challenges to soft power’s integrity (MacClory 2011).

Power, in international relations, has traditionally been considered as a predominantly realist concept. From realist perspective, only material and substantial resources, like military, population, and territory are worth to be considered in international politics. During twentieth century, international relations studies evolved and competed to challenge the realist perspective and its interpretation of power in international politics. The study of international relations can be perceived as a constant struggle between realism, liberalism and critical theories (see Morgenthau 1948; Waltz 1979; Keohane, Nye 1977; Wendt 1992, also Viotti, Kaupii 1999).

Soft power has a long history and its growing appeal lies in its utility in the present-day context. International politics is in the process of transformation, and this process has been bringing difficulties for policy makers and diplomats. There are four primary factors: diffusion of power, information and communications technology changes, networks and the decline of traditional propaganda. Diffusion of power can be seen in two ways. First, power seems to drift between states, moving from West to East (see Mahbubani 2008). Second, non-state actors play a more significant role, moving power from states altogether. Communication and information revolution can be connected to global affairs. Increasingly informed and active global public are outcomes of delivering information throughout the world and extended access to information. Information can make any individual more powerful than ever in history. International network is the factor linked to previous era. International networks can comprise set of actors like states, society, groups, organizations, also individuals. As a result of cooperation, the forms can be movements of working for solutions for global or specific problems. The last factor, the decline of propaganda, is because many politicians are hard to accept. It is hardly possible to deliver a message to domestic audience while international community gets another. Inconsistencies between state’s policy and messaging are more conspicuous. Information crosses borders, and information, being a power, inquires proper usage (MacClory 2010, 2011).

Language Policy in International Relations

Harold F. Schiffman notes that language policy and language planning should not be treated as one topic. He refers (after Bugarski) the term language policy “to the policy of a society in the area of linguistic communication—that is, the set of positions, principles and decisions reflecting that community’s relationships to its verbal repertoire and communicative potential”, and language planning is “understood as a set of concrete measures taken within language policy to act on linguistic communication in a community, typically by directing the development of its languages” (Schiffman 1996: 3). For Schiffman the basis tenet is that language policy is grounded in linguistic culture. Linguistic culture is defined as a set of behaviors, assumptions, cultural forms, prejudices, folk belief system, attitudes, stereotypes, ways of thinking about language, and religio-historical circumstances related to a language (Schiffman 1996: 5).

Language can be used for many and for specific purposes such as government decisions, political debate, media and is related to the ability to express the relevant content in the language. Major investment would be needed to provide a language used so far for other cultural purposes. In standardization process, the breadth of the tolerated area of variation is of essential significance. This is what Peter Sutton calls “language engineering” (Sutton 1991: 141).

Language policy’s outcomes can be divided into two categories: effective or ineffective. A state can support minority languages or indigenous languages, also involves in a foreign language planning that has an economic or strategic significance. Those outcomes can be failure or success. Outcomes are related to planning process, which should considerate factors like forces of economic, technological, social and political changes (La Bianco 2010: 38).

Learner or user of language is connected in time and space to cultural tradition. It is                  a significant process in which link with the past to provide a unique form of access to other tradition. Process is the effect of using tools, that language requires, that has been invented not by learner and re-circulated for long periods of time by others. These observations have educational consequences. In studying history, what is acquired is knowledge about other time. In studying geography, what we encounter are other places. Learning does not only involve gaining knowledge, but also appreciation of otherness – the cultural conceptualizations –  which are the foundations influencing other groups’ collectively to encounter with reality, whether it is other times, belief or values. Every cultural group has its own semiotic systems, experiences or values. Learning different artistic traditions or religions allows encountering what and how they really are. Ideally, this has effect of re-imagination assumptions about what is “normal” and appropriate to enriching perspective that diversity makes intercultural awareness. Accepting different languages can lead into intercultural competence.

Significant extension of intercultural competence can form a disposition of world-mindedness what La Bianco defines as a “state of thinking and an attitude that extends knowledge of difference and acceptance of its nature to groups and traditions beyond those the individual has directly studied and known”. In all those processes—intercultural awareness, fostering intercultural competence and shaping world-mindedness—the vital role is assigned to language policy (La Bianco, 2010: 44).

Foreign and second-language teaching by definition provide enchantment of the studied group, its culture, religious belief, traditions or aspirations. Foreign language culture teaching implies “compressing” the knowledge and generalizing information. World-mindedness seeks to invest this method in a wider scope, so learners can gain and study Others. Studies of comparative art, philosophy, religion, law, and history introduce Otherness. However, unlike these fields of study, language has an exceptional perspective in learning and understanding difference and Otherness. It is without significance connection between language and behavior. Language is not a simple knowledge or cognition of past or places, it requires more than that which are activating and performing the new knowledge, considering on a different cultural system (La Bianco 2010: 44-45).

Language policy-making can be divided into four main domains or spheres of activity: sovereignty, jurisdiction, influence and behavior. Characteristic modes of participation in the process are: public texts (such as laws, regulations and planning), public discourses (statements, discussion and public attitudes) and performative actions (behavior, what the powerful individuals, institutions and actors do) and deliberative process (facilitated degree of discussion on policy problems, strategic planning and implementation) (La Bianco 2010: 48).

The purposes of language planning activity are: (a) actions that formalize or elevate the status of language, (b) actions that modify the corpus of a language, (c) actions that promote the learning of language and the acquisition of literacy, (d) actions that extend the domains and usage of language, (e) actions that elevate the prestige and esteem of language, (f) actions that modify the discourse and attitudes towards the language. From these actions, promoting the learning of language means planning relatively free of public texts, laws and sovereignty provisions of government. However, it is highly dependent on effective administrative action, technical skills of teachers and theirs educators and administrators (La Bianco, 2010).

Foreign language teaching also belongs in this category of actions; however, it typically depends on education ministries. There are several types of foreign language teaching policies, divided on the basis of social hierarchies, positions and interests. Prestigious languages have been privileged by social elites, especially those have been seen and admired by theirs cultural or intellectual history and traditions. Some languages are “used” because they are strategically important for trade, diplomacy or international relations. This is involved in economic or human capital development planning (La Bianco 2010: 54).

Language policy is primarily a social construct, consisting of various elements; juridical and administrative elements may be extant in some jurisdictions. Policy has explicit nature. Language policy as a cultural construct reposes primarily on other conceptual elements, like belief system, myths and as a whole complex it refers to linguistic culture. Linguistic culture is ensemble of ideas, beliefs, religious structures, values and “cultural baggage”- that a speaker brings from his background. Also, a linguistic culture concerns with the transmission and codification of a language. This involves the role for language in replication, construction and transmission of culture itself (Schiffman 1996: 276-280).

Language is a construct; however, its deconstructions or changes can be implied by, for example, political scholars. Every language policy is culture-specific. To understand why and how policies evolve or how people are influenced by them, see the discussion in the study of linguistic culture (Schiffman 1996: 280).

In nineteenth-century in Tsarist Russia language policy was based on Russian only. However, actually some variations occurred from this policy, especially in partitioned Poland from the occupation of Russia. From anecdotal evidence, like autobiographies of Polish speakers, here Maria Skłodowska-Curie, it is known that teacher in the school covertly taught in Polish. However, during the inspections the best students, those who are speaking Russian, who are considered the best, were parading before the school inspector. This is what Schiffman calls “Potemkin” policies. Potemkin village was a construction of false-front, with actors smiling and waving to Tsarina Catherine the Great (Schiffman 1996: 6).

Language in education can be divided into two major categories: medium of instruction and language taught as a subject. These functions of language can be classified into four categories: cognitive, instrumental, integrative and cultural. The cognitive functions are related to learners’ intellectual development, the instrumental function refers to knowledge how to use language for material gains. The integrative function makes oneself a member of the group using language as a symbol of identity. The last is cultural function, which is related to possibility of gaining a deep understanding and appreciation of the culture to which language belongs (Nababan 1991: 121, see Lin, Martin 2005).

At this point, this function seems to be the most important. Learning a language is a process when not only language skills are acquired. Accompanying learning process knowledge extends to many areas, including country’s economy, history, political system, and social issues. It could be also a “clash of civilizations”, which improves, corrects and shapes knowledge about the Other “world”. Edward W. Said in his Orientalism proved that gained knowledge is what we imagine about the Others, without understanding how this knowledge was shaped by history, politics or discourses. Orientalism world is stereotypically perceived, this is a main reason to learn about the others cultures, to understand them.

About knowledge and power relationships, Said wrote in his monumental work “Orientalism”, which was first published in 1978. According to him, there is no “pure” scientific knowledge, because inevitably it is linked to power. Interdependence between knowledge and power – referring to Michel Foucault – has shown that Western science was used to legitimization of European / Western imperialism. Mentioning Orientalism is a frame in an epistemological frame in which it presents as “a geographical and cultural, political, demographic, sociological and historical complex”, which traditionally is controlled by “real Europeans”.  The juxtaposition of East and West divides the quality as follows: The West is a logical, normal, empirical, cultural, rational, and realistic. While East is backward, degenerate, uncultured, retarded, rigid, illogical, despotic, and it does not participate creatively in the world’s development. Orientalist, according to Said, describes East as entirely in the needs of the West, preferring the enlightenment model of knowledge than non-European reality. As a result, there is a one-sided, biased and subjective science, which, however, aspires to formulate “objective truth” (Gawrycki 2010).

Edward W. Said defines Orientalism as “a way of coming to terms with the Orient that is based on the Orient’s special place in European Western experience. The Orient has helped to define Europe (or the West) as its contrasting image, idea, personality, experience. Yet none of this, Orient is merely imaginative. The Orient is an integral part of European material civilization and culture. Orientalism expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of discourse with supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial styles” (Said1978: 35).

Language is a power, which has a soft power building measurement. It also has not only a linguistic knowledge and but also a support to the state’s foreign policy.

Indonesia’s Foreign Language Policy

Indonesia is generally regarded as a “pivotal” state. Many Indonesian leaders, after Indonesia’s independence in 1945, perceived country’s size, history, resources, economic and cultural potential as component of state which is predestined to a leadership role in Southeast Asia. Indonesia’s history showed that the country was not always prepared for such a role in region and reflection like this seemed to be just a postponed conception. Scholars nowadays admit that Indonesia has been more and more growing. The regional and global profile of Indonesia seems to be not questionable as many as before. Indonesia has been playing a very important role in building political and security community in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Apart from this regional cooperation, Indonesia strengthens bilateral partnerships with the most and very important countries such as United States of America, Australia, Russia, emerging countries such as India or China. Indonesia is an important participant of United Nations Security Council and G-20. Moreover, Indonesia is engaged on many international issues, including climate change, energy security, and food security or combating terrorism. More importantly, Indonesia’s consolidation of democracy improved domestic resilience for many countries and international community. Indonesia has experienced an impressive economic growth, annually between 4 to 6 per cent, which places Indonesia in  very good position (Laksmana 2011: 157-158).

Indonesia’s influence in Asia has increased remarkably over the past decade. The increase in economic power is the most significant one, especially in Southeast Asia. In 2008 OECD (Organization of Economic Co-operation and Development) report the points that Indonesia was included as the member of BRICS (an acronym for leading emerging economies- Brazil, Russia, India, China and South Africa) countries, re-named it to BRIICS. Beyond the economic growth, the strengthening of Indonesia’s soft power has been essential in expanding the regional influence. Indonesian values and culture have potentials to compete in Southeast Asian region, and widely in Asian region. In terms of entertainment, Indonesian TV and radio broadcasting  stations have attracted people all over the Asia region, especially in Asian countries. Being active in regional multilateral organization in ASEAN and  others, Indonesia attracts the interest of international students and promote the study of Indonesian language.

Indonesia’s foreign policy, taking historical and political experiences, could be regarded as  “independent and active”. Government expresses this doctrine in the country’s soft power in shaping the regional environment and participating in international organizations. In addition, the government believes and adheres to the principles of non-intervention and multilateralism. Eventhough democratization improved Indonesia’s soft power, it has made more difficult for the government to proceed a coherent and stable foreign policy. By the increasing roles of the parliament and stronger public opinion influence, the foreign policy becomes more complicated. Foreign policy is influenced by thinking of the defense and military establishment, however, material capabilities, such as economic, military, demography, are not enough to fully account for the rise of global power. To understand Indonesia’s regional and global profile, it is crucial is considered non-material factors (Laksmana 2011: 177-178, see also Dibb 2001).

Indonesia, ranked after United States of America and India, is world’s third largest democracy. The location at the geographic nexus between Southeast Asia and Australia fills strategic potential. Moreover, Indonesia is an important partner in global commerce and harbors with rich cultural heritage. Indonesia has the largest Muslim population in the world. Indonesian constitution guarantees religious tolerance. Unfortunately, Indonesia is not widely known, understood and studied by both scholar and students. At this point, it is important that United States of America and Indonesia decided to “complete the project” of broadening relations not only to share ideas and innovations, but also to build understanding. U.S. after 9/11 became driving force of building image of Muslims as terrorists. Indonesia has a potential to re-build this negative “picture”.

It is almost impossible to find the country in the world with the same populations of one ethnic origins, language, culture and religious belief. The significant difference can be seen on every continent, especially in new emerging nations of Southeast Asia like Indonesia.  National awareness is often described as a common sentiment. From all the elements of culture, language is one of the most effective means for shaping and creating community (Hoy-Kee, 1971: 73; Laitin, 2001).

Every new independent country in Southeast Asia has attempted successfully in adopting a national language. Southeast Asian states have believed that the adoption and development of a national language is crucial for making sense of national identity. Without this identity process, the building powerful state is hampered and could be incomplete effectively (Hoy-Kee 1971: 73). The new independent postcolonial nation seeks to “independent construction” which reflects its own desires and aspirations. It also expresses the willingness of removing “the blemish of colonial history”.

Some attention has been paid to the aspects of Indonesian development; however, it is not enough to view. One of the more accessible aspects called “the nationality problem writ small: language development. Indonesian language (Bahasa Indonesia) by Geertz is a significantly robust language of the developing world; however, some elements are unexplored. Language and its dialects are symbols of ethnic identity and community affiliation. Language is a primary means in shaping social relations process and basis of effective communication. For those reasons, forms and ways of using language can be described as articulated elements of a broader social phenomenon (Erington, 1986: 330).

When new or changed patterns of ethnic and national allegiance appear, it can build up the emergence of new things. Take for example communication need in new institutional setting emerges, the perception of social status and role changes, knowledge about the complex patterns of verbal interaction appears useful, the whole things are as a basis of explanatory process. Patterns of language use:  in different contexts, situations, depending on the subject or speech partner, can become a socially important basis reflecting the changes in the language between ethnically and socioeconomically different communities. The Indonesian language development is a multifaceted process, which effectively shapes the language of the nation in the world too. In addition, it constructs the so-called a symbol of indigenous Indonesian identity. Those patterns of change are the guidelines to the broader patterns of social change, in which linguistic changes have been introduced and disseminated (Erington, 1986: 330, see also Sneddon, 2003).

Benedict Anderson argued that Indonesian is “an enterprise for the mastery of a gigantic cultural crisis, and a partly subconscious project for the assumption of ‘modernity’ within the modalities of an autonomous and autochthonous social-political tradition” (Erington 1986: 331). Anderson studied Javanese linguistic influence on Indonesian culture, with its center in Jakarta. Jakarta was founded by the Dutch as Batavia in 1619 and has always been ethnically complex. Among the Jakarta’s spoken languages are dialects of Malay, language of southern Sumatra, the Riau Archipelago, the coast of Kalimantan and on the Malay peninsula. Malay was used as a lingua franca by traders or travelers for many centuries and from its dialects Indonesian language derived. Bahasa Indonesia has been influenced by languages of indigenous ethnic groups, foreigners, traders and others, as it has always been receptive of impact of languages from inside and outside Southeast Asia such as Arabic, Portuguese, and Chinese. Likewise, Malay was adopted by the Dutch as a language of colonial administration, over time being standardized among elite of the Dutch East Indies (Errington 1986: 334-335, also Anderson 1990; Nugroho 1957).

Joseph Erington notices in Colonial Linguistics (2001) that Malay as a lingua franca in the Dutch East Indies can be considered by its status shaped as object of colonial linguistics. Malay became an object of descriptive and codifying attention “because of its growing salience for regime that progressively penetrated territories and communities. Linguistic work offers evidence of underlying tensions between colonial needs for effective communicative praxis across lines of sociolinguistic difference on one hand, and colonial ideologies of languages as marks of identity on the other” (Erington 2001: 29).

Indonesia’s national language policy has been called a “miraculous success”, “a great success” and “perhaps even the most spectacular linguistic phenomenon of our age” (Paauw 2009: 1, also Dardjowidjojo 1998).

Indonesian Ministry of Education and Culture (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)  in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs (Kementerian Luar  Negeri)  have been organizing a scholarship program for foreign students which is called “Darmasiswa”. This scholarship is provided for citizens of countries which has diplomatic and close relations with Indonesia.

Darmasiswa students can study some disciplines such as: Indonesian language, arts, craft and music. The program was created to promote and increase the interest in the Indonesian language and culture. It provides stronger cultural links among participating countries.

This program involves 45 different universities in Indonesia. Darmasiswa program has been started since 1974 as a part of ASEAN initiative. For the first two years, this program was limited to ASEAN area, and it was extended to include students from expanding countries such as Australia, Canada, France, Hungary, Japan, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and United States of America.

Table 1. Numbers of Participants and Countries in Darmasiswa Program

Year

Number of participants

Number of countries

2011

779

70

2010

750

83

2009

200

50

2008

500

58

2007

450

60

Source: Ministry of Education and Culture of Indonesia

This program involves 45 different universities in Indonesia. Darmasiswa program started in 1974 as a part of ASEAN initiative. For the first two years, this program was limited to ASEAN area, and it was extended to include students from countries such as Australia, Canada, France, Hungary, Japan, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden and United States of America.

In 90’s this program was extended again to include all countries having diplomatic relationship with Indonesia. Today, more than 75 countries are participating in Darmasiswa Program. Year by year more students participate in this program. In 2011 it prepared scholarship for 750 students (Ministry of Education and Culture of Indonesia). As it is shown in the Table 1, 2010 was the year of significant increase. Scholarships was received by 550 more students than in 2009 in 33 more countries (Ministry of Education and Culture of Indonesia)

Poland’s Language Foreign Policy

Polish language seen from the cultural perspective seems unattractive to average European. Slavic languages generally, Polish in particular, are poorly known and regarded as useless in Western Europe. Traditionally and stereotypically they are associated with cultural backward and poor countries. This perception builds stereotypes, for example, about their supposedly exceptional complexity or difficult “rustling” pronunciation. Consequently, it creates a feeling of cultural alienation of Polish language and other Slavic languages (Pawłowski, 2006:8)

Ministry of Science and Higher Education works with foreign Polish language teaching academic centers to do cooperation in education and culture for promotion, dissemination and development of language teaching.

Every year, the ministry consults with Polish diplomatic mission to improve the relation with new academic centers. The cooperation has been implemented via diplomatic missions. Cooperation and assistance for foreign universities is based on submitted requirements. Teachers are directed by Ministry of Science and Higher Education.  Ministry of Science and Higher Education organizes annually training course for candidates for teachers of Polish as a foreign language in a foreign academic centers. For several years, this course has been organized in cooperation with the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin. It should be emphasized that this system is a complementary system to the direct exchange programs of academics, conducted by Polish universities and their foreign partners. In the academic year 2011/12 they were sent to 31 countries (97 academic centers) 104 teachers.

Table 2. Number of countries and Academic Centers with specialist in Polish language and culture in academic year 2011/2012 (first 12 countries).

Country

Number of teachers

Russia

18

Ukraine

13

France

9

Italy

7

Bulgaria

4

Great Britain

4

Belgium

3

Czech Republic

3

Hungary

3

Moldavia

3

Romania

3

Slovakia

3

Source: Writer’s own elaboration based on data from Minister of Science and Higher Education

 

Table 3. Number of certified examination candidates (2004-2010) by 10 first countries of origin.

2004-2009

2010

Country

Total

Country

Total

Germany

275

U.S.

77

Ukraine

265

Russia

63

U.S.

255

Germany

61

Poland

215

Ukraine

59

Russia

114

France

39

Belarus

102

Poland

35

France

71

Japan

33

Japan

60

Slovenia

17

Spain

58

Belarus

18

Slovakia

52

South Korea

15

Total

1861

Total

500

Source: Minister of Science and Higher Education, data processed by the writer

Polish language belongs to the West Slavonic group of Indo-European languages. Because of its structure, Polish language is classified as an inflectional and synthetic language. As a separate language, Polish began to shape in tenth century, and played its crucial role during formation and development of the Polish state. In the earliest time, Polish language preserved records of individual words from the twelfth century. Until the fourteenth century, Polish language existed only in the regional and folk spoken varieties while supra-regional varieties of language developed in the fifteenth and sixteenth centuries as evidenced by Renaissance literature were also written in Polish. Initially, the development of the Polish language was influenced by the neighboring languages – German and Czech, as well as Latin. In later centuries Polish was marked by a significant influence of the French language. The number of Polish speakers can be estimated to more than 45 million people, while 38 million of which live in Poland. Polish language is used by the groups of Poles and the native Polish who live abroad such as in the U.S., Canada, Australia, Germany, Great Britain, France, and also in Belarus, Kazakhstan, Lithuania and Ukraine. Locally, the most commonly spoken dialects used are Kashubian, Silesian, and Mazovian.

Polish is not a popular language; however, the number of people learning Polish as a foreign language has been increasing. The number of learners can be estimated nearly 10 000 worldwide, approximately one third of languages courses take place in Poland.

According to the data, the most candidates are from three countries: Germany, Ukraine and United States. Generally, the candidates are citizens from Poland’s neighboring countries: Germany, Ukraine, Belarus, Russia, Slovakia and the Czech Republic, then Western Europe countries. However, among 48 of the candidates, there are candidates from distant countries like U.S., China, Japan or South Korea. The candidates from U.S. are mostly Polish origin citizens, unlike to Asian candidates. Seen from the first two years of certified examination, the candidates were mostly non-polish origin, approximately 70 % of the candidates. It indicates that the interest towards Polish language by citizens is not related to Poland citizenship. The selection has been treated valuably as a rare competence in labor market. Currently, the estimation of Polish origin candidates is estimated to 45% of all (www.rjp.pan.pl).

The promotion of Polish culture abroad, including Polish language seems to be not sufficient. Some of the weaknesses of Polish policy are: lack of mechanism and idea for adjusting the strategy of promoting culture to changes, lack of coherent culture promoting policy, lack of appropriate organizational and financial instruments, insufficient use of modern forms of communication, and insufficient facilities in doing the promotion. Moreover, if we see Poland in general, there are some imperfect conditions such as: lack of studies on cultural promotion abroad in various countries and regions, insufficient business sector interest in culture communication, low budget for doing the cultural promotion. On the other hands, there are some advantages which should be highlighted such as the diversity of Polish culture, the rich cultural heritage, the unique culture heritage, the increasing competence of personnel in organizations and institutions of culture and foreign promotion. Policy-makers should remember about threats for Polish culture promotion, which are: civilization decline – Poland as a passive recipient, rather than an active supplier of high IQ content for ideas and cultural goods in global circulation, small or even lack of knowledge for improving  promotion, low appreciation of its impact on state-brand of building process, direct investments, international trade and tourism, unwillingness,  a priori, to consider culture as a part of economic, low budget for promotion of Polish culture (Mocek 2010).

The ideological context in which foreign promotion of Polish language could be carried out is favorable. It is defined by a modern concept of human rights which is declared in the acts of the United Nations, Council of Europe and other international institutions. Another source of promoting multilingualism is ecolinguistics. According to this humanistic approach, the protection of natural objects and their environment is extended to objects of culture. Every language, even the smallest, is regarded as a common, universal heritage that should be protected along with their demographic, cultural and geographical environment.  The ideology in European Union’s environmental policy is the recognition of all official languages, meaning in practice: incurring very high costs of translations, allocating certain amounts from a common budget for international exchange programs (including students, teachers and students of foreign languages) and promotion of regional languages (Pawłowski 2006).

The ideological element of Polish language policy should become the communicative vision of Europe – a continent of diversity – which indirectly determines the language profile of Europeans capable of conscious and  active participation in the life in not only its region, but throughout the European Union. It seems that EU citizens should finally accept the fact that EU does not only include two, but the three pillars of languages: Latin, Germanic and Slavic. The language of communication generally consists of global language (English), Germanic language (German is the obvious candidate), Romance language (several natural candidates) and a large Slavic language (natural candidate is Polish). It is believed that the cultural and linguistic diversity of Europe, which in the past was the source of innumerable persecutions. Conflicts become the common prosperity of all Europeans (Pawłowski 2006: 7-8).

 

Conclusions

Both Poland and Indonesia have a colonial history, however, in different dimensions, from a piece of history that was taken from them. The Poland colonization in the nineteenth and twentieth centuries produced a paradoxical post-colonial Polish mentality. It may be surprising, forasmuch Poland is certainly not a typical post-colonial state.  The majority of political scientists probably would agree with the statement that Poland cannot even be discussed in post-colonial terms. However, seen from cultural and literacy perspectives it is not so clear. Some scholars in cultural studies attempt to analyze Polish identity and politics in post-colonial terms and are focused on three themes: the Polish past presence in the Eastern Europe, the subordination to the Soviet empire, new forms of depending to Western countries (Gawrycki 2009:7-8; 2011:225-233).

Both Poland and Indonesia have their regional, in case if Indonesia also global, aspirations, and both have the potential to play more significant role in politics. Both have attractive cultural heritage with global significance. What makes these countries different is the way how they understood role of culture in the world. Presented article aimed to analyze the impact of language promotion abroad, as a part of cultural policy. Effective language policy is an inherent component of soft power resources, supporting the state’s foreign policy, country’s image in building instrument and the means of better intercultural understanding.

Polish language foreign policy, and broader cultural policy and its promotion abroad is not as effective as in the case of Indonesia. Poland’s promotion of language concentrates on Polish origin people, while Indonesian policy is also strongly focused on non-Indonesians origin people. Poland lacks of coherent cultural policy, and seems that underestimates significance of culture. Indonesia, as a multiethnic, thus the multicultural state seems to understand more sensitively the importance of culture in international relations, therefore importance of promoting the language in international relations.

I myself have been learning Indonesian language in the embassy of Indonesia in Warsaw. Poland has a population of over 38 million people, which makes Poland the 34th most populous country in the world.  As it was mentioned, Polish language is not popular in the world. Neither is Indonesian, though Indonesian population over 237 million people makes Indonesia the 4th most populous country. However, it is not about population, but how many people has been learning language in the world. Indonesia seems to “tell its story better”.

 

References
Anderson B.R. (1990), Language and power: exploring political cultures in Indonesia, London.
Atkinson, C. (2010), Does soft power matter? A comparative analysis of student exchange programs 1980-2006, “Foreign Policy Analysis”, Vol. 6.
Dardjowidjojo S. (1998), Strategies for a successful national language policy: the Indonesian case, “International Journal of the Sociology of Language”, Vol. 130.
Dibb P. (2001), Indonesia: the key to South-East Asia’s security, “International Affairs”, Vol.77, No. 4.
Dussel E. (1995), The Invention of Americas. Eclipse of „the Other” and the Myth of Modernity, New York.
Dussel E. (2000), Europe, modernity, and eurocentrism, “Nepantla: Views from South”, Vol.1, No.3.
Errington J.J. (1986), Continuity and change in Indonesian language development, ”Journal of Asian Studies”, Vol.45, No.2.
Errington J.J. (2001), Colonial linguistics, “Annual ‘Review of Anthropology” Vol.30.
Gawrycki M.F (2009), W pogoni za wyobra?eniami. Próba interpretacji polskiej literatury podró?niczej po?wi?conej Ameryce ?aci?skiej, Warszawa.
Gawrycki M.F., Szeptycki A. (2011), Podporz?dkowanie-niedorozwój-wyobcowanie, Warszawa.
Gelb, L. (2009), Power rules: how common sense can rescue American foreign policy, New York.
Keohane R.O., Nye J. (1977), Power and interdependence: world politics in transition, Boston.
Laitin D.D. (2001), What is language community?, “American Journal of Political Science”, Vol. 44, No. 1.
Laksmana E.A. (2011), Indonesia’s rising regional and global profile: does size really matter?, “Contemporary Southeast Asia”, Vol.22, No. 2.
Lin A.M.Y., Martin P.W. (eds.) (2005), Decolonisation, globalisation. Language-in-education policy and practice, Clevedon.
Lo Bianco, J. (2010), The importance of language policies and multilingualism for cultural diversity, Oxford.
Mahbubani K. (2008), The new Asian hemisphere – the irresistible shift of global power to the East, New York.
McClory J. (2010), The new persuaders: an international ranking of soft power, Institute for Government, London.
McClory J. (2012), The New persuaders II: a 2011 global ranking of soft power, Institute for Government, London.
Mocek E. (red.) (2010), Promocja Polski w ?wiecie: kultura-dyplomacja-marka narodowa, Warszawa.
Morgenthau H. (1948), Politics among nations. The struggle for power and peace, New York.
Nabanan P.W.J. (1991), Language in education: case of Indonesia, “International Review of Education”, Vol. 37, No.1.
Nugroho, R. (1957), The Origins and Development of Bahasa Indonesia, PMLA, Vol. 72, No. 2.
Nye J. (1990), Bound to lead: the changing nature of American power. New York.
Nye J. (2004), Soft power: the means to success in world politics, New York.
Nye J. (2008), Public diplomacy and soft power, “Annals of the American Academy of Political and Social Science”, Vol. 616, No.1.
Nye J. (2011a), Power and foreign policy, “Journal of Political Power”, Vol. 4., No.1.
Nye J. (2011b), The future of power, New York.
Paauw S. (2009), One land, one nation, one language: an analysis of Indonesia’s national language policy, working papers in “ Language Science”, Vol. 5, No. 1.
Paw?owski A. (2006), Problemy polskiej polityki j?zykowej w Unii Europejskiej, materia?y konferencyjne, Wroc?aw.
Said E.W. (1978), Orientalism, New York.
Schiffman H.F. (1996), Linguistic culture and language policy, London.
Sneddon J. (2003), The Indonesian language. Its history and role in modern society, Sydney.
Sutton P. (1991), Educational language planning and linguistic identity, “International Review of Education”, Vol.37, No.1.
Viotti P.R., Kauppi M.V. (1999), International relations theory. Realism, pluralism, globalism and beyond, Boston.
Waltz K. (1979), Theory of international politics, Berkley.
Wendt A. (1992), Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics, “International Organization”, Vol. 46, No. 2.
Wong Hoy-Kee (1971),The development of a national language in Indonesia and Malaysia, “Comparative Education”, Vol.7, No. 2.
Woolard K.A, Schieffelin B.B. (1994), Language ideology, “Annual Review of Anthropology”, Vol. 23.